Pasific Pos | Headline | Pasific Pos.com

| 17 August, 2019 |

Manokwari, TP – Tidak ada temuan dari BPK Perwakilan Papua Barat yang diselesaikan dalampersidangan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan GantiRugi (MP-TPTGR) Kabupaten Manokwari, bukan didiamkan.

Published in Papua Barat

JAYAPURA,- Inspektorat Papua menyoroti kesalahan administrasi kecil yang berpotensi menjadi temuan oleh BPK. Seperti penggunaan pesawat A dalam SPPD, namun pertanggungjawabannya pesawat B.
Hal itu sebagaimana diungkapkan kepala  Inspektur Papua Anggiat Situmorang, di Jayapura, Rabu (5/6) kemarin
Guna menghindari temuan dalam proses audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ia menghimbau kepada bendaharawaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah provinsi agar menggunakan aplikasi barcode, untuk memastikan keaslian dokumen yang digunakan staf.
“Kalau kita pakai ponsel pintar (ada aplikasi barcode) yang bisa mengetahui asli atau tidak dokumen yang digunakan oleh staf di SKPD”.
“Makanya, kemarin BPK sempat menemukan sejumlah berkas tidak asli. Lebih khusus untuk tiket dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang saat dicek barcodenya, tidak sama dengan yang dipertanggungjawabkan. Namun untungnya hal ini sudah ditindaklanjuti dan telah beres,” kata Inspektur Papua Anggiat Situmorang, di Jayapura, Rabu (5/6) kemarin.
“Tapi sekali lagi temuan administrasi ini sudah dilunasi kemarin makanya Papua pada 2016 kemarin bisa mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK”.
Namun saya harap di tahun ini jangan ada lagi temuan seperti itu. Apalagi tahun kemarin masih ada toleransi. Namun untungnya pada segala sesuatu yang perintahnya disetorkan kembali ke kas negara, sudah diselesaikan dan ditindaklanjuti sebelum laporan BPK terbit,” ujarnya.
Sementara Sekda Papua Hery Dosinaen mengharapkan kerja keras semua pihak yang sudah membuahkan hasil positif sejak 2013, dapat terus dipertahankan.
“Kita sejak 2013 atas hasil audit BPK RI Perwakilan Papua dari opini disclaimer berubah menjadi Wajar dengan Pengecualian (WDP). Lalu 2014 kita naik menjadi WTP dengan Paragraf Penjelas, kemudian naik lagi pada 2015 dan 2016 menjadi WTP murni”.
“Artinya sudah 3 kali kita dapat WTP dan kerja keras ini adalah kontribusi kita semua yang ada dalam satu sistem pemerintahan. Saya minta hasil ini terus dipertahankan supaya pemerintahan berjalan maksimal untuk kesejahteraan rakyat diatas tanah ini,” pungkasnya. (Bams)

Published in Info Papua

Manokwari, – Dibalik perolehan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Papua Barat.
Pemerintah Daerah (pemda) Manokwari masih harus menyelesaikan rekomendasi temuan atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Manokwari yang harus diselesaikan.
Untuk itu, Bupati Manokwari, Demas P. Mandacan menekankan semua pimpinan OPD dan bendahara harus menemui BPK untuk mengklarifikasi temuan yang disampaikan.
“Kalau ada panggilan dari BPK, tolong datang ke BPK untuk berikan klarifikasi,” tekan Demas pada apel gabungan, Senin (3/7).
Bupati bahkan menegaskan, akan mengeluarkan disposisi merah untuk mendorong OPD bersangkutan memberikan klarifikasi ke BPK.
“Saya pernah instruksikan lewat disposisi merah juga ada yang tidak datang, kalau tidak datang berarti tidak mau bekerja disitu dan saya tidak kompromi, kalau melawan saya tidak hadir tahu dirilah,” imbuhnya sembari barharap menjadi perhatian semua OPD. [SDR]

Published in Papua Barat

JAYAPURA,-  Pemerintah Provinsi Papua diketahui belum menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sejak tahun 1981 lalu. Meski begitu, Inspektorat Provinsi Papua bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terus berupaya keras untuk menindaklanjuti temuan itu
Inspektur Provinsi Papua Anggiat Situmorang, di Jayapura, Senin (3/6), mengatakan temuan sejak tahun 1981 ini, sebenarnya menyangkut masalah administrasi saja yang terlewat. Tapi kita mengupayakan dengan membikin format, agar teman-teman di SKPD yang ada saat ini mampu menjawab dan menindaklanjutinya.
Dilain pihak, kita juga sudah menyerahkan ke Dirjen Piutang Negara supaya bisa segera diselesaikan juga. Sebab temuan ini sifatnya uang-uang yang harus dipertanggungjawabkan. Dimana pada waktu itu Surat Pertanggungjawaban (SPJ) diselesaikan, tapi tidak lengkap. Namun sekali lagi ini jadi temuan dalam bentuk saldo. Kata Inspektur Provinsi Papua Anggiat Situmorang, di Jayapura, Senin (3/6).
Anggiat juga mengingatkan SKPD untuk menyelesaikan temuan penggunaan dana Otsus 2011-2012 yang meski pada saat itu, belum dijabat oleh kepala badan, dinas maupun biro sekarang ini.
“Sebab saat ini tidak ada lagi istilah temuan tak harus tindaklanjuti. Memang diberikan waktu enam bulan untuk menyelesaikan. Namun kita optimis pada bulan ini, semua temuan sejak 1981 maupun dana Otsus 2011 dan 2012, sudah bisa selesai semuanya,” tegasnya.
Sementara Sekda Papua Hery Dosinaen berharap SKPD segera berkoordinasi dengan Inspektorat untuk menyelesaikan sejumah temuan itu. “Kita ini ada bawaan temuan dari 1981 sampai 2012. Saya yakin memang temuan ini terjadi saat kita semua mungkin belum bertugas disini. Tapi itu perintah UU sehingga menjadi tanggung jawab kita untuk menyelesaikan temuan itu”.
Karena itu, saya mengapresiasi semua pihak yang sudah membantu melaksanakan maupun menindaklanjuti temuan itu. Saya harap SKPD sekali lagi bisa membantu menuntaskan tugas ini dan yakinlah bahwa apa yang dilakukan tak memiliki konsekuensi hukum terhadap pejabat eselon II yang ada saat ini,” tegasnya. (Bams)

Published in Headline