Pasific Pos | Papua Barat | Pasific Pos.com

| 22 September, 2019 |

Bintuni, TP - Bupati Teluk Bintuni, Ir. Petrus Kasihiw, MT mengatakanpengisian jabatan Eselon 2 yang kosong pasca ditinggalkan pejabat lama karena pensiun, belum bisa dipastikan, karena dirinya belum menerima hasil seleksi.

Published in Papua Barat

Pembangunan PN Teluk Bintuni Menunggu Kepres

Kamis, 19 September 2019 12:33

Bintuni, TP – Pembangunan kantor Pengadilan Negeri (PN) Teluk Bintuni tinggal menunggu keputusan presiden (Kepres).

Published in Papua Barat

Bintuni, TP  Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat pada Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kembali memberikan bantuan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Teluk Bintuni.

Published in Papua Barat

Bintuni, TP- Capaian kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2018 berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 2,87% yaitu dari 34,17% pada tahun 2016 turun menjadi 31,30% di tahun 2018.

Published in Papua Barat

Manokwari, TP – Aparatur distrik dan masyarakat di 4 distrik di Kabupaten Teluk Bintuni, yakni Merdey, Biscoop, Moskona Timur, dan Masyeta mendesak Manajemen PT PSK menghentikan sementara aktivitas perusahaan yang berpusat di Kampung Taugo II, Jagiro.

Published in Papua Barat

Bintuni, TP - Isu tentang oknum aparat kampung yang menggunakan dana pembangunan kampung, Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) suntuk foya-foya di tempat  hiburan khusus, sudah sampai di telinga aparat penegak hukum. Meski begitu, isu tersebut hingga saat ini belum ada yang terbukti.

Published in Papua Barat

Bintuni, TP - Ditetapkannya Perpres No 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat, menjadi jawaban bagi para pengusaha Orang Asli Papua (OAP) untuk bisa bersaing seimbang. 

Published in Papua Barat

Bintuni, TP – 145 daerah di Kabupaten Teluk Bintuni yang dipersiapkan untuk dimekarkan menjadi kampung, sampai saat ini belum juga ada titik terang, sekalipun sudah diusulkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat. Panitia khusus (Pansus) yang dibentuk DPRD Kabupaten Teluk Bintuni juga belum dapat mengatasi masalah itu.

Published in Papua Barat

Bintuni, TP - Pemerintah telah membuat aturan baru tentang pengadaan barang dan jasa, yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa. Secara otomatis dengan sudah adanya aturan ini, maka Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa dinyatakan tidak lagi berlaku.

Published in Papua Barat

Bintuni, TP - Bupati Teluk Bintuni, Ir. Petrus Kasihiw, MT melantik 41 kepala kampung dari 6 distrik yakni, Distrik Bintuni, Manimeri, Tembuni, Moskona Utara, Kuri dan Tuhiba, Rabu (31/7).

Published in Papua Barat

Halaman 1 dari 12