Pasific Pos | Papua Barat | Pasific Pos.com

| 24 July, 2019 |

Manokwari, TP - Panitia kompetisi sepak bola liga tiga tahun 2019 kunjungi Manokwari Provinsi Papua Barat dalam rangka untuk memberikan keterangan terkait rencana kegiatan liga tiga yang akan bergulir bulan depan.

Published in Papua Barat

Manokwari, – Terdapat 4 hal yang mendorong terjadinya imigrasi spontan, baik antar-provinsi maupun antar-negara ke Provinsi Papua dan Papua Barat.
Anggota Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) DPR Papua Barat, Dominggus Sani mengatakan, keempat hal tersebut, pertama, Papua dan Papua Barat merupakan wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam, sehingga semua berkecenderungan datang ke Papua dan Papua Barat untuk berinvestasi.
Kedua, lanjut Sani, lapangan pekerjaan yang terbuka dan pemekaran daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota.
“Ini menjadi peluang untuk orang mencari kerja di sini. Selain di birokrasi, ada pun usaha-usaha lain yang berpeluang. Satu porsi mangkok nasi lalapan di Pulau Jawa Rp. 15.000, di sini sudah Rp. 25.000. Jadi, di sini lapangan kerja sangat menjanjikan,” kata Sani kepada Tabura Pos di Kantor DPR Papua Barat, kemarin.
Ketiga, ungkap Sani, dana Otonomi Khusus (Otsus) yang banyak, dimana orang Papua belum punya kemampuan untuk menangkap uang yang banyak tersebut.
Dijelaskan Sani, akhirnya peluang ini direbut orang-orang yang datang. “Warung makan menjamur di mana-mana, ini cara untuk menangkap uang,” katanya.
Keempat, tambah Sani, pada saat orang Papua menolak transmigrasi, maka pintu imigrasi terbuka.
“Imigrasi ini bermacam-macam, ada investasi asing dan sebagainya, datang ke Papua. Jadi, saat kita menolak transmigrasi, tetapi pintu yang satu ini tidak tertutup. Nah, pada saat kita bicara ini NKRI, jadi, yang keempat terkait dengan teritorial. Hal keempat, imigrasi masuk ke Papua dari aspek keutuhan NKRI atau wilayah teritorial,” jelasnya.
Misalnnya, ungkap dia, jika di lihat di mana ada pos penjagaan perbatasan, baik antar-negara atau kabupaten dan kota, pasti di pos itu menjadi pusat bisnis.
“Kita lihat di perbatasan Indonesia-PNG, dulu hanya pos imigrasi, tetapi sekarang sudah menjadi pasar penyangga dan sudah banyak orang di situ. Bisa juga dilihat di pertigaan antara Sorong Selatan, Maybrat, dan Kabupaten Sorong, ke depan akan menjadi pusat bisnis, semua orang akan datang ke situ, karena ada pengamanan,” tambahnya.
Mengenai proteksi terhadap imigrasi spontan di Papua Barat, Sani mengatakan dengan perombakan alat kelengkapan dewan (AKD) DPR Papua Barat, minimal kerjanya meningkat guna mendorong pembentukan perdasus terkait kepentingan ini.
“Ya, rakyat punya harapan, harus ada perdasus. Hanya saja kita akan kembali merujuk pada Undang-undangan Otsus, apakah dalam Undang-undang Otsus ini memberi landasan hukum atau tidak,” tukasnya. [FSM-R1]

Published in Papua Barat