Pasific Pos | Papua Barat | Pasific Pos.com

| 20 July, 2019 |

Manokwari, TP – Para pelajar, mahasiswa, dan pemuda Suku Mpur, Kabupaten Tambrauw, Papua Barat yang tergabung dalam Front Pembela Rakyat Peduli Lembah Kebar, berunjuk rasa ke Kantor DPR Papua Barat dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Kamis (7/12/17).

Published in Papua Barat

Manokwari, – Pemuda Suku Mpur, Kabupaten Tambrauw, Hugo Asrouw mendukung pemekaran daerah otonom baru (DOB) kabupaten Manokwari Barat (Mabar).
Mengapa, kata Asrouw, tujuan pemekaran untuk menyejahterakan masyarakat, sehingga masyarakat bisa maju dan bersaing seperti daerah lain di Indonesia.
“Kami pemuda Mpur mendukung proses pemekaran ini, tetapi ada hal yang menjadi pekerjaan bersama untuk tim pemekaran, Pemkab Tambrauw, Pemkab Manokwari, dan Provinsi Papua Barat,” kata Asrouw kepada Tabura Pos di Amban, Manokwari, Senin (10/7).
Ia berharap ada rekonsiliasi di 4 distrik, yakni Amberbaken, Kebar, Snopi, dan Mubrani, karena sejak pemekaran Kabupaten Tambrauw, terjadi konflik tapal batas.
Ia mengungkapkan, berdasarkan undang-undang tentang wilayah Kabupaten Tambrauw, keempat wilayah ini masuk Kabupaten Tambrauw, tetapi secara administrasi masih milik Kabupaten Manokwari.
Diakuinya, persoalan ini masih terjadi tarik ulur dan ada kelompok yang mendukung pemekaran kabupaten Mabar, ada juga kelompok yang mendukug agar tetap di Kabupaten Tambrauw.
“Kami pemuda Mpur minta Biro Pemerintahan Provinsi Papua Barat, Pemkab Tambrauw, dan Pemkab Manokwari supaya tidak menimbulkan konflik yang sampai hari ini belum terselesaikan. Pada dasarnya, masyarakat mendukung, yang penting ada rekonsiliasi,” tambahnya.
Asrouw berharap ada perhatian dari intelektual Tambrauw, tokoh masyarakat, Pemkab Tambrauw, Pemkab Manokwari, dan Pemprov Papua Barat untuk segera melakukan rekonsiliasi.
Dirinya pun berharap Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan bisa mengambil alih penyelesaian persoalan ini. “Kami harap Gubernur ikut menyelesaikan persoalan ini karena persoalan status 4 distrik ini, waktu beliau masih menjabat bupati, pasti tahu persis akan persoalan ini,” tukasnya. [FSM-R1]

Published in Papua Barat