Pasific Pos | Sospol | Pasific Pos.com

| 20 October, 2019 |

JAYAPURA –  Anggota  Dewan Perwakilan Papua (DPRP)  Maria Dwitauw menyayangkan perekrutan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua yang tidak sesuai Suku  dan wilayah Adat di Papua.
Dimana perekrutan anggota MRP di wilayah Mee Pago yang terdiri dari Kabupaten Intan Jaya, Paniai dan Mimika  dengan mendiam suku Komoro, Amungme dan Moni tidak di masuk dalam daftar perekrutan sebagai anggota MRP.
Padahal tiga kabupaten yang tergolong besar ini merupakan daerah yang sangat rumit masalah dihadapi oleh setiap masyarakat disana. Bahkan pemerintah sekalipun, namun masih saja tidak merekrut anggota MRP dari perwakilan laki-laki.
“Memang di Mimika menghimpun beberapa suku. Namun yang kami sayangkan  Timsel ditingkat kabupaten tidak melihat berkas secara bagus karena ada berkas adminsitrasi seperti KTP sudah habis dan Ijazah nama lain dan marga lain, namun tetap di masukkan tapi diabaikan suku lainnya,”  kata Maria kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (6/7/2017) kemarin.
Maria menganggap bahwa, perekrutan anggota MPR yang dilakukan oleh Tim Seleksi ditingkat kabupaten sangat tidak adil. “Memang wilayah Mee Pago ini keterwakilan perempuan sudah aman karena hanya dapat dua kursi, tapi yang kami tanyakan kenapa keterwakilan laki-laki tidak ada,” katanya.
Ia mempertanyakan hal ini karena keterwakilan Agama di wilayah Nabire merupakan Suku Mee, dari Adat Nabire berasal Dari Suku Mee dan Mimika merupakan keterwakilan adat dari Suku Mee.
“Kenapa semua berasal dari suku Mee, ini tidak ada. MRP ini kan lembaga kultur. Jadi kami pertanyakan kinerja Timsel Kabupaten. Begitu juga Timsel Provinsi karena tidak betul-betul melakukan sosialisasi secara baik kepada Timsel di tingkat kabupaten dan Kita,” katanya.
Untuk itu, Maria meminta kepada Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe agar keterwakilan laki-laki dari adat,  khususunya di Mimika agar mempertimbangkan secara jelih. Sebab, tidak semua kultur di wilayah Mee Pago bukan hanya suku Mee yang ada tapi suku lainnya ada.
“Saya minta kepada Gubernur ada pertimbangan khusus ketewakilan adat pihak laki-laki di wilayah Mimika. Jangan perekrutan ini hanya kepentingan seseorang, ini tidak tidak benar dan harus dipertimbangakn secara baik  oleh Gubernur Papua,” pungkasnya.  (Erna)

Published in Sosial & Politik