Pasific Pos | Info Papua | Pasific Pos.com

| 27 May, 2019 |

17 SKPD Belum Laporkan Aset Kendaraan

Senin, 25 Maret 2019 21:17

JAYAPURA,– Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua agar segera melaporkan asset kendaraan, pasalnya hingga saat ini masih 17 SKPD belum melaporkan asset.

Published in Info Papua

JAYAPURA,- Sejumlah SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua diminta untuk segera menyelesaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Keuangan 2017.

Published in Info Papua

DPRP Minta, Setiap SKPD Harus Punya Website

Kamis, 30 November 2017 16:53

Mathea : Terkadang SKPD Menutupi Diri Untuk Menyampaikan Infomasi


Jayapura,- Komisi I DPR Papua menggelar rapat tertutup  bersama Komisi Informasi Publik (KIP). Rapat yang digelar di ruang rapat Komisi I tersebut membahas tentang keterbukaan Informasi publik yang telah didorong oleh pemerintah pusat dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, agar setiap persoalan umum yang selama ini tertutup dapat dibuka oleh semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Published in Info Papua

Jayapura,- Untuk meningkatkan disiplin, Pemprov Papua akan menetapkan lima SKPD terbaik, sebagai contoh memacu instansi lainnya untuk memperbaiki disiplin pegawai.
Penegasan itu disampaikan Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri disela-sela apel pagi di Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Senin (11/9).

Published in Info Papua

JAYAPURA,- Untuk menghindari kesalapahaman, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa diminta dapat intens dalam membangunan koordinasi.
Hal ini ditegaskan Asisten Bidang Perekonomian dan Kesra Sekda Papua, Drs.Elia Loupatty dalam arahannya pada apel gabungan di halaman kantor gubernur, Senin (10/7) kemarin.
“Jadi antara kepala biro dengan kepala SKPD setiap saat dapat melakukan komunikasi,” jelasnya. Walaupun ada batasnya, tetapi kemunikasi dengan kepala SKPD itu penting,” tegasnya.
Hal ini untuk menghindari adanya laporan  yang salah kepada gubernur bahwa Biro Pengadaan Barang dan Jasa serta Pokja tidak bekerja sesuai prosedur.
“Ini sangat penting agar tidak ada salah tafsir, sementara kepada petugas yang ditugaskan oleh kepala SKPD kalau ada sesuatu dapat melaporkan kepada atasannya agar dapat melakukan koordinasi,” ungkapnya.
Menurut Loupatty, koordinasi antara kepala SKPD dengan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa sangat penting untuk menghindari munculnya masalah.
“Ini penting jangan staf dari SKPD hanya diam, karena akan menjadi masalah. Sebab dari pantauan minggu lalu hal ini cukup tinggi,” katanya.
Ia berharap pelaksanaan tahun anggaran 2017 dapat dilaksanakan dengan baik khususnya kepada Biro Pengadaan Barang dan Jasa,” saya minta perhatin kepada BPJ agar supaya dapat melaksanakan hal ini,” lanjutnya.
Sebab kata Loupatty Biro Pengadaan Barang dan Jasa berbeda dengan SKPD, untuk itu perlu ada meningkatkan komunikasi dengan SKPD yang sifatnya hal-hal makro bukan teknis.
“Sebab kalau teknis merupakan kewenangan Pokja, ini perlu saya sampaikan agar tidak ada salah tafsir kepala SKPD terhadap kepala BPJ, tetapi sebanarnya kepala SKPD dapat menanyakan kepala biro yang perlu dikomunikasikan,” terangnya.
Sementara untuk pelaksanaan tahun anggaran 20017, Loupatty meminta kepada kepala SKPD agar dapat melaksanakan dengan baik.
“Kita berharap apa yang terjadi di 2016 mudah-mudahan tidak ada lagi di 2017 baik soal ketaataan maupun soal kepatuhan,” katanya lagi.
Untuk penggunaan Dana Alokasi Khusus, kepala SKPD dan staf diharapkan seluruh potensi yang ada. Sebab DAU  menurut kementerian keuangan mulai tahun 2017 DAU sifatnya tidak seperti 2016 lalu.
“jika sudah ditetapkan Rp.1 miliar misalnya bisa diterima Rp.1 miliar atau kurang, hal ini perlu menjadi perhatian,” tambahanya. (Bams)

Published in Info Papua

Setiap SKPD Wajib Susun IKU

Jumat, 07 Juli 2017 02:13

JAYAPURA,- Setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap tahun bagi seluruh SKPD.
Demikian penegasan Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Provinsi Papua Daniel Pahabol,S.Pd kepada wartawan di Auala Kominfo Papua, Kamis (6/7) kemarin.
Ia mengungkapkan,  untuk mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).
‘IKU  adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis SKPD. Dengan demikian SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua diharapkan dapat menyusun dan menetapkan IKU dengan baik. Sebab IKU ini merupakan program untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyusunan program kerja,” jelasnya.
Ia menjelaskan, hal ini sesuai amanat Peraturan Presiden untuk memujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka diperlukan data Program, Kegiatan dan Anggaran pada Indikator Kinerja Utama.
“Untuk itu SKPD diwajibkan melakukan pencermatan atas Program dan Kegiatan serta mengisikan anggaran pada SKPD yang bersangkutan yang mendukung IKU provinsi Papua,” jelasnya.
Dikatakannya, kegiatan IKU bertujuan untuk menentukan atau menyusun pokok-pokok kerja suatu SKPD yang menjadi tugas prioritas harus dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.
“Harus dilaksanakan dalam triwukan, I, II, III dan IV, dimana indicator ini mengukur tugas-tugas pokok yang dilaksanakan oleh kepala SKPD serta stafnya yang harus paling utama melaksanakan dalam SKPD tersebut,” ucapnya.
Dimana kata Daniel Pahabol, IKU ini menopang semua aktifivitas pemerintah provinsi. hal ini berhubungan dengan pemeriksaan penggunaan anggaran. Yang nantinya akan mendapat penilaian dari pemerintah pusat
“Saya berharap kepada peserta kegiatan ini agar dapat menguasai IKU, sebab kendala yang dialami setiap tahun adalah peserta yang mengikuti IKU setiap tahun pindah ke SKPD lain yang menyebabkan SKPD kekurangan staf yang menguasai IKU,” harapnya.
Sementara setiap SKPD dan OPD diharapkan mempunyai staf yang memiliki skill pada bidang tertentu untuk menopang kepala SKPD dalam tugas penyusunan IKU atau LAKIP setiap tahun. “Dimana laporan IKU dari 51 SKPD di lingkungan pemprov Papua akan menopang pemerintah provinsi,” tambahanya. (Bams)

Published in Info Papua

JAYAPURA,- Pemerintah Provinsi Papua akan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2020. Namun sebelum perhelatan itu digelar, Pemerintah Provinsi Papua harus menyusun syarat menyelesaikan master plan atau rencana induk. Penyerahan Draf Master Plan dilakukan Sekda Papua Hery Dosinaen kepada kepala SKPD di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Senin pagi kemarin.
Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Papua Yusuf Yambe Yabdi mengatakan, rencana induk PON menjadi salah satu syarat yang perlu diselesaikan sebelum diserahkan ke Menteri Sekretaris Negara (Mensekneg) untuk dipelajari. Karena hal ini menyangkut permasalahan soal kesiapan sarana dan pendanaan PON XX dan Peparnas tahun 2020 di Papua.
"Master plan memang harus dibawa kesana (Mensekneg). Oleh karena itu harus segera dituntaskan. Sebelum digelarnya rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo,” ujar Yusuf Yambe kepada wartawan usai penyerahan draf master plan kepada Kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemprov Papua, kemarin.
"Jika semuanya sudah beres termasuk master plan, selanjutnya akan diserahkan kepada Presiden melalui Mensekneg, kita harapkan pembiayaan PON tidak hanya dari anggaran APBD tapi juga APBN,” Paparnya.
Dengan penyerahan ini, kata Yusuf, draf yang diserahkan kepada SKPD ini bisa segera direspon dan memberikan tanggapan kemudian dikembalikan paling lambat Kamis, (6/7).  Setelah itu, kita koreksi dan perbaiki sebelum diserahkan kepada Mensekneg. "Master plan memang harus dibawa kesana (Mensekneg). Oleh karena itu harus segera dituntaskan. Saat ini proses terus berjalan," tambah Yusuf.
Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi Papua gelontorkan anggaran sebesar Rp1.3 triliun untuk membangun stadion utama Papua Bangkit yang terletak di Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura.
"Keseluruhan dana yang sudah dikucurkan untuk pembangunan stadion itu Rp1.3 triliun. Semua bersumber dari APBD Papua," kata Yusuf.
Ia menjelaskan, anggaran stadion terdiri dari dua komponen untuk membiayai konsultan dan infrastruktur. "Jadi, kontrak kita itu Rp 1,3 trilun, dipotong pajak PPH dan PPN sekitar Rp1 miliar lebih," tambahnya. (Bams)

Published in Info Papua

 

JAYAPURA,-  Gubernur Papua Lukas Enembe dengan tegas mengatakan bahwa, pekerjaan yang bermasalah pada salah Kepala Satuan Kerja Pemerintah daerah (SKPD), maka kepala SKPD nya yang harus bertanggungjawab.
Ia mencontohkan, kasus pembangunan jalan ruas Kemiri – Depapre sepanjang 24 km yang merugikan negara Rp42 miliar sebagaimana hasil pemeriksaan BPK, kembali dialamatkan kepadanya padahal dirinya bukan sebagai pengguna anggaran.

Published in Info Papua