Pasific Pos | Info Papua | Pasific Pos.com

| 20 May, 2019 |

Sekda Minta SKPD Segera Siapkan LKPj

Selasa, 12 September 2017 21:26

Manokwari, TP – Seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Manokwari diminta untuk sedini mungkin menyiapkan laporan pertanggung jawaban atas penggunaan anggaran tahun 2017.

Published in Papua Barat

Jayapura,- Untuk meningkatkan disiplin, Pemprov Papua akan menetapkan lima SKPD terbaik, sebagai contoh memacu instansi lainnya untuk memperbaiki disiplin pegawai.
Penegasan itu disampaikan Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri disela-sela apel pagi di Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Senin (11/9).

Published in Info Papua

MERAUKE,ARAFURA,-Ketua DPRD Kabupaten Merauke, Fransiskus X Sirfefa mendesak kepada pihak esekutif khususnya di jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk lebih giat dan bekerja maksimal dalam merealisasikan program kegiatan. Ini harus dilakukan, karena terkait dengan penyerapan anggaran APBD Tahun 2017.

Published in Papua Selatan

MERAUKE,- Bupati Merauke, Frederikus Gebze,SE,M.Si mengatakan dalam pengisian jabatan struktural di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pihaknya telah memberdayakan anak-anak Malind untuk bisa menduduki berbagai posisi yang ada mulai dari jabatan sekretaris, kepala bidang sampai kepala seksi.
“Saya berdayakan anak-anak Papua. Saya memberdayakan anak-anak asli Malind dari semua totem, sub suku yang ada di Merauke,”tegas Bupati di sela-sela rapat dengar pendapat dengan DPRD di Ruang Sidang Dewan, Selasa (4/7).    
Menurut Bupati, langkah ini dilakukan sebagai bentuk keberpihakan dan perlakukan khusus kepada anak-anak asli Malind sebagai pemilik tanah ini. “Kalau kita mengikuti seluruh ketentuan, perundang-undangan yang diberlakukan Komisi ASN, dari enam ribu pegawai yang ada di Merauke, orang Papua hanya seratus delapan puluh sampai dua ratus, mau dapat jabatan apa?,”ujar Bupati.
Karena itu, kata Bupati, anak-anak asli Papua harus diberdayakan sehingga tidak menjadi ‘bom waktu’ dan ini juga telah disampaikan langsung ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Ia juga menyayangkan jika ada yang mengatakan bahwa pemerintah tidak memberikan kesempatan kepada anak-anak Papua dalam jajaran birokrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Merauke. (Suyatmadi)

Published in Papua Selatan

JAYAPURA,- Pemerintah Provinsi Papua akan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2020. Namun sebelum perhelatan itu digelar, Pemerintah Provinsi Papua harus menyusun syarat menyelesaikan master plan atau rencana induk. Penyerahan Draf Master Plan dilakukan Sekda Papua Hery Dosinaen kepada kepala SKPD di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Senin pagi kemarin.
Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Papua Yusuf Yambe Yabdi mengatakan, rencana induk PON menjadi salah satu syarat yang perlu diselesaikan sebelum diserahkan ke Menteri Sekretaris Negara (Mensekneg) untuk dipelajari. Karena hal ini menyangkut permasalahan soal kesiapan sarana dan pendanaan PON XX dan Peparnas tahun 2020 di Papua.
"Master plan memang harus dibawa kesana (Mensekneg). Oleh karena itu harus segera dituntaskan. Sebelum digelarnya rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo,” ujar Yusuf Yambe kepada wartawan usai penyerahan draf master plan kepada Kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemprov Papua, kemarin.
"Jika semuanya sudah beres termasuk master plan, selanjutnya akan diserahkan kepada Presiden melalui Mensekneg, kita harapkan pembiayaan PON tidak hanya dari anggaran APBD tapi juga APBN,” Paparnya.
Dengan penyerahan ini, kata Yusuf, draf yang diserahkan kepada SKPD ini bisa segera direspon dan memberikan tanggapan kemudian dikembalikan paling lambat Kamis, (6/7).  Setelah itu, kita koreksi dan perbaiki sebelum diserahkan kepada Mensekneg. "Master plan memang harus dibawa kesana (Mensekneg). Oleh karena itu harus segera dituntaskan. Saat ini proses terus berjalan," tambah Yusuf.
Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi Papua gelontorkan anggaran sebesar Rp1.3 triliun untuk membangun stadion utama Papua Bangkit yang terletak di Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura.
"Keseluruhan dana yang sudah dikucurkan untuk pembangunan stadion itu Rp1.3 triliun. Semua bersumber dari APBD Papua," kata Yusuf.
Ia menjelaskan, anggaran stadion terdiri dari dua komponen untuk membiayai konsultan dan infrastruktur. "Jadi, kontrak kita itu Rp 1,3 trilun, dipotong pajak PPH dan PPN sekitar Rp1 miliar lebih," tambahnya. (Bams)

Published in Info Papua

 

JAYAPURA,-  Gubernur Papua Lukas Enembe dengan tegas mengatakan bahwa, pekerjaan yang bermasalah pada salah Kepala Satuan Kerja Pemerintah daerah (SKPD), maka kepala SKPD nya yang harus bertanggungjawab.
Ia mencontohkan, kasus pembangunan jalan ruas Kemiri – Depapre sepanjang 24 km yang merugikan negara Rp42 miliar sebagaimana hasil pemeriksaan BPK, kembali dialamatkan kepadanya padahal dirinya bukan sebagai pengguna anggaran.

Published in Info Papua