Pasific Pos | Sospol | Pasific Pos.com

| 19 May, 2019 |

JAYAPURA,-  Pemerintah Provinsi Papua saat ini sedang gencarnya melakukan gerakan menyelamatkan pemuda Papua dari bahaya ancaman minuman keras (miras).
Komiten Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan sumber daya pemuda akan mendorong KNPI di kabupaten/kota bersama seluruh komponen masyarakat untuk memberantas peredaran minuman keras beralkohol.
“Kami di DPD KNPI Papua sudah melakukan pertemuan dengan DPC KNPI, kita sepakat bersama-sama bersinergi untuk mencegah dan memberantas peredaran minuman keras beralkohol di Provinsi Papua,” ujar Ketua DPD KNPI Papua Max Olua kepada wartawan di Jayapura, Senin (17/7) kemarin.
Max mengatakan, beberapa waktu lalu, Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua, Doren Wakerkwa selaku Ketua Tim Pemberantasan Miras di Papua, sudah memimpin rapat dengan melibatkan beberapa stakeholder, tujuannya bagaimana kita berantas miras di Papua.
“Sesuai data semua kasus kriminalitas dan masalah sosial yang terjadi di Papua, termasuk kecelakaan lalu lintas banyak dipicu oleh konsumsi minuman keras beralkohol, kami DPD KNPI sangat mendukung program gubernur untuk berantas miras di Papua,” katanya.
Max Olua yang juga selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyinggung izin yang para distributor maupun penjual yang dikeluarkan oleh bupati dan wali kota. “ prinsipnya kita di Provinsi hanya mengawasi sedangkan pemberian izin menjadi ranahnya Kabupaten/Kota, hal ini yang menjadi catatan penting,” ucapnya.
Ditambahkan, Undang Undang Otonomi Khusus (Otsus) ini menjadi landasan dalam penyelenggaraan di Papua, sehingga pihaknya  berharap hal ini jadi perhatian semua pihak.
Dia menambahkan, kebijakan yang dikeluarkan Gubernur sudah pasti ada yang terima dan menolak. Namun masyarakat Papua diminta untuk melihat tujuan baiknya. “Mari kita lihat tujuan baik dan tujuan mulia dari gubernur untuk melihat dan menyelamatkan tanah ini,” katanya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen menegaskan, siapa yang tidak setuju dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) Miras nomor 15 tahun 2013, turut membunuh orang-orang di atas tanah Papua.
“Jika ada oknum yang melawan keputusan ini, berarti dia turut membunuh orang Papua, “Saya harap kita semua bersinergi untuk bagaimana memberantas miras dan narkoba diatas tanah ini untuk keselamatan generasi kita kedepan,” ucapnya. (Bams)

Published in Sosial & Politik