Displaying items by tag: Raperdasus Papua Barat | Pasific Pos.com

| 21 July, 2019 |

Manokwari, TP – Tahun ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari menyiapkan 11 rancangan peraturan daerah (raperda) untuk dibahas bersama DPRD Kabupaten Manokwari. Namun, sesuai kemampuan keuangan, hanya 5 raperda yang akan diajukan untuk dibahas bersama para wakil rakyat.

Published in Papua Barat

Manokwari, TP – Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat, Roberth KR. Hammar mengatakan, dari 7 Raperdasus yang telah ditetapkan DPR Papua Barat belum semuanya bisa dilaksanakan tahun ini.

Published in Papua Barat

Manokwari, TP – Anggota MRPB Yulianus Thebu mendukung DPR Papua Barat untuk segera mengesahkan enam rancangan peraturan daerah khusus (Rapedasus) yang sudah dibahas.

Published in Papua Barat

Manokwari, TP – Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Yulianus Thebu menilai, dalam menetapkan suatu regulasi, apalagi regulasi tentang kekhususan, semua instansi, termasuk DPR Papua Barat harus mengikuti tahapan yang berlaku, salah satunya konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Published in Papua Barat

Manokwari, TP – Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPR PB), diminta tidak perlu khawatir untuk menetapkan tujuh rancangan peraturan daerah khusus (Raperdasus) yang sudah dibahas.

Published in Papua Barat

Pengesahan Tujuh Raperdasus kembali Diundur

Selasa, 19 Februari 2019 09:58

Manokwari, TP - Pengesahan tujuh rancangan peraturan daerah khusus (Raperdasus) oleh DPR Papua Barat, kembali diundur.

Published in Papua Barat

Manokwari, TP – Ketua DPR Papua Barat, Pieters Kondjol mengatakan, pengesahan 7 raperdasus akan dilaksanakan setelah agenda bimbingan teknis (bimtek) pimpinan dan anggota DPR Papua Barat.

Published in Papua Barat

Manokwari, TP – DPR Papua Barat akan menentukan jadwal penetapan 7 rancangan peraturan daerah khusus (raperdasus), hari ini, Selasa (29/1).

Published in Papua Barat

Frederik Minta Penetapan Perda DBH Migas DipercepatManokwari, TP - Ketua tim pembuat kajian akademis dan ketua tim pembuatan draf raperdasus terkait pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) migas, BP Tangguh yang beroperasi di Kabupaten Bintuni, Frederik Luhulima, menghimbau agar masyarakat adat, pengakuan hak hak mereka dan juga terkait pemenuhan segala hak-hak mereka, semua elemen yang terlibat dalam pembuatan Perda baik itu DPRD Provinsi, MRP, Dewan Adat, pemerintah provinsi juga terdampak pemboran migas.

Published in Papua Barat

Manokwari, TP – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Barat diminta terlibat aktif dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) tentang Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas (DBH Migas).

Published in Papua Barat

Halaman 1 dari 3