Pasific Pos | Papua Barat | Pasific Pos.com

| 21 May, 2019 |

Manokwari, TP – Ratusan karyawan PT Yongjing Investindo Kebun Prafi, Manokwari berunjuk rasa ke Kantor Gubernur Papua Barat, Selasa (11/7).
Dalam aksi unjuk rasa damai ini, mereka meminta Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan segera menyelesaikan permasalahan mereka dengan pihak perusahaan.
Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), Yotam Padua mengatakan, ada 6 hal yang harus dikerjakan pemerintah. Pertama, pemerintah harus mendesak pihak perusahaan untuk menyelesaikan upah dan tunjangan hari raya (THR).
Kedua, Gubernur harus memangil pemegang saham secara paksa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan kebun Kelapa Sawit Kebun Prafi dan melaporkan pihak perusahaan ke Kedutaan Besar China.
Ketiga, pihak perusahaan harus menyerahkan sepenuhnya penyelesaian masalah di PT Yongjing INvestindo ke pemerintah daerah. Keempat, karyawan memohon Gubernur dan Bupati, apabila terjadi pengalihan dari PT Yongjing Investindo ke investor lain, maka hak karyawan harus diselesaikan sesuai aturan.
Kelima, pembayaran upah, THR, dan iuran pensiun karyawan PT Yongjing Investindo saat ini belum dibayarkan pihak perusahaan. Untuk itu, Gubernur bisa membantu penyelesaian pembayaran upah sementara melalui Kabupaten Manokwari.
Keenam, sejak peralihan saham dari PTPN ke PT Yongjing Investindo pada 1 Juni 2014, karyawan belum merasakan kesejahteraan, seperti yang dijanjikan perusahaan. Untuk itu, Kapolda Papua Barat dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) segera mengusut persoalan tersebut.
“Yang menyangkut hak karyawan tentang gaji dan hak karyawan di bulan-bulan ke depan, apakah pihak perusahaan masih bertanggung jawab atau tidak,” tanya Yotam Padua.
Menurutnya, pemerintah harus segera menyelesaikan persoalan ini. “THR dan gaji kami belum dibayar. Sesegera mungkin pemerintah harus meminta perusahaan menyelesaikan persoalan ini,” tukasnya.
Sementara Sekda Provinsi Papua Barat, Nataniel D. Mandacan yang menerima para karyawan PT Yongjing Investindo, mengatakan, Gubernur sudah mengusut persoalan ini ke Jakarta.
Informasi sementara, kata Sekda, belum ada tanggapan serius dari pihak perusahaan guna menyelesaikan persoalan tersebut.
“Kita sudah buat surat dan staf Dinas Pertanian akan mengantar surat itu ke pemilik perusahaan untuk meminta pertanggung jawaban perusahaan terhadap nasib para karyawan,” katanya.
Menurutnya, Pemprov Papua Barat bisa mengambil alih operasionalisasi PT Yongjing Investindo, hanya saja pemda belum mempunyai kemampuan mengelola perusahaan tersebut.
Ia menambahkan, apabila dalam 1 bulan ke depan ada jawaban dari pihak perusahaan atas surat tersebut, maka Pemprov akan segera mengambil langkah guna menyelesaikan masalah ini.
Usai mendengar penjelasan Sekda dan menyerahkan aspirasi, para karyawan melanjutkan aksi unjuk rasanya ke Kantor DPR Papua Barat. [BOM-R1]

Published in Papua Barat