Pasific Pos | Ekbis | Pasific Pos.com

| 23 May, 2019 |

JAKARTA,- Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP,MH dijadwalkan melakukan rapat terbatas dengan Presiden RI, Ir Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/7) pagi ini.
Gubernur bakal didampingi oleh Sekda Papua, TEA Hery Dosinaen, SIP,MKP, Asisten Bidang Umum, Elysa Auri,SE,MM Kepala Bappeda Provinsi Papua, Dr Muhammad Musa’ad,MSi, Kepala Disorda Provinsi Papua, Dr Yusuf Yambe Yabdi, ST,MT dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dr Ridwan Rumasukun, MM.

Published in Headline

JAYAPURA,- Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Yusuf Yambe Yabdi berharap Keputusan Presiden (Keppres) Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Tahun 2020 segera diturunkan pemerintah pusat.
Hal tersebut disampaikan Yusuf Yambe Yabdi, seusai penyerahan draf master plan PON kepada kepala SKPD dan perwakilan lima wilayah tuan rumah PON.
Yusuf mengatakan, keluarnya Keppres PON ada makanismenya. Oleh sebab itu, kita mendorong agar dalam bulan ini dapat dilaksanakan rapat bersama  Presiden RI. Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) membahas persiapan PON XX Papua tahun 2020.
Pasalnya, rapat terbatas  bersama  Kepala Negara ini selain melaporkan persiapan  pesta olahraga empat tahun ini.  Juga membahas kemungkinan sharring dana untuk membiayai infrastruktur PON.
Menurut Yusuf, ada kurang lebih 12  komponen strategis yang  memberikan kontribusi terhadap sukses  penyelenggaraan PON selain SDM, transportasi, akomodasi, konsumsi, keamanan.
Ia mengatakan,  didalam  komponen –komponen itu bagaimana  dilihat darisudut pandang  sektor masing-masing  SKPD.
Misalnya Biro Perekonomian Daerah bisa melakukan  konsolidasi terhadap BUMN dan BUMD,  untuk bagaimana melakukan konsolidasi Community Social Responcibility (CSR) untuk membiayai  komponen-komponen tertentu misalnya  pengadaan kostum. Kostum untuk  SDM  itu kurang lebih Rp 400 Miliar.
“Nah ini mitra kerja dari CSR  untuk mengambil bagian,   sehingga biaya itu  bisa  menjadi berkurang,” tuturnya.
Menurutnya, pihaknya juga menggunakan komponen pemasaran (marketing), untuk  bisa   mendapatkan uang, kemudiaan  souvenir PON misalnnya minuman PON. Juga  hak siar TV itu juga   bisa mendapat  uang untuk  menambah-nambah biaya Panitia Besar untuk sukses penyelenggaraan PON.
 “Jadi masing-masing bidang   sudah bisa bekerja selama tiga tahun untuk menyiapkan semua dan melakukan konsultasi terkait dengan tugas pada bidang masing-masing,” ungkapnya. (Bams)

Published in Headline

JAYAPURA,- Pemerintah Provinsi Papua akan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2020. Namun sebelum perhelatan itu digelar, Pemerintah Provinsi Papua harus menyusun syarat menyelesaikan master plan atau rencana induk. Penyerahan Draf Master Plan dilakukan Sekda Papua Hery Dosinaen kepada kepala SKPD di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Senin pagi kemarin.
Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Papua Yusuf Yambe Yabdi mengatakan, rencana induk PON menjadi salah satu syarat yang perlu diselesaikan sebelum diserahkan ke Menteri Sekretaris Negara (Mensekneg) untuk dipelajari. Karena hal ini menyangkut permasalahan soal kesiapan sarana dan pendanaan PON XX dan Peparnas tahun 2020 di Papua.
"Master plan memang harus dibawa kesana (Mensekneg). Oleh karena itu harus segera dituntaskan. Sebelum digelarnya rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo,” ujar Yusuf Yambe kepada wartawan usai penyerahan draf master plan kepada Kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemprov Papua, kemarin.
"Jika semuanya sudah beres termasuk master plan, selanjutnya akan diserahkan kepada Presiden melalui Mensekneg, kita harapkan pembiayaan PON tidak hanya dari anggaran APBD tapi juga APBN,” Paparnya.
Dengan penyerahan ini, kata Yusuf, draf yang diserahkan kepada SKPD ini bisa segera direspon dan memberikan tanggapan kemudian dikembalikan paling lambat Kamis, (6/7).  Setelah itu, kita koreksi dan perbaiki sebelum diserahkan kepada Mensekneg. "Master plan memang harus dibawa kesana (Mensekneg). Oleh karena itu harus segera dituntaskan. Saat ini proses terus berjalan," tambah Yusuf.
Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi Papua gelontorkan anggaran sebesar Rp1.3 triliun untuk membangun stadion utama Papua Bangkit yang terletak di Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura.
"Keseluruhan dana yang sudah dikucurkan untuk pembangunan stadion itu Rp1.3 triliun. Semua bersumber dari APBD Papua," kata Yusuf.
Ia menjelaskan, anggaran stadion terdiri dari dua komponen untuk membiayai konsultan dan infrastruktur. "Jadi, kontrak kita itu Rp 1,3 trilun, dipotong pajak PPH dan PPN sekitar Rp1 miliar lebih," tambahnya. (Bams)

Published in Info Papua