Pasific Pos | Headline | Pasific Pos.com

| 23 August, 2019 |

Jayapura,- Anggota Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM, Tang Wie Long menilai perlu kajian secara khusus dalam pelaksanaan Pilkada di Papua.

Published in Headline

JAYAPURA,-  Ketua Dewan Adat Daerah Paniai John  Gobai, mengatakan untuk  menghindari konflik sosial khususnya didalam masyarakat Papua, seperti perang suku dan biaya politik  tinggi (politic cost), maka perlu dikaji  lagi untuk mengembalikan  pelaksanaan  Pilkada Langsung kepada   DPR, sebagaimana periode-periode sebelumnya.
“Saya sependapat  dengan pernyataan Sekda Papua soal Pilkada Papua perlu dikaji ulang, karena  belajar dari pengalaman selama Kepala Daerah dipilih secara  langsung oleh rakyat acapkali terjadi  konflik sosial,  biaya politik  yang tinggi dan  tentu saja ketimpangan politik,” ujar  John  Gobai di Jayapura, Kamis (6/7).
Dikatakannya,  KPU tetap berfungsi sebagai penyelenggara Pemilu, tempat pendaftaran Balon  Kepala  Daerah dan tempat melakukan verifikasi berkas Balon Kepala Daerah, dan Panwas tetap sebagai pengawas namun tahapan pemilihan tetap dikembalikan kepada DPRD/DPRP.
Karena itu, ujarnya, DPRP harus membuat Panja untuk merumuskan pokok-pokok pikiran dengan melibatkan akademisi dan praktisi hukum, kemudian segera minta  Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang  Pilkada di Kabupaten, Kota dan Provinsi  diseluruh  Papua bukan  lagi dipilih secara langsung oleh rakyat. Tapi dipilih secara  tak langsung di  DPRD dan DPRP.
Ia   mengatakan,  beberapa bulan belakangan ini daerah Pegunungan dihelat Pilkada, banyak hal telah dan akan terjadi, ada pihak yang senang ada juga yang tidak senang, ada kesemburuan sosial, ada rusaknya relasi sosial dalam masyarakat, ada daerah yang menjadi korban karena saat Pilkada tak memilih orang yang terpilih jadi Bupati.
 “Terkesan semua terbius oleh kepentingan kelompok untuk menggunakan segala cara untuk memenangkan Pilkada, dengan cara yang benar sampai cara yang tak benar, sehingga diperlukan sebuah gagasan baru sebagai resolusi atas situasi ini,” katanya.
Setelah pelaksanaan Pilkada, ungkapnya, dampak yang muncul adalah terbentuk kelompok kecewa yang kemudian terus menerus mengkritisi calon yang terpilih dan dilantik, tanpa memberikan solusi yang benar dan tepat untuk membangun daerah.
Disisi lain, kata dia,  calon yang terpilih kemudian dendam terhadap Calon yang kalah dan kelompok pendukungnya. Karena hasil dari masing masing Distrik dapat dilihat perolehan suaranya, kadang kala Distrik yang tak memberikan suara untuk calon yang terpilih menjadi korban tak adanya program pembangunan yang cukup untuk masuk ke daerah tersebut. Tapi  sebaliknya daerah yang memberikan suara banyak akan mendapatkan perhatian lebih.
“Apalagi kadang kala logistik yang biasanya tiba di Kabupaten di Pesisir jauh dan Pegunungan dua hari sebelum Pilkada, sehingga tak mungkin akan sampai sebelum Pilkada, sehingga kadang kala pemilihan dilakukan di jalan,” ucapnya. (Bams)

Published in Headline