Pasific Pos | Headline | Pasific Pos.com

| 27 May, 2019 |

SENTANI - Seluruh masyarakat khususnya pemuda Kabupaten Jayapura, diminta untuk tetap tenang dan tidak terovokasi dengan isu pelomik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berkembang akhir-ahir ini di media sosial maupun media cetak dan elektronik.

Published in Sosial & Politik

JAYAPURA,- Hasil penghitungan suara secara keseluruhan pada Pemungutan Suara Ulang di di 7 TPS 2 distrik Pilkada Intan Jaya, pasangan calon nomor urut 3, Natalis Tabuni (cabup petahana-red) dan Yan Robert Kobogoyauw unggul dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 7 TPS 2 distrik Pilkada Intan Jaya, dengan mengantongi 2.048 suara.
Komisioner KPU Papua, Tarwinto kepada wartawan Rabu (12/7) mengatakan, pelaksanaan PSU di 7 TPS yang berada di 2 Distrik yakni Sugapa dan Agasiga, Kabupaten Intan Jaya, berjalan aman dan lancar.
"Begitupun dengan Rekapitulasi di tingkat PPD Sugapa dan Agisiga berjalan aman lancar. Sampai di tingkat KPU pun demikian berjalan aman dan lancar berlangsung pukul 19.30 - 22.15," kata Tarwinto.
Pelaksanaan rekapitulasi menghadirkan saksi paslon nomor 2 dan 3 dan mereka, kata Tarwinto menerima sudah menerima hasilnya. Sedangkan saksi untuk paslon nomor 1 dan 4 tidak hadir dalam proses rekapitulasi.
"Dalam tujuh hari ke depan KPU Papua akan menyiapkan laporan hasil PSU untuk kemudian dilaporkan ke MK melalui KPU RI," terangnya.
Adapun perolehan hasil PSU di 7 TPS 2 Distrik ditambah hasil rekapitulasi yang lalu di 6 Distrik , paslon nomor urut 1, Bartolomius Mirip dan Deny Miagoni sebanyak 120 suara ditambah hasil lalu, 8.636 total jumlahnya 8.756, nomor urut 2 Yulius Yupugauw - Yunus Kalabetme 1.079 suara ditambah 33.958 menjadi 35.030, nomor urut 3 Natalis Tabuni - Yan Robert Kobogoyauw 2.048 suara ditambah 31.476 menjadi 33.528, lalu nomor urut 4 Thobias Songgonauw - Hermanus Miagoni, dengan 0 suara, jumlahnya tetap sama dengan hasil lalu yakni 1.928 suara.
Sebelumnya, pelaksanaan Pilkada serentak di Kabupaten Intan Jaya, 15 Februari 2017 lalu diwarnai bentrok oleh massa pendukung dua pasangan calon mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan korban luka. Sejumlah rumah juga dibakar oleh massa. (Bams)

Published in Headline

JAYAPURA,- Terkait kasus pelanggaran pemilihan umum yang melibatkan Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe yang juga sebagai kader dan Ketua DPD Partai Demokrat Papua, pengurus partai demokrat provinsi papua akan membetuk tim guna mencari fakta pendukung sebagai bahan pembelaan hukum kepada Lukas Enembe.

 Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua Carolus Boli saat di hubungi melalui telepon seluler, selasa (11/7) sore.

Dirinya menuturkan pembentukan tim ini akan berkolaborasi antara DPD Partai Demokrat provinsi Papua dengan DPP Pusat guna mencari fakta yang akan mendukung  dalam rangka pembelaan hukum kepada Lukas Enembe.

“Inikan kasus dimana beliau di gugat secara hukum dalam kedudukan atau kapasitas sebagai gubernur. kalau dia digugat sebagai gubernur maka rananyakan pemerintahan dan itu akan menjadi pekerjaan biro hukum , kita pada perinsipnya di partai demokrat itu hanya sebagai pihak yang siap memback up dimana karena beliau sebagai kader  partai demokrat apa lagi belau juga sebagai ketua DPD Partai Demokrat Provinsi papua. Jadi tugas kita mencari fakta yang mendukung dan kemudian kami memback up dari luar untuk mendukung proses tersebut,” pungkasnya.

Namun saat di singgung terkait dengan sebelumnya kasus ini sudah di cabut oleh pelapor dan kini kasus ini masih berjalan dan apakan ada nuansa politik, dirinya menanggapi bahwa pihaknya akan terus mengawal dan menghormati proses hukum yang berjalan.

“kita tidak  mau terlalu cepat menjastifikasi apa lagi membawa kasus ini dalam rana politik, kita harus jeli menanggapi situasi ini sebagai satu proses hukum yang kita junjung tinggi dan kita berharap kasus ini tidak ada kaitan-kaitannya dengan politik, artinya ini proses hukum yang berjalan jangan kita campur baurkan dengan politik. Dengan demikian  demokrat mengedepankan dan menghormati proses hukum yang berlaku.,” harapanya.

 Sementara itu ditanya terkait dengan respon Gubernur Provisni Papua Lukas Enembe tentang kasus ini dirinya belum mengkonfirmasi ataupun di hubungi langsung oleh Gubernur lantaran beliau masih berada di Luar Papua.

 “Kami belum mengontak beliau ataupun sebaliknya, tapi ada saatnya beliau akan bicara,” jelasnya.

Dirinyapun menambahkan terkait dengan statement salah satu kader fraksi yang berada di DPR papua yang akan menurunkan massa apabila lukas enembe ditetapkan sebagai tersangka dirinya belum mengetahui hal tersebut.

 “Saya belum tahu, mungkin itu hanya omongan oknum tertentu dan belum ada kader yang berbicara kepada saya, saya juga masih diluar daerah, dan nanti kita akan ada rapat frasi dan nanti fraksi yang putuskan seperti apa. Yang pasti statement itu merupakan putusan perorang,” paparnya.

Untuk kausa hukum sendiri kata Carolus, "inikan rananya Biro Hukum Setda Provinsi Papua dikarenakan beliau kapasitas sebagai gubernur jadi pihaknya tidak bisa mengambil langkah guna membentuk tim penasehat hukum kecuali ditunjuk langsung". Ungkapnya. (Ridwan)

Published in Headline

JAYAPURA,– Guna mencegah terjadinya konflik antar pendukung calon Bupati di Intan Jaya, menjelang pelaksanaan PSU di 7 TPS, para kandidat dan tim sukses di kumpulkan untuk membuat komitmen bersama mensukseskan pilkada di Intan Jaya.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustofa Kamal menerangkan, pertemuan itu digelar guna mengajak seluruh elemen masyarakat disana untuk mensukseskan pilkada, hingga terpilihnya kepala pemerintahan, tanpa adanya konflik.

“Sebelumnya daerah ini melakukan konflik antar pendukung pada saat pilkada. Maka dari itu, kita berupaya untuk konflik itu tak terulang kembali, mengingat di Intan Jaya akan digelar PSU pada 7 TPS,” pungkasnya.

Kamal menjelaskan pada saat pertemuan, Wakil Gubernur Klemen Tinal menerangkan apabila PSU mendatang konflik, hal itu tidak hanya menyanyitkan hati orang banyak tetapi juga Tuhan.
“Saya ingatkan, bagi yang nantinya menang dan kalah, mereka adalah pemenang. Karena dari puluhan ribu masyarakat di Intan Jaya, empat pasangan inilah yang terpilih,” kata Kamal menirukan pernyataan Klemen Tinal.

Sementara Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar menjelaskan, kedatangan mereka ke Intan Jaya untuk membawa harapan bagi masyarakat pada pelaksanaan pesta demokrasi yang menentukan siapa pemimpin lima tahun kedepan didaerah tersebut.

“Walaupun kita berbeda pilihan, demokrasi adalah saling menghargai, setiap individu warga negara punya hak, harus saling menghormati satu sama lainnya , mulai dari rumah ataupun satu kampung kita tidak boleh saling menyalahkan, memusuhi, menyakiti karena berbeda itu,” jelasnya.

Boy berharap peristiwa yang terjadi sebelumnya tak terulang, agar tak ada lagi korban jiwa mau pun material.
“Saya menghimbau kepada para tokoh-tokoh apabila ada yang berbeda pilihan harus kita hargai, biarlah pelaksanaan pilkada yang lalu kita jadikan pelajaran, jangan ada lagi saling serang dalam pelaksanaan PSU nanti,” katanya.

Kamal menjelaskan saat ini sudah ada 2 SSK Brimob membeck up Polres Paniai dalam pelaksanaan PSU di sana. “Pengamanan khusus dilakukan ditempat pelaksanaan pemilu, kantor KPU dan Panwaslu serta kantor pemerintahan,” jelasnya.

Dalam pertemuan itu, lanjut Kamal, apabila terjadi konflik, semua yang terlibat akan ditindak tegas. Pasalnya, hal itu telah disepakati pemerintah setempat dan para calon.

“Kalau terjadi tindakan kekerasan maka kami pihak keamanan akan mengambil tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku. Maka dari itu kami berpesan, apabila salah satu pasangan calon merasa dirugikan dalam pelaksanaan nantinya maka ada langkah-langkah hukum yang harus di tempuh bukan mengerahkan massa untuk saling serang,” katanya.

Kamal berjanji Kepolisian dan TNI bersikap netral dalam pelaksanaan pemilu. “Jangan berharap dukungan dari kepolisian atau TNI, kami akan mengawal pelaksanaan ini agar berjalan aman dan kondusif,” tegasnya.

Sebatas diketahui pemilu di Intan Jaya sebelumnya sudah dilaksanakan pleno rekapitulasi oleh KPU Provinsi Papua pada akhir bulan April Lalu. Namun, Mahkamah Konstitusi (MK) meminta tujuh TPS kembali dilakukan pemilihan ulang.

Dimana perolehan suara pasangan nomor urut 1, Bartolomius Mirip dan Deny Miagoni, memperoleh 8.636 suara, nomor urut 2 Yulius Yapugau dan Yunus Kalabetme memperoleh 33.958 suara, nomor urut 3 Natalis Tabuni dan Yann Robert Kobogoyauw memperoleh 31.476 suara, sedangkan pasangan nomor urut 4 Thobias Zonggonau dan Hermaus Miagoni memperoleh 1.928 suara.

Published in Headline

JAYAPURA,-  Ketua Dewan Adat Daerah Paniai John  Gobai, mengatakan untuk  menghindari konflik sosial khususnya didalam masyarakat Papua, seperti perang suku dan biaya politik  tinggi (politic cost), maka perlu dikaji  lagi untuk mengembalikan  pelaksanaan  Pilkada Langsung kepada   DPR, sebagaimana periode-periode sebelumnya.
“Saya sependapat  dengan pernyataan Sekda Papua soal Pilkada Papua perlu dikaji ulang, karena  belajar dari pengalaman selama Kepala Daerah dipilih secara  langsung oleh rakyat acapkali terjadi  konflik sosial,  biaya politik  yang tinggi dan  tentu saja ketimpangan politik,” ujar  John  Gobai di Jayapura, Kamis (6/7).
Dikatakannya,  KPU tetap berfungsi sebagai penyelenggara Pemilu, tempat pendaftaran Balon  Kepala  Daerah dan tempat melakukan verifikasi berkas Balon Kepala Daerah, dan Panwas tetap sebagai pengawas namun tahapan pemilihan tetap dikembalikan kepada DPRD/DPRP.
Karena itu, ujarnya, DPRP harus membuat Panja untuk merumuskan pokok-pokok pikiran dengan melibatkan akademisi dan praktisi hukum, kemudian segera minta  Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang  Pilkada di Kabupaten, Kota dan Provinsi  diseluruh  Papua bukan  lagi dipilih secara langsung oleh rakyat. Tapi dipilih secara  tak langsung di  DPRD dan DPRP.
Ia   mengatakan,  beberapa bulan belakangan ini daerah Pegunungan dihelat Pilkada, banyak hal telah dan akan terjadi, ada pihak yang senang ada juga yang tidak senang, ada kesemburuan sosial, ada rusaknya relasi sosial dalam masyarakat, ada daerah yang menjadi korban karena saat Pilkada tak memilih orang yang terpilih jadi Bupati.
 “Terkesan semua terbius oleh kepentingan kelompok untuk menggunakan segala cara untuk memenangkan Pilkada, dengan cara yang benar sampai cara yang tak benar, sehingga diperlukan sebuah gagasan baru sebagai resolusi atas situasi ini,” katanya.
Setelah pelaksanaan Pilkada, ungkapnya, dampak yang muncul adalah terbentuk kelompok kecewa yang kemudian terus menerus mengkritisi calon yang terpilih dan dilantik, tanpa memberikan solusi yang benar dan tepat untuk membangun daerah.
Disisi lain, kata dia,  calon yang terpilih kemudian dendam terhadap Calon yang kalah dan kelompok pendukungnya. Karena hasil dari masing masing Distrik dapat dilihat perolehan suaranya, kadang kala Distrik yang tak memberikan suara untuk calon yang terpilih menjadi korban tak adanya program pembangunan yang cukup untuk masuk ke daerah tersebut. Tapi  sebaliknya daerah yang memberikan suara banyak akan mendapatkan perhatian lebih.
“Apalagi kadang kala logistik yang biasanya tiba di Kabupaten di Pesisir jauh dan Pegunungan dua hari sebelum Pilkada, sehingga tak mungkin akan sampai sebelum Pilkada, sehingga kadang kala pemilihan dilakukan di jalan,” ucapnya. (Bams)

Published in Headline

Nabire,- Kapolda Papua, Irjen Pol Drs. Boy Rafli Amar , Pangdam XVII/Cendrawasih Mayjen TNI George E. Supit beserta rombongan melaksanakan kunjungan kerja ke kabupaten Intan Jaya.
Kunjungan kerja ini dimaksudkan untuk mengetahui situasi kamtibmas dan kesiapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di kabupaten Intan Jaya yang akan dilaksanakan pada 11 Juli mendatang.
Kapolda Papua yang ditemui di bandara Nabire mengatakan, kondisi riil di lapangan saat ini dalam kondisi kondusif dan siap melaksanakan PSU.
"Saya bersama Pangdam tadi menyaksikan para paslon yang ada tiga itu menandatangani kesepakatan untuk menjaga kedamaian dan mensukseskan PSU," ujar Kapolda.
Dikatakannya pula, dengan adanya kesepakatan ini bila nanti saat pelaksanaan terjadi kerusuhan maka saya perintahkan Kapolres untuk menindak secara tegas.
Tampak dalam rombongan, Kapolda Papua Irjen Pol Drs. Boy Rafli Amar,  Dir Intelkam Polda Papua Kombes Pol Wagio Raharjo,  Dir Sabhara Polda Papua Kombes Pol Yan Frits K,  Ka Kor Spripim, Kompol Dedy, Ipda Hotma Manurung.
Sementara dari Kodam tampak, Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI George Supit, Asintel Kodam XVII Cenderawasih Kolonel Inf Bosco Yunanto, Asops Kodam XVII Cenderawasih Kolonel Inf Rudy Jayakarya dan dari Komisioner KPU Propinsi  Papua Isak Hikoyabi. (Fani)

Published in Lintas Daerah

Nabire,- Aparat Keamanan (Apkam) yang bertugas wajib memastikan tidak ada pelanggaran hukum dalam proses PSU yang akan datang.
Demikian dikatakan Kapolda Papua, Irjen Pol Boy Rafli Amar dihadapan prajurit TNI dan Polri dalam apel kesiapan pelaksanaan PSU di kabupaten Intan Jaya, Rabu kemarin.
"Kami dari pihak Kepolisian menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak khususnya TNI yang telah memberikan bantuan pengamanan pelaksanaan PSU," ujar Kapolda.
Ditegaskannya, bahwa tugas aparat keamanan adalah mewujudkan situasi yang aman dan kondusif sehingga PSU dapat terlaksana dengan lancar.
"Kita harus mengeleminir semua potensi ancaman yang ada baik konflik sosial, teror maupun potensi ancaman dari kelompok bersenjata," ujarnya.
Lebih lanjut ditekankan bahwa sebagai alat negara kita harus menyakinkan lagi bahwa posisi TNI dan Polri dalam proses Pilkada adalah netral sehingga setiap calon dapat bersaing dengan sehat.
Kedepan kita berharap kepada semua pihak agar konflik pada saat Pilkada sebelumnya tidak terjadi kembali dalam PSU tanggal 11 Juli 2017, hendaknya setiap pasangan calon dan para Tim Sukses tidak melakukan tidakan pengerahan massa yang dapat memicu konflik. Oleh karena itu kita harus membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat agar tercipta situasi dan kondisi yang kondusif.
Lindungi rakyat dan lindungi kepentingan umum dengan cara yang persuasif namun tidak mengabaikan hukum.
Sementara itu  Pangdam XVII/Cenderawasih,  Mayjen TNI George Elnadus Supit dihadapan prajurit mengatakan bahwa apkam mendapat tugas pengamanan PSU di wilayah Kabupaten Intan Jaya.  
Oleh karena itu, kita harus bertugas dengan baik sehingga pelaksanaan PSU dapat berjalan dengan aman. Laksanakan tugas sesuai dengan Protap, dalam waktu yang ada laksanakan latihan. Jaga kekompakan antara seluruh aparat keamanan sehingga kita dapat mengatasi setiap permasalahan dengan tepat, cepat dan tuntas," ujar Pangdam dengan tegas.
Pangdam juga berpesan agar apabila terjadi sesuatu yang dapat memicu konflik maka harus segera diambil tindakan agar tidak meluas.
Tampak dalam apel ini antara lain,   Klemen Tinal (Wakil Gubernur Papua),  Kombes Pol Wagio Rahardjo (Dirintelkam), Kombes Pol Andi Heru Santo (Dirbinmas),  Kol Inf Rudi Jayakarta (Asops Kasdam), Kol Inf Bosco H Yunanto (Asintel Kasdam), Letkol Inf Jerry H.T. Simatupang (Dandim 1705/PN),  AKBP Supriagung (Kapolres Paniai) , G. M. Pasek S (Kajari Nabire) (Fani)

Published in Lintas Daerah

Nabire,- Tiga pasangan calon yang akan mengikuti pemungutan suara ulang (PSU) sepakat untuk menjaga keamanan dan kedamaian di kabupaten Intan Jaya. Kesepakatan ini dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh semua pasangan calon yang hadir.
Penandatanganan ini disaksikan oleh  Wakil Gubernur Papua, Pangdam XVII/Cenderawasih dan Kapolda Papua.
Wakil Gubernur, Klemen Tinal pada kesempatan ini mengatakan, pertemuan ini  dalam rangka menandatangani kesepakatan menjaga kabupaten Intan Jaya yang aman.
"Kehidupan masyarakat harus diutamakan, jangan korbankan nyawa hanya untuk hal - hal yang tidak ada artinya. Kita semua harus mengawal proses PSU sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku," ujar Klemen Tinal.
Ditegaskannya pula, dalam pemilukada ini tidak ada yang menang maupun kalah dalam proses pemilihan pemimpin daerah karena semua pasangan calon adalah putra terbaik.
Sementara itu Kapolda Papua, Irjen Pol Boy Rafli Amar berharap agar amanat Mahkamah Konstitusi  tentang PSU di Kabupaten Intan Jaya dapat dilaksanakan dengan demokratis dan mengutamakan kedaulatan rakyat.
"Dalam demokrasi kita semua harus saling menghargai karena setiap individu memiliki hak yang sama dalam menentukan pilihan. Hindari konflik yang dapat menimbulkan korban jiwa, oleh karena itu kami dari aparat keamanan datang ke kabupaten Intan Jaya untuk bersama - sama masyarakat menjaga keamanan di  Intan jaya," ujar Kapolda.
Kapolda berpesan  kepada seluruh pasangan calon bahwa PSU merupakan pesta rakyat, oleh karena itu kami menghimbau agar tidak memberikan instruksi kepada para pendukungnya untuk melakukan tindakan anarkis yang dapat menimbulkan korban jiwa. "Apabila hal tersebut terjadi maka kami dari Kepolisian akan bertindak tegas. Kita tidak ingin masyarakat kabupaten  Intan jaya menjadi korban sia - sia hanya karena pesta demokrasi," ujar Kapolda.
Kapolda menegaskan  bahwa TNI dan Polri akan bersikap netral, kami tidak akan memihak kepada pasangan calon manapun karena kami hanya memihak kepada kepentingan masyarakat.
Pada kesempatan yang sama pangdam XVII/Cenderawasih , Mayjen TNI George Elnadus Supit menegaskan proses demokrasi adalah pesta rakyat untuk menentukan pemimpinnya, oleh karena itu hindari konflik yang dapat menimbulkan korban dalam masyarakat.
"Kami menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah diprovokasi oleh pihak manapun untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain," ujar Pangdam.
Pangdam mengajak semua elemen masyarakat untuk bersama sama membangun Kabupaten Intan Jaya menjadi lebih maju demi masyarakat yang sejahtera. (Fani)

Published in Headline

Nabire,- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU)   Propinsi Papua, Isaac Hikoyabi memastikan bahwa logistik pemilu sudah siap.
"Saat ini logistik pemilu sudah berada di kabupaten Nabire  dan selanjutnya akan dibawa ke kabupaten Intan Jaya pada tanggal 08 Juli 2017," ujar Isaac Hikoyabi.
Isaac mengatakan sebagai Komisioner KPU dirinya berharap dukungan dari semua pihak untuk mensukseskan PSU di Kabupaten  Intan Jaya.
"Berdasarkan pengalaman yang kami alami selama ini bahwa konflik yang terjadi dalam setiap pelaksanaan Pilkada sebagian besar dipicu oleh pasangan calon dan tim sukses," ujarnya.
Untuk itu Isaac bermohon kepada semua elit politik di Intan Jaya harus bersama - sama menjaga keamanan selama pelaksanaan PSU, tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun termasuk Pemda.
Untuk diketahui pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) ini sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi dan akan dilaksanakan pada tanggal 11 Juli mendatang. (Fani)

Published in Headline

Nabire,- Tiga pasangan calon (paslon) yang akan mengikuti Pemungutan Suara Ulang di kabupaten intan Jaya , menandatangani kesepakatan "siap menang dan siap kalah" serta akan menjaga keamanan.
Paslon nomor urut 1, Bartolomeus Mirip dan Deni Miagoni mengajak semua pihak agar tidak mengutamakan kepentingan masing - masing karena tindakan tersebut akan menghancurkan Kabupaten Intan Jaya.
"Nasib Kabupaten Intan Jaya ada di atas pundak kita, untuk itu berikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pilihannya. Kita harus saling menghormati dan saling menghargai demi terciptanya  Intan Jaya yang aman dan damai," ujar paslon nomor urut satu.
Lanjutnya, sebagai salah satu pasangan calon kami mengakui bahwa terjadinya konflik disebabkan kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat terkait dengan hasil Pilkada.
Sementara itu Paslon nomor urut 2 , Yulius Yapogao dan Yunus Kalabetme menyatakan siap menang dan siap kalah dalam pelaksanaan PSU yang akan datang.
Pada kesempatan ini, paslon nomor urut 3, Natalis Tabuni dan Yan Robert menyatakan siap menang dan siap kalah dalam PSU selama pelaksanaan PSU dilaksanakan dengan benar.
" Kami menyadari bahwa konflik pada saat Pilkada beberapa waktu yang lalu terjadi akibat adanya pihak yang tidak netral," ujarnya.
Pada akhirnya pertemuan ini ditutup dengan penandatanganan kesepakatan PSU damai oleh seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya. (Fani)

Published in Headline

Halaman 1 dari 2