Pasific Pos | Headline | Pasific Pos.com

| 19 August, 2019 |

Paniai - Rapat koordinasi yang dilanjutkan dengan sosialisasi dalam rangka persiapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua tahun 2018 dilaksanakan di aula guest house Kabupaten Intan Jaya. Selasa (19/06/2018).

Published in Lintas Daerah

NABIRE – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Nabire menggandeng kawula muda, pelajar dan mahasiswa yang akan mengikuti Pemilihan pertama kali pada Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur (Pilgub) Papua, sebagai pemilih pemula untuk mengawasi Pilgub sebagaui Pengawas Partisipatif bersama dengan Panwaslu dan stakeholder lainnya di daerah ini. Kawulu muda sebagai pemilih potensial dilibatkan untuk mengawasi pelaksanaan Pilgub di daerah ini bersama-sama dengan Panwaslu karena personil Panws cukup terbatas sekalipun jajaran Panwas mulai dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Panwalu telah menempatkan perosinil pengawas di setiap TPS sebagai pengawas lapangan TPS.

Published in Papua Tengah

MERAUKE,ARAFURA,- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Merauke menerima sebanyak 136.198 lembar surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 dari KPU Provinsi Papua. Surat suara tersebut tiba di Kantor KPU Merauke, Selasa (29/5) .

Published in Papua Selatan

Jayapura, Walikota Jayapura Drs. Benhur Tommy Mano menghimbau agar warga IKT (Ikatan Keluarga Toraja) yang berdomisili di Kota Jayapura, menyukseskan Pilgub Papua 27 Juni 2018 mendatang.

Published in Kota Jayapura

Pilgub Tinggal Hitung Hari

Jumat, 25 Mei 2018 22:04

NABIRE - Kini, hari pemungutan suara untuk PemilIhan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua lima tahun mendatang, tinggal menghitung hari. Tanggal 27 Juni mendatang, rakyat di Provinsi tertimur ini akan menentukan nasib kepemimpinan dan pemerintahan selama lima tahun mendatang melalui kotak suara. Warga yang berhak memilih akan memilih satu dari dua pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur Papua.

Published in Papua Tengah

JAYAPURA,-  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua diminta menampilkan hasil Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018 secara digital dan online kepada publik.

Published in Sosial & Politik

JAYAPURA – Pasangan Petahana bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Lukas Enembe- Klemen Tinal (Lukmen) sangat berpeluang besar mengantongi rekomendasi Golkar. Hal itu diperkuat dengan hasil dari tiga lembaga survey serta hasil fit and propertes yang dilakukan tim seleksi pencalonan Kepala Daerah dari DPD I Golkar Papua, dimana keduannya mendapat point tertinggi dibanding bakal calon lainnya.

Published in Headline

JAYAPURA,-  DPD Golkar Papua memastikan tidak ada bakal calon Golkar yang “lompat pagar” untuk mendapatkan rekomendasi sebagai kepala daerah pada Pilkada  2018 mendatang.
Plt Ketua DPD Partai Golkar Papua Azis Samual mengatakan seleksi bakal calon kepala daerah dari Golkar untuk Pilkada 2018 sangat ketat dengan mekanisme serta aturan jelas.
“Kalau 2017 itu masa transisi, Pilkada 2018 ini, seleksinya sangat  ketat, sebab Golkar ingin menang di tanah Papua. Jadi tidak sembarang lobi karna ada kriteria yang jelas untuk calon yang diberikan rekomendasi partai,” tegasnya kepada sejumlah wartawan usai rapat pleno diperluas Dewan Pimpinan Daerah  Partai Golkar Provinsi Papua, Sabtu (29/7).

Published in Headline

KPU Biak Usulkan Anggaran Rp 52 Miliar

Selasa, 18 Juli 2017 19:20

JAYAPURA,- Pilkada serentak tahun 2018 akan berlangsung 27 Juli 2018. KPU Kabupaten Biak Numfor sudah mengusulkan anggaran ke Pemerintah setempat sebesar Rp 52 miliar lebih.
Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Biak Numfor, Markus Masnembra, mengatakan, anggaran yang diusulkan oleh KPU Biak akan dilakukan rasionalisasi.

Published in Headline

JAYAPURA,- Anggaran untuk Pilgub Papua 2018 mendatang mencapai Rp 2 triliun. Angka tersebut dinilai sangat besar sehinggga menjadi beban APBD provinsi dan kabupaten.
“Anggaran yang diusulkan KPU sendiri kurang Rp 1 triliin lebih, ditambah Bawaslu dan aparat keamanan akan menghabiskan anggaran sekitar Rp 2 triliun,” tegas Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen, S.IP. M. KP, dalam rapat koordinasi dan pembahasan pencegahan korupsi sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di Sasana Karya kantor Gubernur, Senin (17/7) kemarin.
Dijelaskannya, anggaran yang diajukan oleh KPU tersebut menjadi cukup besar dan menjadi beban APBD provinsi dan kabupaten.
“KPU, Bawaslu dan aparat keamanan akan menghabiskan anggaran sekitar Rp.2 triliun lebih. Anggaran ini cukup bersar, jika proyeksikan untuk Pilkada satu hari,” jelasnya.
Ia berharap anggaran yang cukup besar ini dapat menjadi perhatian dari KPK, “mudah-mudahan ini menjadi catatan dari KPK untuk melihat anggaran politik ini, belum termasuk di kabupaten dan kota yang mempunyai gesekan horizontal maupun vertical pada pelaksanaan Pilkada yang menjadi konsekuensi logisnya adalah pelaksanaan PSU yang membutuhkan biaya besar,” sambungnya.
Diakuinya, dampak dari pemilihan langsung tersebut menelan biaya yang cukup besar. Papua sebagai daerah Otonomi Khusus seharus refrensinya pada undang-undang nomor 21 tahun 2001.
“Saya minta ada pertemuan secara khusus untuk membahas hal ini, karena kami tidak mau terus mengakomodir usulan yang begitu besar walaupun ada pembahasan secara konprehensif, tetapi kami membuang biaya yang sangat besar,” terangnya.  “Ini adalah satu eksperimen politik, dimana pemilihan langsung konsekuensi logisnya adalah terjadi pembiayaan yang luar biasa besar,” ucapnya. (Bams)

Published in Headline