Pasific Pos | Sospol | Pasific Pos.com

| 19 May, 2019 |

JAYAPURA,- Gubernur Papua, Lukas Enembe meminta kepada Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) agar di awal bulan Januari tahun ini segera menggelar seminar untuk membahas tentang revisi Peraturan Presiden (Peppres) No. 84 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yang telah ditandatangani oleh Presiden RI saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pada tanggal 17 Oktober 2012,.

Published in Ekonomi & Bisnis

SENTANI - Jika sebelumnya Kadin Provinsi Papua mengeluarkan stagmen bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 84 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa ini tidak mendukung pengusaha asli Papua (PAP). Kini dari Kadin Kabupaten Jayapura menilai Perpres Nomor 84 tahun 2012 itu gagal dilaksanakan serta tidak berpihak kepada kepentingan pengusaha asli Papua dan Perpres 84 ini hanya lebih berpihak kepada pejabat Papua.
Demikian dikatakan Ketua Kadin Kabupaten Jayapura, Hengky Jokhu ketika menggelar konfrensi pers, di Café Pilos, Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa (1/8) kemarin.

Published in Sosial & Politik