Pasific Pos | Papua Selatan | Pasific Pos.com

| 23 August, 2019 |

Timika, Warga Kampung Maoko Jaya Distrik Wania Kabupaten Mimika menginginkan adanya suatu Peraturan Daerah (Perda) yang di buat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika melalui Dinas terkait terkait penjualan pinang oleh mana-mana Papua.

Published in Lintas Daerah

JAYAPURA,- Pemerintah Provinsi Papua meminta kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dapat melaksanakan tugas secara professional dan dalam menegakkan peraturan perundang – undangan khususnya Peraturan Daerah (Perda) untuk menjaga ketertiban dan ketentraman.

Published in Kota Jayapura

JAYAPURA,- Pemerintah Provinsi Papua optimis dapat menuntaskan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Published in Info Papua

 

Jayapura, - Anggota Fraksi Demokrat DPR Papua, Mustakim mengatakan, peraturan daerah provinsi (perdasi) Papua nomor 15 tahun 2008 tentang kependudukan perlu diubah menjadi perdasus.

Published in Info Papua

Mimin : Ada 29 Perda Yang Masuk Prolegda

 

Jayapura, - Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua, Ignasius W Mimin mengungkapkan, hari ini pihaknya tetapkam 29 raperda dan semuanya masuk dalam prolegda.

Published in Info Papua

Jayapura, - Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua, Ignasius W Mimin mengungkapkan,  pihaknya telah  mensosialisasikan tiga perda kepada tokoh pemuda dan mahasiswa yakni, perda nomor 15 tahun 2013 tentang pelarangan miras dan penjualan minuman keras, perda nomor 5 tahun 2015 tentang pekan olahraga nasional ke XX dan Papua menjadi tuan rumah, dan yang perda nomor 15 tahun 2008 tentang kependudukan.

Published in Info Papua

 

JAYAPURA - Maraknya parkir liar menyebabkan kota semakin tidak tertata dengan rapi.

Published in Kota Jayapura

JAYAPURA, - Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Setda Kota Jayapura evaluasi peraturan daerah sesuai peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 di Hotel Le Premiere Jayapura Jalan Raya Entrop, Rabu (15/11/17).

Evalusi dimasudkan tentang organisasi perangkat daerah terkait peraturan daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah yang di sesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Setda Kota Jayapura Mina E. Waromi mengatakan, evaluasi ini sangat penting sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Sehingga ada beberepa OPD yang digabung dan ditiadakan. Contohnya Dinas Kebersihan yang tadinya masuk di PU bagian tata ruang, sekarang masuk di Dinas Lingkungan Hidup sehingga menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan," kata Mina.

Selain itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan akan digabung. Untuk OPD yang dihilangkan adalah Bagian Keuangan dan Bagian Pembangunan.

"Dengan perubahan nomenklatur ini untuk efisiensi pelaksaan kegiatan dan memudahkan dalam bekerja bagi tiap-tiap OPD di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura," kata Mina.

Wali Kota Jayapura Benhur Tomi Mano melalui Asisten II Bidang Pembangunan Setda Kota Jayapura Nurjainudin Konu mengatakan, perubahan dan reformasi birokrasi bertujuan untuk mensinergikan urusan pemerintahan guna peningkatan pencapaian pelayanan prima, efektif, cepat, dan tepat waktu.

"Dalam arti, cara kerja yang tidak terlalu birokratis, sehingga kualitas pelayanan publik di setiap instansi dapat semakin ditingkatkan. Lebih baik kita punya tiga program kerja selama satu tahun, tapi bisa diselesaikan semuanya itu dengan hasil baik, dari pada punya 5 sampai 10 program tapi tidak selesai," kata Nurjainudin.

Dengan penyempurnaan sistem manajemen pemerintahan dan penyempurnaan perangkat daerah, yaitu pelayanan publik utama birokrasi tentang pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Saya selalu minta agar OPD fokus dalam bekerja untuk melayani rakyat saya di Kota Jayapura ini dengan sebaik-baiknya. Saya berharap peserta evaluasi ini mengikuti dengan seksama, berdiskusi, bertukar pikiran agar semakin paham dan jelas," kata Nurjainudi.

Kegiatan yang dibiayai langsung DPA Bagian Ortal Kota Jayapura ini dihadiri sebanyak 70 peserta dari tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura.

Published in Kota Jayapura

JAYAPURA, - Kepala Bagian Hukum Kota Jayapura Makzi L. Atanay, meminta kepada jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah Kota Jayapura agar merealisasikan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan fungsinya.

Published in Kota Jayapura

Jayapura,- Guna menyelamatakan generasi muda Papua dari peredaran Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di kabupaten/ kota di Papua, Sekretaris Komisi I  DPR Papua dari daerah pemilihan III, yakni Mimika menggelar sosialisasi Raperda tentang Penanggulangan Narkotika di Multi Purpose Hotel Grand Tembaga Timika, Rabu (8/11/17).

Published in Sosial & Politik

Halaman 1 dari 2