Pasific Pos | Papua Barat | Pasific Pos.com

| 22 August, 2019 |

Manokwari,– Sekitar 32 persen kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebabkan oleh pengadaan barang dan jasa.
Kepala Sub Direktorat Jenderal (Kasubdit) Pengelolaan Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), Dwi Satrianto mengungkapkan, berdasarkan data 2014 yang diterima dari KPK, sistem pengadaan barang dan jasa yang kurang dipahami, banyak menjerat pejabat dalam kasus korupsi.

Published in Papua Barat