Pasific Pos | Info Papua | Pasific Pos.com

| 24 May, 2019 |

Manokwari, TP – Pemerintah Kabupaten Manokwari melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa bekerjasama dengan LPP Icon Training Center Jakarta melaksanakan bimbingan teknis dan ujian sertifikasi tingkat dasar pengadaan barang/jasa pemerintah di Aston Niu Hotel Manokwari, selama 5 hari mulai Senin hingga Jumat (20-24/5).

Published in Papua Barat

Pengadaan Tanah di Dinas Perumahan

Jumat, 23 Maret 2018 15:59

Direskrimsus Tegaskan KPA dan PPTK Patut Bertanggung Jawab

 

Manokwari, TP – Penyidik Tipikor Ditreskrimsus Polda Papua Barat belum menerima hasil perhitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan korupsi pengadaan tanah di Dinas Perumahan Provinsi Papua Bara senilai Rp. 4,5 miliar dari BPKP Perwakilan Papua Barat.

Published in Papua Barat

Pengadaan Kendaraan Dinas Terpusat di BPKAD

Selasa, 21 November 2017 15:15

Manokwari, TP – Dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun anggaran 2018, kewenangan pengelolan pengadaan kendaraan dinas (aset) sudah tidak lagi dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Published in Papua Barat

JAYAPURA,- Untuk menghindari kesalapahaman, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa diminta dapat intens dalam membangunan koordinasi.
Hal ini ditegaskan Asisten Bidang Perekonomian dan Kesra Sekda Papua, Drs.Elia Loupatty dalam arahannya pada apel gabungan di halaman kantor gubernur, Senin (10/7) kemarin.
“Jadi antara kepala biro dengan kepala SKPD setiap saat dapat melakukan komunikasi,” jelasnya. Walaupun ada batasnya, tetapi kemunikasi dengan kepala SKPD itu penting,” tegasnya.
Hal ini untuk menghindari adanya laporan  yang salah kepada gubernur bahwa Biro Pengadaan Barang dan Jasa serta Pokja tidak bekerja sesuai prosedur.
“Ini sangat penting agar tidak ada salah tafsir, sementara kepada petugas yang ditugaskan oleh kepala SKPD kalau ada sesuatu dapat melaporkan kepada atasannya agar dapat melakukan koordinasi,” ungkapnya.
Menurut Loupatty, koordinasi antara kepala SKPD dengan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa sangat penting untuk menghindari munculnya masalah.
“Ini penting jangan staf dari SKPD hanya diam, karena akan menjadi masalah. Sebab dari pantauan minggu lalu hal ini cukup tinggi,” katanya.
Ia berharap pelaksanaan tahun anggaran 2017 dapat dilaksanakan dengan baik khususnya kepada Biro Pengadaan Barang dan Jasa,” saya minta perhatin kepada BPJ agar supaya dapat melaksanakan hal ini,” lanjutnya.
Sebab kata Loupatty Biro Pengadaan Barang dan Jasa berbeda dengan SKPD, untuk itu perlu ada meningkatkan komunikasi dengan SKPD yang sifatnya hal-hal makro bukan teknis.
“Sebab kalau teknis merupakan kewenangan Pokja, ini perlu saya sampaikan agar tidak ada salah tafsir kepala SKPD terhadap kepala BPJ, tetapi sebanarnya kepala SKPD dapat menanyakan kepala biro yang perlu dikomunikasikan,” terangnya.
Sementara untuk pelaksanaan tahun anggaran 20017, Loupatty meminta kepada kepala SKPD agar dapat melaksanakan dengan baik.
“Kita berharap apa yang terjadi di 2016 mudah-mudahan tidak ada lagi di 2017 baik soal ketaataan maupun soal kepatuhan,” katanya lagi.
Untuk penggunaan Dana Alokasi Khusus, kepala SKPD dan staf diharapkan seluruh potensi yang ada. Sebab DAU  menurut kementerian keuangan mulai tahun 2017 DAU sifatnya tidak seperti 2016 lalu.
“jika sudah ditetapkan Rp.1 miliar misalnya bisa diterima Rp.1 miliar atau kurang, hal ini perlu menjadi perhatian,” tambahanya. (Bams)

Published in Info Papua