Pasific Pos | Info Papua | Pasific Pos.com

| 19 August, 2019 |

Sosialisasi Pencegahan Korupsi Digelar

Jumat, 30 November 2018 13:15

MERAUKE,ARAFURA,- Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke menyelenggarakan sosialisasi pencegahan korupsi terkait perjanjian kerjasama antara Bupati, Kajari dan Kapolres tentang koordinasi APIP dan APH dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah.

Published in Papua Selatan

Pencegahan Korupsi Dimulai Dari Keluarga

Senin, 18 Desember 2017 18:20

SENTANI – Pencegahan korupsi idealnya dilakukan atau dimulai dari keluarga karena keluarga adalah benteng utama untuk menangkal tindakan-tindakan yang berpotensi terjadinya korupsi dengan mendidik anak dalam keluarga.

Published in Kabupaten Jayapura

JAYAPURA, - Pemerintah Kota Jayapura Melalui BPKAD dan Bappeda terus melakukan pembenahan sebelum implementasi penerapatan e-planning dan e-budgeting, yang akan dilaksanakan mulai 2018.

Published in Kota Jayapura

SENTANI – Guna mencegah terjadinya korupsi terhadap Dana Kampung yang dikuncurkan ke setiap kampung maka Pemerintah Kabupaten Jayapura melaksanakan mengawali dengan melakukan sosialisasi pencegahan korupsi dana kampung kepada ratusan kepala kampung dan aparatnya.

Published in Kabupaten Jayapura

JAYAPURA,- Pemberantasan korupsi harus terus dioptimalkan melalui berbagai upaya dan strategi.  Demikian disampaikan Koordinator Supervisi Pencegahan KPK Wilayah Papua Maruli Tua pada rapat koordinasi dan pembahasan pencegahan korupsi sektor Pengadaan Barang dan Jasa di Sasana Karya kantor Gubernur, Senin (17/7) kemarin.
“Fokus kita adalah pencegahan korupsi sektor Pengadaan Barang dan Jasa (BPJ),  Kami mendapatkan perintah dari pimpinan agar pencegahan itu lebih dimaksimalkan, dalam rangka melaksanakan rencana aksi kami harapkan pertemuan kali ini bisa lebih efektif,” jelasnya.
Ia menjelaskan, KPK sebelumnya telah mengirimkan surat kepada gubernur agar memerintahkan kepala SKPD khususnya kepala Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) untuk melakukan langkah-langkah serius dalam rangka mencegah korupsi.  “Kita sedang lakukan pembenahan keuangan dengan baik,” terangnya.
Diharapkan, dengan adanya aplikasi yang telah dilaunching Pemprov Papua beberapa waktu lalu seperti Sistem Perencanaan dan Penganggaran (e-Papuapumusrenbang, e-Papuapurencan, e-Papuapuanggaran), Sistem Perijinan Investasi (e-papuaperizinanonline) dan Sistem Pendapatan Daerah (e-samsat) dapat lebih efektif.  “Target kita adalah tahun depan semua ini sudah teringrasi,” katanya lagi.
Untuk itu, ia mengharapkan semua pihak dapat mempersiapkan diri berkaitan dengan transparansi. Dengan tujuan untuk melakukan pencegan secara sistematis dan secara konprehensif,” kedepan kami meminta khususnya untuk pekerjaan kegiatan diatas Rp. 5 miliar dilakukan identifikasi dan dikoordinasikan kepada kami,” jelasnya.
Namun demikian, untuk PBJ di Papua, ia meminta agar dapat dibenahi dengan baik. Agar dapat melaksanakan tugas dengan benar. Selain itu yang perlu menjadi perhatian adalah pembinaan dan pemberdayaan pengusaha asli Papua perlu lebih giat lagi dilakukan dan harus ada yang bertanggungjawabkan melakukan pemberdayaan.
“Untuk tahap pelaksanaan jangan sampai terjadi intervensi khususnya pada PBJ, diharapkan yang ditugaskan pada Pokja adalah orang professional. Kalau ada kepentingan, tolong dijauhkan. Biarkan mereka bekerja secara professional, proteksi secara profesionalisme,” tambahnya. (Bams)

Published in Info Papua