Pasific Pos | Info Papua | Pasific Pos.com

| 16 July, 2019 |

 

JAYAPURA - Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jayapura di 2019 mendapat alokasi dana Rp8 miliar melalui DPA APBD pemerintah Kota Jayapura.

Published in Kota Jayapura

JAYAPURA - Ketua Komisi B DPRD Kota Jayapura Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, Yuli Rahman mengatakan, master plan penanggulangan bencana sangat penting agar banjir dan longsor tidak lagi terjadi.

Published in Kota Jayapura

 

JAYAPURA - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jayapura, Bernard J. Lamia mengatakan, sosialisasi pencegahan bencana sangat penting agar meminimalisir jatuhnya korban jiwa dan materil.

Published in Kota Jayapura

MERAUKE,ARAFURA,- Dengan semakin meningkatnya kejadian bencana di Papua, keluhan terhadap penanggulangan bencana masih sering dirasakan dan terus terjadi. Penanggulangan bencana masih sangat lambat bahkan sering tidak menyentuh sasaran. Hal ini disebabkan karena upaya penanggulangan bencana masih bersifat parsial dan kurang terpadu. Secara umum problematika ini ditenggarai sebagai bias paradigma dan orientasi penanganan yang masih bersifat sektoral ketika peristiwa bencana terjadi.

Published in Papua Selatan

“Bahaya Gempa Bumi Di Kabupaten Boven Digoel Serta KLB Di Asmat, Merupakan Peringatan Bagi Kita,”ujar Gubernur.



MERAUKE,ARAFURA,- Wilayah Papua dapat dikategorikan sebagai laboratorium bencana. Itu terbukti dengan berbagai bencana yang terjadi hampir setiap tahun di Papua seperti bencana tsunami di Biak, gempa Bumi di Nabire, banjir dan tanah longsor di Tolikara, di Kota Jayapura, Kabupaten Kerom, Nduga, Yahokimo dan Pengunungan Bintang, serta kebakaran hutan yang terjadi di Merauke, Mappi, Boven Digoel dan kabupaten Jayapura.

Published in Papua Selatan

MERAUKE,ARAFURA,- Wakil Bupati Merauke, Sularso,SE mengatakan Kabupaten Merauke sangat siap jika diminta untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Penanggulangan Bencana. Hal itu disampaikan Wabup, menanggapi tawaran dari Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI Dody, Ruswandi, MSCE.

Published in Papua Selatan

JAYAPURA,- Pemerintah  Provinsi Papua membutuhkan kajian-kajian implementatif guna penanganan  penanggulangan bencana  di Kabupaten/Kota.
Demikian disampaikan Asisten  Bidang  Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua  Drs.  Elia I. Loupatty, MM, ketika membuka  Rapat Inventarisasi Ketersediaan Logistik dan   Manajemen  Peralatan Penangggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi  Papua di Grand Abe Hotel,  Jayapura, Senin (17/7).
“Apa yang  sudah dilakukan  dan apa yang belum dilaksanakan dalam  penanganan korban bencana, karena jika tidak  membuat identifikasi atau assesment kajian maka penanganan yang dilaksanakan  di lapangan kurang sesuai  yang diharapkan,” tegasnya
Ia mengatakan,  substansi dari kegiatan ini adalah Rapat Inventarisasi Ketersediaan Logistik dan   Manajemen  Peralatan Penangggulangan Bencana ini diselenggarakan sebagai upaya  Pemerintah Provinsi Papua melalui BPBD Provinsi Papua  yang  memfasilitasi BPBD Kabupaten/Kota dan OPD  terkait sebagai  upaya penyamaan persepsi  terhadap pentingnya inventarisasi ketersediaan kebutuhan logistik dan manajemen peralatan guna mengantisipasi  kejadian bencana di daerah.
Oleh karena itu, pihaknya  menghimbau kepada pada Kepala BPB diseluruh Kabupaten/Kota  Se Papua, dalam  menangani masalah   kebencanaan sangat penting  memberikan   informasi  yang sesuai dengan  kondisi  lapangan.
“Jangan dipolitisir hanya untuk kepentingan pribadi  ataupun golongan, yang  dapat menghambat penyelenggaraan  kegiatan pemerintah daerah,” katanya.  
Sementara disisi lain, terangnya,   penanganan  penanggulangan bencana  yang  terjadi  malah menimbulkan bencana yang  baru,  karena   cenderung  berbeda  karateristik antara Kabupaten  yang satu dengan  Kabupaten/Kota yang  lainnya, termasuk  pengaruh  karakter sosial budaya  kehidupan masyarakatnya.
Karena itu, terangnya,  lakukan dan  tingkatkan  komunikasi aktif  dengan seluruh komponen masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang ada kaitannya dengan penangganan   kebencanaan dengan mitra BPBD sejajar menggali berbagai aspek   yang dapat  menunjang penanganan resiko  bencana ditengah-tengahm kehidupan  rakyat sehari-hari.
Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara Marinus Waroy menjelaskan, Rapat Inventarisasi Ketersediaan Logistik dan   Manajemen  Peralatan Penangggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota Se—Provinsi ini bertujuan untuk memperoleh data informasi tentang jumlah, kondisi serta sebaran  logistik  dan peralatan  penanganan bencana  yang tersedia pada Pemprov Papua, Pemkab dan Pemkot, sebagai acuan dalam penyusunan rencana  dan Pelaksanan PB, menunjang pengawasan dan  pengendalian dan sebagai bahan dalam melaksanakan analisa kebutuhan logistik dan peralatan PB. (Bams)

Published in Info Papua