Pasific Pos | Papua Barat | Pasific Pos.com

| 18 July, 2019 |

Manokwari, TP – Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan menginginkan agar jabatan yang selama ini masih kosong bisa segera terisi. Untuk itu, Gubernur mengagendakan akan melantik pejabat eselon III dan IV pada akhir bulan Juli 2019.

Published in Papua Barat

 

Manokwari, TP – Adanya putusan Mahkamah Agung (MA) terkait penolakan kasasi SK Gubernur tentang pengangkatan 6 calon anggota MRPB turut dibenarkan Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan.

Menurut Mandacan, pihaknya baru menerima Salinan putusan tersebut, dan masih akan meminta waktu untuk berkonsultasi kembali dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM di Jakarta dan PTUN Jayapura.

“Kita tidak salah mengambil langkah berikutnya. Ini bukan berarti kita mengulur-ulur tetapi langkah-langkah ini harus kita jalankan sesuai prosedur untuk menuju pelantikan,” kata Mandacan kepada wartawan di halaman kantor Gubernur Papua Barat, Senin (15/7).

Setelah konsultasi selesai dilakukan, Mandacan memastikan proses pelantikan akan segera dilakukan sesuai perintah dan SK yang dikeluarkan Mahkamah Agung. “Konsultasi ini akan dilakukan secara tertulis dan juga bertatap muka langsung melalui OPD terkait terutama Biro Hukum dan Kesbangpol Papua Barat,” kata Mandacan.

Apabila hasil konsultasi tersebut sudah jelas, Gubernur memastikan, pihaknya juga akan menjalankan perintah sesuai keputusan MA. Apabila 6 anggota MRPB yang digantikan akan melakukan gugatan balik, Gubernur mempersilahkan karena sebagai warga negara Indonesia memiliki hak untuk dilindungi oleh hukum dan mencari kebenaran hukum.

“Terserah kalau ada yang mau gugat lagi, asalkan tidak melakukan hal-hal yang merugikan pihak hukum dengan melakukan demo, aksi anarkis dan lain sebagainya karena tindakan itu tidak memberikan pelajaran bagi kita,” kata Mandacan. [FSM-R3] 

Published in Papua Barat

Sanksi Penahanan TPP Diberlakukan

Selasa, 16 Juli 2019 13:58

Manokwari, TP - Pemerintah Provinsi (pemprov) Papua Barat mengeluarkan surat edaran tentang pemberian sanksi bagi pejabat di lingkungan pemprov Papua Barat yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN)-nya.

Published in Papua Barat

Manokwari, TP – Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan bersama Kepala Biro Hukum, Setda Papua Barat, Roberth Hammar dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua Barat, Baesara Wael melakukan pertemuan bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) di Jakarta, Rabu (10/7).

Published in Papua Barat

Manokwari, TP – Pemerintah Provinsi (pemprov) Papua Barat telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bersama Pemprov Papua dalam penggunaan aplikasi e-planning, e-badgeting, dan e-perizinan, yang sudah diimplementasikan Pemprov Papua.

Published in Papua Barat

Manokwari, TP – Pemerintah provinsi (Pemprov) Papua Barat merupakan salah satu provinsi dari 19 provinsi di Indonesia yang mendapatkan program pemasangan honeypot dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di tahun 2019.

Published in Papua Barat

Manokwari, TP – Biro Organisasi se Provinsi Papua Barat, menggelar rapat koordinasi (Rakornis) 2019 di Swiss Belhotel Manokwari, Kamis (11/7).

Published in Papua Barat

Manokwari, TP - Kepala Biro Organisasi, Setda Papua Barat, Supriatna Djalimun mengatakan, sesuai Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pasal 79 disebutkan bahwa sistem pembayaran gaji ASN sudah tidak lagi berdasarkan pangkat dan massa kerja, melainkan berdasarkan empat aspek diantaranya beban kerja, tanggung jawab, resiko kerja dan kelangkahan.

Published in Papua Barat

Manokwari, TP – Kepala Biro Organisasi Setda Papua Barat, Supriatna Djalimun mengatakan, pelaksanaan pengelolaan tata kelola Pemerintah Berbasis Elektronik atau Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan tanggung jawab Dinas Komunikasi Informasi, Persandian dan Statistik, Papua Barat.

Published in Papua Barat

Manokwari, TP – Sejumlah masukkan diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Papua Barat, saat menggelar evaluasi dan monitoring.

Published in Papua Barat

Halaman 1 dari 28