Pasific Pos | Sospol | Pasific Pos.com

| 19 May, 2019 |

JAYAPURA,– Anggota Seleksi Calon Anggota MRP Provinsi Papua, Isak Rumbarar menegaskan tahapan seleksi rekruitmen calon anggota MRP telah sesuai Perdasus No.14 Tahun 2016.
Ketegasan itu sekaligus menepis berbagai protes terkait pelaksaan rekriutmen dari berbagai perwakilan wilayah adat.
“Pemilihan calon anggota MRP telah sesuai Juklak  Perdasus No.14 Tahun 2016, tapi kembali kepada kuantitas jumlah orang yang proses itu, ketika outputnya itu menjadi persoalan,” tegas Isak Rumbarar, kemarin.
Ia mengatakan, pihaknya perlu keseriusan dalam proses seleksi agar kedepan tidak terjadi persoalan, hingga mengeluarkan satu rekomendasi untuk selanjutnya di evaluasi.
Sejauh ini, lanjutnya proses penjaringan calon anggota MRP, hampir tuntas. Hanya saja untuk Yalimo, sebagai Korwil wilayah Laa Pago, ada hal yang perlu dilakukan ulang, sehingga Pansel Calon Anggota MRP akan menggelar rapat untuk menuntaskannya.
”Rencananya minggu depan kami bisa segera lakukan penetapan untuk dibawa ke gubernur untuk pertimbangan,” katanya.
Untuk wilayah Laa Pago sendiri, khususnya Yalimo yang meliputi Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah dan Wamena, jelas Isak Rumbarar, karena waktu itu terjadi ketidaksinergisan antara beberapa calon sehingga ditunda.
Ia mengatakan, proses tersebut telah berjalan, namun terjadi kendala dari sisi pendanaan, sehingga perlu evaluasi anggaran untuk selanjutnya disampaikan kepada Kesbangpol Provinsi Papua. “Nah kami akan turun ke Wamena untuk menyelesaikannya proses pemilihan wakil adat dan perempuan khususnya wilayah Yalimo,” ujarnya
Menanggapi protes terkait tidak adanya wakil dari Suku Kamoro, Amungme dan Moni yang kebanyakan dikuasai suku tertentu?  Isak Rumbarar mengatakan untuk wilayah Mee Pago, sudah tuntas. sementara keluhan tidak ada wakil dari suku Nduga, justru dari daerah lain? Isak mengembalikan kepada rekomendasi, entah dari perempuan maupun adat.
“Khusus Mee Pago wilayah 11, dalam hal ini Mimika, Paniai dan Intan Jaya dengan dua kursi MRP, yakni 1 perempuan dan 1 laki-laki atau adat. Nah, kita proses sampai pemilihan dan kita lakukan di Jayapura, ternyata Paniai mendapatkan jatah adatnya, Intan Jaya mendapatkan jatah perempuannya. Jika bicara soal keterwakilan, semua terakomodir keterwakilan itu, tetapi yang ada di MRP ini yang terbatas,” paparnya.
Ia meminta semua pihak untuk memahami bahwa calon-calon yang mengikuti proses itu sudah bagian dari keterwakilan, tetapi yang duduk di MRP adalah yang akan menjadi utusan, tetapi ketika mereka membangun komunikasi keluar, mereka yang melakukan proses dalam musyawarah, ini bagian terpenting dalam proses ke depannya.
“Nah, ini yang harus dipahami. Intinya ada perwakilan, tetapi untuk yang ada di MRP, karena jatahnya hanya 1 perempuan dan 1 laki-laki,” katanya.
Soal kebanyakan suku Mee yang mewakili calon anggota MRP, Isak menjelaskan jika Nabire pesisir tidak ada keterwakilan tapi titiknya di Nabire, Dogiyai dan Deiyai.
Ketika proses, pihaknya sudah menawarkan solusi, agar ada keterwakilan untuk disepakati, tetapi mereka maunya fight murni. Jika masuk dalam pemilihan, jelas komunikasi politik antar mereka akan diupayakan, tetapi hasilnya seperti itu. “Jadi, memang untuk Mee Pago saat ini kebanyakan dari suku Mee,” imbuhnya. (TIARA)

Published in Sosial & Politik