Pasific Pos | Papua Barat | Pasific Pos.com

| 22 July, 2019 |

SENTANI – Rencana pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB)Provinsi Tabi bukan hanya sebatas wacana tetapi sebenarnya rencana tersebut lahir dari sebuah perencanaan yang matang, yang telah dirancangkan sejak tahun 2015 oleh sejumlah pimpinan adat di Wilayah Tabi lewat Yayasan Mamberamo Tami (Mamta).

Published in Sosial & Politik

Bintuni, TP - Anggota Komisi IV DPR-RI, Robert Joppy Kardinal, mengemukakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) tidak akan pernah bisa terwujud, karena sampai sekarang, belum ada sinyal pencabutan moratorium pemekaran DOB oleh Kementerian Dalam Negeri selaku pihak berwenang.

Published in Papua Barat

Ransiki,TP – Tim dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diwakili Direktur Otonomi Daerah melalui Kasubdit Penataan Daerah Wilayah II DitPD Otsus dan DPOD Ditjen Otda, Nurbowo Edi akan melakukan evaluasi Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kabupaten Manokwari Selatan sejak 26 sampai 29 Maret 2018.

Published in Papua Barat

Manokwari, TP – Pemekaran calon daerah otonom baru (DOB) kabupaten Kuri Wamesa menjadi aspirasi yang tidak pernah berhenti diusulkan oleh masyarakat Rumberpon, Kabupaten Teluk Wondama.

Published in Papua Barat

Manokwari, TP – Front Mahasiswa Pemuda dan Masyarakat Papua (FMPMP) Provinsi Papua Barat menagih janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat terhadap masyarakat Sorong Raya terkait realisasi pemekaran daerah otonom baru (DOB) provinsi Papua Barat Daya (PBD).

Published in Papua Barat

Manokwari, TP – Ketua DPR Papua Barat, Pieters Kondjol mengatakan, pihaknya akan membentuk tim percepatan pemekaran calon daerah otonom baru DOB provinsi Papua Barat Daya (PBD), terdiri dari anggota DPR Papua Barat (DPR-PB) asal daerah pemilihan (dapil) Sorong Raya.

Published in Papua Barat

Manokwari, TP – Tim Akar Rumput Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (PPDOB) Kabupaten Raja Ampat Utara mendatangi DPR Papua Barat membawa sejumlah surat dukungan pembentukan calon DOB Kabupaten Raja Ampat Utara, Senin (4/12/17).

Published in Papua Barat

Usulan DOB Butuh Titik Koordinat

Jumat, 20 Oktober 2017 07:36

MERAUKE,ARAFURA,-  Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Merauke, Jorgen Betaubun mengatakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait pemekaran wilayah atau pengusulan Daerah Otonomi Baru (DOB) membutuhkan titik koordinat. Dijelaskan, untuk menentukan batas harus menggunakan titik koordinat, karena akan mendapat luas wilayah.

Published in Papua Selatan

Manokwari, – Pemuda Suku Mpur, Kabupaten Tambrauw, Hugo Asrouw mendukung pemekaran daerah otonom baru (DOB) kabupaten Manokwari Barat (Mabar).
Mengapa, kata Asrouw, tujuan pemekaran untuk menyejahterakan masyarakat, sehingga masyarakat bisa maju dan bersaing seperti daerah lain di Indonesia.
“Kami pemuda Mpur mendukung proses pemekaran ini, tetapi ada hal yang menjadi pekerjaan bersama untuk tim pemekaran, Pemkab Tambrauw, Pemkab Manokwari, dan Provinsi Papua Barat,” kata Asrouw kepada Tabura Pos di Amban, Manokwari, Senin (10/7).
Ia berharap ada rekonsiliasi di 4 distrik, yakni Amberbaken, Kebar, Snopi, dan Mubrani, karena sejak pemekaran Kabupaten Tambrauw, terjadi konflik tapal batas.
Ia mengungkapkan, berdasarkan undang-undang tentang wilayah Kabupaten Tambrauw, keempat wilayah ini masuk Kabupaten Tambrauw, tetapi secara administrasi masih milik Kabupaten Manokwari.
Diakuinya, persoalan ini masih terjadi tarik ulur dan ada kelompok yang mendukung pemekaran kabupaten Mabar, ada juga kelompok yang mendukug agar tetap di Kabupaten Tambrauw.
“Kami pemuda Mpur minta Biro Pemerintahan Provinsi Papua Barat, Pemkab Tambrauw, dan Pemkab Manokwari supaya tidak menimbulkan konflik yang sampai hari ini belum terselesaikan. Pada dasarnya, masyarakat mendukung, yang penting ada rekonsiliasi,” tambahnya.
Asrouw berharap ada perhatian dari intelektual Tambrauw, tokoh masyarakat, Pemkab Tambrauw, Pemkab Manokwari, dan Pemprov Papua Barat untuk segera melakukan rekonsiliasi.
Dirinya pun berharap Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan bisa mengambil alih penyelesaian persoalan ini. “Kami harap Gubernur ikut menyelesaikan persoalan ini karena persoalan status 4 distrik ini, waktu beliau masih menjabat bupati, pasti tahu persis akan persoalan ini,” tukasnya. [FSM-R1]

Published in Papua Barat