Pasific Pos | Sospol | Pasific Pos.com

| 21 May, 2019 |

Jayapura,- Masyarakat Waris melakukan unjuk rasa (unras) sebagai protes atas pembakaran 11 unit rumah dan 8 unit motor pada Sabtu (18/11/17) lalu.

Published in Kriminal

Jayapura, Lagi-lagi minuman keras (miras) menjadi pemicu kerusuhan yang mengakibatkan kehilangan nyawa dan kerugian lainnya.

Published in Kriminal

SENTANI - Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si, menuturkan soal SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan) terkait dengan tindak pidana pembakaran rumah di Kampung Yokiwa yang kembali diangkat ke permukaan oleh Perhimpunan Advokasi Kebijakan dan Hak Asasi Manusia (PAK-HAM) Papua untuk dihentikan.
Menurut Bupati Mathius kasus tersebut sudah terjadi sejak dua tahun lalu (2015), sehingga Ia meminta upaya dari gerakan-gerakan itu di Kabupaten Jayapura dihentikan.
Dikatakan Bupati, Polres Jayapura harus konsisten dan melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah secara baik agar supaya kasus tersebut tidak berdampak pada kemanan dan kenyamanan masyarakat Kabupaten Jayapura.
" Saya minta aparat Kepolisian harus konsisten untuk menjaga upaya yang pernah kita lakukan secara bersama-sama. Karena keputusan ini merupakan saran dari pihak Kepolisian terkait masalah itu yang harus diselesaikan secara damai atau kekeluargaan. Apalagi konsepnya disiapkan juga oleh pihak Kepolisian, maka itu pihak kepolisian harus konsisten," kata Bupati Mathius, Rabu (12/7) kemarin siang, menanggapi pemberitaan yang diterbitkan salah satu media Lokal Papua Post, pada Senin (10/7) lalu.
Mathius menilai, persoalan tersebut sebenarnya sudah disetujui masyarakat dengan menandatangani perjanjian perdamaian. Namun dari sekian banyak yanh setuju untuk berdamai, ada satu-dua orang yang tidak setuju.
"Padahal, Pemerintah sudah siap untuk membangun perumahan yang terbakar. Tapi, karena proses ini tidak jalan, sehingga proses ini juga berlarut-larut. Bagaimana rumah ini mau dibangun kalau semua ini tidak didamaikan, katanya.
Mathius pun meminta kepada PAK-HAM Papua untuk tidak memaksakan kehendaknya dan juga untuk menghentikan gerakan-gerakan yang akan dilakukan di Kabupaten Jayapura.
Saya minta kepada PAK-HAM Papua dibawah pimpinan pak Mathius Murib, agar hentikan gerakan-gerakan itu di Kabupaten Jayapura. Jangan dibawa ke ranah politik lagi, karena Pilkada belum selesai, apalagi mereka (PAK-HAM) melakukan gerekan ini melibatkan Polres Jayapura, itu yang tidak boleh. Karena proses hukum ini sudah selesai, juga sudah sampai di pengadilan. Nah, kenapa sekarang ini mengungkit kembali lagi, katanya.
Atas kejadian tersebut, Mathius pun menginginkan pihak media massa untuk tidak asal memuat berita yang menyudutkan seseorang namun tidak melakukan konfirmasi balik kepada pihak yang disudutkan dalam memuat suatu berita.
Saya minta media jangan asal memuat. Selain itu juga, saya ingatkan media jangan memprovokasi keadaan untuk menjelang PSU, itu tidak boleh. Kepada pihak Kepolisian diminta untuk kerjasama dengan pihak pemerintah daerah. Apa yang sudah kita komunikasikan, ya harus dibangun komunikasi. Jangan buat stagmen-stagmen yang memperkeruh suasana menjelang PSU, pinta Mathius.
Untuk diketahui di dalam pemberitaan salah satu media, Satuan Reskrim Polres Jayapura masih menunggu untuk menghadirkan Bupati Jayapura atas penangguhan penahanan 7 orang tersangka terhadap laporan tindak pidana pembakaran rumah sebagaiman dalam surat perintah No: Sp. Sidik/241/XI/2015 Reskrim, tanggal 2 November 2015 dan LP No : LP/199/XI/2015?Res Jayapura/Sek Sentani Timur, tanggal 2 November 2015.
Dalam menghadirkan Bupati Jayapura, Penyidik Reskrim Polres Jayapura telah berkoordinasi dengan Kesbangpol Jayapura terkait hal ini, dan soal ini tinggal menunggu koordinasi Kesbangpol kepada Bupati Jayapura untuk hadir di Polres Jayapura, kata Kasat Reskim Polres Jayapura, Iptu Jerry Koagouw, SH, MH, belum lama ini.
Sementara itu ditempat terpisah, Asisten Direktur PAK-HAM Papua, Decy Violent menyampaikan bahwa telah melakukan mediasi diantara kedua belah pihak atas kasus pembakaran rumah tersebut. Namun itu tidak direalisasi. Sebab, mereka minta harus menghadirkan Bupati Jayapura.
Mereka minta agar Bupati Jayapura hadir. Sebab, bila Bupati sudah ditempat maka kita semua bisa damai. Mereka tunggu Bupati, sebab kedatangannya bisa mendamaikan, imbuhnya.

Published in Sosial & Politik