Pasific Pos | Papua Barat | Pasific Pos.com

| 23 May, 2019 |

Pemkab Mansel Mulai Lelang Paket 2019

Jumat, 29 Maret 2019 12:38

Ransiki, TP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari Selatan (Mansel), saat ini sedang melangsungkan proses lelang semua paket pekerjaan yang sudah dianggarkan tahun 2019.

Published in Papua Barat

Baru Satu OPD Papua Lelang Proyek 2019

Selasa, 19 Februari 2019 18:04

JAYAPURA,- Hingga Februari 2019, baru satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang melelang proyek tahun 2019.

Published in Info Papua

Manokwari, TP – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat sedang merupaya semaksimal mungkin agar pelaksanaan program fisik di tahun anggaran 2018 dapat berjalan maksimal.

Published in Papua Barat

BMD: Jangan ULP Menjadi Masalah Untuk Suksesnya Pekerjaan Kita

 

Jayapura, - Ternyata masih banyak paket proyek dilingkungan Pemprov Papua yang belum dilelang, hingga memasuki Agustus 2018. Dan kini nampaknya kembali menjadi sorotan DPR Papua.

Published in Info Papua

Thomas : Jangan Sampai Terulang Seperti Tahun 2017

 

Jayapura, - Adanya keluhan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Papua bahwa proses lelang terlambat akibat sedikitnya staff pada Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP), tampaknya ditanggapi salah satu Anggota Komisi IV DPR Papua yang membidangi Infrastruktur, Thomas Sondegau.

Published in Info Papua

 

Jayapura, - Komisi IV DPR Papua yang membidangi Infrastruktur mengingatkan Penjabat Gubernur Papua memperhatikan pelaksanaan lelang (tender) pekerjaan atau proyek di setiap SKPD yang ada di ruang lingkup Pemprov Papua.

Published in Info Papua

Manokwari, TP – Belum adanya konsep Surat Keputusan Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa pemerintah di lingkungan pemprov Papua Barat turut disoroti Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan saat memimpin apel pagi, Rabu (28/3).

Published in Papua Barat

Manokwari, TP - Jadwal pelelangan barang sitaan milik Negara yang kian menumpuk di gudang penyimpanan yang tidak kunjung dilaksanakan, dipertanyakan Kapala Kantor Rumah penyimpanan barang sitaan milik Negara (Rupbasan) Kelas IIA Manokwari. Soewito.

Published in Papua Barat

Manokwari, TP – APBD Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 sudah ditetapkan pada Desember 2016 lalu. Sayangnya, proses tendernya baru dilakukan September 2017 atau 9 bulan setelah penetapan APBD.

Published in Papua Barat

Manokwari, – Pemilik PT Esa Pratama Mandiri, SA menilai ada yang janggal atas kinerja Unit Layangan Pelelangan (ULP)  barang dan jasa pokja Kabupaten Teluk Wondama.
“Kami menilai ada kejangalan dalam proses pelelangan paket proyek pengaspalan ruas jalan Windesi Weriagar dan ruas jalan Aisandami Yopanggar,” sebut SA saat bertandang ke redaksi Tabura Pos kemarin.
Anehnya lagi, ungkap dia proyek pengaspalan jalan tersebut belum dilelangkan tetapi sudah dikerjakan oleh kontraktor. Kemudian, ungkapnya untuk paket pengaspalan ruang jalan Aisandami Yopanggar pihaknya sudah mengikuti proses pelelangan secara formal. Namun, kesan yang Ia lihat pokja tidak merujuk pada syarat utama yang dinilai, dan terkesan adanya permainan.
“Saya sempat protes saat itu, tetapi pihaknya pokja hanya memberikan waktu 2 hari. Normalnya, 5 hari  kita belum sanggah lagi waktu sudah habis dan pihak pokja langsung keluarkan pemenang,” bebernya.
Menurutnya, saat proses pelelangan ruang jalan Aisandami Yopanggar, pihaknyalah yang rangking pertama, namun yang disalahkan hanya metode pelaksanaan.
Padahal, ucapnya, jika panitia tidak memihak semua syarat telah dilengkapi. “Inikan tidak beres belum tentu PT lain betul juga kalimatnya. Panitia mengeja kalimat dan mendapatkan satu kata yang salah itulah yang digunakan panitia untuk menjatuhkan kita,” sebutnya.
Selain itu, Ia juga mempersoalkan teknis pekerjaannya, dimana pekerjaan belum selesai pihaknya sudah demo alat.
“Inilah yang dipersoalkan. Sebenarnya ini tidak menjadi soal. Semua ini tidak jadi soal tetapi inilah yang menurut kami digunakan untuk menjatuhkan kami. Kami sudah ikut beberapa kali proses pelelangan itu tidak dipersoalkan, berbeda kalau diminta waktu pelaksanaan dan metode baru kita tidak ada itu barulah kami salah,” tukasnya. [FSM-R3]

Published in Papua Barat