Pasific Pos | Kota Jayapura | Pasific Pos.com

| 19 May, 2019 |

JAYAPURA, - Pemerintah Kota Jayapura menjadi contoh bagi kabupaten di Papua dalam hal penerapan pelayanan.
Pelayanan yang tepat, cepat dan memuaskan adalah kuncinya keberhasilan Pemkot Jayapura tingkat kependudukan, perizinan terpadu satu pintu, dan bidang barang dan jasa.

Published in Kota Jayapura

JAYAPURA,- Pemerintah Kota Jayapura dipercayakan oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) RI sebagai contoh pelayanan terpadu satu pintu di Provinsi Papua.
Dengan demikian, KPK bersama Pemerintah Kota Jayapura menggelar Workshop Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan tema Melayani Bukan Dilayani,  di Aula Walikota, Rabu (19/7) kemarin.
Kegiatan Workshop yang berlangsung selama dua hari ini, diikuti oleh Sekda dan perwakilan dari masing-masing Kabupaten se Papua.
Dalam sambutan selamat datang, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jayapura,  RD. Siahaya mengatakan,  selamat datang untuk semua peserta baik perwakilan KPK maupun para pimpinan dewan rombongan untuk mengikuti Workshop
“Pelaksanaan   kegiatan ini didasari adalah undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan bersama peraturan pelaksaana serta UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik bersama dengan peraturan pelaksanaannya,” katanya.
Selain itu, surat KPK menunjuk Pemerintah Kota menyelenggarakan pelaksanaan Workshop,” ujar Sekda dalam sambutannya.
Dikatakan, bahwa  tujuan kegiaan ini adalah  dalam rangka mempercepat dan mempermudah tindakan perijinan serta mencegah aparatur sipil Negara dalam melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Sementara jumlah peserta sebanyak 200 orang yang tersesabr dari 28 kabupaten yang mengirim Sekda dan Kepala Dinas Infokom serta tenaga Informasi Teknologi dari kabupaten tersebut.
“Sekali lagi Kami sampaikan terimakasih kepada pimpinan KPK untuk menunjuk Pemerintah Kota sebagai penanggungjawab melaksanakan Workshop dan kepada semua undangan yang datang dan bisa mengikuti kegiatan dari berbagai kabupaten,” ucapnya mengakhiri sambutannya.
Kasatgas Koordinasi Supervisi dan Pencegahan KPK RI, Tri Gamareva menyampaikan terimakasih untuk Pemerintah Kota yang menyiapkan acara ini.
“ini merupakan kegiatan  pencegahan korupsi yang dilakukan KPK, sehingga bisa melakukan perbaikan tata kelola di Provinsi Papua,” katanya.
Dikatakan, setelah identifikasi, sehingga dipandang perlu share untuk praktek terbaik, misalnya e –planing dan e-budgeting untuk share ke kabupaten dan kota.
 “Sedangkan pelayanan terbaik satu pintu, segala pelayanan terbaik satu pintu, kita bisa mengikuti dari Pemerintah Kota Jayapura, memang banyak di daerah lain di Makassar dan daerah Jawa, namun pimpinan KPK mengharapkan ambil contoh terdekat dan selanjutnya akan lebih efisien dan bisa lebih dekat budaya local akan lebih sesuai,” tuturnya.
Ini adalah contoh dari Kota Jayapura, katanya, sehingga kabupaten lain jug harus bisa, kemudian kenapa kita intense melakukan e-planning dan mendorong aplikasi secara online,
Karena pelayanan satu pintu cerminan dari daerah untuk orang yang datang, yakni investor yang datang, sehingga perlu dibenahi.
“Terkait keterbukaan pelayanan, misalnya belum ada domain atau aplikasi, sehingga perlu upload yang dimiliki semua di tampilkan, sehingga PTSP mempunyai website tersendiri bisa diupload, agar investor datang, bisa menjadi hal menarik bagi daerah yang didatangi, misalnya di daerah Yapen daerah perikanan dan pariwisata,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Jayapura, DR. Benhur Tomi Mano, MM., menuturkan bahwa hal yang terpenting adalah komitmen untuk membentuk PTSP.
Sejak dilantik pertama kita langsung belajar di Sragen dan Ketua DPRD dan Wakil Ketua dan memilih staf terbaik untuk ke Sragen selama sebulan dan dibagi dua tim satu tim di Sragen dan satu tim di Solo, semua berjalan selama sebulan, dalam  hal ini kita memilih dimana yang harus kita belajar.
“Jangan malu, sama – sama torang dari Papua, karena kami berikan pelayanan gratis dan ini semua kembali kepada pemimpin,” ujarnya.
Lanjutnya, selama PTSP Kota Jayapura diresmikan, sudah banyak kabupaten dari Papua maupun Papua Barat yang datang belajar PTSP, seperti Kota Manokwari juga datang, mereka bentuk tim untuk belajar, itu karena ada komitmen dari bupatinya dan juga tim kita diundang ke Kabupaten Fak – Fak, bahkan Merauke, Biak dan Supiori.
"Jadi tidak perlu buang biaya ke luar Papua, karena semua pelayanan kita buat excellent, dan kit berikan gratis kepada kabupaten,” katanya.
Kita Nomor satu pengadaaan barang dan jasa, bahkan dalam pelayanan e-ktp dan saya ingin Kota Jayaura  jadi kota peradaban.
“Saya ajak para bupati kita melayani  masyarakat, kita harus melayani dengan baik,” pesannya.
Diungkapkannya, kenapa sampai adanya satu pelayaan, karena adanya keluhan dari masyarakat dan setelah koordinasi dari dinas – dinas diserahkan kepada BPTSTP dan   kini mengeluarkan 94 ijin, hanya lima ijin yang dibayar, yakni  IMB, Ijin Miras, Ijin Ganguan dan Trayek  serta Ijin AO.
Usai sambutan dilanjutkan dengan penandatanganan bersama dengan 28 Sekretaris Daerah sert dilanjutan dengan materi dari Kepala  Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura, Yohanis, SH. MH. Diikuti diskusi yng dipandu oleh Kabag Humas dan Protokol Kota Jayapura, Rocky Bebena. (Erna)

Published in Kota Jayapura