Pasific Pos | Lintas Daerah | Pasific Pos.com

| 20 May, 2019 |

JAYAPURA,- Berkas perkara Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe dalam pelanggaran pemilihan umum di Kabupaten Tolikara 14 Mei lalu yang sudah dilimpahkan ke kejaksaan Tinggi Papua dihentikan Sentra Gakkumdu Provinsi Papua, lantaran terhambat waktu dan tidak ada tandatangan Lukas Enembe sebagai tersangka dalam berkas pemeriksaan penyidikan yang dilakukan Penyidik Gakkumdu Provinsi Papua.

Hal tersebut disampaikan Ketua bawasslu, Peggy watuimena, Aspidum kejaksaan tinggi, Harly Siregar, serta Diriskrmum Polda Papua, Kombes Pol. Hendrik P Simanjuntak dalam jumpa Pers dikantor Bawaslu Provinsi Papua, kamis (13/7) sore.

Direskrim Umum Polda Papua, Kombes Pol Hendrik P Simanjuntak, menyampaikan dalam penyidikan tindakan pelanggaran pemilu yang dilakukan LE, sebagai Tim Penyidik pihak kepolisian yang tergabung dalam Gakkumdu Provinsi papua tidak ada kepentingan apapun serta mencari kesalahan yang bersangkutan dalam perkara ini, melainkan hanya menjalankan tugas untuk tindak lanjuti dari laporan masyarakat yang diterima di Bawaslu.

 “Polisi tak pernah mencari kesalahan pejabat tertentu dalam perkara pemilu. Ini saya tegaskan. Kecuali ada laporan. Laporannya siapa yang terima, ya Bawaslu. Mereka terima dan lapor kepada kami, baru ditindaklanjuti. Itulah kekhususan tindak pidana pemilu, berbeda dengan kasus pidana murni,” jelasnya.

Hendrik menjelaskan setelah Bawaslu meneruskan ke penyidik sentral Gakumdu, maka selama 14 hari kerja penyidik melakukan penyidikan.

“Dalam 14 hari kerja itu, kita berkewajiban memberikan laporan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang di tunjuk bekerja di Gakkumdu. Kita dari kepolisian hanya melengkapi administrasi penyidikannya. Kemudian kita serahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Itu mekanisme yang ada pada kami. Ini yang mau kami luruskan, sehingga tidak timbul anggapan kepolisian tidak netral,” tuturnya.

Sementara itu Aspidum Kejaksaan Tinggi Papua, Harly Siregar menuturkan dalam perkara ini kejaksaan telah menerima berkas perkara itu dan perlu ditegaskan, sahnya saat perkara itu diterima perlu dilihat syarat formil dan syarat materil serta  singkatnya waktu yang diberikan kepada Sentral Gakkumdu membuat perkara ini belum bisa dilengkapi.

“Tindakan pelanggaran pemilu itu termaksud dalam leksepesialis, semua tunduk kepada batasan waktu yang tertera didalam undang undang dan peraturan bersama. berdasarkan pasal 146 nomor 10 2016 dan merujuk pada pasal 23 peraturan bersama didalam ayat 5 mengatakan bahwa penyidik kepolisian RI paling lama waktu 3 hari kerja  terhitung sejak menerima berkas yang dimaksud, dan sudah harus menyampaikan berkas kembali kepada JPU. Dan didalam pasal 23 peraturan bersama dikatakan  bahwa pengembalian berkas perkara itu hanya satu kali,” pungkasnya.

Sementara itu Ketua Bawasslu Provinsi Papua, Peggy Watimena menyimpulkan bahwa pihaknya menghentikan perkara ini  lantaran tak melengkapi syarat formil maupun materil, yakni salah satunya tak ada tanda tangan berita acara pemeriksaan terhadap Lukas Enembe sebagai Tersangka.

“Jadi kasus ini akan dihentikan. Namun akan diberikan laporan kepada Sentral Gakkumdu pusat melalui Bawaslu, untuk dilakukan analisa, sehingga kasus seperti ini tak lagi terjadi,” katanya.

Published in Headline

Kasus Lukas Enembe Sudah Kadaluarsa

Kamis, 13 Juli 2017 02:57

JAYAPURA,- Kasus dugaan pelanggaran Pilkada yang dialamatkan kepada Lukas Enembe sudah daluarsa atau lewat dari batas waktu yang ditentukan Undang – Undang.
Bahkan pihak kejaksaan mengaku sampai hari ini berkas penyidikan tidak ada di  meja tim penyidik kejaksaan.
Penegasan itu disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Fachrudin  Siregar kepada pers, Rabu (12/7) kemarin.
“Yang jelas sampai hari ini dan kemarin itu sudah daluarsa. Berkas nggak ada di kita. Sudah  daluarsa itu saja,”tegasnya.
Fachrudin menegaskan untuk kasus ini dirinya meminta semua pihak untuk jangan mencari – cari hal dengan alasan kepentingan hukum. “Jangan melaksanakan hukum itu dengan menghukum. Tapi lihat dengan kepentingan yang lebih besar itu saja,”tukasnya.
Dirinya kembali menegaskan lagi kasus pelanggaran Pilkada ini sudah tidak bisa dilanjutkan. “Dengan teori sudah nggak bisa lagi. Ini tidak bisa dilanjutkan dalam aturan Ini sudah daluarsa,”tegasnya lagi.
Dirinya juga meminta untuk tidak memaksakan sesuatu yang tidak tepat. “Secara formil dia sudah tidak bisa. Karena ada batas waktu. Kalaupun diajukan kita yang salah,”selanya.
Menjawab pertanyaan wartawan soal batas waktunya berapa hari untuk penyelesaiannya. Dijelaskannya lagi dalam UU No. 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, menjelaskan ada batas waktu penyidikannya. Yaitu bisa tiga hari. Kemudian ada juga  batas penuntutan dan ada batas sidang. “Sidangnya saja dibatasi kalau tidak salah 11 atau 14 hari saja. jadi ini dibatasi benar,”terangnya lagi.  
Diketahui Kasus dugaan pelanggaran Pilkada di Kabupaten Tolikara tahun 2017 yang menimpa Ketua DPD Partai Demokrat Papua ini berawal saat sang pelapor yang juga Calon Bupati Tolikara 2017 – 2022 Amos Jikwa melaporkan ke Bawaslu dan Mapolda Papua, karena Amos menganggap yang bersangkutan (Lukas Enembe-red) telah menyalahi kewenangannya sebagai Gubernur Papua dengan melakukan kampanye hitam meminta masyarakat di Distrik Kanggime untuk memilih kandidat nomor urut 1, Usman Wanimbo ( Calon Bupati Petahana) - Dinius Wanimbo.
Namun menurut Lukas pelaporan ini telah dicabut oleh Amos sendiri.
Bahkan Lukas Enembe mengaku yang bersangkutan sendiri telah bertemu dengannya untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan. "Dia (Amos-red) adalah keluarga saya, jadi saya sebelumnya sempat bertanya ke dia tentang persoalan ini. Lalu kami bertemu kemarin, dan masalah ini sudah kita selesaikan secara kekeluargaan," ucap Lukas.
Dalam klarifikasinya itu, Lukas Enembe mengiyakan kalau dirinya memang melakukan kampanye untuk mendukung pasangan nomor urut 1, Usman Wanimbo - Dinus Wanimbo dikampungnya di Distrik Kanggime, Kabupaten Tolikara, seminggu sebelum pencoblosan. Distrik ini menjadi salah satu  dari 18 Distrik yang menggelar  Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada setempat, 17 Mei 2017 lalu.
Namun ditegaskan lagi dalam kampanye tersebut dirinya tidak berkampanye sebagai seorang Gubernur atau Pemerintah. Melainkan sebagai pimpinan partai politik (Ketua DPD Demokrat Papua-red) yang mendukung pasangan calon tersebut.
"Sebagai pimpinan partai pengusung, ya wajarlah saya datang ke kampung saya, dimana ada keluarga saya disana dan meminta mereka mendukung pasangan Usman - Dinus . Sebab kalau mereka dukung saya, maka harus dukung Usman juga, karena kita berada dalam satu partai," ungkapnya.
Lukas juga membantah, ini bagian dari kampanye hitam yang dituduhkan kepadanya. "Tidak ada kampanye hitam. Wajar saya meminta masyarakat di kampung saya untuk mendukung Usman, karena kami satu partai, dan saya pimpinan partai,"bantahnya.
Pasangan Amos Jikwa - Rebecca Enembe juga telah melaporkan hasil PSU Tolikara yang dinilai cacat hukum ke Komisi II DPR RI dan Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (29/5). (Bams)

Published in Headline

JAYAPURA,- Terkait kasus pelanggaran pemilihan umum yang melibatkan Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe yang juga sebagai kader dan Ketua DPD Partai Demokrat Papua, pengurus partai demokrat provinsi papua akan membetuk tim guna mencari fakta pendukung sebagai bahan pembelaan hukum kepada Lukas Enembe.

 Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua Carolus Boli saat di hubungi melalui telepon seluler, selasa (11/7) sore.

Dirinya menuturkan pembentukan tim ini akan berkolaborasi antara DPD Partai Demokrat provinsi Papua dengan DPP Pusat guna mencari fakta yang akan mendukung  dalam rangka pembelaan hukum kepada Lukas Enembe.

“Inikan kasus dimana beliau di gugat secara hukum dalam kedudukan atau kapasitas sebagai gubernur. kalau dia digugat sebagai gubernur maka rananyakan pemerintahan dan itu akan menjadi pekerjaan biro hukum , kita pada perinsipnya di partai demokrat itu hanya sebagai pihak yang siap memback up dimana karena beliau sebagai kader  partai demokrat apa lagi belau juga sebagai ketua DPD Partai Demokrat Provinsi papua. Jadi tugas kita mencari fakta yang mendukung dan kemudian kami memback up dari luar untuk mendukung proses tersebut,” pungkasnya.

Namun saat di singgung terkait dengan sebelumnya kasus ini sudah di cabut oleh pelapor dan kini kasus ini masih berjalan dan apakan ada nuansa politik, dirinya menanggapi bahwa pihaknya akan terus mengawal dan menghormati proses hukum yang berjalan.

“kita tidak  mau terlalu cepat menjastifikasi apa lagi membawa kasus ini dalam rana politik, kita harus jeli menanggapi situasi ini sebagai satu proses hukum yang kita junjung tinggi dan kita berharap kasus ini tidak ada kaitan-kaitannya dengan politik, artinya ini proses hukum yang berjalan jangan kita campur baurkan dengan politik. Dengan demikian  demokrat mengedepankan dan menghormati proses hukum yang berlaku.,” harapanya.

 Sementara itu ditanya terkait dengan respon Gubernur Provisni Papua Lukas Enembe tentang kasus ini dirinya belum mengkonfirmasi ataupun di hubungi langsung oleh Gubernur lantaran beliau masih berada di Luar Papua.

 “Kami belum mengontak beliau ataupun sebaliknya, tapi ada saatnya beliau akan bicara,” jelasnya.

Dirinyapun menambahkan terkait dengan statement salah satu kader fraksi yang berada di DPR papua yang akan menurunkan massa apabila lukas enembe ditetapkan sebagai tersangka dirinya belum mengetahui hal tersebut.

 “Saya belum tahu, mungkin itu hanya omongan oknum tertentu dan belum ada kader yang berbicara kepada saya, saya juga masih diluar daerah, dan nanti kita akan ada rapat frasi dan nanti fraksi yang putuskan seperti apa. Yang pasti statement itu merupakan putusan perorang,” paparnya.

Untuk kausa hukum sendiri kata Carolus, "inikan rananya Biro Hukum Setda Provinsi Papua dikarenakan beliau kapasitas sebagai gubernur jadi pihaknya tidak bisa mengambil langkah guna membentuk tim penasehat hukum kecuali ditunjuk langsung". Ungkapnya. (Ridwan)

Published in Headline

JAYAPURA,- Perkara kasus pelanggaran pemilihan umum yang di lakukan Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe  di kabupaten tolikara beberapa waktu lalu, kini simpang siur lantaran berkas perkara yang sudah di serahkan di kejaksaan Negeri Papua oleh Sentra Gakkumdu Provinsi Papua di kembalikan setelah dua kali berkas perkara diserahkan guna diproses labih lanjut oleh kejaksaan dengan alasan berkas tersebut tidak lengkap.

 Hal ini disampaikan Pembina Sentra Gakkumdu Provinsi Papua, Kombes Pol Hendrik P. Simanjuntak saat di temui di Jayapura, Selasa (11/7) sore.

 Dirinya menuturkan pengembalian Berkas perkara P19 oleh kejaksaan Tinggi Papua lantaran berkas tersebut belum lengkap. Namun menurutnya penyidik Gakkumdu Provinsi Papua sudah melengkapi berkas perkara serta tidak ada kesalah prosedur dalam porses penyidikan selain itu juga yang menguatkan dalam proses penyidikan yakni dengan adanya tiga alat bukti yakni keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan suarat selain itu juga barang bukti juga sudah ada.

 “ Kejaksaan Tinggi Papua dua kali mengembalikan berkas perkara Pilkada Tolikara yang menetapkan LE sebagai tersangka. Pengembalian berkas perkara ini karena dinilai belum lengkap oleh pihak jaksa.,” tuturnya.

Dirinya menyampaikan untuk perkara berkasnya kini sudah diserahkan Sentra Gakkumdu dan diterima oleh coordinator Gakkumdu, menuturnya pihaknya tidak memiliki kewenangan apalagi untuk menginterfensi, hanya sampai diproses penyidikan saja sebagai tugas pokok Pihak Kepolisian dalam menindaklanjuti laporan.

“Nantinya berkas itu bawaslu mau diteruskan ke kejaksaan atau tidak namun kita sudah menjalankan tupoksi sebagai Penyidik. dan itulah tugas kami,” jelasnya.

Jaksa juga menyatakan berita acara pemeriksaan tersangka LE tidak ditandatangani yang bersangkutan, menurut Hendrik, hal itu sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. Ia mencontohkan banyak kasus, contoh pengacara OC. Kaligis diperiksa pun tidak mau apalagi tanda tangan. Tapi vonis tetap jalan. Sebab sebenarnya keterangan tersangka itu berada pada tingkat terakhir.

“Intinya tanggung jawab penyidik membuat terang perkara dengan minimal 2 alat bukti sudah dipenuhi. Baik dari saksi, ahli dan surat, justru sudah ada tiga alat bukti. Semua ada kan, terang itu perkara. Namun sekali lag kewajiban kita hanya membuat terang perkara, kecuali belum terang perkara lain cerita. Saksi faktual pun ada di tempat, bahkan mendengarkan dan merekam,” terangnya.

Selanjutnya berkas pun disampaikan kembali ke pihak Jaksa namun pada 5 Juli 2017, berkas dikembalikan lagi oleh Jaksa dengan pengantar yang tidak jelas. “Apakah P19 atau tidak kita tidak tahu. Sebab kita sudah mengerti kalau P19, tapi sepertinya tidak jelas,” tukasnya

Oleh karena itu lanjut Hendrik, pihaknya akhirnya berkonsultasi dengan Bawaslu Papua yang dalam hal ini sebagai Koordinator Sentra Gakumdu terkait  dua kali pengembalian berkas tersebut.

“Sebenarnya ketentuan hanya boleh pengembalian satu kali. Makanya oleh sentra Gakumdu kemarin melalui Komisioner Bawaslu Papua, Anugrah Pata mengundang semua anggotanya yang terdiri dari penyidik jaksa diundang dengan harapan bisa mengkonfirmasi masalah ini. Hanya sampai jam 4 sore dari pihak ke Jaksaan tidak hadir” jelasnya.

“Akhirnya Sentra Gakumdu mengambil keputusan perkara diserahkan tetap di Sentra Gakumdu. Karena menurut peraturan bersama bahwa penyerahan berkas perkara ini berada di sentra Gakumdu sebagaimana pasal 23 ayat 5 dalam Peraturan Bersama Bawaslu, Kapolri dan Kejaksaan Agung,” sambungnya. (Ridwan)

Published in Headline

JAYAPURA,-Kabar mengejutkan dari  Penyidik Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Kabupaten Tolikara, yang telah  menetapkan Gubernur Papua, Lukas Enembe sebagai tersangka dalam tindak Pidana Pilkada Tolikara.

Selain itu berkas tindak pidana yang diduga melibatkan Gubernur Papua sudah dilimpahkan ke kejaksaan setempat. Hal ini diungkapkan Ketua Penyidik Gakumdu Papua, Irjen Pol Boy Rafli Amar yang juga Kapolda Papua.

“Statusnya sudah tersangka dan untuk masalah pencabutan surat pengaduan diperlukan pembicaraan pada Gakumdu, karena bukan hanya polisi yang ada didalam Sentra Gakumdu itu,”katanya usai memimpin upaca Upacara HUT Bhayangkara ke-71 tahun di Lapangan Brimob Papua, Kotaraja, Senin (10/8) pagi.

Diungkapkannya,  walaupun surat sudah dicabut, namun proses penyidikan tetap dilanjutkan, sebab kasus tersebut bukan merupakan delik aduan, melainkan tindak pidana pemilu.

Sementara itu seperti pemberitaan sebelumnya menyebutkan Amos Jikwa telah cabut laporan Tindak pidana pemilu, lukas Enembe dan menepuh penyelesaian secara kekeluargaan.

Adanya kabar yang menyebutkan telah dicabutnya laporan tindak pidana pemilu Kabupaten Tolikara 2017 oleh Pelapor yang juga adalah calon Bupati Tolikara, Amos Jikwa dibenarkan oleh Ketua DPD Partai Demokrat Papua, Lukas Enembe. Dalam kasus ini, Lukas Enembe dilaporkan oleh Amos Jikwa ke Bawaslu dan Mapolda Papua, karena dianggap telah menyalahi kewenangannya sebagai Gubernur Papua dengan melakukan kampanye hitam meminta masyarakat di Distrik Kanggime untuk memilih kandidat nomor urut 1, Usman Wanimbo ( Calon Bupati Petahana) – Dinius Wanimbo.

Kepada pers usai mengembalikan formulir pendaftaran Bakal Calon Gubernur Papua di kantor DPD Golkar, Senin (19/6), Lukas Enembe mengaku, dirinya telah bertemu dengan Amos Jikwa untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan.

“Dia (Amos-red) adalah keluarga saya, jadi saya sebelumnya sempat bertanya ke dia tentang persoalan ini. Lalu kami bertemu kemarin, dan masalah ini sudah kita selesaikan secara kekeluargaan,” ucap Lukas.

Diakuinya, Amos bisa menjadi Wakil Bupati pada periode sebelumnya ( mendampingi Usman Wanimbo yang jadi Bupati-red) itu karena diusung oleh partai Demokrat.
“Jadi dia itu bukan orang lain tapi keluarga dekat. Sehingga masalah seperti ini sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan,” tukasnya.

Terkait laporan ini Lukas Enembe juga telah memberikan klarifikasinya di media beberapa waktu lalu.
Dalam klarifikasinya itu, Lukas Enembe mengiyakan kalau dirinya memang melakukan kampanye untuk mendukung pasangan nomor urut 1, Usman Wanimbo – Dinus Wanimbo dikampungnya di Distrik Kanggime, Kabupaten Tolikara, seminggu sebelum pencoblosan. Distrik ini menjadi salah satu dari 18 Distrik yang menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada setempat, 17 Mei 2017 lalu.

Namun dia menegaskan, dalam kampanye tersebut dirinya tidak berkampanye sebagai seorang Gubernur atau Pemerintah melainkan sebagai pimpinan partai politik (Ketua DPD Demokrat Papua-red) yang mendukung pasangan calon tersebut.

“Sebagai pimpinan partai pengusung, ya wajarlah saya datang ke kampung saya, dimana ada keluarga saya disana dan meminta mereka mendukung pasangan Usman – Dinus . Sebab kalau mereka dukung saya, maka harus dukung Usman juga, karena kita berada dalam satu partai,” ungkap Gubernur kepada pers di Gedung Negara Dok V Jayapura, Jumat (2/6) lalu.

Lukas juga membantah, ini bagian dari kampanye hitam yang dituduhkan kepadanya.

“Tidak ada kampanye hitam. Wajar saya meminta masyarakat di kampung saya untuk mendukung Usman, karena kami satu partai, dan saya pimpinan partai,” bantahnya.

Sebelumnya, pasangan Amos Jikwa – Rebecca Enembe melaporkan hasil PSU Tolikara yang dinilai cacat hukum ke Komisi II DPR RI dan Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (29/5).Sebelumnya, ia juga melaporkan ke Bawaslu dan Mapolda Papua.

Published in Headline

Nabire,- Aparat Keamanan (Apkam) yang bertugas wajib memastikan tidak ada pelanggaran hukum dalam proses PSU yang akan datang.
Demikian dikatakan Kapolda Papua, Irjen Pol Boy Rafli Amar dihadapan prajurit TNI dan Polri dalam apel kesiapan pelaksanaan PSU di kabupaten Intan Jaya, Rabu kemarin.
"Kami dari pihak Kepolisian menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak khususnya TNI yang telah memberikan bantuan pengamanan pelaksanaan PSU," ujar Kapolda.
Ditegaskannya, bahwa tugas aparat keamanan adalah mewujudkan situasi yang aman dan kondusif sehingga PSU dapat terlaksana dengan lancar.
"Kita harus mengeleminir semua potensi ancaman yang ada baik konflik sosial, teror maupun potensi ancaman dari kelompok bersenjata," ujarnya.
Lebih lanjut ditekankan bahwa sebagai alat negara kita harus menyakinkan lagi bahwa posisi TNI dan Polri dalam proses Pilkada adalah netral sehingga setiap calon dapat bersaing dengan sehat.
Kedepan kita berharap kepada semua pihak agar konflik pada saat Pilkada sebelumnya tidak terjadi kembali dalam PSU tanggal 11 Juli 2017, hendaknya setiap pasangan calon dan para Tim Sukses tidak melakukan tidakan pengerahan massa yang dapat memicu konflik. Oleh karena itu kita harus membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat agar tercipta situasi dan kondisi yang kondusif.
Lindungi rakyat dan lindungi kepentingan umum dengan cara yang persuasif namun tidak mengabaikan hukum.
Sementara itu  Pangdam XVII/Cenderawasih,  Mayjen TNI George Elnadus Supit dihadapan prajurit mengatakan bahwa apkam mendapat tugas pengamanan PSU di wilayah Kabupaten Intan Jaya.  
Oleh karena itu, kita harus bertugas dengan baik sehingga pelaksanaan PSU dapat berjalan dengan aman. Laksanakan tugas sesuai dengan Protap, dalam waktu yang ada laksanakan latihan. Jaga kekompakan antara seluruh aparat keamanan sehingga kita dapat mengatasi setiap permasalahan dengan tepat, cepat dan tuntas," ujar Pangdam dengan tegas.
Pangdam juga berpesan agar apabila terjadi sesuatu yang dapat memicu konflik maka harus segera diambil tindakan agar tidak meluas.
Tampak dalam apel ini antara lain,   Klemen Tinal (Wakil Gubernur Papua),  Kombes Pol Wagio Rahardjo (Dirintelkam), Kombes Pol Andi Heru Santo (Dirbinmas),  Kol Inf Rudi Jayakarta (Asops Kasdam), Kol Inf Bosco H Yunanto (Asintel Kasdam), Letkol Inf Jerry H.T. Simatupang (Dandim 1705/PN),  AKBP Supriagung (Kapolres Paniai) , G. M. Pasek S (Kajari Nabire) (Fani)

Published in Lintas Daerah