Pasific Pos | Lintas Daerah | Pasific Pos.com

| 27 May, 2019 |

JAYAPURA,-  Pengambilan Sumpah Janji dan Pelantikan Pejabat Struktural, Pejabat Esalon III, IV, Kepala Distrik dan Para Pejabat Fungsional Kepala SLTA, SLTP, Serta SD di Lingkungan Pemda Kabupaten Waropen oleh Bupati Waropen Jeremias Bisay Senin pekan lalu, hingga kini menuai protes dari beberapa kalangan.
Sebab, pelantikan pejabat di Pemkab Waropen telah menimbulkan tanda tanya publik,  bukan membawa dampak yang baik secara khusus bagi perubahan pendidikan di Lingkungan Pemda Waropen, tetapi membawa perpecahan dan konflik yang terjadi, khususnya  dalam lingkungan SD, SLTP, dan SMA.
Demikian disampaikan Permenas Ayorbaba, S.Pd., Mantan Kepala SD Negeri Inpres Waren 2 Distrik Waropen Bawah Kabupaten Waropen dalam pres release yang dikirim ke redaksi, Rabu kemarin.
Ditegaskannya, dalam pelantikan tersebut, Bupati Waropen mengatakan, dengan adanya perubahan pimpinan yang terjadi di Pemda Kabupaten Waropen,  akan membawa perubahan di dunia birokrasi  sesuai dengan moto Kabupaten Waropen, “ Waropen Wajib Merubah Penampilan”,  dan secara khusus para pimpinan yang telah di lantik wajib menjalani tugas yang sudah di berikan,  agar supaya di jalani dengan rasa bertanggung jawab, dan rasa takut akan Tuhan, akan tetapi di balik pelantikan tersebut timbulah konflik yang terjadi secara khusus di lingkungan birokrasi pendidikan di Kabupaten Waropen.
Menurut Permenas, pelantikan yang dilakukan itu tidak sesuai dengan Permendiknas No. 28 Tahun 2010. Dimana, syarat-syarat guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah harus sesuai dengan rentang jabatan dan golongan Kepangkatan.
“Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus, seperti memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah Sarjana (S1) Atau Diploma Empat (D- IV) Kependidikan Atau Nonkependidikan Perguruan Tinggi Yang Terakreditasi, berusia setinggi-tingginya 56 tahun,” tegasnya.
Diuraikannya,  seorang kepala sekolah juga harus memiliki sertifikat pendidik, pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun menurut jenis dan          jenjang sekolah/madrasah masing-masing, kecuali di taman kanak-kanak, memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c bagi guru pegawai negeri sipil        (PNS) dan bagi guru bukan PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan         oleh yayasan atau lembaga yang berwenang dibuktikan dengan SK.
Namun, yang terjadi di Pemkab Waropen, yang memiliki jenjang pendidikan seorang guru olah raga bisa di lantik sebagai seorang kepala Sekolah Dasar, apakah ini sesuai dengan Undang-Undang Permendiknas No. 28 tahun 2010,” tanya Aryobaba.
Oleh karena itu, katanya, polemik dari pelantikan tersebut, maka terjadi juga penolakan, keberatan atas pergantian kepala sekolah SD YPK Diaspora SP V Khemon Jaya. Begitu juga terjadi pemalangan pada SMP Negeri Fiodolorosa Botawa dan SD YPK Silo Pulau Nau.
“Saya mohon supaya perlu adanya perhatian khusus dari pimpinan dinas pendidikan provinsi Papua dan juga Kementrian Pendidikan soal masalah ini, dan juga tentang permasalahan pendidikan secara khusus di Pemda Kabupaten Waropen khususnya para pimpinan dan bawahan guru yang mengalami banyak kesulitan,” harapnya.
Sementara itu, Septinus Worumboy kaum intelektual Pemuda di Kabupaten Waropen juga menyoroti adanya perombakan di birokrasi Pemerintah Kabupaten Waropen.
“Jujur saya merasa kesal dengan adanya perombakan di jajaran birokrasi Kabupaten Waropen, yang bukan membawa Waropen ke arah yang lebih baik, tapi malah bertambah buruk, dikarenakan terjadi konflik pimpinan di lingkungan pendidikan,” tegasnya.
Bahkan, katanya, sejak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen dilantik sejak 17 Februari 2017 lalu, telah terjadi tiga kali perombakan dalam birokrasi Pemkab Waropen. “Banyak pejabat di Pemkab Waropen yang masih pelaksana tugas (Plt), sebenarnya penyebabnya apa sehingga belum ada SK resmi, seharusnya kendati pun ada wewenang Plt. untuk itu (mengukuhkan, mengisi jabatan lowong dan menggantikan pejabatnya) seharusnya mempertimbangkan pejabat yang dilantik serta bukan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memberi kesempatan kepada pegawainya untuk dipromosikan.
Dari hasil mutasi ini, lanjutnya, banyak Pegawai yang mengeluh, sementara ada pejabat diangkat  eselonnya belum memenuhi syarat. Ada yang dipaksakan menduduki jabatan. Ungkapnya. (Hermon)

Published in Lintas Daerah