Pasific Pos | Headline | Pasific Pos.com

| 19 May, 2019 |

JAYAPURA,- Pemerintah Provinsi dan 29 kabupaten/kota se Papua, sepakat dan konsisten dalam melaksanakan program pencegahan korupsi di masing-masing sektor maupun wilayah kerjanya.
Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, mengatakan kegiatan Review Program Pemberantasan Korupsi, Penandatangan Rencana Aksi dan Penandatangan Berita Acara Penyerahan Source Code E-Planning Pemerintah Provinsi Papua merupakan kegiatan yang menilai positif.
Sebab diakuinya,  kegiatan ini merupakan rangkaian dari pelaksanaan penandatangaan komitmen pemberantasan korupsi terintegrasi para kepala daerah dan Ketua DPRD se-Papua pada tanggal 10-14 Juli 2017 lalu.
Lebih lanjut dikatakan, dengan ditandatanganinya rencana aksi itu, menunjukan komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang semakin konsisten dalam melaksanakan program pencegahan korupsi di masing-masing sektor maupun wilayah kerjanya.

baca juga, Upaya Pemberantasan Korupsi, Pemprov Papua Minta Dukungan PLN dan Telkom

Sehingga dengan dirangkaikannya kegiatan workshop repelika perencanaan keuangan daerah berbasis elektronik, Tunjangan Penghasilan Bersyarat (TPB) pegawai serta perencanaan terpadu satu pintu, diharapkan mampu memaksimalkan pelaksanaan pembangunan di masing-masing wilayahnya.
“Sehingga kepada segenap Pemda dalam kegiatan workshop ini juga, saya harap bisa mengikuti dengan baik, sehingga hasilnya dapat diterapkan pada daeah masing-masing”.
“Sebab satu hal yang perlu kita patut banggakan saat ini, dimana perlahan tapi pasti, Provinsi Papua menunjukan komitmen yang kuat dalam menjalankan semua program yang disampaikan khususnya dalam upaya pemberantasan korupsi.
Dia menambahkan, visi dan misi Gubernur Papua, sesungguhnya merupakan program yang selama ini telah dibangun antara pemerintah provinsi dengan dengan KPK. Pentingnya program ini tercermin dari tujuan program rencana aksi pemberantasan korupsi, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.
Sehingga diharapkan menjadi hal mutlak yang diperlukan dalam rangka mewujudkan Papua bangkit, mandiri dan sejahtera.
Sebelumnya, disela-sela kegiatan penandatangan rencana aksi pemberantasan korupsi tersebut, turut dilakukan revitaslisasi Tambahan Penghasilan Bersyarat (TPB) Provinsi Papua, review program pemberantasan korupsi serta penandatanganan berita acara penyerahan source code e-planning Pemerintah Provinsi Papua kepada delapan kabupaten dan satu kota.

Published in Headline

JAYAPURA,- Pemerintah Provinsi Papua minta dukungan dari pihak PT. Telkom dan PT. PLN, terkait dengan upaya pemberantasan korupsi di seluruh kabupaten dan kota.
Ketika membuka Rapat Koordinasi Listrik dan Telekomunikasi, Selasa (18/7) kemarin, Sekda Papua Hery Dosinaen mengatakan, dengan situasi dan kondisi geografis Papua yang sulit, pihaknya menilai dukungan Telkom dan PLN sangat perlu dalam upaya pemberantasan korupsi di seluruh kabupaten dan kota.

baca juga, Pemkab Lanny Jaya Dorong PLN-Telkom Dukung Pemberantasan Korupsi

 “Sebab kalau tidak didukung oleh jaringan telekomunikasi yang memadai maka tentu program pemberantasan korupsi tak bakal berjalan maksimal”.
“Demikian halnya untuk infrastruktur listrik, dimana bidang energi ini memegang peran sentral dalam mendukung program pemberantasan korupsi terintegrasi. Sehingga kalau ketersediaan listrik tidak maksimal, maka dengan sendirinya program pemberantasan korupsi juga mengalami kesulitan,” ucapnya.
Sekda mengakui, beberapa daerah di pegunungan dan pesisir masih ada yang belum tersentuh sama sekali oleh linfrastruktur listrik yang dikelola PLN. Sehingga pada umumnya daerah itu menggunakan listrik melalui program swa kelola dengan memanfaatkan potensi alam yang sudah tersedia namun sangat terbatas.
Demikian halnya untuk infrastruktur telekomunikasi yang relatif juga masih sangat terbatas. Sehingga untuk memanfaatkan jaringan telekomunikasi hanya dapat dilakukan di area tertentu dengan ketersediaan jaringan yang sangat terbatas pula
“Atas dasar itulah hari ini kita melakukan rapat yang dilaksanakan oleh KPK RI bersama Pemprov Papua dengan dihadiri semua komponen yang memiliki kompetensi dibidang itu,” urainya.
 “Sehingga kehadiran pihak PLN dan Telkom dalam kegiatan ini, diharapkan memberi solusi terbaik, terutama dalam menjamin ketersediaan listrik dan juga telekomunikasi memadai. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik,” tuntasnya.

Published in Info Papua

JAYAPURA,- Korupsi merupakan kejahatan yang mendapat perhatian masyarakat luas. Sejak era reformasi, korupsi menjadi kejahatan yang secara terus menerus mendapatkan perhatian untuk mendapatkan penanganan secara serius.
Bahkan, dalam lingkungan keluarga pun sangat berpengaruh terhadap pembentukan budaya korupsi. Maka, keluarga harus didasari dengan pondasi pencegahan korupsi.

Published in Headline