Pasific Pos | Papua Barat | Pasific Pos.com

| 18 August, 2019 |

 

Jayapura, - Dukungan terhadap penolakan Gubernur Papua menolak evaluasi UU Otsus kembali disampaikan pihak DPR Papua. Kali ini dukungan datang dari anggota 14 kursi, Yonas Nusy.

Published in Headline

Bintuni, TP - Ditetapkannya Perpres No 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat, menjadi jawaban bagi para pengusaha Orang Asli Papua (OAP) untuk bisa bersaing seimbang. 

Published in Papua Barat

 

Jayapura, - Rencana pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Undang-Undamg Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) yang ditolak Gubernur Papua, Lukas Enembe, nampaknya mendapat dukungan dari DPR Papua

Published in Headline

Manokwari, TP - Bupati dan Wali Kota se provinsi Papua Barat diminta untuk komitmen menjalankan keputusan bersama dalam Rapat Kerja Bupati Walikota dan keputusan Musyawarah Rencana Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua Barat tahun 2019.

Published in Papua Barat

Jayapura,- Gubernur Papua, Lukas Enembe, menolak rencana pemerintah pusat melakukan evaluasi undang-undang nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus).

Published in Headline

Manokwari, TP – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat bersama Pemprov Papua, LIPI dan KPK menggelar rapat koordinasi dan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerjasama, di Swissbel Hotel Jayapura, Kamis (25/7).

Published in Papua Barat

LIPI Kaji Pelaksanaan Otsus Papua

Kamis, 25 Juli 2019 19:19

JAYAPURA,- KPK RI mendorong Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengkaji pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua. “Otsus akan berakhir, kita minta LIPI untuk mengkaji dan LIPI tidak berdiri sendiri, harus terjun ke Papua untuk mendengar sendiri, tetapi tentunya LIPI membantu Kementerian Dalam Negeri, kalau KPK dibutuhkan, kami ikut mendengarkan,” kata Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif pada Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerjasama Bidang Pertanahan (dengan BPN) , Implementasi Tax Online (Bank Papua), bidang perdata dan tata usaha negara (dengan Kejaksaan Tinggi Papua) serta pengkajian penyelenggaran Otsus (kerjasama LIPI) di Jayapura, Kamis, (25/7).

Published in Headline

 

Jayapura, - Sekretaris Komisi V DPR Papua, Natan Pahabol mengatakan sebelum Otsus Papua berakhir 2021 mendatang, terlebih dahulu perlu dilakukan evaluasi menyeluruh hingga ke kampung-kampung.

Published in Info Papua

Manokwari, TP – Mengantisipasi berkahirnya Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) yang menjadi dasar hukum penyaluran uang ke Provinsi Papua Barat pada 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) Papua Barat, telah mengajukan Draft Revisi UU Otsus ke PemerintahPusat, sebagai bahan revisi UU Otsus bila nanti Pemerintah Pusat memperpanjang Otsus di Papua Barat.

Published in Papua Barat

SENTANI – Keterlambatan pencairan dana Otsus Papua, berdampak terhadap lambatnya pembangunan infrastruktur dalam program sejumlah Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Jayapura.

Published in Kabupaten Jayapura

Halaman 1 dari 11