Pasific Pos | Papua Barat | Pasific Pos.com

| 23 October, 2019 |

 

Jayapura, - Anggota Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM, Laurenzus Kadepa menyarankan Presiden Joko Widodo atau biasa disapa Jokowi meminta tanggapan masyarakat asli Papua sebelum melakukan evaluasi pelaksanaan Undang-Undang (UU) nomor 21 tahun 2001, tentang Otonomi Khusus atau dan pemberian dana Otsus ke Papua selama ini.

Published in Headline

Pemprov Papua-Uncen Bahas Otsus dan DOB

Kamis, 10 Oktober 2019 21:37

Jayapura,- Gubernur Papua, Lukas Enembe mengundang akademisi dari Universitas Cenderawasih untuk melakukan kajian kajian ilmiah soal rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB), komisi kebenaran dan rekonsiliasi serta Undang-Undang Otonomi Khusus.

Published in Headline

 

Jayapura, - Meski sudah empat tahun telah masuk Rancangan Undang-Undang Sistem Pemerintahan Otonomi Khusus Provinsi Papua atau dikenal RUU Otsus Plus dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas, namun DPR Papua pesimis itu akan dibahas oleh DPR RI periode 2019 - 2024 yang baru dilantik.

Published in Sosial & Politik

 

Jayapura, - Sejak tahun 2017, dua puluh anak Papua telah menyelesaikan pendidikan sekolah pilot di Banyuwangi, Jawa Timur.

Published in Info Papua

Manokwari, TP - Fraksi Otsus DPR Papua Barat akan menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati),  untuk melakukan pemeriksaan terhadap dana Otsus di Papua Barat.

Published in Papua Barat

 

LOMBOK, - Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Drs Syarifuddin, MSi menegaskan, bahwa tidak perlu ada pemisahan dana Otonomi Khusus (Otsus) dalam APBD Provinsi Papua.

Published in Info Papua

 

Jayapura, - Dukungan terhadap penolakan Gubernur Papua menolak evaluasi UU Otsus kembali disampaikan pihak DPR Papua. Kali ini dukungan datang dari anggota 14 kursi, Yonas Nusy.

Published in Headline

Bintuni, TP - Ditetapkannya Perpres No 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat, menjadi jawaban bagi para pengusaha Orang Asli Papua (OAP) untuk bisa bersaing seimbang. 

Published in Papua Barat

 

Jayapura, - Rencana pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Undang-Undamg Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) yang ditolak Gubernur Papua, Lukas Enembe, nampaknya mendapat dukungan dari DPR Papua

Published in Headline

Manokwari, TP - Bupati dan Wali Kota se provinsi Papua Barat diminta untuk komitmen menjalankan keputusan bersama dalam Rapat Kerja Bupati Walikota dan keputusan Musyawarah Rencana Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua Barat tahun 2019.

Published in Papua Barat

Halaman 1 dari 11