Pasific Pos | Opini | Pasific Pos.com

| 23 August, 2019 |

Oleh: ELIAS MITE,S.STP.M.AP



Peringatan Hari otonomi yang ke-23 di Kabupaten Merauke dilaksanakan Upacara bersama di lingkungan Pemerintah Daerah. Bertempat di halaman kantor Bupati Kabupaten Merauke bertindak sebagai Inspektur upacara Wakil Bupati Merauke sekaligus membaca sambutan menteri dalam Negeri dengan tema “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia yang Lebih Baik Melalui Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Kreatif dan Inovatif.” Ada hal menarik untuk di kaji berkaitan dengan Tema di maksud dengan melihat kondisi dan realita pelaksanaan Otonomi daerah saat ini. Untuk itu, penulis mencoba untuk mengkaji makna di balik tema Hari otonomi Daerah yang ke-23.

Published in Opini

Oleh:  Zonggonao A, SP.,M.Si



Sejarah tumbuh dan berkembang bersama manusia, manusia berkembang bersama sejarah. Artinya tidak ada cerita sejarah tidak ada manusia sebagai akal dan budi untuk pemikir untuk kehidupan komunitasnya. Bukti yang perlu dan boleh harus bersyukur dan berterimakasih kepada tuhan karena beliau memberikan suatu alam yang luar biasa diatas kaltolistiwa dengan kekayaan yang luar biasa juga untuk mereka berkembang dengan menikmati atas kekayaan yang diberikan.  Akan tetapi kekayaan itu meninggalkan kita dan pergi berdiam di negeri orang karena ulah kita sendiri.  

Published in Papua Tengah

Oleh : Abeth Abraham You



PELAKSANAAN Pemilihan Umum (Pemilu) tinggal 80 hari lagi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan siapa Calon Legislatif (Caleg) dari 14 Partai Politik (Parpol). Jumlahnya kurang lebih 10 juta tersebar di seluruh Indonesia. Yang perlu diperhatikan bagaimana kualitas Caleg yang akan dipilih masyarakat.

Published in Opini

Oleh Ernest Pugiye

 

Dalam dunia demokrasi dan politik Papua yang semakin menarik keterlibatan banyak orang, Gereja mesti perlu menghadirkan diri secara bersama dengan orang asli Papua yang minoritas, kecil dan lemah. Para pemimpin Gereja Papua hendaknya mengetahui bahwa orang Papua masih dijadikan sebagai pihak korban dari dunia politik. Sepertinya, kebijakan UU No.21/2001 tentang Otonomi Khusus (selanjutnya anda baca: Otsus) bagi provinsi Papua dan Papua Barat yang sedang berjalan ini. Sekalipun Otsus telah diberikan oleh pemerintah pusat secara sepihak sebagai solusi politik, tetapi pemerintah sendiri tidak lagi berkomitmen untuk menjalankan substasi dari UU Otsus. Pemerintah dinilai gagal bangun Papua. Maka Gereja dipanggil untuk memperbaharui komitmen pemerintah ke arah perdamian dan kesejahteraan.

Published in Opini

Oleh Ernest Pugiye


Sesungguhnya, setiap manusia di dunia adalah makhluk hidup dan berada. Hidup dan keberadaannya telah diciptakan Tuhan secara baik adanya. Dikatakan baik adanya karena setiap manusia diciptakan Tuhan menurut pikiran, hati dan kehendaknya. Sejak penciptaan itulah, ia telah berada sebagai makhluk insani dan sekaligus ilahi. Kini, setiap manusia masih disebut sebagai pribadi yang secitra dan segambar dengan-Nya. Demikian juga keberadaan orang Papua dalam sejarahnya merupakan suatu kepastian. Suatu keadaan orang dan tanah Papua yang ‘menjadi’ secara sejati dan menyatakan hidup yang baik menurut nasehat adat dalam sejarah yang paling panjang itu. Dan Tuhan telah dipercayai dan dialami sebagai substansi dari sejarah mereka. Maka hidup, keberadaan dan cara mengadakan mereka tidak dapat dipisahkan dari keberadaan tanah adat Papua dan Allah mereka.

Published in Opini

Oleh : Ernest Pugiye



Momentum Pemilihan umum untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua (selanjutnya akan disebut PILGUB) di Kabupaten Nabire kini masih menarik perhatian di khalayak umum. Ketua Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) untuk PILGUB di Kabupaten Nabire Andreana Sahempa mengatakan pelaksanaannya hanya tinggal enambelas hari dari sekarang. Inilah waktu puncak pelaksanaan PILGUB yang selama ini ditunggu-tunggu oleh setiap warga Indonesia dan para calon pemimpin di Papua. Di sanalah, kita akan dinilai untuk apa dan sejauh mana secara khusus Ketua Pengawas Pemilu di tinggkat Distrik (PPD), Ketua Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dan jajarannya sudah dapat berhasil mencerdaskan kehidupan pribadi dan masyarakat dalam pesta PILGUB 2018/2019 di Kabupaten Nabire. Hal ini dikatakan Andreana dalam pengarahannya tentang proses dan tahapan pemilihan PILGUB kepada 60 puluhan anggotan komunitasnya pada Senin 11 Juni 2018 di Kantor Panwaslu Nabire, Jalan Pam Kabupaten Nabire.

Published in Opini

MENUJU KOTA JAYAPURA BEBAS MALARIA

Rabu, 06 Jun 2018 13:27

Di daerah bagian Indonesia Timur khususnya di Papua sendiri dikenal sebagai daerah yang endemik malaria, karena penyakit ini telah ada sejak lama dan hampir sebagian masyarakat di kota jayapura, papua pernah menderita penyakit malaria. Penyakit Malaria merupakan salah satu masalah kesehatan bagi masyarakat yang mempengaruhi angka kematian bayi, anak balita, ibu hamil, dan produktivitas kerja. Penyakit Malaria ini disebabkan oleh Protozoa darah yang termasuk dalam genus Plasmodium. Plasmodium merupakan protozoa obligat intraseluler yang masuk ke dalam tubuh manusia dan ditularkan oleh nyamuk Anopheles betina. Nyamuk Anopheles betina yaitu vektor yang sifatnya hanya pengatara untuk plasmodium berkembang menjadi dewasa dan siap masuk ketubuh manusia. Melalui proboscis nyamuk Anopheles betina, plasmodium akan masuk ke dalam tubuh manusia bersamaan dengan kebutuhan nyamuk untuk mendapatkan makan yaitu mengisap darah dengan cara menusukkan proboscis pada kulit, plasmodium akan masuk melalui jaringan darah dan menginfeksi manusia.


Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Jayapura kasus penyakit malaria pada tahun 2012 terdapat 24.913 (43%) jiwa positif malaria , tahun 2013 terdapat 28.133 (39%) jiwa positif malaria , tahun 2014 terdapat 22.558 jiwa postif malaria, tahun 2015 terdapat 25.911 (35%) jiwa positif malaria, dan terakhir tahun 2016 terdapat 25.078 jiwa positif malaria. Untuk Pelayanan kesehatan di jayapura khususnya pemeriksaan darah malaria di puskesmas maupun untuk di rumah sakit bagi masyarakat masih terus meningkat penyakit malaria. Menurut API atau Annual Paracite Incidence malaria di kota jayapura masih menjadi masalah kesehatan yang serius dimana 5 tahun terakhir terjadi peningkatan yang signifikan dari API > dari 100 per 1000 penduduk menjadi 232 per 1000 penduduk di tahun 2013 kemudian pada tahun 2016 menjadi 203 per 1000 penduduk.


Ada beberapa kegiatan yang telah dilakukan dari dinas kesehatan untuk mengendalikan malaria di kabupaten jayapura pada tahun 2016 tentang pengendalian malaria yaitu pertama , pencegahan malaria menyangkut vektor, control, meliputi pemberian kelambu berinsektisida kepada ibu hamil, bayi setelah pemberian imunisasi lengkap, dan kepada masyarakat, kedua Diagnostic malaria di jayapura di konfirmasi dengan laboratorium baik itu secara mikroskopis untuk di pusat kesehatan masyarakat maupun di rumah sakit, maupun menggunakan Rapid Diagnostic Test (RDT), ketiga Pengobatan (Treatment), Monitoring dan Evaluasi terdiri dari survey penggunaan kelambu dan survey vector.

Peningkatan penularan malaria dapat melalui iklim baik musim hujan maupun musim kemarau dan pengaruhnya bersifat lokal spesifik. Pergantian iklim terdiri dari temperatur, kelembaban, curah hujan, cahaya dan pola tiupan angin mempunyai dampak langsung pada reproduksi, perkembangannya, longevity dan perkembangan parasit dalam tubuh vektor pada nyamuk Anopheles sp serta pengetahuan masyarakat tentang penyakit malaria masih sangat kurang atau minim. Upaya pemberantas vektor nyamuk yang masih jarang dilakukan dengan menggunakan larvasida alami. Larvasida alami merupakan larvasida yang dibuat dari tanaman yang mempunyai kandungan beracun terhadap serangga pada stadium larva. Penggunaan larvasida alami ini diharapkan tidak mempunyai efek samping terhadap lingkungan, manusia, dan tidak menimbulkan resistensi bagi serangga dan secara pengesapan (fogging) yang telah dilakukan oleh pemerintah, namun butuh dukungan masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan di tempat tinggal mereka masing-masing.


Upaya menuju kota jayapura bebas malaria bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, melainkan juga masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan dengan terus melakukan peningkatan pengetahuan dengan dilakukan penyuluhan tentang malaria agar masyarakat bisa tau cara penanggulangan malaria, perubahan sikap dan perilaku masyarakat tentang malaria seperti melakukan pengendalian lingkungan (Kebersihan lingkungan harus terus di bersihkan di tempat tinggal masyarakat), petunjuk pelaksanaan pengendalian penyakit malaria perlu disusun secara sistematis.


Awasien Matruty
Warga Kota Jayapura
Mahasiswa Fakultas Bioteknologi UKDW
Yogyakarta

Published in Opini

Oleh : Neles Tebay

- Ketua STF Fajar TImur

- Coordinator Jaringan Damai Papua (JDP)

- Pemenang pengharagaan Tji Hak Soon untuk keadilan dari seul, Korea Selatan, 2013.

 

Kami menghimbau kepada semua umat beragama di seluruh Tanah Papua untuk tidak terpancing atau terprovokasi oleh Peristiwa penyerangan terhadap Gereja St Lidwina di Kabupaten Sleman, Daerah istimewa Jogyakarta, 11/2-2018. Peristiwa penyerangan ini merupakan tindakan yang mesti dihindari oleh semua umat bergama di Bumi Cenderawasih. Orang Papua biasa mengatakan, “masalah di laut, jangan dibawa ke darat”. Demikian juga, “masalah di Jogyakarta, jangan dibawa ke tanah Papua”.

Published in Opini

KISAH PERJALANAN HIDUP LUKAS ENEMBE (bag V)

Minggu, 11 Februari 2018 15:38

( OLEH : ADRIAN INDRA/PENGAMAT POLITIK DAN PEMBANGUNAN PAPUA )

 


PT FREEPORT INDONESIA DAN UU OTSUS PAPUA


“ SEJAK KONTRAK KARYA I HINGGA KONTRAK KARYA II AKAN SELESAI, PROVINSI PAPUA BELUM MENDAPATKAN PORSI SAHAM PERUSAHAAN TAMBANG ASAL AMERIKA SERIKAT ITU. BARU DI BAWAH KEPEMIMPINAN PRESIDEN JOKOWI, MASYARAKAT PAPUA MENDAPATKAN HAKNYA “ ( LUKAS ENEMBE )


    Suatu siang pada tanggal 26 Desember 2017, Lukas Enembe diwawancara oleh beberapa media asing dari Yunani dan Ingris serta Australia dan juga ada beberapa media lokal di Pantai Holtecamp, Jayapura.
Lukas Enembe menyampaikan bahwa telah bertahun-tahun berjuang agar PT Freeport Indonesia membangun Smelter di Papua dan juga membayar tagihan kekurangan pajak air permukaan. Sudah sangat pantas jika Papua mendapatkan saham dari PT Freeport karena bertahun-tahun kekayaan alam Papua dikeruk oleh PT Freepot Indonesia. Ini sudah saatnya Papua mendapatkan pembagian yang fair dari pengelolaan sumber daya alamnya. Masyarakat Asli Papua juga berhak untuk bisa hidup sejahtera dari hasil alamnya yang dikelola oleh berbagai perusahaan yang ada di Papua. Lukas Enembe lalu memaparkan perihal awal hadirnya PT Freeport di Bumi Papua.


 Lisa Pease, seorang penulis asal Amerika Serikat, membuat artikel menarik berjudul “ JFK, Indonesia, CIA & Freeport” Artikel heboh ini dimuat dalam Majalah Probe, edisi Maret-April 1996. Kemudian, artikel ini disimpan di dalam National Archive di Washington DC, Amerika Serikat. Yang menarik dari artikel tersebut adalah penjarahan Freeport atas gunung emas di Papua sudah dimulai sejak tahun 1967.


      Namun, kiprah Freeport sendiri di Indonesia sudah dimulai beberapa tahun sebelumnya. Freeport, yang awalnya bernama Freeport Sulphur, nyaris bangkrut berkeping-keping ketika terjadi pergantian kekuasaan di Kuba tahun 1959. Saat itu Fidel Castro berhasil menghancurkan rezim diktator Batista. Oleh Castro, seluruh perusahaan asing di negeri itu dinasionalisasikan. Freeport Sulphur yang baru saja hendak melakukan pengapalan nikel produksi perdananya terkena imbasnya. Ketegangan terjadi. Berkali-kali CEO Freeport Sulphur merencanakan upaya pembunuhan terhadap Castro, namun selalu pula menemui kegagalan. Di tengah situasi yang penuh ketidakpastian, pada Agustus 1959, Forbes Wilson yang menjabat sebagai Direktur Freeport Sulphur melakukan pertemuan dengan Direktur Pelaksana East Borneo Company, Jan van Gruisen.


      Pada saat itu, Gruisen bercerita bahwa dirinya menemukan sebuah laporan penelitian atas Mountain Ersberg (Gunung Tembaga) di Irian Barat yang ditulis Jean Jaques Dozy pada tahun 1936. Dengan berapi-api, Van Gruisen bercerita kepada pimpinan Freeport Sulphur kalau selain keindahan alamnya yang luar biasa, di dalam gunung itu terdapat pula kandungan biji tembaga yang terhampar luas. Lebih jauh lagi, kandungan biji tembaga yang melimpah itu terhampar di tanah, tidak tersembunyi dalam tanah seperti tambang lainnya. Mendengar hal itu, Wilson sangat antusias dan segera melakukan perjalanan ke Irian Barat untuk mengecek kebenaran cerita itu. Di dalam benaknya, jika kisah laporan ini benar, maka perusahaannya akan bisa bangkit kembali dan selamat dari kebangkrutan yang sudah di depan mata.

 

     Selama beberapa bulan, Forbes Wilson melakukan survei dengan seksama atas Gunung Ersberg dan juga wilayah sekitarnya. Penelitiannya ini ditulisnya dalam sebuah buku berjudul “The Conquest of Cooper Mountain”. Wilson menyebut gunung tersebut sebagai harta karun terbesar yang untuk memperolehnya tidak perlu menyelam lagi, karena semua harta karun itu telah terhampar di permukaan tanah.


   Dari udara, tanah di sekujur gunung tersebut berkilauan ditimpa sinar matahari. Wilson juga mendapatkan temuan yang nyaris membuatnya gila dan melebihi ekspektasinya. Karena selain dipenuhi bijih tembaga, gunung tersebut ternyata juga dipenuhi bijih emas dan perak. Menurut Wilson, seharusnya gunung tersebut diberi nama Gold Mountain, bukan Ersberg Mountain atau Gunung Tembaga. Sebagai seorang pakar pertambangan, Wilson memperkirakan jika Freeport akan untung besar dan dalam waktu tiga tahun sudah kembali modal. Pimpinan Freeport Sulphur ini pun bergerak dengan cepat. Pada 1 Februari 1960, Freeport Sulphur menekan kerjasama dengan East Borneo Company untuk mengeksplorasi gunung tersebut.


      Namun lagi-lagi Freeport Sulphur mengalami kenyataan yang hampir sama dengan yang pernah dialaminya di Kuba. Perubahan eskalasi politik atas tanah Irian Barat tengah mengancam. Hubungan Indonesia dan Belanda telah memanas dan Sukarno malah mulai menerjunkan pasukannya di Irian Barat. Tadinya Wilson ingin meminta bantuan kepada Presiden AS John Fitzgerald Kennedy agar mendinginkan Irian Barat. Namun ironisnya, JFK malah sepertinya mendukung Soekarno. Kennedy mengancam Belanda akan menghentikan bantuan Marshall Plan jika ngotot mempertahankan Irian Barat.


Belanda yang saat itu memerlukan bantuan dana segar untuk membangun kembali negerinya dari puing-puing kehancuran akibat Perang Dunia II terpaksa mengalah dan mundur dari Irian Barat. Ketika itu, sepertinya Belanda tidak tahu jika Gunung Ersberg sesungguhnya mengandung banyak emas, bukan tembaga. Sebab jika saja Belanda mengetahui fakta sesungguhnya, maka nilai bantuan Marshall Plan yang diterimanya dari AS tidak ada apa-apanya dibanding nilai emas yang ada di gunung tersebut. Dampak dari sikap Belanda untuk mundur dari Irian Barat menyebabkan perjanjian kerjasama dengan East Borneo Company gagal. Para pimpinan Freeport jelas marah besar.


       Apalagi mendengar Kennedy akan menyiapkan paket bantuan ekonomi kepada Indonesia sebesar 11 juta AS dengan melibatkan IMF dan Bank Dunia. Semua ini jelas harus dihentikan. Namun, segalanya berubah drastis ketika Presiden Kennedy tewas ditembak pada 22 November 1963. Banyak kalangan menyatakan penembakan Kennedy merupakan sebuah konspirasi besar menyangkut kepentingan kaum Globalis yang hendak mempertahankan hegemoninya atas kebijakan politik di Amerika.
     Presiden Johnson yang menggantikan Kennedy mengambil siap yang bertolak-belakang dengan pendahulunya. Johnson malah mengurangi bantuan ekonomi kepada Indonesia, kecuali kepada militernya.


         Salah seorang tokoh di belakang keberhasilan Johnson, termasuk dalam kampanye pemilihan presiden AS tahun 1964, adalah Augustus C Long. Ia juga salah seorang anggota dewan direksi Freeport. Tokoh yang satu ini memang punya kepentingan besar atas Indonesia. Selain kaitannya dengan Freeport, Long juga memimpin Texaco, yang membawahi Caltex (patungan dengan Standard Oil of California). Sukarno pada tahun 1961 memutuskan kebijakan baru kontrak perminyakan yang mengharuskan 60 persen labanya diserahkan kepada pemerintah Indonesia.


          Caltex, sebagai salah satu dari tiga operator perminyakan di Indonesia jelas sangat terpukul oleh kebijakan Sukarno ini. Augustus C Long amat marah terhadap Sukarno dan amat berkepentingan agar orang ini disingkirkan secepatnya. Lisa Pease, sang penulis artikel, dengan cermat menelusuri riwayat kehidupan tokoh ini. Antara tahun 1964 sampai 1970, Long pensiun sementara sebagai pimpinan Texaco. Apa saja yang dilakukan orang ini dalam masa itu yang di Indonesia dikenal sebagai masa yang paling krusial. Lisa mendapakan data jika pada Maret 1965, Augustus C Long terpilih sebagai Direktur Chemical Bank, salah satu perusahaan Rockefeller. Agustus 1965, Long diangkat menjadi anggota dewan penasehat intelijen kepresidenan AS untuk masalah luar negeri.


     Badan ini memiliki pengaruh sangat besar untuk menentukan operasi rahasia AS di negara-negara tertentu. Long diyakini salah satu tokoh yang merancang kudeta terhadap Sukarno, yang dilakukan AS dengan menggerakkan sejumlah perwira Angkatan Darat yang disebutnya sebagai â??our local army friendâ?. Salah satu buktinya adalah sebuah telegram rahasia Cinpac 342, 21 Januari 1965, pukul 21.48, yang menyatakan ada kelompok Jenderal Suharto yang akan mendesak angkatan darat agar mengambil-alih kekuasaan tanpa menunggu Sukarno berhalangan. Mantan pejabat CIA Ralph McGehee juga pernah bersaksi jika hal itu benar adanya.


      Setelah Sukarno lengser dan Suharto berkuasa, maka Freeport dengan leluasa menjarah Gunung Ersberg yang disamping terkandung tembaga juga terdapat kandungan emas dan perak, bahkan terdapat kandungan uranium. Sungguh sangat disayangkan kekayaan kita yang melimpah ini harus dikuasai oleh asing, dan kita sebagai pemiliki kekayaan itu tak bisa menikmati hasilnya walau sedikit. Padahal, menurut Rizal Ramli, Menko bidang Maritim dan Sumber Daya, jika saja Freeport sepenuhnya dikuasai oleh Indonesia, maka harga USD 1 bisa setara dengan Rp 2 ribu. “Saudara kebayang nggak, cadangan devisa emas Bank Indonesia (BI) hanya 100 ribu kg, China hanya beberapa juta kg, Freeport cadangan emasnya itu 16 juta kg. Bayangin setengahnya saja kita masukin ke dalam cadangan devisa BI, rupiah menguat ke berapa? Bisa menguat ke Rp 2.000 per dolar,” ujarnya.


Di atas ketinggian sekitar 4 ribu meter di atas permukaan laut, gunung bijih Grasberg ibarat kawah raksasa. Setelah dikeruk sejak 1988, gunung itu menganga dengan lubang besar berdiameter 4 kilometer dan kedalaman satu kilometer.


“GRASBERG MERUPAKAN PENEMUAN PERMATA PALING BESAR DAN BERKILAU DALAM MAHKOTA FREEPORT,” TULIS KOMISARIS PT FREEPORT INDONESIA, ( GEORGE A MEALEY, DALAM BUKU GRASBERG YANG DITERBITKAN TAHUN 1996 )


       Grasberg tidak hanya memukau sebagai ‘mahkota’ Freeport. Temuan cadangan emas di sana juga menyilaukan masyarakat dunia. Tambang emas terbesar di dunia itu memiliki cadangan 29,8 juta troy ons bijih emas. Selain menyimpan emas, Grasberg terkenal dengan cadangan tembaga paling banyak ketiga di dunia. Hingga kini hanya Freeport yang menambang di Papua, pulau di Indonesia dengan kekayaan sumber daya mineral melimpah. Sebelum mengeksploitasi Grasberg, Freeport menambang emas dan tembaga di Erstberg sejak 1972. Penemuan dua kawasan “harta karun” ini berkat jasa penjelajahan Jean Jacques Dozy pada 1936.


Awal Mula Freeport ke Papua


    Geolog muda kebangsaan Belanda, Jean Jacques Dozy, pada 1936 bersama rombongan kecil mengembara Papua atas prakarsa dan biaya sendiri. Tujuan utama Dozy adalah mendaki gletser Cartensz yang ditemukan Jan Cartenszoon pada 1623 saat menjelajah Papua. Dozy penasaran dengan temuan Cartensz mengenai puncak gunung yang tertutup salju di Papua. Laporan Cartensz ini sempat menjadi bahan olok-olok karena dinilai mustahil ada gletser di kawasan khatulistiwa.
Ketika sedang menjelajah Cartensz ini, Dozy terpukau melihat pegunungan tanpa pepohonan atau tundra yang kemudian dia namakan Grasberg yang artinya Gunung Rumput. Grasberg Penambangan Tembaga dan Emas di Pegunungan Irian Jaya Pada Endapan yang Terpencil di Dunia karya George A. Mealey.


Tak jauh dari Gunung Rumput, Dozy juga membuat sketsa batuan hitam kokoh berbentuh aneh, menonjol di kaki pegunungan setinggi 3.500 meter. Batuan hitam itu dia namakan Erstberg yang artinya Gunung Bijih. Dalam penjelajahannya itu, Dozy juga mengambil batuan yang kemudian dikirim ke laboratorium.
Hasil analisis serta penjelasan batuan diterbitkan dalam Jurnal Geologi Leiden tahun 1939. Pecahnya perang dunia membuat laporan itu tak mendapatkan perhatian. ksekutif dari perusahaan tambang asal Amerika, Freeport Sulphur, yang pertama kali menggali ‘kekayaan’ catatan Dozy pada 1959.


     Pada awal tahun yang sama, Freeport baru saja kehilangan pertambangan bijih nikel di Kuba akibat nasionalisasi perusahaan di bawah pimpinan Fidel Castro. Forbes K. Wilson, manajer eksplorasi Freeport Sulphur yang kemudian menjadi Presiden Director Freeport Mineral, mendapatkan informasi mengenai catatan Dozy dari Jan Van Gruisen, eksekutif dari perusahaan East Borneo Company. Wilson sangat tertarik untuk mengeksplorasi Erstberg. “Saya akan melihat sendiri Erstberg dan akan berusaha sampai mati,” kata Wilson kepada Mealey. Freeport pun tak tanggung-tanggung membiayai ekspedisi dan eksplorasi Wilson senilai US$120 ribu. Menurut Mealey, nilai itu pada 1996 sekitar US$1 juta dolar.
Meski saat itu Wilson berusia 50 tahun, dia bertekad berhasil mencapai Gunung Bijih yang berwarna hitam. Menurut Mealey, sebagai persiapan ekspedisi, Wilson menghentikan kebiasaan merokok yang sudah 30 tahun dan menerima imunisasi dari hampir semua penyakit yang pernah dikenal manusia.


“DIA MELATIH DIRI HIDUP DI HUTAN RIMBA DAN PEGUNUNGAN TINGGI YANG DINGIN,” ( MEALEY )


      Penjelajahan Wilson dibantu beberapa ahli seperti geolog, insinyur, botanis serta perwira polisi. Wilson membuat catatan khusus perjalanannya dalam buku The Conquest of Cooper Mountain. Penjelajahan Wilson dan tim berhasil memastikan cadangan bahan tambang berharga di Erstberg. Pada masa awal ditemukan, diperkirakan adanya cadangan 33 juta ton bijih besi dengan kandungan tembaga sebesar 2,5 persen. Namun, Freeport masih membutuhkan izin dan kepastian investasi. Di periode itu, Indonesia mengalami gonjang-ganjing politik, mulai dari perang perebutan wilayah Papua Barat hingga Tragedi 1965. Freeport memproses perizinan dengan mendapatkan bantuan dari Julius Tahija yang berperan sebagai perantara. Menurut Mealey, Julius yang mengatur pertemuan antara pejabat Freeport dengan Menteri Pertambangan dan Perminyakan Indonesia, Ibnu Sutowo di Amsterdam.


     Selain itu, Freepot menyewa pengacara Ali Budiarjo yang pernah menjadi Sekretaris Jenderal dan Pertahananan Direktur Pembangunan Nasional pada 1950an. Berkat bantuan Ali, Freeport menjadi perusahaan yang pertama kali mendapatkan Kontrak Karya dengan masa 30 tahun, setelah lahirnya Undang-Undang Penanaman Modal pada 1967. Belakangan Ali didaulat sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia pada 1974-1986.
Eksplorasi Grasberg.


       Pada 1980, Freeport bergabung dengan McMoran, perusahaan eksplorasi minyak dan gas yang dipimpin James Robert Jim Bob Moffett. Perusahaan kemudian berganti nama menjadi Freeport McMoran dengan Freeport Indonesia sebagai anak usaha. Menurut Mealey, sejak Moffet ditunjuk sebagai pimpinan Freeport McMoran pada 1984, dia memerintahkan seluruh jajaran Freeport meningkatkan eksplorasi. Selain itu, cadangan Erstberg diperkirakan habis pada 1987.


       Eksplorasi pertama dilakukan geolog Dave Potter dengan meneliti Grasberg. Potter dan rekan-rekannya mengebor gunung dengan kedalaman 200 meter pada 1985. Namun, hasil pemboran pertama itu tidak meyakinkan. Kemudian pada 1987, Potter mendarat dengan helikopter di atas puncak gunung dan mulai mengumpulkan contoh batuan permukaan. Hasil analisis laboratorium menyatakan batuan mengandung emas dengan kadar yang sangat tinggi. Moffet pun mendorong pemboran di Grasberg. Pada akhir 1980-an, Mealey turut bergabung dengan Potter membuat beberapa lubang bor. Dari pengalaman eksplorasi, tulis Mealey, Grasberg berbeda dengan puncak-puncak yang mengelilinginya. Grasberg yang ketinggiannya lebih rendah, memungkinkan pepohonan besar tumbuh, tetapi dalam kenyataannya vegetasi yang tumbuh di atas permukaan hanyalah sejenis rumput kasar.


“ANOMALI VEGETASI INI YANG MERUPAKAN INDIKASI YANG DICARI PARA GEOLOG,”  ( MEALEY )


Menurut Mealey, pertumbuhan pohon dan semak di Grasberg terhalang oleh tanah yang bersifat asam, tetapi tidak menjadi masalah bagi jenis rumput kasar untuk tumbuh.


“KEASAMAN TANAH ADALAH HASIL PROSES PELINDIAN ALAM TERHADAP MINERAL-MINERAL SULFIDA YANG MENGANDUNG TEMBAGA DAN EMAS,”  ( MEALEY )


Pengetahuan di atas merupakan kesimpulan yang diperoleh belakangan. Namun, lanjut Mealey, banyak anomali vegetasi seperti itu terjadi di dunia, tetapi tidak selalu berkaitan dengan mineralisasi komersial seperti di Grasberg. Pemboran di Gunung Grasberg dilakukan di lima titik dimulai dari bagian puncak. Empat lubang pertama menunjukkan kadar emas dan tembaga, namun tidak terdapat konsentrat endapan emas. Hasil pemboran ke lima membuat Freeport terkesima karena dari 611 meter kedalaman bor, 591 meter menembus lapisan bijih yang mengandung kadar tembaga 1,69 persen dan kadar emas 1,77 gram per ton.

 
“Hasil pemboran ini dianggap yang paling hebat yang pernah ada dalam sejarah industri pertambangan,” ( Mealey )


Grasberg mulai dieksploitasi pada 1988. Tiga tahun setelah pengerukan itu, Freeport mendapat perpanjangan Kontrak Karya II dengan masa 30 tahun dan akan habis pada 2021. Pada 1995, cadangan Grasberg sebanyak 40,3 miliar pon tembaga dan 52,1 juta ons troy emas. Dengan eksploitasi Grasberg, cadangan Freeport meningkat dua kali lipat.


“KAMI MENGOPERASIKAN PABRIK PENGOLAHAN YANG CANGGIH DAN BIAYA PRODUKSI KAMI MUNGKIN YANG TERENDAH DI DUNIA. ADA PERKIRAAN BAHWA FREEPORT AKAN TETAP MAMPU MERAIH KEUNTUNGAN DARI TAMBANG DI IRIAN JAYA UNTUK 45 TAHUN KE DEPAN,”  ( MEALEY )


        Setelah dikeruk hampir 30 tahun, cadangan emas dan tembaga di penambangan terbuka (open pit) Grasberg akan habis pada 2017. Freeport pun terus melanjutkan eksploitasi dengan menambang bawah tanah. Ada tiga tambang bawah tanah yang akan menjadi masa depan Freeport, yakni Deep Ore Zone (DOZ), Big Gossan dan Deep Mill Level Zone (DMLZ). Sejak 2010 tambang bawah tanah DOZ mulai beroperasi. Produksinya berupa bijih yang mengandung tembaga, emas, dan peraknya mencapai 60 ribu ton bijih per hari dengan puncaknya pernah mencapai 80 ribu ton bijih per hari.


         Adapun Big Gossan yang saat ini produksinya sangat selektif dan tidak banyak. Sejak September 2015, tambang DMLZ dibuka. Setiap harinya, Freeport? mengolah sekitar 220 ribu -240 ribu ton ore atau bijih. Freeport berniat memperpanjang kontrak kerja dengan pemerintah dan hingga kini belum ada kepastian apakah pemerintah memberikan perpanjang kontrak atau tidak.


       PT Freeport Indonesia memberikan gambaran sepakat untuk mendivestasikan sahamnya pada Pemerintah Indonesia sebesar 51%. Selain itu, PT Freeport menyatakan kesiapannya membangun smelter hingga Januari 2022. Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dalam keterangan pers bersama dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dan CEO Freeport-McMoRan Inc, Richard Adkerson, di Gedung ESDM Jakarta Selasa (29/8/2017) menjelaskan, perundingan yang memakan waktu lama antara Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport sejak tiga sampai empat bulan lalu bisa dikerjakan dengan maksimal. Bahwa hasil perundingan ini adalah sesuai dengan instruksi Bapak Presiden Joko Widodo, untuk mengedepankan kepentingan nasional, kepentingan rakyat Papua dan kedaulatan negara dalam pengelolaan sumber daya alam.


         Kesepakatan yang dihasilkan pertama lanjut Jonan, Freeport setuju mendivestasikan 51% sahamnya kepada negara. Hal ini akan dimasukkan dalam lampiran Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang tidak akan bisa diubah sampai konsesi atau kontraknya selesai. Hal kedua adalah, Freeport sepakat berkomitmen membangun smelter dalam lima tahun sampai Januari 2022 atau sewaktu perjanjian IUPK diterbitkan. Hal ketiga yang disepakati adalah Freeport sepakat untuk menjaga besaran penerimaan negara sehingga lebih baik dari penerimaan di saat berstatus Kontrak Karya (KK).


      Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kesempatan yang sama menjelaskan setoran pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang akan dibayar PT Freeport Indonesia pasca perubahan status menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) akan lebih besar dibandingkan saat berstatus Kontrak Karya (KK).


Meskipun demikian, Sri Mulyani mengaku belum menetapkan skema setoran pajak perusahaan tambang raksasa asal Amerika Serikat tersebut. Yang pasti lanjut Sri Mulyani, pemerintah akan melihat secara lebih detail potensi penerimaan per sektor seperti Pajak Pertambahan Nilai Pajak Bumi dan Bangunan hingga royalti. Hal ini akan dituangkan secara khusus dalam Peraturan Pemerintah. Sri Mulyani juga memastikan bahwa kesepakatan ke depan tak hanya dilihat dari sisi besaran tarif pajak, tetapi juga keseluruhan penerimaan negara.


        Sementara itu CEO Freeport McMoran, Richard Adkerson menjelaskan pihaknya sepakat atas keempat poin negosiasi mulai dari pembangunan smelter, divestasi, dan berjanji akan memberikan bagian penerimaan negara yang lebih besar dibandingkan kontrak sebelumnya. Freeport lanjut Adkerson juga sepakat untuk mengikuti aturan yang berlaku terkait skema perpanjangan kontrak hingga 2041.


“KAMI KOMITMEN UNTUK MENGIKUTI SEGALA ATURAN HUKUM DI INDONESIA, DAN KAMI JUGA KOMITMEN UNTUK TRANSPARAN TERKAIT OPERASIONAL PERUSAHAAN. KAMI SEPAKAT UNTUK BISA MENAIKKAN KEPEMILIKAN SAHAM INDONESIA DARI 9 PERSEN MENJADI 51 PERSEN. KAMI JUGA AKAN MEMBANGUN SMELTER DAN AKAN MEMBERIKAN BAGIAN PENERIMAAN NEGARA JAUH LEBIH BESAR KEPADA PEMERINTAH SESUAI UU MINERBA YANG BERLAKU,” ( ADKERSON )


       Pemerintah Indonesia dan PT Freeport lanjut Adkerson masih akan melanjutkan pembahasan skema divestasi secara detail pada pekan ini. Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia sepakat untuk menempuh jalur perundingan, guna menyelesaikan perselisihan yang terjadi setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2017. Berikut kesepakatan final antara pemerintah dan Freeport :


1. Landasan hukum yang mengatur hubungan antara Pemerintah dan PT Freeport Indonesia akan berupa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), bukan berupa Kontrak Karya (KK).


2. Divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51% untuk kepemilikan Nasional Indonesia. Hal-hal teknis terkait tahapan divestasi dan waktu pelaksanaan akan dibahas oleh tim dari Pemerintah dan PT Freeport Indonesia.


3. PT Freeport Indonesia membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter selama 5 tahun, atau selambat-lambatnya sudah harus selesai pada Oktober 2022, kecuali terdapat kondisi force majeur.


4. Stabilitas Penerimaan Negara. Penerimaan negara secara agregat lebih besar dibanding penerimaan melalui Kontrak Karya selama ini, yang didukung dengan jaminan fiskal dan hukum yang terdokumentasi untuk PT Freeport Indonesia.


5. Setelah PT Freeport Indonesia menyepakati 4 poin di atas, sebagaimana diatur dalam IUPK maka PT Freeport Indonesia akan mendapatkan perpanjangan masa operasi maksimal 2×10 tahun hingga tahun 2041.


      Untuk sementara waktu, meski pernyataan pemerintah mengenai divestasi 51 persen saham Freeport masih satu sisi, mari kita mencoba mengetahui terlebih dahulu berapa besar nilai jual Freeport. Pada 14 Januari 2016, PT Freeport Indonesia telah mengajukan penawaran resmi divestasi saham sebesar 10,64 persen kepada Pemerintah Indonesia dengan nilai sekitar US$ 1,72 miliar. Lalu, per Januari 2017 Kementerian ESDM menyatakan bahwa penawaran tersebut terlampau mahal dan nilai seharusnya adalah US$ 630 juta.


       Dengan mengambil nilai saham PT Freeport Indonesia menurut Kementerian ESDM, rencana pemerintah untuk memiliki 51 persen saham Freeport, serta asumsi ceteris paribus, maka Pemerintah Indonesia harus mengeluarkan uang paling sedikit US$ 2,5 miliar atau sekitar Rp 33 triliun.


      Pemerintah tidak hanya menggertak dengan dalil-dalil konstitusional sarat perspektif nasional, tetapi juga menghidupkan kembali apa yang disebut dalam Pasal 33 UUD 1945, kekayaan alam yang dikelola sebesar-sebesarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan kondisi seperti ini, peluang RI meletakkan dasar-dasar industrialisasi nasional sebagai prasyarat membangun kemandirian ekonomi nasional sangat terbuka lebar. Akan tetapi, kita tidak boleh ‘tidur nyenyak’ dalam selebrasi, apalagi euforia berlebihan. Sampai saat ini, pemerintah belum memberikan keterangan jelas seperti apa proses pembelian saham dilakukan. Apakah pemerintah juga mengikutkan kewajiban perizinan, revenue, dan lain-lain sebagai bagian pembelian saham? Jika itu terjadi, tentu keadaan negara sekarang, termasuk aset BUMN tidak mungkin memenuhi hal itu. Dalam konteks inilah sesungguhnya arti penting perundingan divestasi saham. Pemerintah harus memastikan pencapaian ini membawa berkah bagi rakyat RI. Sebab tantangan dan jebakan salah urus bisa jadi akan lahir sebagai momok yang membuyarkan tujuan sejati divestasi saham Freeport Indonesia itu. Pada akhirnya, saham divestasi jatuh ke tangan swasta, kembali listing di pasar saham sehingga kembali jatuh ke pihak korporasi asing. Tentu saja ini tidak kita inginkan.


Menakar Nilai Saham


      Saham 51 persen memang ‘ibarat berkah menanti pancing’, bisa jadi jalan negara untuk memakmurkan rakyat dan menjadi bencana bila jatuh pada permainan elite, terutama broker saham. Integritas dan rasa nasionalisme memang bisa dimaknai dari beragam sudut pandang, tetapi jumlah uang yang diperlukan untuk membayar seluruh total saham tidak sedikit.
Dalam konteks inilah, substansi perundingan saham Freeport itu harusnya dibicarakan. Seiring dengan keberhasilan perundingan, banyak pihak kini mendorong isu pembayaran saham divestasi dalam konteks perhitungan pasar. Asumsi itu dipatok lebih tinggi dari jumlah yang sanggup dibayarkan seluruh BUMN yang digabungkan, yakni sebesar Rp107 triliun. Mereka berpendapat, kalaupun seluruh aset mereka dijaminkan, tidak akan bisa memperoleh utang sampai Rp107 triliun. Rujukan itu menggunakan aturan BI, utang tak boleh melebihi nilai seluruh aset yang dimiliki. Dalam berbagai perhitungan nilai dari 51 persen saham Freeport diperkirakan mencapai ratusan triliun apabila akan dikonversi dalam metode pembayaran.


        Katakanlah, misalnya, perhitungan secara fair market value, berdasarkan nilai cadangan dengan masa kontrak sampai 2041, nilai 100 persen saham PT Freeport Indonesia adalah USD15,9 miliar atau sekitar Rp211 triliun. Dengan demikian, nilai 51 persen saham sekitar Rp107 triliun, sedangkan pemerintah menggunakan metode perhitungan replacement cost. Jika pada metode ini nilai 100 persen saham Freeport adalah USD5,9 miliar atau sekitar Rp78 triliun, nilai 51 persen saham kurang lebih Rp40 triliun. Metode replacement cost inilah yang menjadi acuan pemerintah berani mematok divestasi saham 51 persen karena dengan gambaran holding BUMN pertambangan dianggap memiliki kemampuan mengumpulkan jumlah uang yang diperlukan. Holding BUMN pertambangan yang merupakan gabungan PT Aneka Tambang Tbk (Antam), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Timah Tbk, dan PT Inalum. Dalam taksiran kasar berdasarkan data yang tersedia, prediksi total nilai aset BUMN-BUMN bila digabungkan mencapai Rp58 triliun. Artinya, merujuk nilai itu, kita memiliki kesanggupan membayar saham yang dilepaskan Freeport Indonesia.


Menteri ESDM, Ignasius Jonan, pada tanggal 7 Oktober 2017  mengundang Gubernur Papua Lukas Enembe makan siang. Dalam kesempatan itu hadir pula Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, Sekretaris Jendral ESDM M Teguh Pamuji, dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono. Sementara Lukas didampingi oleh Bupati Puncak Jaya Willem Wandik dan anggota Komisi VII DPR Dapil Papua Tonny Wardoyo. Pertemuan itu sendiri merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Jonan kembali terlibat dalam perundingan dengan PTFI. Presiden Joko Widodo melalui Menteri ESDM Iganasius Jonan akhirnya sepakat untuk membagi porsi saham PT Freeport Indonesia sebanyak 10 persen kepada masyarakat Papua. Disinggung juga bahwa Papua akan mendapat porsi 10 persen saham, dibagi dengan Kabupaten Puncak Jaya dan Mimika, serta masyarakat adat.


“KAMI DALAM HAL INI SEBAGAI PEMIMPIN DAERAH PROVINSI PAPUA PERLU MENJELASKAN TERKAIT PERSOALAN PT FREEPORT INDONESIA YANG SEMPAT BERGEJOLAK YANG BAHKAN DAPAT MENGANCAM PROSES KEBERLANGSUNGAN HIDUP MASYARAKAT TANAH PAPUA DI TIMIKA. MAKA, DENGAN DISEPAKATINYA DIVESTASI 51 % SAHAM PT FREEPORT DAN DIVESTASI 10 % SAHAM BAGI DAERAH PAPUA, SAYA YAKIN KESEPAKATAN INI SANGAT KAMI HARGAI DAN KAMI HORMATI”  ( LUKAS ENEMBE )


       Lukas Enembe menyampaikan dalam menyikapi perkembangan yang tengah berlangsung , maka kami menyatakan hal-hal sebagai berikut :


Pertama, Pemerintah Provinsi Papua sepakat dan mendukung langkah dan kebijakan pemerintah pusat dalam menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan operasi PT Freeport Indonesia di Tanah Papua.


Kedua, Kerangka dasar (Framework) yang telah disepakatani merupakan acuan bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan pembahasan detail dan teknis menyangkut divestasi 51 % saham PT Freeport untuk kepemilikan nasional dan penerimaan negara secara agregat lebih baik.


Ketiga, bahwa pemerintah Provinsi Papua mendorong PT Freeport Indonesia untuk lebih kooperatif dan memahami aspirasi rakyat Papua khususnya dan Indonesia umumnya. sehingga perundiungan tidak berkepanjangan dan bisa segera diselesaikan.


Keempat, Pemerintah Provinsi dan masyarakat Papua mengapresiasi dan menyambut baik alokasi 10 % saham PT Freeport Indonesia hasil divestasi untuk rakyat Papua. Hal mana belum pernah terjadi sebelumnya baik dalam kontrak rakyat pertama atau kedua. Hal ini mencerminkan konsistensi kepedulian pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terhadap masyarakat Papua.


SMELTER PT FREEPORT HARUS DIBANGUN di PAPUA


     Dalam UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009 memang tidak disebutkan bahwa lokasi smelter harus berada di lokasi tambang.  Namun, dengan adanya pembangunan smelter di Papua tersebut dapat mendorong pemerataan industri dan kesejahteraan ekonomi ke kawasan timur, dikawasan timur juga butuh industrilisasi. Supaya tidak semua datang ke Pulau Jawa. Berdasarkan kesepakatan final terkait perundingan PT Freeport Indonesia dengan pemeritah disebutkan bahwa perusahaan tambang asala Amerika Serikat (AS) ini mendapat perpanjang masa operasi 2 x 10 tahun. Freeport pun menyetujui utuk membangun smelter dengan waktu hingga Januari 2022 atau setelah ditandatangi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Tujuannya guna menstimulus industrilisasi di kawasan tertinggal itu. Pembangunan smelter ini dapat diintegrasikan dengan masifnya pembangunan infrastruktur di Papua.


 Konektifitas infrastruktur harus diisi dengan pembangunan kawasan-kawasan industri dan ekonomi baru di Papua. Maka smelter Freeport ini sangat relevan. Saat ini sebanyak 40% konsentrat PT Freeport Indonesia dikapalkan dan diserap oleh smelter di Gresik, Jawa Timur. Meski demikian, agar isu pengambilalihan PT Freeport sebaiknya dikelola dengan baik. Pasalnya, puluhan ribu pekerja tambang sudah dirumahkan. Tak hanya itu, jika ini terus berlangsung perekonomian di Papua akan ikut terguncang. Sebab, lebih dari 90% produk domestik bruto regional (PDRB) Kabupaten Mimika, sekitar 37% PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Provinsi Papua berasal dari Freeport. dampak-dampak ekonominya dan politik lokal juga harus dipertimbangkan. Makanya kita harap dikelola dengan baik. Keinginan warga Papua agar smelter Freeport dibangun di Papua akhirnya terwujud. Hal itu disepakati setelah dilakukan pertemuan tertutup antara Menteri ESDM Sudirman Said , Menteri PU dan Perumahan Rakyat   Basuki Hadimuljono, Gubernur Papua Lukas Enembe, Ketua DPRP Yunus Wonda, Ketua MRP Timotius Murib, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Anggota DPR-RI Komisi VII Tony Wardoyo dan Wellem Wandik di Rimba Papua Hotel Timika, Minggu (15/2/2017).


Menteri ESDM  mengatakan, dalam pertemuan yang sudah dilakukan telah menghasilkan beberapa keputusan, di antaranya PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Pusat, termasuk pemerintah Provinsi Papua serta sejumlah kabupaten di wilayah telah menyepakati rencana pembangunan smelter di Papua. menjadi catatan penting bahwa pembangunan smelter di Papua adalah merupakan bagian pembangunan smelter nasional. Jadi yang dibangun adalah national capasility.  Smelter merupakan bagian dari pembangunan kawasan industri yang sedang disiapkan oleh Pemprov Papua dan Pemkab Mimika. Yang perlu diperhatikan, ini bukan saja soal smelter tapi soal pembangunan kawasan industry. Saat ini sedang dipersiapkan pabrik pemotongan semen sebagai salah satu starting poin yang nantinya akan berkembang menjadi pabrik semen, karena memang dibutuhkan di Papua. Bahkan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah menyatakan akan mendukung sepenuhnya upaya Pemprov Papua untuk penyiapan kawasan dan akan mencocokkannya dengan strategis nasional. Dengan demikian proses rencana pembangunan smelter dapat berjalan lancar kedepan.


Disamping itu, PT Freeport Indonesia akan mendukung sepenuhnya proses dan upaya untuk menerobos daerah tersulit dengan membuka infrastruktur dasar. Untuk itu, Pemprov Papua dan Pemkab Mimika supaya segera menyiapkan tim kerja yang akan bertugas mengelola kawasan.  Tim ini akan menjadi penyaring bagi siapa saja menjadi mitra dan investor yang akan berhubungan dengan tim pengelolaan kawasan. Harus ada tim profesional yang bekerja secara penuh untuk menjaring atau menyeleksi mitra-mitra yang bonafit karena Papua harus jadi tanah yang dikelola dengan baik.  Bukan hanya itu, pihaknya dari Kementerian ESDM juga akan segera membentuk tim yang disebut tim penelaahaan kapasitas nasional pengelolaan smelter. Tim ini akan memetakan kembali bagaimana melanjutkan pembangunan kedepan. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengungkapkan, untuk pembangunan smelter pasti akan didukung sepenuhnya, bukan saja untuk membangun smelter tapi ada kawasan industri yang harus dibangun. Smelter salah satu aspek dari kawasan industri yang akan dibangun di Timika. Kami mempunyai kewajiban dan tugas untuk mengembangkan dan mendorong pengembangan kawasan industri.


    Gubernur Papua Lukas Enembe, atas nama pemerintah dan masyarakat Papua menyampaikan terima kasih atas kebijakan nasional, yang saat ini mengarah pembangunan di Papua. Gubernur mengatakan, telah disepakati bersama untuk pembangunan integrasi industri di kawasan Kabupaten Mimika. Dikatakan  Gubernur Lukas Enembe, secara perencanaan, pihaknya sudah siap hanya tinggal bagaimana menyiapkan tim untuk menyeleksi orang-orang yang mempunyai kemampuan dan kapasitas untuk membangun perencanaan tersebut. Lahan sudah kami siapkan. Lukas Enembe sudah mengumpulkan beberapa bBpati di kawasan dan ternyata sudah sepakat untuk membantu dana kalau investor secara bersama-sama. Lukas Enembe menyatakan, hal ini adalah upaya Pemerintah Provinsi Papua untuk meyakinkan rakyat Papua bahwa pemerintah masih sungguh-sungguh menbangun Papua karena memang Papua mengalami ketertinggalan yang cukup luar biasa. Dengan adanya kunjungan dua menteri ini akan menjawab persoalan-persoalan yang selama ini dihadapi.


      PT Freeport wajib membangun smelter di Papua. Hal ini sesuai dengan UU Minerba No 4 Tahun 2009 yakni setiap perusahan tambang harus mengolah hasil tambang di lokasi tambang. Sehingga Freeport tak ada alasan untuk membangun di tempat lain karena itu perintah UU. Dalam membangun smelter, lanjutnya, minimal PT Freeport membutuhkan sejumlah hal guna memuluskan niat baiknya itu, diantaranya pertama, harus ada lokasi lahan yang tersedia untuk membangun.  Ini tentunya, minimal aksesnya juga dekat dengan pelabuhan sehingga hasil produksi dari smelter itu yang sudah dimurnikan, yang tadinya diolah dari bahan mentah berupa logam mentah yang belum terurai dan belum terpisah kemudian dimurnikan melalui smelter, disitulah nanti terurai ada emasnya, ada tembaga, ada peraknya, ada macam-macamlah sesuai dengan apa yang mereka inginkan.”  Jika konsentrat sudah diolah, lebih gampang untuk memasarkan hasil tambang tersebut, lebih mudah juga untuk proses pengapalannya.  Sehingga kedepannya setelah smelter ini jadi, memang juga ada perusahaan-perusahaan penunjang yang harus dibangun disitu, seperti pabrik semen dan pabrik pupuk karena hasil buangan itu yang tak terpakai masih bisa dimanfaatkan untuk bahan-bahan lain yaitu semen, pupuk dan lain-lain sehingga mendorong industri di Papua berkembang.”


    Di samping itu, selain lahan yang tersedia memadai adalah infrastruktur transportasinya juga harus menunjang, untuk memudahkan akses bahan-bahan ke smelter.  Ini juga untuk memudahkan pengiriman barang dari lokasi tambang ke pelabuhan sehingga akses itu harus juga diperhatikan oleh pemerintah. Kemudian juga tentunya akses modal, perlu juga karena kalau disana sudah dipasang Smelter maka otomatis daerah itu berkembang dan pengusaha-pengusaha akan lari kesana sehingga pihak perbankan, baik swasta dan pemerintah juga bisa hadir kesitu untuk membantu kemudahan akses pembiayaan dalam tambang disitu, bukan saja Freeport yang hadir, perusahaan lain juga bisa disitu. Itulah resiko sebagai bisnis harus diterima oleh Freeport kalau itu diamanatkan oleh UU. Kalau tak mau membangun smelter di Papua berarti harus menutup tambang karena di Indonesia harus mengikuti aturan di negara ini. Tak boleh maunya dia. Jadi begini memang kenapa, ini harus dibangun di Papua, karena kan menyerap tenaga kerja yang begitu besar karena membangun smelter juga.”


Untuk itu, penyediaan sumber daya listrik harus tersedia dengan porsi yang memadai. Maka pemerintah juga mungkin setidaknya dalam hal harus memikirkan hal itu.  Harapan kalau ini sudah jadi, maka penyerapan tenaga kerja tentu akan ribuan disitu, diterima baik pada saat konstruksi mulai dibangun sampai pada tenaga kerja nanti yang akan bekerja disitu. Karena itu mulai sekarang harus bisa dididik dan disiapkan terutama anak-anak Papua yang berdomisili di lokasi pembangunan sehingga mereka bisa ambil bagian didalam pembangunan maupun sebagai tenaga kerja ataupun sebagai person-person yang ditugasi untuk membantu proses pekerjaan ini. Namun, sebelum semua hal itu dilakukan, kepastian pembangunan pabrik Smelter harus ditetapkan, yang seharusnya dilaksanakan sejak 2014.  Jadi sebenarnya sudah terlambat barang ini.  Freeport bangun smelter di Papua mengurangi biaya transportasi karena kan barang-barang mentah yang diangkut dari Freeport keluar untuk diolah mungkin butuh biaya besar. Tapi kalau sudah dimurnikan, harus punya akses ke pelabuhan transportasi mungkin kereta api, jangan hanya lewat darat.  Rel kereta api perlu dibangun disitu untuk menunjang trasportasi dari tambang ke pabriknya,”  Dengan adanya smelter Ini kesempatan untuk meningkatkan perekonomian Papua, meningkatkan PAD Papua yang cukup besar. Bisa-bisa nanti kalau smelter sudah dibangun mungkin juga bisa sampai berapa puluh triliun juga itu PAD masuk ke Papua melalui hasil tambang itu.


PAJAK AIR PERMUKAAN PT FREEPORT


       Sekarang saja baru air permukaan, yang Freeport setor sampai Rp 500 miliar per tahun. Baru air permukaan itu yang dipakai untuk membersikan itu logam-logam itu. Apalagi kalau smelter sudah jadi sudah luar biasa itu PAD bagi Papua bisa puluhan triliun. Majelis Hakim Pengadilan Pajak, pada Rabu (16/08/2017) kembali menolak upaya banding dari PT Freeport yang pada putusan sebelumnya diperintahkan untuk segera membayar pajak air pemukaan kepada pemerintah provinsi Papua senilai Rp 5,3 triliun.


     Dalam amar putusan Majelis Hakim yang diketuai Aman Santosa dan anggota masing-masing Seno Hendra dan Hartoyo di ruang sidang II Pengadilan Pajak Jakarta itu, Majelis bersepakat menolak Lima nomor keputusan yang di mohonkan untuk banding oleh PT Freeport. Banding nomor sengketa yang diajukan ditolah. Keputusan ini bersifat final dan jika ingin melakukan upaya hukum silahkan melakukan Peninjauan Kembali di tingkat Mahkamah Agung. Diakhir sidaang yang sempat molor sejam dari jadwal yakni pukul 13.00 WIB, Hakim ketua Aman Santosa juga menyebut salinan putusan akan diperoleh paling lambat 30 hari setelah putusan itu. Sidang dihadiri langsung Pemohon Banding dari PT Freeport melalui pengacaranya dan Pemprov Papua yang dihadiri perwakilan antara lain pengacara ibu Sophia (Biro Hukum), Pak Wahyudi dari Dinas Pendapatan Daerah serta kepala BPKAD Papua Ridwan Rumasukun.


Daftar Perkara Gugatan PT Freeport yang ditolak Pengadilan Pajak


      Sebelumnya pada Pada 17 Januari 2017, pengadilan juga menolak semua gugatan Freeport. Gubernur Papua Lukas Enembe kala itu menjelaskan, keberatan yang dilayangkan Freeport soal perhitungan biaya penggunaan air di atas permukaan sungai. Freeport menghitung dengan biaya Rp10 per kubic per detik, padahal sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2011 maka perhitungan penggunaan permukaan air dibiayai sekira Rp130 per meter kubik per detik. Perda ini dibuat setelah ada Perubahan UU terkait Pemanfaatan Air Permukaan No 5 Tahun 1990. Freeport menurut Lukas masih diperbolehkan untuk melakukan Peninjauan Kembali (PK) atas kekalahan perkara pajak air di atas permukaan sungai ini.


Namun, Lukas tidak yakin pengadilan tidak akan mengubah keputusan, Freeport harus membayar denda pajak yang telah diputuskan. Pemerintah Pusat sendiri sebelumnya telah meminta PT Freeport Indonesia (PT FI) tidak mangkir lagi  dalam melaksanakan kewajibannya dengan segera membayar utang Pajak Air Permukaan (PAP) kepada Pemerintah Provinsi Papua dalam waktu dekat. Demikian salah satu poin utama Berita Acara Kesepakatan dalam rapat Fasilitasi Pembayaran Pajak Air Permukaan (PAP) Hasil Putusan Pengadilan Pajak antara Pemerintah Provinsi Papua dan PT Freeport Indonesia yang difasilitasi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Jumat (04/08/2017) di Jakarta.


Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua, Gerson Jitmau, SH.MH mengatakan, dalam rapat yang dihadiri PT Freeport Indonesia, anggota DPD RI Perwakilan Papua, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua, DPR Papua, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Direktorat Penataaan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD,  Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, dan Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri disepakati bahwa PT Freeport Indonesia menyatakan kesediaannya untuk melaksanakan hasil Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-70853/PPMXVB/24/2017 tanggal 18 Januari 2017 yakni membayar Pajak Air Permukaan dari tahun 2011-2017 sebesar Rp 5,3 triliun. Oleh karena itu, poin pertama isi kesepakatan dari hasil pertemuan itu adalah Freeport berkewajiban membayar Pokok Pajak Air Permukaan sejak tahun 2011 hingga Juli 2017, termasuk sanksi administrasi berupa denda 100 % dari jumlah pajak berdasarkan putusan  banding sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 2002.


     Ketua Komisi III DPR Papua, Carolus Bolly menyambut baik dan mengapresiasi pihak Pemerintah Provinsi Papua, mulai dari Gubeernur Papua, Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah, Biro Hukum dan DPR Papua yang cukup gigih memperjuangkan hak rakyat Papua dalam kasus sengketa Pajak Air Permukaan (PAP). Proses pengadilan cukup lama, lebih kurang tiga tahun. Kita bersyukur karena kerja keras itu membuahkan hasil. Khusus hari ini, kami Dewan berterima kasih kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri yang memfasilitasi pertemuan dan telah mendesak Freeport untuk segera membayar Pajak Air Permukaan kepada Pemeritah Provinsi Papua. Oleh karena itu, Carolus meminta PT Freeport Indonesia konsisten dengan poin kesepakatan bersama dalam rapat tersebut yakni segera bertemu gubernur Papua untuk melakukan pembayaran secara bertahap. Sebab jika itu dilakukan dalam waktu dekat, maka akan berpengaruh pada aspek penerimaan pendapatan daerah dan nilai APBD Perubahan 2017 yang hendak dibahas dan ditetapkan.Freeport tidak boleh mangkir lagi agar tidak mengganggu APDB Perubahan maupun APBD induk 2018 nanti.  Sebelumnya, pada Feberuari 2017 lalu, Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP.MH meminta kepada PT Freeport Indonesia (PTFI) wajib menjalankan keputusan Pengadilan Pajak Indonesia berkaitan pembayaran pajak air permukaan. Menurut Lukas, munculnya gugatan pajak oleh PTFI disebabkan Pemerintah Papua menagih kekurangan pembayaran pajak oleh PT Freeport Indonesia sebagaimana disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam hasil auditnya, yang mempertanyakan kekurangan pembayaran pajak PTFI terhadap penggunaan air permukaan dari tahun 2011 sampai 2015. Dasar itulah sebagai pemerintah daerah kemudian mengirimkan surat ke pada PT. FI untuk segera menyelesaikan kekurangan pajak dimaksud.

 

LANJUTKAN>>

Published in Opini

( Oleh Adrian Indra, Pengamat Politik dan Pembangunan Papua )

 


Permasalah KLB Campak dan Gizi buruk yang terjadi dipedalaman Kabupaten Asmat pada awal tahun 2018 ini, telah membuka mata kita semua termasuk para pejabat di pemerintah pusat Jakarta. Bahwa, untuk membangun berbagai sektor di Papua itu bukanlah semudah seperti provinsi lainnya di Indonesia. Keadaan alam yang terpelosok dan sulit dijangkau, budaya masyarakat pedalaman Papua yang belum sadar akan pentingnya kesehatan, dan seringnya masyarakat berpindah-pindah tempat tinggal serta lingkungan tempat tinggal yang secara aspek kesehatan tidak memenuhi syarat sebagai suatu tempat tinggal yang ideal. Yang namanya KLB ( Kejadian Luar Biasa ) adalah sesuatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia. Penanggung jawab langsung bidang kesehatan di Kabupaten Asmat, adalah pihak pemerintah Kabupaten Asmat, yang tentunya lebih memahami kondisi wilayah dan kondisi masyarakatnya disana. Syukurlah kondisi KLB campak dan gizi buruk di Kab. Asmat saat ini sudah bisa tertangani oleh satgas gabungan yang terdiri Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Pemprov Papua, Pemkab Asmat Pihak TNI, Polri dan juga partisipasi perusahaan-perusahaan swasta. Dengan akan dibangunnya lokasi kampung sehat di distrik sekitar tempat tinggal penduduk pedalaman kab. Asmat yang terkena KLB campak dan Gizi buruk itu, diharapkan KLB yang seperti ini tidak terjadi lagi duikemudian hari.

Published in Opini

Halaman 1 dari 4