Pasific Pos | Papua Barat | Pasific Pos.com

| 22 September, 2019 |

Manokwari, TP – Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) hingga saat ini belum melakukan pembahasan proses pergantian 6 anggotanya sebagaimana yang tertuang dalam putusan Mahkamah Agung (MA) R.I. 

Published in Papua Barat

Manokwari, TP – Lima calon anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) berunjuk rasa di depan Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Selasa (6/8).

Published in Papua Barat

Manokwari, TP – Hingga saat ini, belum ada kepastian pelantikan 6 anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) periode 2017-2021 dari pemerintah provinsi (Pemprov) Papua Barat.

Published in Papua Barat

Manokwari, TP – Tahapan konsultasi proses dan mekanisme pelantikan 6 anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) periode 2017-2021, khusus ditingkat provinsi telah dirampungkan dan sudah didorong ke tingkat pusat.

Published in Papua Barat

Manokwari, TP –Sekretaris Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Yan V. Dimara, berjanji akan bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dalam mendukung kinerja para pimpinan dan anggota MRPB.

Published in Papua Barat

 

Manokwari, TP – Adanya putusan Mahkamah Agung (MA) terkait penolakan kasasi SK Gubernur tentang pengangkatan 6 calon anggota MRPB turut dibenarkan Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan.

Menurut Mandacan, pihaknya baru menerima Salinan putusan tersebut, dan masih akan meminta waktu untuk berkonsultasi kembali dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM di Jakarta dan PTUN Jayapura.

“Kita tidak salah mengambil langkah berikutnya. Ini bukan berarti kita mengulur-ulur tetapi langkah-langkah ini harus kita jalankan sesuai prosedur untuk menuju pelantikan,” kata Mandacan kepada wartawan di halaman kantor Gubernur Papua Barat, Senin (15/7).

Setelah konsultasi selesai dilakukan, Mandacan memastikan proses pelantikan akan segera dilakukan sesuai perintah dan SK yang dikeluarkan Mahkamah Agung. “Konsultasi ini akan dilakukan secara tertulis dan juga bertatap muka langsung melalui OPD terkait terutama Biro Hukum dan Kesbangpol Papua Barat,” kata Mandacan.

Apabila hasil konsultasi tersebut sudah jelas, Gubernur memastikan, pihaknya juga akan menjalankan perintah sesuai keputusan MA. Apabila 6 anggota MRPB yang digantikan akan melakukan gugatan balik, Gubernur mempersilahkan karena sebagai warga negara Indonesia memiliki hak untuk dilindungi oleh hukum dan mencari kebenaran hukum.

“Terserah kalau ada yang mau gugat lagi, asalkan tidak melakukan hal-hal yang merugikan pihak hukum dengan melakukan demo, aksi anarkis dan lain sebagainya karena tindakan itu tidak memberikan pelajaran bagi kita,” kata Mandacan. [FSM-R3] 

Published in Papua Barat

Manokwari, TP - DPR Papua Barat akan melakukan pertemuan dengan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), dan Gubernur Papua Barat di Jakarta, Rabu (10/7), hari ini.

Published in Papua Barat

Manokwari, TP – Badan Kesbangpol Provinsi Papua Barat sedang mengupayakan pelaksanaan 2 agenda penting, yakni pelantikan 6 calon anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) periode 2017-2022 dan perekrutan anggota DPR Papua Barat Jalur Pengangkatan periode 2019-2024.

Published in Papua Barat

Manokwari, TP - Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) berharap Lembaga Masyarakat Adat (LMA) di tingkat kabupaten dan kota se-Provinsi Papua Barat bisa didata secara baik.

Published in Papua Barat

Manokwari, TP – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Manokwari dan Disdukcapil Provinsi Papua Barat mengadakan sweeping kartu tanda penduduk (KTP) pasca-libur Lebaran ini.

Published in Papua Barat

Halaman 1 dari 8