Pasific Pos | Papua Barat | Pasific Pos.com

| 20 May, 2019 |

Bintuni, TP - Bupati Teluk Bintuni, Ir. Petrus Kasihiw, MT optimis dengan disahkannya rancangan peraturan daerah (Raperdasus) dana bagi hasil minyak gas dan bumi menjadi peraturan daerah khusus (Perdsus)s kondisi keuangan Pemerintah daerah (Pemda) Teluk Bintuni tidak akan lagi mengalami persoalan.

Published in Papua Barat

Manokwari, TP – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas (DBH Migas) DPR Papua Barat, Imanuel Yenu, mengatakan, di dalam pokok materi dalam Raperdasus DBH Migas tidak mengatur angka atau persen pembagian DBH Migas, tetapi lebih mengatur tentang kabupaten / kota penghasil.

Published in Papua Barat

Manokwari, TP – DPR Papua Barat menggelar rapat tertutup bersama Panitia Khusus (Pansus) Kebar dan Pansus Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas (DBH Migas) di Kantor DPR Papua Barat, Senin (15/10).

Published in Papua Barat

Pansus DBH Migas Bentuk 2 Kelompok

Sabtu, 13 Oktober 2018 14:13

Manokwari, TP - Ketua DPR Papua Barat, Pieters Kondjol mengaku pihaknya telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas (Migas) untuk mengkaji serta turun ke lapangan untuk melengkapi Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) tentang DBH Migas.

Published in Papua Barat

DPR Papua Barat Bentuk Pansus DBH Migas

Rabu, 03 Oktober 2018 16:47

Manokwari, TP – DPR Papua Barat dikabarkan sudah membentuk panitia khusus (pansus) yang melibatkan setiap fraksi dan akan turun ke tiga daerah penghasil minyak dan gas (migas).

Published in Papua Barat

Manokwari, TP - Wakil Ketua DPR Papua Barat, Roberth Manibuy menerangkan, putusan analisis Dampak lingkungan (AMDL) dari Pemerintah Pusat terkait Dana Bagi Hasil (DBH) di sektor pertambangan Minyak dan Gas (Migas) terhadap 3 daerah penghasil di Provinsi Papua Barat yakni, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat.

Published in Papua Barat

Manokwari, TP – Pembahasan Raperdasus tentang Dana Bagi Hasil Migas (DBH Migas) sudah dilakukan oleh DPR Papua Barat melalui Bapemperda. Hanya saja pembahasan itu terhenti karena pokok-pokok pikiran yang disampaikan tokoh-tokoh adat dari tiga daerah penghasil yakni Kabupaten Teluk Bintuni, Sorong, dan Kabupaten Raja Ampat.

Published in Papua Barat

Manokwari, TP – Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas (DBH Migas) untuk tiga daerah, yakni Kabupaten Teluk Bintuni, Sorong, dan Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) dinilai belum memenuhi asas keadilan.

Published in Papua Barat

Manokwari, TP - Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan bersama Kepala daerah penghasil minyak dan gas (migas)se-Provinsi Papua Barat dan SKK-Migas menggelar pertemuan secara tertutup di Swiss-Bell Hotel, Manokwari, Kamis (7/6).

Published in Papua Barat

Pembentukan Perda BUMD PI 10 Persen

Minggu, 22 April 2018 04:51

Mailoa: Tinggal Tunggu Persetujuan Gubernur



Bintuni, TP - Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penawaran Participating Interest 10 Persen pada wilayah kerja minyak dan gas bumi telah memberikan motivasi bagi Pemda Teluk Bintuni saat ini.

Published in Papua Barat

Halaman 1 dari 2