Pasific Pos | Papua Barat | Pasific Pos.com

| 19 July, 2019 |

Manokwari, TP - Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua Barat, Frida T. Klasin, menyarankan agar pemerintah kabupaten dan kota di Papua Barat, terutama penghasil minyak dan gas (Migas) melakukan pemetaan Wilayah Adat dan membentuk peraturan daerah tentang Masyarakat Adat.

Published in Papua Barat

Manokwari, TP – SKK Migas Wilayah Papua-Maluku mengadakan diskusi implementasi Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) tentang Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas (Migas) untuk kesejahteraan rakyat Papua di Swiss-Belhotel Manokwari, Senin (20/5).

Published in Papua Barat

Bintuni, TP - Bupati Teluk Bintuni, Ir. Petrus Kasihiw, MT optimis dengan disahkannya rancangan peraturan daerah (Raperdasus) dana bagi hasil minyak gas dan bumi menjadi peraturan daerah khusus (Perdsus)s kondisi keuangan Pemerintah daerah (Pemda) Teluk Bintuni tidak akan lagi mengalami persoalan.

Published in Papua Barat

Manokwari, TP – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas (DBH Migas) DPR Papua Barat, Imanuel Yenu, mengatakan, di dalam pokok materi dalam Raperdasus DBH Migas tidak mengatur angka atau persen pembagian DBH Migas, tetapi lebih mengatur tentang kabupaten / kota penghasil.

Published in Papua Barat

Manokwari, TP – DPR Papua Barat menggelar rapat tertutup bersama Panitia Khusus (Pansus) Kebar dan Pansus Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas (DBH Migas) di Kantor DPR Papua Barat, Senin (15/10).

Published in Papua Barat

Pansus DBH Migas Bentuk 2 Kelompok

Sabtu, 13 Oktober 2018 14:13

Manokwari, TP - Ketua DPR Papua Barat, Pieters Kondjol mengaku pihaknya telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas (Migas) untuk mengkaji serta turun ke lapangan untuk melengkapi Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) tentang DBH Migas.

Published in Papua Barat

DPR Papua Barat Bentuk Pansus DBH Migas

Rabu, 03 Oktober 2018 16:47

Manokwari, TP – DPR Papua Barat dikabarkan sudah membentuk panitia khusus (pansus) yang melibatkan setiap fraksi dan akan turun ke tiga daerah penghasil minyak dan gas (migas).

Published in Papua Barat

Manokwari, TP - Wakil Ketua DPR Papua Barat, Roberth Manibuy menerangkan, putusan analisis Dampak lingkungan (AMDL) dari Pemerintah Pusat terkait Dana Bagi Hasil (DBH) di sektor pertambangan Minyak dan Gas (Migas) terhadap 3 daerah penghasil di Provinsi Papua Barat yakni, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat.

Published in Papua Barat

Manokwari, TP – Pembahasan Raperdasus tentang Dana Bagi Hasil Migas (DBH Migas) sudah dilakukan oleh DPR Papua Barat melalui Bapemperda. Hanya saja pembahasan itu terhenti karena pokok-pokok pikiran yang disampaikan tokoh-tokoh adat dari tiga daerah penghasil yakni Kabupaten Teluk Bintuni, Sorong, dan Kabupaten Raja Ampat.

Published in Papua Barat

Manokwari, TP – Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas (DBH Migas) untuk tiga daerah, yakni Kabupaten Teluk Bintuni, Sorong, dan Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) dinilai belum memenuhi asas keadilan.

Published in Papua Barat

Halaman 1 dari 2