Pasific Pos | Info Papua | Pasific Pos.com

| 21 May, 2019 |

MERAUKE,- Calon Gubernur Papua nomor urut 1 Lukas Enembe melakukan kunjungan ke Kabupaten Merauke untuk mengisi masa kampanye Pilkada Serentak 2018.

Published in Headline

KISAH PERJALANAN HIDUP LUKAS ENEMBE (bag V)

Minggu, 11 Februari 2018 15:38

( OLEH : ADRIAN INDRA/PENGAMAT POLITIK DAN PEMBANGUNAN PAPUA )

 


PT FREEPORT INDONESIA DAN UU OTSUS PAPUA


“ SEJAK KONTRAK KARYA I HINGGA KONTRAK KARYA II AKAN SELESAI, PROVINSI PAPUA BELUM MENDAPATKAN PORSI SAHAM PERUSAHAAN TAMBANG ASAL AMERIKA SERIKAT ITU. BARU DI BAWAH KEPEMIMPINAN PRESIDEN JOKOWI, MASYARAKAT PAPUA MENDAPATKAN HAKNYA “ ( LUKAS ENEMBE )


    Suatu siang pada tanggal 26 Desember 2017, Lukas Enembe diwawancara oleh beberapa media asing dari Yunani dan Ingris serta Australia dan juga ada beberapa media lokal di Pantai Holtecamp, Jayapura.
Lukas Enembe menyampaikan bahwa telah bertahun-tahun berjuang agar PT Freeport Indonesia membangun Smelter di Papua dan juga membayar tagihan kekurangan pajak air permukaan. Sudah sangat pantas jika Papua mendapatkan saham dari PT Freeport karena bertahun-tahun kekayaan alam Papua dikeruk oleh PT Freepot Indonesia. Ini sudah saatnya Papua mendapatkan pembagian yang fair dari pengelolaan sumber daya alamnya. Masyarakat Asli Papua juga berhak untuk bisa hidup sejahtera dari hasil alamnya yang dikelola oleh berbagai perusahaan yang ada di Papua. Lukas Enembe lalu memaparkan perihal awal hadirnya PT Freeport di Bumi Papua.


 Lisa Pease, seorang penulis asal Amerika Serikat, membuat artikel menarik berjudul “ JFK, Indonesia, CIA & Freeport” Artikel heboh ini dimuat dalam Majalah Probe, edisi Maret-April 1996. Kemudian, artikel ini disimpan di dalam National Archive di Washington DC, Amerika Serikat. Yang menarik dari artikel tersebut adalah penjarahan Freeport atas gunung emas di Papua sudah dimulai sejak tahun 1967.


      Namun, kiprah Freeport sendiri di Indonesia sudah dimulai beberapa tahun sebelumnya. Freeport, yang awalnya bernama Freeport Sulphur, nyaris bangkrut berkeping-keping ketika terjadi pergantian kekuasaan di Kuba tahun 1959. Saat itu Fidel Castro berhasil menghancurkan rezim diktator Batista. Oleh Castro, seluruh perusahaan asing di negeri itu dinasionalisasikan. Freeport Sulphur yang baru saja hendak melakukan pengapalan nikel produksi perdananya terkena imbasnya. Ketegangan terjadi. Berkali-kali CEO Freeport Sulphur merencanakan upaya pembunuhan terhadap Castro, namun selalu pula menemui kegagalan. Di tengah situasi yang penuh ketidakpastian, pada Agustus 1959, Forbes Wilson yang menjabat sebagai Direktur Freeport Sulphur melakukan pertemuan dengan Direktur Pelaksana East Borneo Company, Jan van Gruisen.


      Pada saat itu, Gruisen bercerita bahwa dirinya menemukan sebuah laporan penelitian atas Mountain Ersberg (Gunung Tembaga) di Irian Barat yang ditulis Jean Jaques Dozy pada tahun 1936. Dengan berapi-api, Van Gruisen bercerita kepada pimpinan Freeport Sulphur kalau selain keindahan alamnya yang luar biasa, di dalam gunung itu terdapat pula kandungan biji tembaga yang terhampar luas. Lebih jauh lagi, kandungan biji tembaga yang melimpah itu terhampar di tanah, tidak tersembunyi dalam tanah seperti tambang lainnya. Mendengar hal itu, Wilson sangat antusias dan segera melakukan perjalanan ke Irian Barat untuk mengecek kebenaran cerita itu. Di dalam benaknya, jika kisah laporan ini benar, maka perusahaannya akan bisa bangkit kembali dan selamat dari kebangkrutan yang sudah di depan mata.

 

     Selama beberapa bulan, Forbes Wilson melakukan survei dengan seksama atas Gunung Ersberg dan juga wilayah sekitarnya. Penelitiannya ini ditulisnya dalam sebuah buku berjudul “The Conquest of Cooper Mountain”. Wilson menyebut gunung tersebut sebagai harta karun terbesar yang untuk memperolehnya tidak perlu menyelam lagi, karena semua harta karun itu telah terhampar di permukaan tanah.


   Dari udara, tanah di sekujur gunung tersebut berkilauan ditimpa sinar matahari. Wilson juga mendapatkan temuan yang nyaris membuatnya gila dan melebihi ekspektasinya. Karena selain dipenuhi bijih tembaga, gunung tersebut ternyata juga dipenuhi bijih emas dan perak. Menurut Wilson, seharusnya gunung tersebut diberi nama Gold Mountain, bukan Ersberg Mountain atau Gunung Tembaga. Sebagai seorang pakar pertambangan, Wilson memperkirakan jika Freeport akan untung besar dan dalam waktu tiga tahun sudah kembali modal. Pimpinan Freeport Sulphur ini pun bergerak dengan cepat. Pada 1 Februari 1960, Freeport Sulphur menekan kerjasama dengan East Borneo Company untuk mengeksplorasi gunung tersebut.


      Namun lagi-lagi Freeport Sulphur mengalami kenyataan yang hampir sama dengan yang pernah dialaminya di Kuba. Perubahan eskalasi politik atas tanah Irian Barat tengah mengancam. Hubungan Indonesia dan Belanda telah memanas dan Sukarno malah mulai menerjunkan pasukannya di Irian Barat. Tadinya Wilson ingin meminta bantuan kepada Presiden AS John Fitzgerald Kennedy agar mendinginkan Irian Barat. Namun ironisnya, JFK malah sepertinya mendukung Soekarno. Kennedy mengancam Belanda akan menghentikan bantuan Marshall Plan jika ngotot mempertahankan Irian Barat.


Belanda yang saat itu memerlukan bantuan dana segar untuk membangun kembali negerinya dari puing-puing kehancuran akibat Perang Dunia II terpaksa mengalah dan mundur dari Irian Barat. Ketika itu, sepertinya Belanda tidak tahu jika Gunung Ersberg sesungguhnya mengandung banyak emas, bukan tembaga. Sebab jika saja Belanda mengetahui fakta sesungguhnya, maka nilai bantuan Marshall Plan yang diterimanya dari AS tidak ada apa-apanya dibanding nilai emas yang ada di gunung tersebut. Dampak dari sikap Belanda untuk mundur dari Irian Barat menyebabkan perjanjian kerjasama dengan East Borneo Company gagal. Para pimpinan Freeport jelas marah besar.


       Apalagi mendengar Kennedy akan menyiapkan paket bantuan ekonomi kepada Indonesia sebesar 11 juta AS dengan melibatkan IMF dan Bank Dunia. Semua ini jelas harus dihentikan. Namun, segalanya berubah drastis ketika Presiden Kennedy tewas ditembak pada 22 November 1963. Banyak kalangan menyatakan penembakan Kennedy merupakan sebuah konspirasi besar menyangkut kepentingan kaum Globalis yang hendak mempertahankan hegemoninya atas kebijakan politik di Amerika.
     Presiden Johnson yang menggantikan Kennedy mengambil siap yang bertolak-belakang dengan pendahulunya. Johnson malah mengurangi bantuan ekonomi kepada Indonesia, kecuali kepada militernya.


         Salah seorang tokoh di belakang keberhasilan Johnson, termasuk dalam kampanye pemilihan presiden AS tahun 1964, adalah Augustus C Long. Ia juga salah seorang anggota dewan direksi Freeport. Tokoh yang satu ini memang punya kepentingan besar atas Indonesia. Selain kaitannya dengan Freeport, Long juga memimpin Texaco, yang membawahi Caltex (patungan dengan Standard Oil of California). Sukarno pada tahun 1961 memutuskan kebijakan baru kontrak perminyakan yang mengharuskan 60 persen labanya diserahkan kepada pemerintah Indonesia.


          Caltex, sebagai salah satu dari tiga operator perminyakan di Indonesia jelas sangat terpukul oleh kebijakan Sukarno ini. Augustus C Long amat marah terhadap Sukarno dan amat berkepentingan agar orang ini disingkirkan secepatnya. Lisa Pease, sang penulis artikel, dengan cermat menelusuri riwayat kehidupan tokoh ini. Antara tahun 1964 sampai 1970, Long pensiun sementara sebagai pimpinan Texaco. Apa saja yang dilakukan orang ini dalam masa itu yang di Indonesia dikenal sebagai masa yang paling krusial. Lisa mendapakan data jika pada Maret 1965, Augustus C Long terpilih sebagai Direktur Chemical Bank, salah satu perusahaan Rockefeller. Agustus 1965, Long diangkat menjadi anggota dewan penasehat intelijen kepresidenan AS untuk masalah luar negeri.


     Badan ini memiliki pengaruh sangat besar untuk menentukan operasi rahasia AS di negara-negara tertentu. Long diyakini salah satu tokoh yang merancang kudeta terhadap Sukarno, yang dilakukan AS dengan menggerakkan sejumlah perwira Angkatan Darat yang disebutnya sebagai â??our local army friendâ?. Salah satu buktinya adalah sebuah telegram rahasia Cinpac 342, 21 Januari 1965, pukul 21.48, yang menyatakan ada kelompok Jenderal Suharto yang akan mendesak angkatan darat agar mengambil-alih kekuasaan tanpa menunggu Sukarno berhalangan. Mantan pejabat CIA Ralph McGehee juga pernah bersaksi jika hal itu benar adanya.


      Setelah Sukarno lengser dan Suharto berkuasa, maka Freeport dengan leluasa menjarah Gunung Ersberg yang disamping terkandung tembaga juga terdapat kandungan emas dan perak, bahkan terdapat kandungan uranium. Sungguh sangat disayangkan kekayaan kita yang melimpah ini harus dikuasai oleh asing, dan kita sebagai pemiliki kekayaan itu tak bisa menikmati hasilnya walau sedikit. Padahal, menurut Rizal Ramli, Menko bidang Maritim dan Sumber Daya, jika saja Freeport sepenuhnya dikuasai oleh Indonesia, maka harga USD 1 bisa setara dengan Rp 2 ribu. “Saudara kebayang nggak, cadangan devisa emas Bank Indonesia (BI) hanya 100 ribu kg, China hanya beberapa juta kg, Freeport cadangan emasnya itu 16 juta kg. Bayangin setengahnya saja kita masukin ke dalam cadangan devisa BI, rupiah menguat ke berapa? Bisa menguat ke Rp 2.000 per dolar,” ujarnya.


Di atas ketinggian sekitar 4 ribu meter di atas permukaan laut, gunung bijih Grasberg ibarat kawah raksasa. Setelah dikeruk sejak 1988, gunung itu menganga dengan lubang besar berdiameter 4 kilometer dan kedalaman satu kilometer.


“GRASBERG MERUPAKAN PENEMUAN PERMATA PALING BESAR DAN BERKILAU DALAM MAHKOTA FREEPORT,” TULIS KOMISARIS PT FREEPORT INDONESIA, ( GEORGE A MEALEY, DALAM BUKU GRASBERG YANG DITERBITKAN TAHUN 1996 )


       Grasberg tidak hanya memukau sebagai ‘mahkota’ Freeport. Temuan cadangan emas di sana juga menyilaukan masyarakat dunia. Tambang emas terbesar di dunia itu memiliki cadangan 29,8 juta troy ons bijih emas. Selain menyimpan emas, Grasberg terkenal dengan cadangan tembaga paling banyak ketiga di dunia. Hingga kini hanya Freeport yang menambang di Papua, pulau di Indonesia dengan kekayaan sumber daya mineral melimpah. Sebelum mengeksploitasi Grasberg, Freeport menambang emas dan tembaga di Erstberg sejak 1972. Penemuan dua kawasan “harta karun” ini berkat jasa penjelajahan Jean Jacques Dozy pada 1936.


Awal Mula Freeport ke Papua


    Geolog muda kebangsaan Belanda, Jean Jacques Dozy, pada 1936 bersama rombongan kecil mengembara Papua atas prakarsa dan biaya sendiri. Tujuan utama Dozy adalah mendaki gletser Cartensz yang ditemukan Jan Cartenszoon pada 1623 saat menjelajah Papua. Dozy penasaran dengan temuan Cartensz mengenai puncak gunung yang tertutup salju di Papua. Laporan Cartensz ini sempat menjadi bahan olok-olok karena dinilai mustahil ada gletser di kawasan khatulistiwa.
Ketika sedang menjelajah Cartensz ini, Dozy terpukau melihat pegunungan tanpa pepohonan atau tundra yang kemudian dia namakan Grasberg yang artinya Gunung Rumput. Grasberg Penambangan Tembaga dan Emas di Pegunungan Irian Jaya Pada Endapan yang Terpencil di Dunia karya George A. Mealey.


Tak jauh dari Gunung Rumput, Dozy juga membuat sketsa batuan hitam kokoh berbentuh aneh, menonjol di kaki pegunungan setinggi 3.500 meter. Batuan hitam itu dia namakan Erstberg yang artinya Gunung Bijih. Dalam penjelajahannya itu, Dozy juga mengambil batuan yang kemudian dikirim ke laboratorium.
Hasil analisis serta penjelasan batuan diterbitkan dalam Jurnal Geologi Leiden tahun 1939. Pecahnya perang dunia membuat laporan itu tak mendapatkan perhatian. ksekutif dari perusahaan tambang asal Amerika, Freeport Sulphur, yang pertama kali menggali ‘kekayaan’ catatan Dozy pada 1959.


     Pada awal tahun yang sama, Freeport baru saja kehilangan pertambangan bijih nikel di Kuba akibat nasionalisasi perusahaan di bawah pimpinan Fidel Castro. Forbes K. Wilson, manajer eksplorasi Freeport Sulphur yang kemudian menjadi Presiden Director Freeport Mineral, mendapatkan informasi mengenai catatan Dozy dari Jan Van Gruisen, eksekutif dari perusahaan East Borneo Company. Wilson sangat tertarik untuk mengeksplorasi Erstberg. “Saya akan melihat sendiri Erstberg dan akan berusaha sampai mati,” kata Wilson kepada Mealey. Freeport pun tak tanggung-tanggung membiayai ekspedisi dan eksplorasi Wilson senilai US$120 ribu. Menurut Mealey, nilai itu pada 1996 sekitar US$1 juta dolar.
Meski saat itu Wilson berusia 50 tahun, dia bertekad berhasil mencapai Gunung Bijih yang berwarna hitam. Menurut Mealey, sebagai persiapan ekspedisi, Wilson menghentikan kebiasaan merokok yang sudah 30 tahun dan menerima imunisasi dari hampir semua penyakit yang pernah dikenal manusia.


“DIA MELATIH DIRI HIDUP DI HUTAN RIMBA DAN PEGUNUNGAN TINGGI YANG DINGIN,” ( MEALEY )


      Penjelajahan Wilson dibantu beberapa ahli seperti geolog, insinyur, botanis serta perwira polisi. Wilson membuat catatan khusus perjalanannya dalam buku The Conquest of Cooper Mountain. Penjelajahan Wilson dan tim berhasil memastikan cadangan bahan tambang berharga di Erstberg. Pada masa awal ditemukan, diperkirakan adanya cadangan 33 juta ton bijih besi dengan kandungan tembaga sebesar 2,5 persen. Namun, Freeport masih membutuhkan izin dan kepastian investasi. Di periode itu, Indonesia mengalami gonjang-ganjing politik, mulai dari perang perebutan wilayah Papua Barat hingga Tragedi 1965. Freeport memproses perizinan dengan mendapatkan bantuan dari Julius Tahija yang berperan sebagai perantara. Menurut Mealey, Julius yang mengatur pertemuan antara pejabat Freeport dengan Menteri Pertambangan dan Perminyakan Indonesia, Ibnu Sutowo di Amsterdam.


     Selain itu, Freepot menyewa pengacara Ali Budiarjo yang pernah menjadi Sekretaris Jenderal dan Pertahananan Direktur Pembangunan Nasional pada 1950an. Berkat bantuan Ali, Freeport menjadi perusahaan yang pertama kali mendapatkan Kontrak Karya dengan masa 30 tahun, setelah lahirnya Undang-Undang Penanaman Modal pada 1967. Belakangan Ali didaulat sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia pada 1974-1986.
Eksplorasi Grasberg.


       Pada 1980, Freeport bergabung dengan McMoran, perusahaan eksplorasi minyak dan gas yang dipimpin James Robert Jim Bob Moffett. Perusahaan kemudian berganti nama menjadi Freeport McMoran dengan Freeport Indonesia sebagai anak usaha. Menurut Mealey, sejak Moffet ditunjuk sebagai pimpinan Freeport McMoran pada 1984, dia memerintahkan seluruh jajaran Freeport meningkatkan eksplorasi. Selain itu, cadangan Erstberg diperkirakan habis pada 1987.


       Eksplorasi pertama dilakukan geolog Dave Potter dengan meneliti Grasberg. Potter dan rekan-rekannya mengebor gunung dengan kedalaman 200 meter pada 1985. Namun, hasil pemboran pertama itu tidak meyakinkan. Kemudian pada 1987, Potter mendarat dengan helikopter di atas puncak gunung dan mulai mengumpulkan contoh batuan permukaan. Hasil analisis laboratorium menyatakan batuan mengandung emas dengan kadar yang sangat tinggi. Moffet pun mendorong pemboran di Grasberg. Pada akhir 1980-an, Mealey turut bergabung dengan Potter membuat beberapa lubang bor. Dari pengalaman eksplorasi, tulis Mealey, Grasberg berbeda dengan puncak-puncak yang mengelilinginya. Grasberg yang ketinggiannya lebih rendah, memungkinkan pepohonan besar tumbuh, tetapi dalam kenyataannya vegetasi yang tumbuh di atas permukaan hanyalah sejenis rumput kasar.


“ANOMALI VEGETASI INI YANG MERUPAKAN INDIKASI YANG DICARI PARA GEOLOG,”  ( MEALEY )


Menurut Mealey, pertumbuhan pohon dan semak di Grasberg terhalang oleh tanah yang bersifat asam, tetapi tidak menjadi masalah bagi jenis rumput kasar untuk tumbuh.


“KEASAMAN TANAH ADALAH HASIL PROSES PELINDIAN ALAM TERHADAP MINERAL-MINERAL SULFIDA YANG MENGANDUNG TEMBAGA DAN EMAS,”  ( MEALEY )


Pengetahuan di atas merupakan kesimpulan yang diperoleh belakangan. Namun, lanjut Mealey, banyak anomali vegetasi seperti itu terjadi di dunia, tetapi tidak selalu berkaitan dengan mineralisasi komersial seperti di Grasberg. Pemboran di Gunung Grasberg dilakukan di lima titik dimulai dari bagian puncak. Empat lubang pertama menunjukkan kadar emas dan tembaga, namun tidak terdapat konsentrat endapan emas. Hasil pemboran ke lima membuat Freeport terkesima karena dari 611 meter kedalaman bor, 591 meter menembus lapisan bijih yang mengandung kadar tembaga 1,69 persen dan kadar emas 1,77 gram per ton.

 
“Hasil pemboran ini dianggap yang paling hebat yang pernah ada dalam sejarah industri pertambangan,” ( Mealey )


Grasberg mulai dieksploitasi pada 1988. Tiga tahun setelah pengerukan itu, Freeport mendapat perpanjangan Kontrak Karya II dengan masa 30 tahun dan akan habis pada 2021. Pada 1995, cadangan Grasberg sebanyak 40,3 miliar pon tembaga dan 52,1 juta ons troy emas. Dengan eksploitasi Grasberg, cadangan Freeport meningkat dua kali lipat.


“KAMI MENGOPERASIKAN PABRIK PENGOLAHAN YANG CANGGIH DAN BIAYA PRODUKSI KAMI MUNGKIN YANG TERENDAH DI DUNIA. ADA PERKIRAAN BAHWA FREEPORT AKAN TETAP MAMPU MERAIH KEUNTUNGAN DARI TAMBANG DI IRIAN JAYA UNTUK 45 TAHUN KE DEPAN,”  ( MEALEY )


        Setelah dikeruk hampir 30 tahun, cadangan emas dan tembaga di penambangan terbuka (open pit) Grasberg akan habis pada 2017. Freeport pun terus melanjutkan eksploitasi dengan menambang bawah tanah. Ada tiga tambang bawah tanah yang akan menjadi masa depan Freeport, yakni Deep Ore Zone (DOZ), Big Gossan dan Deep Mill Level Zone (DMLZ). Sejak 2010 tambang bawah tanah DOZ mulai beroperasi. Produksinya berupa bijih yang mengandung tembaga, emas, dan peraknya mencapai 60 ribu ton bijih per hari dengan puncaknya pernah mencapai 80 ribu ton bijih per hari.


         Adapun Big Gossan yang saat ini produksinya sangat selektif dan tidak banyak. Sejak September 2015, tambang DMLZ dibuka. Setiap harinya, Freeport? mengolah sekitar 220 ribu -240 ribu ton ore atau bijih. Freeport berniat memperpanjang kontrak kerja dengan pemerintah dan hingga kini belum ada kepastian apakah pemerintah memberikan perpanjang kontrak atau tidak.


       PT Freeport Indonesia memberikan gambaran sepakat untuk mendivestasikan sahamnya pada Pemerintah Indonesia sebesar 51%. Selain itu, PT Freeport menyatakan kesiapannya membangun smelter hingga Januari 2022. Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dalam keterangan pers bersama dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dan CEO Freeport-McMoRan Inc, Richard Adkerson, di Gedung ESDM Jakarta Selasa (29/8/2017) menjelaskan, perundingan yang memakan waktu lama antara Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport sejak tiga sampai empat bulan lalu bisa dikerjakan dengan maksimal. Bahwa hasil perundingan ini adalah sesuai dengan instruksi Bapak Presiden Joko Widodo, untuk mengedepankan kepentingan nasional, kepentingan rakyat Papua dan kedaulatan negara dalam pengelolaan sumber daya alam.


         Kesepakatan yang dihasilkan pertama lanjut Jonan, Freeport setuju mendivestasikan 51% sahamnya kepada negara. Hal ini akan dimasukkan dalam lampiran Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang tidak akan bisa diubah sampai konsesi atau kontraknya selesai. Hal kedua adalah, Freeport sepakat berkomitmen membangun smelter dalam lima tahun sampai Januari 2022 atau sewaktu perjanjian IUPK diterbitkan. Hal ketiga yang disepakati adalah Freeport sepakat untuk menjaga besaran penerimaan negara sehingga lebih baik dari penerimaan di saat berstatus Kontrak Karya (KK).


      Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kesempatan yang sama menjelaskan setoran pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang akan dibayar PT Freeport Indonesia pasca perubahan status menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) akan lebih besar dibandingkan saat berstatus Kontrak Karya (KK).


Meskipun demikian, Sri Mulyani mengaku belum menetapkan skema setoran pajak perusahaan tambang raksasa asal Amerika Serikat tersebut. Yang pasti lanjut Sri Mulyani, pemerintah akan melihat secara lebih detail potensi penerimaan per sektor seperti Pajak Pertambahan Nilai Pajak Bumi dan Bangunan hingga royalti. Hal ini akan dituangkan secara khusus dalam Peraturan Pemerintah. Sri Mulyani juga memastikan bahwa kesepakatan ke depan tak hanya dilihat dari sisi besaran tarif pajak, tetapi juga keseluruhan penerimaan negara.


        Sementara itu CEO Freeport McMoran, Richard Adkerson menjelaskan pihaknya sepakat atas keempat poin negosiasi mulai dari pembangunan smelter, divestasi, dan berjanji akan memberikan bagian penerimaan negara yang lebih besar dibandingkan kontrak sebelumnya. Freeport lanjut Adkerson juga sepakat untuk mengikuti aturan yang berlaku terkait skema perpanjangan kontrak hingga 2041.


“KAMI KOMITMEN UNTUK MENGIKUTI SEGALA ATURAN HUKUM DI INDONESIA, DAN KAMI JUGA KOMITMEN UNTUK TRANSPARAN TERKAIT OPERASIONAL PERUSAHAAN. KAMI SEPAKAT UNTUK BISA MENAIKKAN KEPEMILIKAN SAHAM INDONESIA DARI 9 PERSEN MENJADI 51 PERSEN. KAMI JUGA AKAN MEMBANGUN SMELTER DAN AKAN MEMBERIKAN BAGIAN PENERIMAAN NEGARA JAUH LEBIH BESAR KEPADA PEMERINTAH SESUAI UU MINERBA YANG BERLAKU,” ( ADKERSON )


       Pemerintah Indonesia dan PT Freeport lanjut Adkerson masih akan melanjutkan pembahasan skema divestasi secara detail pada pekan ini. Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia sepakat untuk menempuh jalur perundingan, guna menyelesaikan perselisihan yang terjadi setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2017. Berikut kesepakatan final antara pemerintah dan Freeport :


1. Landasan hukum yang mengatur hubungan antara Pemerintah dan PT Freeport Indonesia akan berupa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), bukan berupa Kontrak Karya (KK).


2. Divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51% untuk kepemilikan Nasional Indonesia. Hal-hal teknis terkait tahapan divestasi dan waktu pelaksanaan akan dibahas oleh tim dari Pemerintah dan PT Freeport Indonesia.


3. PT Freeport Indonesia membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter selama 5 tahun, atau selambat-lambatnya sudah harus selesai pada Oktober 2022, kecuali terdapat kondisi force majeur.


4. Stabilitas Penerimaan Negara. Penerimaan negara secara agregat lebih besar dibanding penerimaan melalui Kontrak Karya selama ini, yang didukung dengan jaminan fiskal dan hukum yang terdokumentasi untuk PT Freeport Indonesia.


5. Setelah PT Freeport Indonesia menyepakati 4 poin di atas, sebagaimana diatur dalam IUPK maka PT Freeport Indonesia akan mendapatkan perpanjangan masa operasi maksimal 2×10 tahun hingga tahun 2041.


      Untuk sementara waktu, meski pernyataan pemerintah mengenai divestasi 51 persen saham Freeport masih satu sisi, mari kita mencoba mengetahui terlebih dahulu berapa besar nilai jual Freeport. Pada 14 Januari 2016, PT Freeport Indonesia telah mengajukan penawaran resmi divestasi saham sebesar 10,64 persen kepada Pemerintah Indonesia dengan nilai sekitar US$ 1,72 miliar. Lalu, per Januari 2017 Kementerian ESDM menyatakan bahwa penawaran tersebut terlampau mahal dan nilai seharusnya adalah US$ 630 juta.


       Dengan mengambil nilai saham PT Freeport Indonesia menurut Kementerian ESDM, rencana pemerintah untuk memiliki 51 persen saham Freeport, serta asumsi ceteris paribus, maka Pemerintah Indonesia harus mengeluarkan uang paling sedikit US$ 2,5 miliar atau sekitar Rp 33 triliun.


      Pemerintah tidak hanya menggertak dengan dalil-dalil konstitusional sarat perspektif nasional, tetapi juga menghidupkan kembali apa yang disebut dalam Pasal 33 UUD 1945, kekayaan alam yang dikelola sebesar-sebesarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan kondisi seperti ini, peluang RI meletakkan dasar-dasar industrialisasi nasional sebagai prasyarat membangun kemandirian ekonomi nasional sangat terbuka lebar. Akan tetapi, kita tidak boleh ‘tidur nyenyak’ dalam selebrasi, apalagi euforia berlebihan. Sampai saat ini, pemerintah belum memberikan keterangan jelas seperti apa proses pembelian saham dilakukan. Apakah pemerintah juga mengikutkan kewajiban perizinan, revenue, dan lain-lain sebagai bagian pembelian saham? Jika itu terjadi, tentu keadaan negara sekarang, termasuk aset BUMN tidak mungkin memenuhi hal itu. Dalam konteks inilah sesungguhnya arti penting perundingan divestasi saham. Pemerintah harus memastikan pencapaian ini membawa berkah bagi rakyat RI. Sebab tantangan dan jebakan salah urus bisa jadi akan lahir sebagai momok yang membuyarkan tujuan sejati divestasi saham Freeport Indonesia itu. Pada akhirnya, saham divestasi jatuh ke tangan swasta, kembali listing di pasar saham sehingga kembali jatuh ke pihak korporasi asing. Tentu saja ini tidak kita inginkan.


Menakar Nilai Saham


      Saham 51 persen memang ‘ibarat berkah menanti pancing’, bisa jadi jalan negara untuk memakmurkan rakyat dan menjadi bencana bila jatuh pada permainan elite, terutama broker saham. Integritas dan rasa nasionalisme memang bisa dimaknai dari beragam sudut pandang, tetapi jumlah uang yang diperlukan untuk membayar seluruh total saham tidak sedikit.
Dalam konteks inilah, substansi perundingan saham Freeport itu harusnya dibicarakan. Seiring dengan keberhasilan perundingan, banyak pihak kini mendorong isu pembayaran saham divestasi dalam konteks perhitungan pasar. Asumsi itu dipatok lebih tinggi dari jumlah yang sanggup dibayarkan seluruh BUMN yang digabungkan, yakni sebesar Rp107 triliun. Mereka berpendapat, kalaupun seluruh aset mereka dijaminkan, tidak akan bisa memperoleh utang sampai Rp107 triliun. Rujukan itu menggunakan aturan BI, utang tak boleh melebihi nilai seluruh aset yang dimiliki. Dalam berbagai perhitungan nilai dari 51 persen saham Freeport diperkirakan mencapai ratusan triliun apabila akan dikonversi dalam metode pembayaran.


        Katakanlah, misalnya, perhitungan secara fair market value, berdasarkan nilai cadangan dengan masa kontrak sampai 2041, nilai 100 persen saham PT Freeport Indonesia adalah USD15,9 miliar atau sekitar Rp211 triliun. Dengan demikian, nilai 51 persen saham sekitar Rp107 triliun, sedangkan pemerintah menggunakan metode perhitungan replacement cost. Jika pada metode ini nilai 100 persen saham Freeport adalah USD5,9 miliar atau sekitar Rp78 triliun, nilai 51 persen saham kurang lebih Rp40 triliun. Metode replacement cost inilah yang menjadi acuan pemerintah berani mematok divestasi saham 51 persen karena dengan gambaran holding BUMN pertambangan dianggap memiliki kemampuan mengumpulkan jumlah uang yang diperlukan. Holding BUMN pertambangan yang merupakan gabungan PT Aneka Tambang Tbk (Antam), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Timah Tbk, dan PT Inalum. Dalam taksiran kasar berdasarkan data yang tersedia, prediksi total nilai aset BUMN-BUMN bila digabungkan mencapai Rp58 triliun. Artinya, merujuk nilai itu, kita memiliki kesanggupan membayar saham yang dilepaskan Freeport Indonesia.


Menteri ESDM, Ignasius Jonan, pada tanggal 7 Oktober 2017  mengundang Gubernur Papua Lukas Enembe makan siang. Dalam kesempatan itu hadir pula Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, Sekretaris Jendral ESDM M Teguh Pamuji, dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono. Sementara Lukas didampingi oleh Bupati Puncak Jaya Willem Wandik dan anggota Komisi VII DPR Dapil Papua Tonny Wardoyo. Pertemuan itu sendiri merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Jonan kembali terlibat dalam perundingan dengan PTFI. Presiden Joko Widodo melalui Menteri ESDM Iganasius Jonan akhirnya sepakat untuk membagi porsi saham PT Freeport Indonesia sebanyak 10 persen kepada masyarakat Papua. Disinggung juga bahwa Papua akan mendapat porsi 10 persen saham, dibagi dengan Kabupaten Puncak Jaya dan Mimika, serta masyarakat adat.


“KAMI DALAM HAL INI SEBAGAI PEMIMPIN DAERAH PROVINSI PAPUA PERLU MENJELASKAN TERKAIT PERSOALAN PT FREEPORT INDONESIA YANG SEMPAT BERGEJOLAK YANG BAHKAN DAPAT MENGANCAM PROSES KEBERLANGSUNGAN HIDUP MASYARAKAT TANAH PAPUA DI TIMIKA. MAKA, DENGAN DISEPAKATINYA DIVESTASI 51 % SAHAM PT FREEPORT DAN DIVESTASI 10 % SAHAM BAGI DAERAH PAPUA, SAYA YAKIN KESEPAKATAN INI SANGAT KAMI HARGAI DAN KAMI HORMATI”  ( LUKAS ENEMBE )


       Lukas Enembe menyampaikan dalam menyikapi perkembangan yang tengah berlangsung , maka kami menyatakan hal-hal sebagai berikut :


Pertama, Pemerintah Provinsi Papua sepakat dan mendukung langkah dan kebijakan pemerintah pusat dalam menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan operasi PT Freeport Indonesia di Tanah Papua.


Kedua, Kerangka dasar (Framework) yang telah disepakatani merupakan acuan bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan pembahasan detail dan teknis menyangkut divestasi 51 % saham PT Freeport untuk kepemilikan nasional dan penerimaan negara secara agregat lebih baik.


Ketiga, bahwa pemerintah Provinsi Papua mendorong PT Freeport Indonesia untuk lebih kooperatif dan memahami aspirasi rakyat Papua khususnya dan Indonesia umumnya. sehingga perundiungan tidak berkepanjangan dan bisa segera diselesaikan.


Keempat, Pemerintah Provinsi dan masyarakat Papua mengapresiasi dan menyambut baik alokasi 10 % saham PT Freeport Indonesia hasil divestasi untuk rakyat Papua. Hal mana belum pernah terjadi sebelumnya baik dalam kontrak rakyat pertama atau kedua. Hal ini mencerminkan konsistensi kepedulian pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terhadap masyarakat Papua.


SMELTER PT FREEPORT HARUS DIBANGUN di PAPUA


     Dalam UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009 memang tidak disebutkan bahwa lokasi smelter harus berada di lokasi tambang.  Namun, dengan adanya pembangunan smelter di Papua tersebut dapat mendorong pemerataan industri dan kesejahteraan ekonomi ke kawasan timur, dikawasan timur juga butuh industrilisasi. Supaya tidak semua datang ke Pulau Jawa. Berdasarkan kesepakatan final terkait perundingan PT Freeport Indonesia dengan pemeritah disebutkan bahwa perusahaan tambang asala Amerika Serikat (AS) ini mendapat perpanjang masa operasi 2 x 10 tahun. Freeport pun menyetujui utuk membangun smelter dengan waktu hingga Januari 2022 atau setelah ditandatangi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Tujuannya guna menstimulus industrilisasi di kawasan tertinggal itu. Pembangunan smelter ini dapat diintegrasikan dengan masifnya pembangunan infrastruktur di Papua.


 Konektifitas infrastruktur harus diisi dengan pembangunan kawasan-kawasan industri dan ekonomi baru di Papua. Maka smelter Freeport ini sangat relevan. Saat ini sebanyak 40% konsentrat PT Freeport Indonesia dikapalkan dan diserap oleh smelter di Gresik, Jawa Timur. Meski demikian, agar isu pengambilalihan PT Freeport sebaiknya dikelola dengan baik. Pasalnya, puluhan ribu pekerja tambang sudah dirumahkan. Tak hanya itu, jika ini terus berlangsung perekonomian di Papua akan ikut terguncang. Sebab, lebih dari 90% produk domestik bruto regional (PDRB) Kabupaten Mimika, sekitar 37% PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Provinsi Papua berasal dari Freeport. dampak-dampak ekonominya dan politik lokal juga harus dipertimbangkan. Makanya kita harap dikelola dengan baik. Keinginan warga Papua agar smelter Freeport dibangun di Papua akhirnya terwujud. Hal itu disepakati setelah dilakukan pertemuan tertutup antara Menteri ESDM Sudirman Said , Menteri PU dan Perumahan Rakyat   Basuki Hadimuljono, Gubernur Papua Lukas Enembe, Ketua DPRP Yunus Wonda, Ketua MRP Timotius Murib, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Anggota DPR-RI Komisi VII Tony Wardoyo dan Wellem Wandik di Rimba Papua Hotel Timika, Minggu (15/2/2017).


Menteri ESDM  mengatakan, dalam pertemuan yang sudah dilakukan telah menghasilkan beberapa keputusan, di antaranya PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Pusat, termasuk pemerintah Provinsi Papua serta sejumlah kabupaten di wilayah telah menyepakati rencana pembangunan smelter di Papua. menjadi catatan penting bahwa pembangunan smelter di Papua adalah merupakan bagian pembangunan smelter nasional. Jadi yang dibangun adalah national capasility.  Smelter merupakan bagian dari pembangunan kawasan industri yang sedang disiapkan oleh Pemprov Papua dan Pemkab Mimika. Yang perlu diperhatikan, ini bukan saja soal smelter tapi soal pembangunan kawasan industry. Saat ini sedang dipersiapkan pabrik pemotongan semen sebagai salah satu starting poin yang nantinya akan berkembang menjadi pabrik semen, karena memang dibutuhkan di Papua. Bahkan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah menyatakan akan mendukung sepenuhnya upaya Pemprov Papua untuk penyiapan kawasan dan akan mencocokkannya dengan strategis nasional. Dengan demikian proses rencana pembangunan smelter dapat berjalan lancar kedepan.


Disamping itu, PT Freeport Indonesia akan mendukung sepenuhnya proses dan upaya untuk menerobos daerah tersulit dengan membuka infrastruktur dasar. Untuk itu, Pemprov Papua dan Pemkab Mimika supaya segera menyiapkan tim kerja yang akan bertugas mengelola kawasan.  Tim ini akan menjadi penyaring bagi siapa saja menjadi mitra dan investor yang akan berhubungan dengan tim pengelolaan kawasan. Harus ada tim profesional yang bekerja secara penuh untuk menjaring atau menyeleksi mitra-mitra yang bonafit karena Papua harus jadi tanah yang dikelola dengan baik.  Bukan hanya itu, pihaknya dari Kementerian ESDM juga akan segera membentuk tim yang disebut tim penelaahaan kapasitas nasional pengelolaan smelter. Tim ini akan memetakan kembali bagaimana melanjutkan pembangunan kedepan. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengungkapkan, untuk pembangunan smelter pasti akan didukung sepenuhnya, bukan saja untuk membangun smelter tapi ada kawasan industri yang harus dibangun. Smelter salah satu aspek dari kawasan industri yang akan dibangun di Timika. Kami mempunyai kewajiban dan tugas untuk mengembangkan dan mendorong pengembangan kawasan industri.


    Gubernur Papua Lukas Enembe, atas nama pemerintah dan masyarakat Papua menyampaikan terima kasih atas kebijakan nasional, yang saat ini mengarah pembangunan di Papua. Gubernur mengatakan, telah disepakati bersama untuk pembangunan integrasi industri di kawasan Kabupaten Mimika. Dikatakan  Gubernur Lukas Enembe, secara perencanaan, pihaknya sudah siap hanya tinggal bagaimana menyiapkan tim untuk menyeleksi orang-orang yang mempunyai kemampuan dan kapasitas untuk membangun perencanaan tersebut. Lahan sudah kami siapkan. Lukas Enembe sudah mengumpulkan beberapa bBpati di kawasan dan ternyata sudah sepakat untuk membantu dana kalau investor secara bersama-sama. Lukas Enembe menyatakan, hal ini adalah upaya Pemerintah Provinsi Papua untuk meyakinkan rakyat Papua bahwa pemerintah masih sungguh-sungguh menbangun Papua karena memang Papua mengalami ketertinggalan yang cukup luar biasa. Dengan adanya kunjungan dua menteri ini akan menjawab persoalan-persoalan yang selama ini dihadapi.


      PT Freeport wajib membangun smelter di Papua. Hal ini sesuai dengan UU Minerba No 4 Tahun 2009 yakni setiap perusahan tambang harus mengolah hasil tambang di lokasi tambang. Sehingga Freeport tak ada alasan untuk membangun di tempat lain karena itu perintah UU. Dalam membangun smelter, lanjutnya, minimal PT Freeport membutuhkan sejumlah hal guna memuluskan niat baiknya itu, diantaranya pertama, harus ada lokasi lahan yang tersedia untuk membangun.  Ini tentunya, minimal aksesnya juga dekat dengan pelabuhan sehingga hasil produksi dari smelter itu yang sudah dimurnikan, yang tadinya diolah dari bahan mentah berupa logam mentah yang belum terurai dan belum terpisah kemudian dimurnikan melalui smelter, disitulah nanti terurai ada emasnya, ada tembaga, ada peraknya, ada macam-macamlah sesuai dengan apa yang mereka inginkan.”  Jika konsentrat sudah diolah, lebih gampang untuk memasarkan hasil tambang tersebut, lebih mudah juga untuk proses pengapalannya.  Sehingga kedepannya setelah smelter ini jadi, memang juga ada perusahaan-perusahaan penunjang yang harus dibangun disitu, seperti pabrik semen dan pabrik pupuk karena hasil buangan itu yang tak terpakai masih bisa dimanfaatkan untuk bahan-bahan lain yaitu semen, pupuk dan lain-lain sehingga mendorong industri di Papua berkembang.”


    Di samping itu, selain lahan yang tersedia memadai adalah infrastruktur transportasinya juga harus menunjang, untuk memudahkan akses bahan-bahan ke smelter.  Ini juga untuk memudahkan pengiriman barang dari lokasi tambang ke pelabuhan sehingga akses itu harus juga diperhatikan oleh pemerintah. Kemudian juga tentunya akses modal, perlu juga karena kalau disana sudah dipasang Smelter maka otomatis daerah itu berkembang dan pengusaha-pengusaha akan lari kesana sehingga pihak perbankan, baik swasta dan pemerintah juga bisa hadir kesitu untuk membantu kemudahan akses pembiayaan dalam tambang disitu, bukan saja Freeport yang hadir, perusahaan lain juga bisa disitu. Itulah resiko sebagai bisnis harus diterima oleh Freeport kalau itu diamanatkan oleh UU. Kalau tak mau membangun smelter di Papua berarti harus menutup tambang karena di Indonesia harus mengikuti aturan di negara ini. Tak boleh maunya dia. Jadi begini memang kenapa, ini harus dibangun di Papua, karena kan menyerap tenaga kerja yang begitu besar karena membangun smelter juga.”


Untuk itu, penyediaan sumber daya listrik harus tersedia dengan porsi yang memadai. Maka pemerintah juga mungkin setidaknya dalam hal harus memikirkan hal itu.  Harapan kalau ini sudah jadi, maka penyerapan tenaga kerja tentu akan ribuan disitu, diterima baik pada saat konstruksi mulai dibangun sampai pada tenaga kerja nanti yang akan bekerja disitu. Karena itu mulai sekarang harus bisa dididik dan disiapkan terutama anak-anak Papua yang berdomisili di lokasi pembangunan sehingga mereka bisa ambil bagian didalam pembangunan maupun sebagai tenaga kerja ataupun sebagai person-person yang ditugasi untuk membantu proses pekerjaan ini. Namun, sebelum semua hal itu dilakukan, kepastian pembangunan pabrik Smelter harus ditetapkan, yang seharusnya dilaksanakan sejak 2014.  Jadi sebenarnya sudah terlambat barang ini.  Freeport bangun smelter di Papua mengurangi biaya transportasi karena kan barang-barang mentah yang diangkut dari Freeport keluar untuk diolah mungkin butuh biaya besar. Tapi kalau sudah dimurnikan, harus punya akses ke pelabuhan transportasi mungkin kereta api, jangan hanya lewat darat.  Rel kereta api perlu dibangun disitu untuk menunjang trasportasi dari tambang ke pabriknya,”  Dengan adanya smelter Ini kesempatan untuk meningkatkan perekonomian Papua, meningkatkan PAD Papua yang cukup besar. Bisa-bisa nanti kalau smelter sudah dibangun mungkin juga bisa sampai berapa puluh triliun juga itu PAD masuk ke Papua melalui hasil tambang itu.


PAJAK AIR PERMUKAAN PT FREEPORT


       Sekarang saja baru air permukaan, yang Freeport setor sampai Rp 500 miliar per tahun. Baru air permukaan itu yang dipakai untuk membersikan itu logam-logam itu. Apalagi kalau smelter sudah jadi sudah luar biasa itu PAD bagi Papua bisa puluhan triliun. Majelis Hakim Pengadilan Pajak, pada Rabu (16/08/2017) kembali menolak upaya banding dari PT Freeport yang pada putusan sebelumnya diperintahkan untuk segera membayar pajak air pemukaan kepada pemerintah provinsi Papua senilai Rp 5,3 triliun.


     Dalam amar putusan Majelis Hakim yang diketuai Aman Santosa dan anggota masing-masing Seno Hendra dan Hartoyo di ruang sidang II Pengadilan Pajak Jakarta itu, Majelis bersepakat menolak Lima nomor keputusan yang di mohonkan untuk banding oleh PT Freeport. Banding nomor sengketa yang diajukan ditolah. Keputusan ini bersifat final dan jika ingin melakukan upaya hukum silahkan melakukan Peninjauan Kembali di tingkat Mahkamah Agung. Diakhir sidaang yang sempat molor sejam dari jadwal yakni pukul 13.00 WIB, Hakim ketua Aman Santosa juga menyebut salinan putusan akan diperoleh paling lambat 30 hari setelah putusan itu. Sidang dihadiri langsung Pemohon Banding dari PT Freeport melalui pengacaranya dan Pemprov Papua yang dihadiri perwakilan antara lain pengacara ibu Sophia (Biro Hukum), Pak Wahyudi dari Dinas Pendapatan Daerah serta kepala BPKAD Papua Ridwan Rumasukun.


Daftar Perkara Gugatan PT Freeport yang ditolak Pengadilan Pajak


      Sebelumnya pada Pada 17 Januari 2017, pengadilan juga menolak semua gugatan Freeport. Gubernur Papua Lukas Enembe kala itu menjelaskan, keberatan yang dilayangkan Freeport soal perhitungan biaya penggunaan air di atas permukaan sungai. Freeport menghitung dengan biaya Rp10 per kubic per detik, padahal sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2011 maka perhitungan penggunaan permukaan air dibiayai sekira Rp130 per meter kubik per detik. Perda ini dibuat setelah ada Perubahan UU terkait Pemanfaatan Air Permukaan No 5 Tahun 1990. Freeport menurut Lukas masih diperbolehkan untuk melakukan Peninjauan Kembali (PK) atas kekalahan perkara pajak air di atas permukaan sungai ini.


Namun, Lukas tidak yakin pengadilan tidak akan mengubah keputusan, Freeport harus membayar denda pajak yang telah diputuskan. Pemerintah Pusat sendiri sebelumnya telah meminta PT Freeport Indonesia (PT FI) tidak mangkir lagi  dalam melaksanakan kewajibannya dengan segera membayar utang Pajak Air Permukaan (PAP) kepada Pemerintah Provinsi Papua dalam waktu dekat. Demikian salah satu poin utama Berita Acara Kesepakatan dalam rapat Fasilitasi Pembayaran Pajak Air Permukaan (PAP) Hasil Putusan Pengadilan Pajak antara Pemerintah Provinsi Papua dan PT Freeport Indonesia yang difasilitasi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Jumat (04/08/2017) di Jakarta.


Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua, Gerson Jitmau, SH.MH mengatakan, dalam rapat yang dihadiri PT Freeport Indonesia, anggota DPD RI Perwakilan Papua, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua, DPR Papua, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Direktorat Penataaan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD,  Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, dan Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri disepakati bahwa PT Freeport Indonesia menyatakan kesediaannya untuk melaksanakan hasil Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-70853/PPMXVB/24/2017 tanggal 18 Januari 2017 yakni membayar Pajak Air Permukaan dari tahun 2011-2017 sebesar Rp 5,3 triliun. Oleh karena itu, poin pertama isi kesepakatan dari hasil pertemuan itu adalah Freeport berkewajiban membayar Pokok Pajak Air Permukaan sejak tahun 2011 hingga Juli 2017, termasuk sanksi administrasi berupa denda 100 % dari jumlah pajak berdasarkan putusan  banding sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 2002.


     Ketua Komisi III DPR Papua, Carolus Bolly menyambut baik dan mengapresiasi pihak Pemerintah Provinsi Papua, mulai dari Gubeernur Papua, Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah, Biro Hukum dan DPR Papua yang cukup gigih memperjuangkan hak rakyat Papua dalam kasus sengketa Pajak Air Permukaan (PAP). Proses pengadilan cukup lama, lebih kurang tiga tahun. Kita bersyukur karena kerja keras itu membuahkan hasil. Khusus hari ini, kami Dewan berterima kasih kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri yang memfasilitasi pertemuan dan telah mendesak Freeport untuk segera membayar Pajak Air Permukaan kepada Pemeritah Provinsi Papua. Oleh karena itu, Carolus meminta PT Freeport Indonesia konsisten dengan poin kesepakatan bersama dalam rapat tersebut yakni segera bertemu gubernur Papua untuk melakukan pembayaran secara bertahap. Sebab jika itu dilakukan dalam waktu dekat, maka akan berpengaruh pada aspek penerimaan pendapatan daerah dan nilai APBD Perubahan 2017 yang hendak dibahas dan ditetapkan.Freeport tidak boleh mangkir lagi agar tidak mengganggu APDB Perubahan maupun APBD induk 2018 nanti.  Sebelumnya, pada Feberuari 2017 lalu, Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP.MH meminta kepada PT Freeport Indonesia (PTFI) wajib menjalankan keputusan Pengadilan Pajak Indonesia berkaitan pembayaran pajak air permukaan. Menurut Lukas, munculnya gugatan pajak oleh PTFI disebabkan Pemerintah Papua menagih kekurangan pembayaran pajak oleh PT Freeport Indonesia sebagaimana disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam hasil auditnya, yang mempertanyakan kekurangan pembayaran pajak PTFI terhadap penggunaan air permukaan dari tahun 2011 sampai 2015. Dasar itulah sebagai pemerintah daerah kemudian mengirimkan surat ke pada PT. FI untuk segera menyelesaikan kekurangan pajak dimaksud.

 

LANJUTKAN>>

Published in Opini

JAYAPURA - Ada yang menarik dari kegiatan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang dihadiri 28 Bupati dan 1 Wali Kota Se-Papua yang berlangsung di Sasana Krida Kantor Gubernur selama dua hari yakni 7-8 Februari 2018.

Published in Headline

( Oleh Adrian Indra, Pengamat Politik dan Pembangunan Papua )

 


Permasalah KLB Campak dan Gizi buruk yang terjadi dipedalaman Kabupaten Asmat pada awal tahun 2018 ini, telah membuka mata kita semua termasuk para pejabat di pemerintah pusat Jakarta. Bahwa, untuk membangun berbagai sektor di Papua itu bukanlah semudah seperti provinsi lainnya di Indonesia. Keadaan alam yang terpelosok dan sulit dijangkau, budaya masyarakat pedalaman Papua yang belum sadar akan pentingnya kesehatan, dan seringnya masyarakat berpindah-pindah tempat tinggal serta lingkungan tempat tinggal yang secara aspek kesehatan tidak memenuhi syarat sebagai suatu tempat tinggal yang ideal. Yang namanya KLB ( Kejadian Luar Biasa ) adalah sesuatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia. Penanggung jawab langsung bidang kesehatan di Kabupaten Asmat, adalah pihak pemerintah Kabupaten Asmat, yang tentunya lebih memahami kondisi wilayah dan kondisi masyarakatnya disana. Syukurlah kondisi KLB campak dan gizi buruk di Kab. Asmat saat ini sudah bisa tertangani oleh satgas gabungan yang terdiri Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Pemprov Papua, Pemkab Asmat Pihak TNI, Polri dan juga partisipasi perusahaan-perusahaan swasta. Dengan akan dibangunnya lokasi kampung sehat di distrik sekitar tempat tinggal penduduk pedalaman kab. Asmat yang terkena KLB campak dan Gizi buruk itu, diharapkan KLB yang seperti ini tidak terjadi lagi duikemudian hari.

Published in Opini

(Oleh: Adrian Indra/ Pengamat Politik dan Pembangunan Papua)

 

Pendidikan merupakan salah satu tolok ukur kemajuan peradaban suatu bangsa. Bagaimana sebuah bangsa merencanakan, menjalankan dan mengevaluasi program-program pendidikannya, semua itu yang akan menjadikannya unggul dalam jangka waktu yang lama. Tidak terkecuali dengan Papua, pendidikan adalah salah satu kunci untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat Papua.

Published in Opini

AUTHOR : ADRIAN INDRA ( Pengamat Politik dan Pembangunan Papua )

 


NAWACITA HADIR DAN MEMBANGUNAN PAPUA


APAKAH NAWACITA ITU ?  


    Lukas Enembe adalah juga seorang pengagum Bung Karno dan Khalil Gibran, Lukas Enembe sangat mengetahui banyak tentang TRISAKTI dan NAWAKSARA serta NAWACITA. Nawa Cita atau Nawacita adalah berasal dari bahasa Sanskerta, nawa (sembilan) dan cita (harapan, agenda, keinginan). Penamaan Nawacita itu sendiri mengingatkan kita pada pidato Nawaksara peringkasan dari Nawa Aksara yang disampaikan Presiden Soekarno, 22 Juni 1966, kurang dari setahun sebelum akhir kekuasaannya. Sejak tampil ke kancah politik nasional sebagai calon pemimpin nasional, Presiden Jokowi meneruskan dan mengimplementasikan terminologi politik yang digunakan Soekarno saat berkuasa.


    Konsep Trisakti dilahirkan mantan Presiden Soekarno di tengah-tengah iklim revolusi Indonesia yang dijalankan di tengah gencetan dua kekuatan besar: Amerika Serikat dan Uni Soviet dan dua ideologi besar: liberalisme dan komunisme. Di tengah dua gencetan kekuatan besar yang saling berebut pengaruh dalam politik dunia itu, ada dua jalan yang biasanya diambil oleh negara-negara di sekitar dua kekuatan besar itu. Pertama, mengikuti salah satu arus untuk mengambil jalan aman. Atau kedua, ini biasanya yang dilakukan oleh negara-negara yang menamakan dirinya sebagai gerakan non-blok, yaitu menolak bergabung dengan kekuatan imperialis, memilih untuk berusaha netral dengan mengusahakan jalan kemandirian.


    Pada pertengahan tahun 1960an, mantan Presiden Soekarno tidak setuju apabila Indonesia harus tunduk dalam kekuasaan imperialis Barat yang semakin menghegemoni. Untuk menciptakan kesejahteraan, Indonesia tidak bisa bergantung kepada konsep ekonomi kapitalisme blok Barat yang dianggapnya eksploitatif. Indonesia harus mampu menciptakan kemerdekaan ekonomi. Kemerdekaan ekonomi mesti ditempatkan dalam konteks cara berpikir revolusi Indonesia. Sebab revolusi dalam pengertian ini bukanlah amuk-amukan, kekerasan atau penghancuran fisik. Tapi revolusi adalah cara bertindak revolusioner untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil. “Kemerdekaan diri” adalah kata kunci. Soekarno menginginkan Indonesia saat itu dan di masa depan merdeka dalam artian seluruhnya.


   Konsep Trisakti yang digaungkan pada tahun 1963 adalah manifesto dari pemikiran Soekarno tentang keinginan kuatnya akan kemerdekaan diri sendiri yang berarti itu merepresentasikan kedaulatan Indonesia dalam politik, mendorong terciptanya kebebasan untuk mempresentasikan kepribadian kebudayaan Indonesia dan menciptakan jalan kemandirian ekonomi dengan tidak bergantung kepada kekuatan imperialis. Namun, seperti yang dikatakan oleh Soekarno berdikari dalam ekonomi “bukan berarti menutup kerjasama ekonomi, tetapi memperhatikan bahwa hubungan kerjasama patut dibangun dengan negara-negara yang baru merdeka dan atas prinsip keuntungan yang adil.” Ketiga prinsip Trisakti “berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan” inilah yang semangat dan substansinya dinilai masih relevan untuk diterapkan saat ini oleh  Presiden Jokowi. Nawacita ingin meneruskan cita-cita Trisakti yang putus di tengah jalan. Nawacita sesungguhnya secara substansial merupakan turunan dari ide Trisakti.


   Dalam Nawacita Presiden Jokowi mempunyai sembilan program yang ingin memperkuat kemandirian ekonomi dengan cara menggerakan ekonomi rakyat yang strategis dan memberikan perhatian kepada produk-produk Indonesia serta mendorong land-reform. Dalam bidang politik, Nawacita menginginkan terciptanya negara kuat dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum, memperkuat pertahanan maritim serta negara tidak abai dalam membangun tata pemerintahan yang demokratis dan melindungi seluruh rakyat Indonesia. Dalam strategi kebudayaan, Nawacita secara jenius menyadari bahwa Indonesia dibentuk dari kolektivitas kebudayaan yang dibangun dari daerah-daerah, desa-desa kemudian menjadi Indonesia. Berkepribadian dalam kebudayaan dapat dicari dari khazanah kebudayaan Indonesia yang begitu luas bukan dari luar.


  Berikut rangkuman dari sembilan program (Nawa Cita) tersebut


1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.


2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.


3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.


4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.


5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar”, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.


6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.


7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.


8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.


9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga.


Pada tahun 2013, Lukas Enembe meluncurkan program kerja yang bernama Gerbangmas Hasrat Papua. Yang pada intinya Lukas Enembe juga ingin membuka daerah terisolir di Papua, memajukan pembangunan di Papua dan mensejahterakan Orang Asli Papua yang sudah sangat lama hidup dengan ketertinggalan pembangunan. Dengan hadirnya program Nawacita, itu merupakan suatu pendorong yang sangat besar sekali didalam mensukseskan program Gerbangmas Hasrat Papua. Mau tidak mau dampak dari Program Nawcita ini akan berdampak langsung pada peningkatan berbagai sektor pembangunan di Papua.  Lukas Enembe sangat memuji program pembanguanan yang dilaksanakan oleh Presiden Jokowi di Tanah Papua. Lukas Enembe memakai istilah Luar Biasa, untuk pujian kepada Presiden Jokowi. Lukas Enembe juga menyatakan ucapan rasa terimakasih dari masyarakat Papua untuk Presiden Jokowi beserta jajarannya.


Ketika Presiden Jokowi berkunjung ke Nduga yang adalah wilayah dari kondisi keamanannya, Lukas Enembe juga menyatakan rasa salutnya pada Presiden Jokowi. Karena hanya Presiden Jokowi yang berani berkunjung ke daerah Red Zone dan daerah pedalaman Papua. Masyarakat Papua sangat mencintai Presiden Jokowi dan sangat dekat di hati masyarakat Papua.


   Presiden Jokowi  sangat memberikan perhatian yang spesial dalam  pembangunan infrastruktur Papua. Contoh nya saja jalan raya, pelabuhan, bandara, jalur kereta api, kawasan industri, hingga kawasan ekonomi khusus. Bukan tanpa alasan, Presiden Jokowi berambisi membuat pemerataan pembangunan di wilayah timur Indonesia tersebut. Dengan demikian, kesenjangan antara timur dan barat Indonesia semakin sempit. Tidak hanya itu, Laju pertumbuhan ekonomi Papua juga diperkirakan mencapai 6,81 persen dengan tingkat kemiskinan ditekan hingga 25,85 persen dan tingkat pengangguran terbuka hanya sekitar 3,6 persen. Sejumlah sektor penggerak perekonomian yang diharapkan menopang target ini, antara lain sektor pertambangan dan penggalian, konstruksi, pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan, hingga perdagangan besar dan eceran. Beberapa pembangunan yang akan digalakkan untuk mencapai target ini, di antaranya adalah pengembangan pariwisata Raja Ampat, pembangunan KEK Sorong, pembangunan jalur kereta api Sorong, Manokwari, dan pembangunan kawasan industri Bintuni.


   Perekonomian Papua yang tumbuh 3,36 persen pada kuartal I 2017 kalau dibanding kuartal I 2016 lalu. Pertumbuhan yang terjadi pada kuartal I masih tergolong cukup rendah dikarenakan rendahnya pertumbuhan pada kontributor utama, seperti lapangan usaha pertambangan dan penggalian (28,59 persen). Selain itu, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan masing-masing hanya tumbuh 0,36 persen dan 1,35 persen. Dengan percepatan pertumbuhan ekonomi Papua sebesar 6,81 persen pada 2018, diharapkan mampu mendongkrak 1,88 persen ekonomi nasional yang ditargetkan mencapai 5,4 persen hingga 6,1 persen pada periode tersebut. Saat ini, penyumbang ekonomi terbesar masih dipegang oleh Pulau Jawa dengan sumbangsih 58,59 persen dan Sumatra 22,12 persen.  Selain itu, Presiden Jokowi juga melakukan pengembangan Pelabuhan Arar, dermaga penyebrangan Batanta, jalan lingkar Sorong, bandara, dan kawasan industri, termasuk jalan perbatasan Oksibil-Towe-Hitam. Adapun anggaran pembangunan infrastruktur di Pulau Papua pun tidak sedikit. Pada 2015, sebesar Rp5,66 triliun digelontorkan untuk alokasi pembangunan di Papua. Angka tersebut mengalir ke beberapa proyek, antara lain sumber daya air Rp576 miliar, jalan dan jembatan Rp4,26 triliun, pemukiman Rp281 miliar, serta perumahan sebesar Rp415 miliar. 2016, alokasi dana untuk Papua sebesar Rp5,06 triliun dan tahun ini di alokasikan sebesar Rp4,96 triliun. Di samping itu, ada Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp2,18 triliun pada 2017. Sejumlah pembangunan ini diharapkan menjadi penunjang penurunan kesenjangan di wilayah Papua, khususnya wilayah pegunungan dan pesisir pantai. Pembangunan Papua juga dilakukan untuk mendukung upaya mewujudkan pusat pengembangan wilayah berbasis kampung masyarakat adat dan didukung prasarana dan sarana yang memadai sekaligus canggih.


     Setelah 3 tahun Nawacita hadir di Papua dan Papua Barat, dan saling bersinkronisasi dengan program pemerintah daerah setempat, hasil bisa terlihat seperti gambar dibawah ini.


PRESIDEN JOKOWI dan PROGRAM NAWACITA HADIR DI PAPUA dan PAPUA BARAT 20 DESEMBER 2017


      Pada tanggal 20 Desember 2017, Lukas Enembe mendampingi Kepala Negara meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Nabire 20 MW dan PLTMG Jayapura 50 MW serta launching 74 desa baru berlistrik Papua dan Papua Barat di Kelurahan Kali Bobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Dengan beroperasinya kedua PLTMG ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan listrik  masyarakat di kedua wilayah tersebut.


Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan program listrik 35 ribu megawatt di seluruh Tanah Air. Kepala Negara meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Nabire 20 MW dan PLTMG Jayapura 50 MW serta meluncurkan 74 desa baru berlistrik Papua dan Papua Barat di Kelurahan Kali Bobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua.


   Dengan beroperasinya kedua PLTMG ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan listrik bagi masyarakat yang berada di kedua wilayah tersebut. Selain itu juga diharapkan dapat mendorong masuknya investor di Tanah Cendrawasih. Presiden Jokowi pun sempat merasakan langsung listrik biarpet yang selama ini dialami masyarakat, khususnya masyarakat Papua saat bermalam di Kota Sorong, kemarin. Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih terdapat 3.000 desa yang belum teraliri listrik di Indonesia. “Tapi yang paling banyak 2.000 desa itu di tanah Papua,” ungkapnya. Sehingga tidaklah heran untuk membangun listrik pada sebuah desa di Papua memerlukan anggaran yang lebih besar dibandingkan di tempat lain. Menteri ESDM Ignasius Jonan pernah menyatakan bahwa untuk membangun listrik di desa yang berada di Papua memerlukan biaya sebesar Rp2 miliar setiap desanya. Padahal jika di tempat lain hanya memerlukan anggaran sebesar Rp1 miliar untuk satu desa. Ia berpesan kepada jajarannya untuk selalu mengutamakan dan memperbaiki kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. “Ini mesti hati-hati. Pelayanan kepada rakyat harus diberikan sebaik-baiknya,” ucap Presiden. Utamanya pelayanan di bidang kelistrikan yang menjadi salah satu kebutuhan pokok rakyat untuk menjalani kegiatan sehari-hari dan mengembangkan perekonomian di Tanah Papua.


“LISTRIK MENJADI KUNCI INVESTASI DI PAPUA,” ( PRESIDEN JOKO WIDODO )


    Meskipun tidak mudah, namun Presiden yakin listrik akan menerangi seluruh tanah Papua pada tahun 2019 mendatang. Dalam lawatanya di Papua ini Presiden Jokowi menyempatkan meninjau Poliklinik Spesialis BLU RSUD Nabire, Papua. Kepala Negara dan rombongan tiba di lokasi sekira pukul 09.45 Wit. Bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo, mantan Gubernur DKI Jakarta itu langsung meninjau sejumlah ruangan yang ada di poliklinik tersebut. Kehadiran Presiden Jokowi dan Ibu Iriana mendapat sambutan hangat warga yang tengah berada di rumah sakit tersebut. Alhasil, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana banyak memenuhi permintaan warga untuk bersalaman dan juga berswafoto. Sementara itu, RSUD Nabire yang terletak di Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua merupakan rumah sakit tipe C. “(Ini) ?rumah sakitnya juga bersih. Ini adalah tipe C,” kata Jokowi dari keterangan resmi Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin?, Kamis (21/12/2017). Lebih lanjut Presiden Jokowi mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan akan meningkatkan status RSUD Nabire tersebut dari tipe C menjadi tipe B. “Nanti tahun depan disiapkan juga dana dari Kementerian Kesehatan sebesar Rp48 miliar lagi untuk menaikkan dari tipe C ke B. Untuk membeli peralatan kesehatan juga ada tambahan Rp22 miliar dari pemerintah provinsi. Juga melengkapi yang belum, ada tambahan dari pemerintah kabupaten,” jelasnya.


    RSUD Nabire ini merupakan rumah sakit yang dibangun bersama antara Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Nabire dan Kementerian Kesehatan. Kepala Negara mengatakan, rumah sakit ini juga dapat memberikan pelayanan kepada warga yang berada di enam kabupaten lainnya yang berada di sekitar Kabupaten Nabire. “Nanti daerah di sekitar Nabire, ada 6 kabupaten yang bisa ikut menikmati pelayanan di RSUD,” kata Presiden. Turut menyertai Presiden dan Ibu Iriana dalam peninjauan poliklinik ini, Menteri Kesehatan Nila Moeloek dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.


   Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan ribuan sertifikat tanah untuk masyarakat di Sorong, Papua Barat. Putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, ikut. Antusiasme masyarakat sudah nampak sejak Jokowi menempuh perjalanan di Kota Sorong, Papua Barat, Rabu (20/12/2017) pagi. Jokowi turun dari mobilnya, menyapa para warga sekitar.  Akhirnya Jokowi sampai di arena pembagian sertifikat tanah, yakni di Gedung Aimas Convention Center Jl. Sorong-Klamono KM 23 Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong, pukul 09.00 WIT. Istrinya Iriana ada di samping. Kaesang Pangarep berkaos lengan panjang warna putih terlihat memegang kamera, berada jauh dari panggung, di bagian belakang.
Di dalam ruangan sudah ada 1.230 orang dari Kabupaten Sorong, Kota Sorong, dan Kabupaten Sorong Selatan. Ada 2.568 sertifikat tanah yang dibagikan, terdiri dari 789 sertifikat untuk wilayah Kabupaten Sorong, 482 sertifikat untuk Kota Sorong, dan 1.297 sertifikat untuk Kabupaten Sorong Selatan. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofjan Djalil dan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan hadir di acara. Menurut laporan Menteri Sofjan Djalil, perkiraan jumlah bidang tanah di Provinsi Papua Barat ada 1.356.581 bidang, tanah yang terdaftar baru 14 persennya yakni 190.638 bidang, dan yang belum terdaftar ada 86 persen dari total bidang tanah. Presiden Jokowi menargetkan 15.500 bidang tanah di Papua Barat disertifikatkan di tahun 2017.


KONSEP DAN STRATEGI PEMBANGUNAN JOKOWI – JK


1. Membangun cita-cita dan impian bangsa Indonesia dengan Nawacita.


Membangun sebuah rumah idaman, adalah cita-cita dan impian semua orang, karena didalam rumah idaman itu ketenangan dan kenyamanan serta kesejahteraan bisa didapatkan. Didalam pembangunan Indonesia, rumah idaman yang dicita-citakan itu diibaratkan berupa “ Di abad ke-21 Indonesia akan menjadi poros maritim dunia, kekuatan yang mengarungi dua samudera, sebagai bangsa bahari yang sejahtera dan berwibawa”.

 
   Dalam bidang politik, Nawacita menginginkan terciptanya negara kuat dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum, memperkuat pertahanan maritim serta negara tidak abai dalam membangun tata pemerintahan yang demokratis dan melindungi seluruh rakyat Indonesia. Dalam strategi kebudayaan, Nawacita secara jenius menyadari bahwa Indonesia dibentuk dari kolektivitas kebudayaan yang dibangun dari daerah-daerah, desa-desa, kemudian menjadi Indonesia. Berkepribadian dalam kebudayaan dapat dicari dari khazanah kebudayaan Indonesia yang begitu luas bukan dari luar.


2. MENGAPA HARUS NAWACITA ?


      Nawacita lahir di tengah-tengah krisis mentalitas yang menerpa bangsa Indonesia. Mengenai krisis mentalitas, Koentjaraningrat dalam Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan pernah mengatakan bahwa “dalam zaman post-revolusi tumbuh beberapa sifat kelemahan dalam mentalitas banyak orang Indonesia, yang menjauhkan kita dari pembangunan”. Koentjaraningrat menganalisis bahwa krisis mentalitas itu bersumber pada kehidupan tanpa pedoman dan tanpa orientasi yang tegas. Sehingga menghasilkan mentalitas penerabas, mentalitas yang suka meremehkan, kurang percaya diri dan mentalitas yang suka mengabaikan tanggung jawab (Koentjaraningrat 2000: 45). Apa yang diteropong dengan baik oleh Koentjaraningrat puluhan tahun lalu sebenarnya masih terjadi bahkan semakin menjadi-jadi setelah era reformasi. Jokowi yang menjadi gelisah menangkap fenomena ini, ia mengatakan bahwa reformasi yang menumbangkan rezim Orde Baru ternyata baru sebatas melakukan perombakan yang sifatnya institusional. Ia belum menyentuh paradigma, mindset atau budaya politik kita.


      Oleh sebab itu, Jokowi mencanangkan revolusi mental untuk melakukan terobosan politik. Jika Trisakti adalah cita-cita, Nawacita merupakan program inti dari pemerintahan Jokowi maka revolusi mental adalah paradigma berpikir atau cara berpikir dan bertindaknya pemerintahan Jokowi. 9 Agenda program kerja prioritas seperti yang diuaraikan pada Nawacita, diibaratkan dalam membangun sebuah rumah idaman, adalah merupakan “pondasi dan kerangka rumah” yang pada tahun pertama ini dibangun oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Dalam membangun pondasi dan kerangka, merupakan pekerjaan yang tersulit, tapi juga merupakan yang terpenting, karena kokoh dan nyamannya sebuah rumah idaman ditentukan oleh pondasi dan kerangkanya. Jika pondasi dan kerangka sudah terbentuk, baru tahun berikutnya dibangun dindingnya, atapnya, halaman rumahnya dan aksesoris pendukung lainnya. Semua pembangunan rumah idaman tersebut memerlukan waktu, biaya, tenaga, pemikiran serta kondisi-kondisi lainnya. Jika ingin menilai hasil kerja pemerintahan saat ini, harus dinilai dan dievaluasi sampai sejauh mana kerangka dan pondasi rumah tersebut sudah dibangun dan seberapa kokoh pondasi dan kerangka tersebut.


      Begitu juga dengan kekurangannya, dalam hal apa saja yang masih kurang. Dibaratkan dalam membangun rumah tersebut, rakyat Indonesia adalah pemilik rumah tersebut, Presiden Jokowi dan wakil Presiden Jusuf Kalla adalah pemborong yang ditugaskan untuk membangun rumah tersebut, para Menteri adalah mandor per sektor yang membangun pemborong untuk mengerjakan sesuai dengan apa yang diarahkan oleh pemborong. DPR RI adalah pengawas yang ditugaskan oleh rakyat untuk mengawasi dan membantu dalam hal regulasi. TNI/POLRI adalah petugas keamanan, yang harus menjaga jangan sampai ada gangguan dalam proses pembangunan rumah tersebut.


TIGA JALAN PERUBAHAN UNTUK PEMBANGUNAN INDONESIA.


        Didalam mengamati program pembangunan yang saat ini dilaksanakan oleh Presiden Jokowi beserta kabinetnya, tidak bisa hanya dilihat secara parsial dan dengan tanpa mengetahui Platform apa yang dijalankan untuk melaksanakan pembangunan tersebut. Jokowi-JK mendapat amanat rakyat untuk memimpin Indonesia, dan segera melaksanakan “Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, insya Allah, republik tercinta ini akan tiba pada masa kejayaannya. Presiden Jokowi mengidentifikasi ada tiga problem pokok bangsa yang dihadapi saat ini, yaitu, merosotnya kewibawaan negara, melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional, dan merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Oleh sebab itu, tak ada kata lain selain segera melakukan perubahan. Untuk memulai perubahan tersebut, harus dibangun pondasi awal, yang sudah pastinya pekerja untuk memulai agenda perubahan ini adalah pekerjaan yang sulit dan yang pastinya akan banyak menghadapi rintangan serta kritikan. Perubahan nyata yang ditawarkan harus kembali dan bersumber pada Proklamasi 17 Agustus 1945, Pancasila 1 Juni 1945, dan Pembukaan UUD 1945.


        Presiden Jokowi haqqul yaqin bahwa melalui jalan ideologis itu, maka ketiga penyakit akut bangsa tadi, insya Allah, bisa teratasi. Selain berpegang pada ideologi, Presiden Jokowi memilih mengusung konsep Trisakti yang pernah diperjuangkan oleh Proklamator RI, Ir. Soekarno yaitu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Selanjutnya, Presiden Jokowi menjabarkan visi dan misi mereka secara tegas dan rinci, yang pada intinya adalah Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong.


Untuk mewujudkan visi itu, disusunlah MISI tegas dalam tujuh poin:


1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis, berlandaskan negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Ke-7 misi mulia yang berlatar semangat Trisakti Bung Karno itu kemudian diterjemahkan dalam 12 agenda strategis dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, 16 agenda strategis untuk menuju Indonesia yang berdikari dalam bidang ekonomi, dan 3 agenda strategis untuk Indonesia berkepribadian dalam kebudayaan.


       Presiden Joko Widodo mempunyai strategi dalam transisi perekonomian nasional. Untuk jangka pendek, adalah stabilisasi ekonomi untuk menjembatani perekonomian, seperti spending melalui proyek pemerintah. Menurut Presiden Jokowi, pemerintah mempunyai ruang fiskal yang harus dimanfaatkan. Solusi lain yang sedang pemerintah kejar adalah bekerja keras untuk menggalang dana investasi, terutama dari Jepang, Korea, Cina, Singapura, Jerman, dan Amerika. Penggalangan dana membuat banyak orang mempertanyakan utang naik karena pendanaan ini. Presiden Jokowi mengatakan utang ini untuk kebutuhan investasi yang dapat meningkatkan produk bukan untuk konsumsi atau subsidi BBM. Dengan kebijakan yang dirancang ini, Presiden Jokowi yakin pada sisa tahun 2015 ini, stimulus ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 0,1-0,2 persen. Pada tahun 2016 mendorong pertumbuhan 0,5-1 persen. Untuk jangka menengah sampai jangka panjang, pemerintah saat ini berfokus pada proyek infrastruktur karena sektor tersebut padat modal dan berdampak panjang. Buruknya infrastruktur saat ini dinilai menjadi salah satu penghambat utama growth engine. Perbaikan infrastruktur penting untuk menekan biaya produksi, biaya transportasi, dan ongkos distribusi.


       Presiden Joko Widodo menilai distribusi logistik melalui laut merupakan yang paling murah. Untuk itu pemerintah berkonsentrasi pada konsep tol laut, seperti pembangunan yang sudah dimulai di Kuala Tanjung dan Makassar, di samping 24 pelabuhan yang direncanakan pemerintah. Selain itu pemerintah juga telah memulai membangun tol Trans Sumatera. Presiden Jokowi mengaku realistis bahwa tantangan ke depan yang dihadapi tidak ringan dan membutuhkan proses. Namun jika dibandingkan dengan krisis 1998, kondisi ekonomi saat ini lebih ringan. “Namun 17 tahun kemudian kita melihat perekonomian bisa tumbuh empat kali lipat. Indonesia menjadi anggota G-20 dan kita telah menjadi negara demokrasi yang dibanggakan,” katanya.


        Di tengah melemahnya ekonomi dunia dan nasional, Presiden Joko Widodo mengeluarkan paket kebijakan ekonomi. Presiden Jokowi pun mengumumkan langsung kebijakan paket ekonomi itu, didampingi oleh sejumlah menteri ekonomi. Ada tiga langkah yang dilakukan pemerintah untuk menggenjot ekonomi dalam paket kebijakan ekonomi tahap pertama. memang ada sejumlah langkah yang telah dilakukan pemerintah untuk menggenjot ekonomi. Pemerintah terus mendorong belanja pemerintah melalui daya serap anggaran, memperbaiki neraca pembayaran, dan menetapkan langkah-langkah konkrit. Pertama, pengendalian harga komoditi pokok seperti bahan bakar minyak (BBM) dan pangan. Kedua, pembentukan tim evaluasi pengawasan realisasi anggaran. Ketiga, pembentukan badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit. Pembentukan badan tersebut untuk meningkatkan ekspor kelapa sawit dan meningkatkan penggunaan biodiesel jadi 15 persen.

 
        Tak hanya itu, pemerintah juga mengeluarkan sejumlah langkah untuk melindungi masyarakat desa. Langkah-langkahnya dengan memberdayakan usaha mikro dan kecil. Presiden Jokowi menekankan percepatan penyaluran pemanfaatan dana desa. Anggaran itu diharapkan dapat dimanfaatkan untuk infrastruktur secara padat karya, penambahan alokasi beras sejahtera, langkah tersebut belum dapat menggerakan ekonomi nasional. Pemerintah juga akan meluncurkan paket kebijakan tahap pertama. Presiden Jokowi mengatakan langkah pertama mengatasi persoalan ekonomi adalah dengan mendorong daya saing industri nasional, melalui deregulasi, debirokratisasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha. ada 89 peraturan yang dirombak dari 154 peraturan, yang dianggap menghambat daya saing industri nasional.?


        Selain itu, juga sudah disiapkan 17 rancangan peraturan pemerintah, 11 rancangan peraturan presiden, 2 rancangan instruksi presiden, 63 rancangan peraturan menteri dan 5 aturan lain. Pemerintah berkomitmen menyelesaikan semua paket deregulasi pada September dan Oktober 2015. Langkah kedua, ?pemerintah akan mempercepat proyek strategis nasional dengan menghilangkan berbagai hambatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian proyek strategis nasional. Pemerintah juga akan memperkuat peran kepala daerah untuk melakukan dan memberikan dukungan percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Ketiga, meningkatkan investasi di sektor properti. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mendorong pembangunan perumahan, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah, serta membuka peluang investasi yang lebih besar di sektor properti. Presiden Jokowi yakin paket kebijakan ekonomi tahap pertama September 2015 ini, akan memperkuat industri nasional, mengembangkan usaha mikro kecil menengah dan koperasi, dan memperlancar perdagangan antar daerah. kebijakan ini dapat membuat pariwisata semakin bergairah dan menjadikan kesejahteraan nelayan semakin membaik dengan menaikkan produksi ikan tangkap serta penghematan biaya bahan bakar 70 persen melalui konversi minyak solar ke LPG. Presiden Jokowi menegaskan agar paket ini sukses memajukan ekonomi dalam negeri, maka pemerintah butuh kerjasama dan dukungan dari semua pihak. Ia juga memastikan jajaran kabinetnya akan berusaha maksimal mendongkrak ekonomi.


      Korea Selatan, Jepang dan Tiongkok adalah tiga negara yang sukses menjadi negara industri berkat kebijakan yang baik dan terarah. Sementara Indonesia masih harus belajar untuk menumbuhkan industri manufaktur. Kita percaya negara maju bukan karena sumber daya alam, tapi kebijakan yang baik. Korea, Jepang dan Tiongkok mampu menjadi negara industri, income per kapita naik berkat kebijakan yang baik dan tepat. Sebut saja Tiongkok. Negeri Tirai Bambu itu harus menempuh perjalanan panjang selama puluhan tahun untuk bangkit dari kesulitan ekonomi maupun politik. Tiongkok, kata dia, akhirnya bisa menjadi negara terbuka bagi investor. Korea habis dan hancur akibat perang dunia. Tapi setelahnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan baik dengan menyekolahkan banyak mahasiswa sekolah di Amerika Serikat. Dan akhirnya menjadi brand trust untuk mendorong ekonomi mereka.

 

SELANJUTNYA >>

Published in Opini

BY ADRIAN INDRA ( PENGAMAT POLITIK DAN PEMBANGUNAN PAPUA )

 

Gubernur Papua, Lukas Enembe, mengakui akan segera mengeluarkan peraturan untuk melindungi pengusaha lokal Papua dalam mengakses bisnis di tanah kelahiran mereka, karena selama ini pengusaha asli provinsi paling timur Indonesia itu masih mengalami kesulitan untuk berkembang. “Ada dua peraturan yang sedang disusun, tentang induk dari organisasi pengusaha orang asli Papua dan mekanisme penggunaan anggaran tiga persen dana Otsus (Otonomi Khusus),” jelas Gubernur Enembe saat dikonfirmasi . Ia mengatakan peraturan dalam proses drafting. itu merupakan petunjuk teknis Perdasus Nomor 18 tahun 2008 tentang Ekonomi Berbasis Masyarakat. Meski sudah hampir 50 tahun menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), para pengusaha asli Papua belum menjadi tuan rumah di wilayah mereka sendiri. Padahal, Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua mengamanatkan keberpihakan, perlindungan, dan pemberdayaan orang asli Papua, termasuk pengusaha, tapi kenyataannya dunia bisnis masih sulit ditaklukkan pengusaha lokal. Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 84/2012 tentang Pengadaan Khusus di Papua dan Papua Barat untuk memberdayakan dan melindungi pengusaha asli Papua. Namun, Perpres ini belum dapat diimplementasikan secara optimal karena banyak pengusaha asli Papua kesulitan dalam mengakses modal usaha. Hingga kini, ada belasan ribu pengusaha asli Papua. Sekitar 13.000 di antaranya bergabung dalam Kamar Adat Pengusaha Asli Papua (KAPP). Berbeda dengan organisasi pengusaha lain, KAPP memang hanya dikhususkan untuk pengusaha asli Papua. Dari jumlah belasan ribu pengusaha asli Papua itu, lanjutnya, pengusaha konstruksi ada 1.621 orang, sisanya merupakan pengusaha sektor real, termasuk mama-mama penjual pinang yang mencapai 6.000 orang.

Published in Opini

( NAPAK TILAS PENGABDIAN DAN KERJA GUBERNUR LUKAS ENEMBE 2013-2017)

 


    Lukas Enembe adalah tipikal pemimpin Papua, yang tidak banyak bicara, baginya kerja dan pengabdian yang nyata pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat Papua lebih utama. Kondisi seperti ini, menyebabkan para Journalis harus bekerja keras untuk menggali berita-berita tentang bidang-bidang yang telah berhasil dikerjakan dengan baik oleh Lukas Enembe. Sudah menjadi tugas Journalis, agar bisa menjelaskan kembali kepada masyarakat Papua, hasil yang telah dicapai oleh Gubernur Papua dalam berbagai bidang selama periode masa pemerintahannya. Lukas Enembe selain membangun bidang Tata Kelola Pemerintahan Adminitrasi Modern di Papua, juga terobosan yang luar biasa di bidang  Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi Kerakyatan, Infrastruktur, Kerukunan Umat Beragama, Adat dan budaya, Pengelolaan Sumber Daya Alam, nyatanya tidak lupa juga bekerja keras membangun bidang Olahraga Papua. Karena banyaknya bidang yang telah berhasil dibangun oleh Gubernur Lukas Enembe, maka tidak salah jika banyak orang mengatakan bahwa Lukas Enembe telah membawa Papua ke suatu PERADABAN BARU, atau dalam bahasa umumnya, ini dinamakan REVOLUSI PERADABAN. Dalam tulisan kali ini kita Kupas tentang kerja yang telah dilakukan Lukas Enembe dalam suatu REVOLUSI KEBANGKITAN OLAH RAGA PAPUA.

Published in Opini

By : Adrian Indra ( Pengamat Politik dan Pembangunan Papua )

 

TAHUN 2013


Bulan Maret 2018 ini, Gubernur Papua, Lukas Enembe, akan meletakkan jabatannya sebagai Gubernur Provinsi Papua periode 2013-2017. Apa yang telah diperbuat oleh Lukas Enembe selama rentang waktu periode tersebut ? dan bagaimana Strategi Lukas Enembe dalam menata pembangunan Papua ? serta bagaimana bukti nyata hasil pembangunan yang telah dikerjakan itu pada saat ini ?

Published in Opini

Oleh : Adrian Indra. S.Sos ( Pengamat Politik dan Pembangunan Papua )

 


BUKAN ENCAPAIAN KINERJA YANG BIASA

 

TAHUN 2014, 1 Tahun KEPEMIMPINAN LUKAS ENEMBE

Tanggal 9 April 2014 adalah momentum yang tak akan pernah terlupakan bagi seorang Lukas Enembe, karena dari 1 tahun masa kepemimpinannya itu, masyarakat dan Media Masa akan mengevaluasi pencapaian Kinerjanya. Momentum setahun kepemimpinan “LUKMEN” ditandai dengan sejumlah kegiatan, yaitu Pameran mini yang dilaksanakan selama dua hari di kantor Gubernur Papua, peluncuran buah Merah sebagai minuman resmi PON XX Tahun 2020, dan puncaknya dilakukan doa syukuran yang dihadiri FORKOMPIMDA dan pimpinan SKPD bertempat di pemprov Papua serta tamu undangan. Sebelum acara resepsi makan malam, dilaksanakan ibadah singkat dan diikuti doa bersama dari lima agama. Gubernur, Wakil Gubernur, ketua TP.PKK Provinsi Papua Yulce Enembe bersama Pangdam XVII Cenderawasih saat memasuki ruangan diberi sambutan yang meriah. Kemudian tamu undangan dihibur oleh sejumlah penyanyi lokal serta penampilan meriah dari grup dance Fanky Papua.

Published in Opini

Halaman 1 dari 4