Pasific Pos | Headline | Pasific Pos.com

| 26 May, 2019 |

Jayapura – Ketua Dewan Adat Meepago, John NR Gobai, menyampaikan lima tuntutan atas meninggalnya masyarakat suku Mee di Oneibo, Deiyai, Senin (1/8) kemarin.

“Untuk kesekian kalinya nyawa manusia Mee di Papua ini diukur sama dengan harta benda yang dirusak akibat tidak adanya kepedulian orang yang datang untuk bekerja dan mengais rejeki di tanah ini. Kami menilai hal ini bertentangan dengan UU No 39 Tahun 1999. Dan oknum anggota Kepolisian telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan Perkapolri tentang Implementasi HAM,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Dewan Adat Papua, Selasa (2/8).

Adapaun tuntutan yang diminta oleh John yakni, Kapolda Papua dan DPRP, serta Komnas HAM Papua segera menurunkan tim untuk melakukan klarifikasi dan penyelidikan di Deiyai.

baca juga, Deiyai Tegang, Polda Lakukan Penyelidikan Terkait Bentrok

“Dengan berdasar fakta dan analisa kami menuntut, Pertama, Kapolda Papua dan DPRP serta KOMNAS HAM Papua segera menurunkan Tim untuk melakukan Klarifikasi dan Penyelidikan di Deiyai, karena akan berkembang dua versi informasi baik dari Polisi maupun dari Masyarakat.
 
Kedua, tarik Brimob yang bertugas memback up Polres Paniai serta tidak lagi menempatkan di Wilayah Adat Meepago karena beberapa oknum anggotanya terindikasi telah melakukan berbagai Kekerasan.
Ketiga, pelaku harus diproses  secara hukum yang berlaku di NKRI, dan ditingkat masyarakat kasus ini harus dibicarakan secara terbuka disaksikan oleh masyarakat.

Keempat, Pemerintah Daerah Deiyai agar tidak tampil sebagai pengayom oknum aparat yang melakukan kekerasan tetapi cukup menjadi fasilitas untuk menggali fakta yang sesungguhnya sesuai dengan keterangan pihak keamanan dan masyarakat.

Kelima, Bupati Deiyai agar melarang semua Kontraktor untuk tidak menggunakan aparat sebagai bumper perusahaan dan tidak lagi memberikan kegiatan kepada PT. Putra Dewa Paniai,” ujarnya.

Published in Headline