Pasific Pos | Info Papua | Pasific Pos.com

| 16 July, 2019 |

Teguh: Tidak boleh ada ‘berasnisasi’ di Tanah Papua



Manokwari, TP -  Berdasarkan data statistik Kehutanan terbaru, ekosistem lahan gambut di provinsi Papua Barat yang masih dalam kondisi baik hanya 1,4 persen dari total luas lahan gambut. Sementara sekitar 6 juta hektar lahan gambut mengalami kerusakan dengan berbagai tingkat, baik rusak parah, menengah dan kerusakan ringan yang penyebabnya bersifat umum. 

Published in Papua Barat

Manokwari, TP - Ketua Perkumpulan Panah Papua, Sulfianto Alias menilai, PT Rimbut Sawit Papua yang beroperasi di Kabupaten Fakfak telah melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 57 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Published in Papua Barat

Manokwari, TP – Upaya restorasi dan perlindungan hutan gambut di tanah Papua menjadi roh utama kehadiran Pantau Gambut Papua selaku perpanjangan tangan Pantau Gambut Nasional.

Published in Papua Barat

JAYAPURA,– Gubernur Papua Lukas Enembe menginstruksikan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk mencermati program Papua rendah karbon yang diharapkan menjadi aset jangka panjang.

Published in Info Papua

Tiga Kampung Jadi Projek Restorasi Gambut

Jumat, 08 September 2017 14:40

MERAUKE,ARAFURA,- Deputi Sosialisasi, Edukasi, Partisispasi dan Kemitraan Badan Restorasi Gambut, Dr. Myrna A. Safitri mengemukakan di Kabupaten Merauke akan dilaksanakan restorasi gambut pada tiga kampung yaitu Kampung Kaliki, Kampung  Sumber Rejeki dan Kampung Sumber Mulya, sehingga mereka membutuhkan pelatihan karena belum banyak informasi yang mereka terima mengenai kebijakan  pengelolahan gambut itu sendiri.

Published in Papua Selatan

Jayapura,-  Badan Restorasi Gambut (BRG) bersama  Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua melakukan sosialisasi program restorasi gambut Papua di Iayapura, Selasa (11/07/2017) di Hotel Aston Jayapura.
 “Sesuai dengan PP No. 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut, hari ini kami datang ke layapura bertemu dengan para pemangku kepentingan untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi upaya restorasi gambut di Provinsi Papua," jelas Nazir Foead, Kepala Badan Restorasi Gambut, saat hadir dalam kegiatan sosialisasi program restorasi gambut BRG RI di Hotel Aston Jayapura kemarin.
Dengan total 2 juta hektar target restorasi gambut di 7 provinsi, Papua menjadi salah satu provinsi prioritas BRG dalam merestorasi gambut hingga tahun 2020.
Kepala BRG melaporkan progres kegiatan restorasi gambut kepada Presiden RI. “Sesuai dengan perintah presiden dalam rapat terbatas, disebutkan restorasi gambut perlu didukung penuh oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah," tambah Nazir.
Menurutnya, upaya restorasi gambut memerlukan kerjasama dan dukungan banyak pihak. Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, kelembagaan adat, kelompok masyarakat sipil, dan masyarakat secara keseluruhan.
Lebih lanjut disampaikan, keterlibatan masyarakat perlu menjadi perhatian dalam penyusunan rencana pelaksanaan restorasi gambut agar pelaksanaannya tepat sasaran.
Selain untuk tuiuan menyampaikan informasi kebijakan dan rencana restorasi gambut kepada para pemangku kepentingan, sosialisasi ini diharapkan bisa membangun kesepahaman bersama tentang peran, tugas, dan fungsi masingmasing pihak dalam kegiatan restorasi gambut di Papua. Restorasi gambut perlu berjalan atas dasar antisipasi dampak sosial, ekonomi, lingkungan, yang tidak diinginkan masyarakat. Karena itu, persetujuan masyarakat terhadap rencana dan pelaksanaan restorasi adalah hal utama yang hams dipenuhi.  Dalam kegiatan yang dihadiri SKPD provinsi, kabupaten-kabupaten yang rawan mengalami krbakaran hutan dan Iahan gambut, balai taman nasional, akademisi, LSM, perwakilan masyarakat, dan sektor swasta, disampaikan bagaimana restorasi gambut dilaksanakan dan apa yang menjadi terget BRG di Papua khususnya tahun ini.
Deputi Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan BRG, Myrna A. Safitri, menambahkan, pekan ini akan dimulai studi pemetaan sosial dan potensi desa di 3 di Kabupaten Merauke. Pengumpulan data untuk mendukung pelaksanaan proyek restorasi  gambut lni akan dilaksanakan di Desa Kaliki, Desa Sumber Rejeki dan Desa Sumber Mulya.
“Sebelumnya kami juga sudah merekrut dan memberikan pelatihan  fasilitator desa untuk ditempatkan di desa target restorasi gambut melakukan pendampingan dan mengintegrasikan program restorasi gambut dalam penyusunan rencana pembangunan desanya," tutup Myrna. (Bams)

Published in Info Papua

Jayapura,- Pemerintah Provinsi Papua terlibat dalam percepatan restorasi gambut di wilayahnya. Pemerintah dan Badan Restorasi Gambut (BRG) melakukan sosialisasi program restorasi gambut di Papua.
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia Loupatty mengatakan rencana restorasi (pemulihan) gambut di Papua memerlukan komitmen dan suatu kesepahaman bersama.
Pasalnya, Papua dengan kondisi geografis yang unik dan budaya masyarakat yang masih bergantung pada ekosistem gambut, memerlukan pendekatan, kerjasama, dan dukungan semua pihak baik sosial, budaya, ekonomi maupun lingkungan.
"Di Papua luas gambut mencapai 2.658.18 hektar. Dengan sebaran di Kabupaten Merauke, Mappi, Asmat, Boven Digoel, Mamberamo Raya, Mimika dan Tolikara. Untuk itu perlu satu kesepahaman untuk melakukan restorasi," kata Elia Loupatty saat membuka sosialisasi program restorasi, Hotel Aston Jayapura, Selasa (11/7/2017).
Menurut ia, potensi ancaman kerusakan ekosistem gambut sangat tinggi, dimana ancaman terbesar datang dari perusahaan-perusahaan yang mendapatkan izin eksploitasi dan izin perusahaan, baik pengusahaan hutan alam, maupun pertambangan, pertanian dan perkebunan berada diatas gambut.
Untuk itu, restorasi gambut Papua perlu dilaksanakan atas dasar antisipasi dampak sosial dan lingkungan yang tidak diinginkan masyarakat.
"Pengamanan potensi ggambut dari ancaman kebakaran hendaknya dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan masyarakat adat melalui program pemberdayaan kampung peduli gambut yang dapat menekan laju kerusakan dan mencegah emisi karbon lahan gambut," ucapnya.
Menanggapi itu, dirinya berpendapat untuk perlindungan dan restorasi lahan gambut yang rusak di Papua harus dengan menanam jenis pangan endemik seperti sagu, karena tanaman ini mampu menyerap air 200-1.000 persen sehingga dapat berfungsi sebagai tanaman pelindung lahan gambut agar tidak mengering dan terbakar.
"Untuk itu, saya harap kehadiran Badan Restorasi Gambut (BRG) di Papua dapat melakukan sosialisasi potensi gambut dan memetakan masalah dan solusi melalui program pemberdayaan kampung peduli gambut," kata Elia.
Sementara itu, Kepala Badan Restorasi Gambut, Nazir Foead mengatakan sesuai dengan PP No.1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut, maka pihaknya datang untuk bertemu para pemangku kepentingan untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi upaya restorasi gambut di Provinsi Papua.
"Dengan total 2 juta hektar target restorasi gambut di tujuh provinsi, Papua menjadi salah satu provinsi prioritas BRG dalam merestorasi gambut hingga 2020," kata Nazir.
Mengenai hal ini, ujar ia, pihaknya akan secara rutin melaporkan progres kegiatan restorasi gambut kepada Presiden RI. "Hal ini sesuai dengan perintah Presiden dalam rapat terbatas, disebutkan restorasi gambut perlu didukung penuh oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah," tambahnya.
"Keterlibatan masyarakat perlu menjadi perhatian dalam penyusunan rencana pelaksanaan restorasi gambut agar pelaksanaannya tepat sasaran," tutupnya. (Bams)

Published in Info Papua