Pasific Pos | Sospol | Pasific Pos.com

| 23 July, 2019 |

DPT Dukungan Perseorangan Pilgub 3.336.144

Senin, 18 September 2017 22:29

JAYAPURA,- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua merilis Penetapan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk dukungan Calon Perseorangan pada Pilkada Gubernur 2018 yakni sebanyak 3.336.144 suara.

Published in Headline

SENTANI - Ketua LSM Papua Bangkit, Hengky Jokhu mengatakan para pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Jayapura tidak dapat melakukan intervensi kepada KPU Provinsi Papua, yang kini mengambil alih tugas dari KPU Kabupaten Jayapura pasca dinonaktifkan oleh DKPP RI terkait pelaksanaan Pilkada Kabupaten Jayapura untuk melakukan proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 229 TPS di 17 distrik.
KPU tugasnya melaksanakan aturan atau Undang-Undang tentang Pilkada. KPU baik ditingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota itu tidak boleh tunduk kepada tuntutan ataupun keinginan-keinginan dari para pasangan calon (Paslon).

Published in Sosial & Politik

Jakarta,- Ketua KPU Provinsi Papua, Adam Arisoy menilai Daftar Pemili Tetap (DPT) yang dimiliki kuasa hukum Paslon Bupati Tolikara nomor urut 3 adalah DPT siluman.  Pasalnya hanya KPU yang dapat menetapkan DPT, sehingga kalau ada oknum yang mengeluarkan data, itu dipertanyakan oleh pihak KPU.
"Bantahan-bantahan yang disampaikan oleh kuasa hukum Paslon nomor urut 3 di MK soal DPT,  ya kami kembali pertanyakan itu DPT  dari mana?. DPT itu hamya ditetapkan oleh KPU, nggak  ada orang lain yang tetapkan DPT karena DPT itu berdasarkan DAK 2 dari pemerintah yang dilakukan pemutahiran data dan ditetapkan oleh KPU. Jadi kalau ada orang lain yang tetapkan data, kami ragukan datanya, " tandas Adam Arisoy saat ditemui Pasific Pos usai mengikuti sidang di MK baru-baru ini.
Adam menjelaskan, dalam persidangan itu pihaknya dan Bawaslu Papua melaporkan pelaksanaan hasil PSU 18 distrik di Kabupaten Tolikara. Karena sesuai putusan  MK nomor 14  yang memerintahkan KPU Provinsi untuk mengambil alih dan melaksanakan PSU di 18 distrik. " Hasilnya inilah yang kita laporkan sekarang yaitu hasil perolehan suara untuk masing masing pasangan calon.
Nanti dari hasil laporan ini ada sidang selanjutnya lagi. Tapi itu kita belum tahu nanti kita tunggu panggilan lagi dari MK.jadi hari ini belum valid, " jelasnya.
Untuk itu kata Adam, jika pihak termohon merasa  keberatan soal hasil perolehan suaranya.  Tapi kalau untuk kami no problem karena proses itu kan sudah berlangsung. "Artinya dari setiap TPS hasilnya kan sudah di laporkan kepada PPD dan PPD sudah rekap dan mereka sudah sampaikan kepada kita. Jadi bagi kami  merasa tidak ada masalah. Kalau mereka keberatan ya tidak apa apa tapi hasil yang sudah kami tetapkan itu juga yang kami laporkan ke MK, " tandasnya.
Adam Arisoy kembali nenandaskan, menyangkut dengan bantahan-bantahan tadi soal DPT,  ya kami kembali peryanyakan. "Itu DPT dari mana? Karena DPT itu hanya ditetapkan oleh KPU,  jadi tidak ada orang lain yang tetapkan, DPT karena DPT itu berdasarkan DAK 2 dari pemerintah yang dilakukan pemutahiran data dan ditetapkan oleh KPU. Jadi kalau ada data dari luar,  itu kami anggap data siluman, " ketus Adam.
Adam Arisoy menambahkan, kalau secara keseluruhan proses sidang di MK berjalan baik, mulai dari sidang awal sampai selesai.   Jad gendanya ini kita laporkan hasil PSU 18 distrik di Kabupaten Tolikara. "Jadi dari hasil pelaksanaan PSU Itu kita laporkan kepada MK. dan MK sudah tetapkan pasti ada sidang  lanjutan untuk jawaban dan lain lainnya, " tutup Adam Arisoi. (Tiara)

Published in Headline

SENTANI - Walaupun sempat terjadi perdebatan yang cukup alot saat penandatanganan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Jayapura terkait dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) maupun waktu pelaksanaan untuk menentukan pelaksanaan PSU tersebut.
Namun penandatanganan NPHD PSU ini tetap berjalan sukses dan juga telah disepakati soal waktu pelaksanaan maupun jumlah TPS antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura dengan KPU Provinsi Papua beberapa waktu lalu.
Memang dalam penandatanganan NPHD itu juga (jumlah TPS) sedikit menjadi perdebatan alot, karena itu semua akan mempengaruhi jumlah dana, kata Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si, ketika ditanya wartawan terkait penandatanganan NPHD yang didalamnya juga telah ditetapkan jumlah TPS sebanyak 229 yang akan menggelar PSU di 17 Distrik, usai acara Halal Bihalal Pemkab Jayapura bersama TNI/Polri dan masyarakat, baru-baru ini.
Dari pihak KPU Provinsi Papua sendiri, kata Bupati Mathius, bahwa mereka mengakui mengalami kesulitan ketika melakukan komunikasi dengan Bawaslu Papua.
Jadi, Bawaslu Papua menolak terhadap hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jayapura dan didukung KPU Provinsi Papua. Saya pikir perdebatan ini pasti bisa panjang karena kewenangan bukan di Bawaslu namun kewenangan  ada di KPU, bebernya.
Menurut Bupati Mathius, rekomendasi Bawaslu inilah yang dilaksanakan oleh KPU Papua, termasuk juga dalam memverifikasi itu. Artinya, PSU harus dilakukan karena ini rekomendasi Bawaslu (Panwas) dan sudah ada keputusan untuk tetap dilaksanakan.
Kalau soal jumlah itu kewenangannya ada di KPU Papua, setelah diverifikasi mana yang bisa dilakukan. Apalagi dari DKPP RI juga memberikan kewenangan itu maka DKPP tidak bisa mengintervensi kewenangan KPU. Tapi, saya pikir kita tidak boleh berdebat soal itu terlalu panjang karena kalau kita terus berdebat nanti akan berlarut-larut, sehingga kita tetap menandatangani NPHD dan DKPP memberikan kewenangan kepada KPU Papua untuk melaksanakan secara baik, tuturnya.
Bupati Mathius meminta penyelenggara (KPU dan Bawaslu) tidak boleh bermain saat proses PSU berlangsung nanti.
Kita mengingatkan (berpesan) kepada penyelenggara baik KPU dan Bawaslu tetap pada fungsi penyelenggaranya. Jangan ikut bermain di dalam tugas-tugas yang bukan menjadi tugasnya, kata dia.
Selain itu, ia meminta kepada para peserta (Paslon) Pilkada, juga harus menjunjung tinggi keadilan, kebenaran dan kejujuran serta berdemokrasi dengan benar.
Kita harus junjung tinggi. Kalau memang hasilnya sudah diketahui ada salah satu paslon yang menjadi pemenang, maka semua harus tunduk pada komitmen awal yakni siap menerima kekalahan dan kemenangan. Jangan karena tidak menang terus bikin ulah-ulah yang berkepanjangan di berbagai hal, ujarnya.
Bagaimana mau menjadi seorang pemimpin kalau tidak konsisten. Harus ada pengakuan, kesungguhan dan komitmen yang pernah dibuat awal untuk siap menghargai keputusan rakyat. Saya pikir konsisten ini yang penting dan perlu dijunjungg dalam rangka pelaksanaan PSU tersebut, tandas Mathius.

Published in Sosial & Politik

 

JAYAPURA,- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua menyebutkan jadwal tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Gubernur dan Bupati di Papua tahun 2018 belum ada atau dikeluarkan oleh KPU.
Hal tersebut diungkapkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Tarwinto, di Jayapura, Selasa kemarin.

Published in Sosial & Politik