Pasific Pos | Edukasi | Pasific Pos.com

| 20 May, 2019 |

Jayapura, - Komisi V DPR Papua bidang Pendidikan dan Kesehatan meminta pihak terkait  dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil provinsi dan setiap kabupaten/kota untuk segera memvalidasi data pengguna Kartu Papua Sehat (KPS) guna integrasi pembayaran dengan JKN-KIS pada tahun depan.

Published in Pendidikan & Kesehatan

Natan : Padahal Anggaran BPJS Mencapai Rp. 123 Milliar

 

Jayapura, - Meskipun pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan telah mewajibkan setiap warga masyatakat Indonesia menjadi anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Namun DPR Papua khususnya Komisi V DPR Papua yang membidangi Kesehatan tak ingin kebijakan pemerintah pusat ini menghapus Kartu Papua Sehat (KPS) yang merupakan program Pemprov Papua, melalui Dinas Kesehatan (Dinkes).

Published in Pendidikan & Kesehatan

Jayapura,- Pasien pengguna Kartu Papua Sehat maupun BPJS Kesehatan diimbau untuk membawa surat rujukan jika berobat ke rumah sakit,  tanpa adanya surat rujukan mak tak bisa mengajukan klaim biaya pengobatannya.
Direktur RSUD Jayapura, drg Josef Rinta,M.Ke, mengatakan, sangat penting untuk diketahui oleh pasien, bahwa untuk berobat ke RSUD Jayapura, pasien diharapkan untuk membawa rujukan, hal ini harus jadi perhatian bagi pasien KPS maupun pasien BPJS kesehatan, karena jika tidak membawa rujukan bakal dilayani sebagai pasien swasta.
“Setiap pasien yang berobat ke RS Dok II diharapkan membawa rujukan dari rumah sakit rujukan dari puskesmas, hal ini penting bagi pasien pengguna Kartu Papua Sehat maupun BPJS Kesehatan,” ujarnya.
Dikatakan, sesuai dengan komitmen RSUD Jayapura, untuk melayani pasien-pasien, maka RSUD Jayapura sebagai rumah sakit rujukan nasional pada prinsipnya memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien-pasien rujukan.
“Kita selalu pro aktif dalam melayani pasien pasien yang menggunakan  Kartu Papua Sehat (KPS), oleh sebab itu kami mengharapkan dukungan dari rumah sakit rujukan regional maupun pemerintah untuk memberi perhatian serius,”katanya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, drg Aloysius Giyai,MKes mengharapkan masyarakat perlu untuk menfaatkan pelayanan kesehatan dasar seperti puskemas, karena saat ini puskesmas sudah mampu memberikan pelayanan dengan baik, ketika tidak bisa terlayani dengan baik baru bisa dirujukan ke pusat layanan kesehatan selanjutnya yakni rumah sakit rujukan regional.
“Memang kalau semua mau ke RSUD Jayapura, saya pikir ini masyarakat jangan salahkan rumah sakit kalau rumah sakit penuh, karena memang tingkat kunjungan pasien meningkat, oleh sebab itu masyarakat perlu juga memanfaatkan pelayanan kesehatan dasar,”tuturnya.
Dirinya juga meminta kepada pasien rujukan untuk tidak lupa membawa rujukan ketika berobat ke RSUD Jayapura, karena memang rujukan sangat penting untuk mendapatkan pelayanan baik untuk pasien rujukan KPS maupun BPJS Kesehatan. (Bams)

Published in Pendidikan & Kesehatan

Kadinkes: KPS Justru Menopang BPJS

Senin, 10 Juli 2017 04:47

JAYAPURA,- Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua drg. Aloysius Giyai, M.Kes menegaskan program Kartu Papua Sehat (KPS) yang dijalankan sejak 2014 sangat membantu pelayanan kesehatan bagi orang asli Papua yang tidak mampu. Program yang merupakan bukti keberpihakan Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP.MH untuk menyelamatkan orang asli Papua sesuai amanat Otonomi Khusus (Otsus) ini justru menopang atau mem-back up program Jaminan Kesehatan Nasional dari Pemerintah Pusat yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), bukan saling tumpah tindih.
HaL ini disampaikan Aloysius Giyai kepada sejumlah wartawan di Kantor Dinkes Papua Kotaraja, Jumat (07/07/2017) menanggapi pernyataan Wakil Ketua Komisi V DPR Papua Nioluen Kotouki di salah satu media harian edisi Jumat, 7 Juli 2017 yang meminta Pemerintah Provinsi Papua menghentikan program KPS karena dinilai tidak berguna dan tumpang tindih dengan BPJS.
“Sebagai anggota Dewan yang terhormat, apa yang beliau (Nioluen Kotouki-Red) sampaikan itu benar. Karena dia berbicara sesuai tupoksi-nya sebagai wakil rakyat yang membidangi masalah kesehatan. Hanya saja perlu diluruskan bahwa antara KPS dan BPJS bukan tumpang tinggi, tetapi dianggap duplikasi pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin itu punya dua sumber, satu nasional dan satu lokal. Tetapi ingat, dalam Undang-Undang Jaminan Kesehatan Nasional, ada pasal dan ayat khusus yang mengatur bahwa karena pembiayaan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional pakai sistem paket, maka apabila ada paket pembiayaan yang tidak dibiayai oleh BPJS, pemerintah daerah wajib hukumnya membiayai paket itu. Apalagi ada Perdasus tentang bidang kesehatan yang mengatur pembiayaan kesehatan menggunakan Dana Otonomi Khusus. Jadi gubernur tidak salah luncurkan KPS, justru dia jalankan amanat UU Otsus,” kata Aloysius.
Menurut Aloysius, Dinas Kesehatan Provinsi Papua pada prinsipnya memahami dan mendukung pernyataan Kotouki untuk menghilangkan KPS dan memaksimalkan pelayanan BPJS. Sebab sesuai amanat UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Kesehatan, paling lambat tahun 2019, semua jaminan kesehatan daerah harus berintegrasi ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hanya, saja kendala utama di Provinsi Papua adalah syarat kepesertaan BPJS yang menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) membuat hingga hari ini BPJS belum diintegrasikan dengan KPS.
“Di Papua ini, dari total penduduk yang ada di Papua, hanya 30 persen yang punya NIK. 70 persen tidak punya NIK. Masalah ini NIK ini kami sudah bahas bersama Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan BPJS Divisi Regional VII Papua dan Papua Barat. Kami Dinas Kesehatan prinsipnya saling koordinasi, menunggu data dari sana. Validasi data ini sangat penting karena terkait alokasi jumlah dana untuk membayar premi peserta KPS-JKN dari Pemerintah Provinsi ke BPJS setiap tahun. Dan harus diketahui, salah satu kelemahan BPJS ialah bersifat gotong royong dimana dana premi yang sudah diserahkan ke BPJS untuk satu tahun tak akan dikembalikan jika penyerapannya tidak sampai seratus persen,” tegas mantan Direktur RSUD Abepura ini.
Oleh karena itu, sekali lagi Aloysius menyayangkan pernyataan yang mengatakan bahwa KPS tumpang tindih dengan Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS. “Tumpang tindih darimana sementara BPJS hanya meng-cover 30 persen orang asli Papua yang memiliki NIK. Lalu 70 persen rakyat Papua yang di balik gunung, lembah, di pesisir dan kepulauan terpencil yang tidak punya NIK kita ambil biaya darimana? Justru selama KPS yang membiayai, mem-back up pembiayaan yang tidak ditanggung BPJS,” tanya Aloysius.
Sebagai solusi terkait NIK yang cukup pelik ini, Dinkes Papua memiliki strategi untuk mendorong agar semua Kabupaten/Kota di Provinsi Papua secara satu persatu berintegrasi dengan KPS Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan BPJS. “Sudah ada kabupaten yang sudah berintegrasi dengan JKN yakni 62.000 masyarakat Mimika. Tahun depan Lanny Jaya dan beberapa kabupaten,” katanya.
Selain itu, Aloysius juga menyayangkan pernyataan subyektif Nioluen Kotouki yang menilai KPS tidak bermanfaat banyak bagi orang asli Papua. Menurutnya, sikap kritis dan masukan konstruktif bidang kesehatan sangat dibutuhkan pemerintah, termasuk Dinas Kesehatan Papua, asalkan berdasarkan data dan kajian yang komprehensif.
 “Kalau bilang KPS tidak bermanfaat, sebaiknya bicara berdasarkan data dari seluruh rumah sakit. Anggota dewan bisa minta data pembanding pasienyang dibiayai KPS dan BPJS berapa di seluruh rumah sakit. Jangan hanya satu kejadian malah langsung ambil kesimpulan untuk seluruh layanan program. Data tahun 2015 sesuai hasil verifikasi kami di Dinkes, ada 1,2 juta pengguna manfaat KPS di seluruh Papua, tahun 2016 naik 1,3 juta,” kata Aloysius.
Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas  Kesehatan Provinsi Papua Nomor 440/5051/2014 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kartu Papua Sehat dijabarkan bahwa KPS digunakan sebagai “back up” pada komponen pembiayaan yang tidak ditanggung dalam Jaminan Kesehatan Nasional. Peserta program ini adalah orang asli Papua tidak mampu dan warga non Papua yang memenuhi syarat.
Dana KPS yang dibebankan pada APBD Provinsi Papua diperuntukkan bagi penyediaan obat-obatan, alat/bahan habis pakai, makanan pasien, biaya administrasi, dan biaya operasional yang meliputi transport lokal, pengadaan peti jenazah, pembayaran premi Kelas III Jaminan Kesehatan Nasional, jasa/insentif pelayanan, dan penyediaan alat kedokteran, minimal untuk rumah sakit di wilayah regional.
“Dan satu lagi ini banyak yang belum paham. KPS itu tidak dilayani di Puskesmas. KPS itu hanya untuk 3 RSUD Provinsi Papua, seluruh RSUD Kabupaten, 4 rumah sakit mitra, beberapa klinik keagamaan, dan membiayai transportasi pasien dari pedalaman bekerjasama dengan 4 maskapai penerbangan. Dana KPS bukan kami yang simpan di Dinas Kesehatan, tetapi di Badan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua, dan mereka langsung transfer ke Badan Keuangan Kabupaten dan rumah sakit daerah dan mitra,” tutup Aloysius.
Untuk diketahui, Program KPS ini dimulai tahun 2014 dengan total anggaran sebesar Rp 250 juta. Sementara sepanjang than anggaran 2015-2017, besaran alokasi dana KPS masing-masing Rp 300 milyar.

Published in Pendidikan & Kesehatan