JAYAPURA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama seluruh pemda di Papua, dipastikan menandatangani nota kesepahaman Memorandum of Undarstanding (MoU) tentang penertiban aset .

JAYAPURA,- Menindaklanjuti hasil evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  terkait aset di Provinsi Papua. Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Aset Provinsi Papua. Bahkan tim ini sudah mulai bekerja melakukan penataan aset baik bergerak maupun tidak bergerak milik pemerintah provinsi Papua

JAYAPURA,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, untuk segera membentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

Jayapura,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong agar seluruh kabupaten/kota di Papua bisa meningkatkan pendapatan daerah dan dan retribusi sesuai potensi dan karakteristik daerah masing-masing.

Jayapura,-  Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan pemerintah kota dan kabupaten se Papua agar selalu memonitoring pendapatan daerah yang dihasilkan dari sektor pajak hotel dan restoran.

JAYAPURA,- Kepala Daerah di Provinsi Papua diminta tidak seenaknya mutasi pejabat karena ada aturan yang musti ditaati.

JAYAPURA,- Pemeritah Provinsi Papua dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan rapat Semiloka Monitoring Center for Prevention (MCP) dan evaluasi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Provinsi Papua, Senin (20/5) yang dihadiri para bupati, Sekda dan tim KORSUPGA KPK.

Baru Dinas PUPR yang Menginput Paket ke ULP

Manokwari, TP - Dari 48 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat, sampai saat ini baru Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang menginput paket pekerjaannya ke Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Jayapura, - Meskipun ada masalah antara penyidik KPK dengan pejabat Papua yang terjadi baru-baru ini di Hotel Borobudur Jakara,  namun diharapkan hal itu jangan sampai menghambat proses jalannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua tahun 2019.

Jakarta - Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan,  walau telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap anggota penyidik KPK, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah propinsi Papua Hery Dosinaen tidak ditahan.