Manokwari, TP - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menilai pemerintah provinsi (pemprov) Papua Barat masih tidak serius dalammenindaklanjuti rencana aksi pemberantasan korupsi secara terintergrasi.

Manokwari, TP – Aktifis Papua Barat, Yohanes Akwan SH menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI telah mengambil alih kewenangan pengawas internal pemerintah daerah, dalam hal ini Inspektorat Provinsi Papua Barat.

Jayapura, - Ketua DPRP, DR.Yunus Wonda SH. MH mengklarifikasi sorotan KPK atas dirinya. Bahkan ia membantah ditegur KPK karena memiliki lebih dari satu kendaraan dinas.

Menurutnya, apa yang disampaikan KPK sebenarnya bukan teguran. KPK tidak langsung menegur dirinya hanya saat berdiskusi.

Lanjut dikatakan, KPK hanya menyampaikan dan mengingatkan bahwa dari periode lalu hingga kini masih ada anggota dewan yang belum kembalikan mobil dinas dan sekarang mungkin ada yang pakai lebih dari satu dan diminta mengembalikan.

"Kebetulan saya itu lebih dari tiga mobil. Ada empat mobil, satu fortuner yang selama ini saya pakai, pertama sedan Camry biasa saya pakai saat kalau ada upacara atau jemput tamu dari pusat, kemudian ada Triton saya pakai untuk kunker ke daerah seperti Lereh, Taja, atau Waris, dan satu itu Camry," kata Yunus Wonda, Senin (29/7/19).

Diakuai, memang satu kendaraan dinas itu atas nama dirinya termasuk kedua mobil Camry. Namun salah satu mobil itu dipakai anggota DPR Papua Boy Dawir.

"Kami siap kembalikan dan semua barang atau kendaraan itu ada dan masih utuh. Selain itu, KPK juga mengingatkan agar mungkin jangan disalahgunakan dan teman-teman dewan yang lama, mereka juga harus dikembalikan karena itu mobil dinas. Mungkin Selasa atau Rabu saya akan kembalikan tiga mobil yang ada di saya," ujar Yunus Wonda atau yang disingkat YW.

Dikatakan, jika saat ini, mobil yang ia gunakan adalah jenis fortuner. Namun mesti diketahui jika tiga mobil dinasnya itu, ia dapat saat masih menjabat Wakil Ketua I DPRP.

"Yang saat ini, saya jadi ketua DPR hanya fortuner dan Camry yang baru. Saya lihat sebenarnya kami di dewan dan eksekutif posisinya sama. Jadi eksekutif yang hari ini pakai kendaraan dinas yang banyak terparkir di rumah itu juga di kembalikan.
Saya juga akan minta pada seluruh anggota dewan, untuk kembalikan semua kendaraan dinas dan ekskutif juga harus begitu, kalau ada yang pakai lebih dari satu, mereka juga harus kembalikan. Yang fatal itu kan kalau ada yang jual," tekannya.

Yunus Wonda menyatakan, jika ia juga sempat menanyakan ke KPK bagaimana kalau ada kendaraan dinas yang digunakan 10 tahun, apakah ada pemutihan dan KPK nyatakan tak ada istilah pemutihan itu sekarang. Yang ada kita harus kembalikan.

"Jadi kembalikan dulu nanti setelah itu baru dilelang oleh pemeritah. Jadi tidak ada istilah pemutihan, karena harus dikembalikan dulu. Jadi sebenarnya tidak ada teguran bisa di komfirmasih lagi kepada KPK. Ini hanya mengingatkan atau disampaikan kepada saya sebagai Ketua DPRP, agar kendaraan-kendaraan di kembalikan begitu pula dengan anggota dewan periode lalu juga dikembalikan.
Tapi aya akan ingatkan lagi dalam rapat Banmus agar anggota dewan yang pegang kendaraan lebih dari satu kembalikan," terangnya. (TIARA)

Jayapura,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong anak-anak Papua untuk mengikuti tes calon pegawai KPK tahun depan. Penegasan itu disampaikannya pada kegiatan Penandatangan Nota Kesepakatan (MoU) Perjanjian Kerjasama (PKS) di bidang Pertanahan Implementasi Online di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) serta pengkajian kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan, pekan lalu di Jayapura.

Jayapura,- Langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua memberikan mobil dinas kepada staf yang bukan Pegawai Negeri Sipil perlu ditinjau kembali.

Jayapura,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan masih banyak kendaraan dinas yang belum dikembalikan mantan anggota DPR Papua.

JAYAPURA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau kepada pejabat Papua maupun yang mantan untuk segera mengembalikan mobil dinas.

JAYAPURA,- Papua adalah masa depan Indonesia yang memiliki kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah bahkan yang terbesar di dunia. Oleha karena itu, harus diselamatkan untuk generasi yang akan datang.

JAYAPURA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap mendampingi Pemerintah Provinsi Papua dalam melakukan penagihan Pajak Air Permukaan (PAP) kepada PT. Freeport Indonesia.

Jayapura - Kawasan Strategi Nasional (KSN) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyaj pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara,. pertahanan dan keamanan negara.