Pasific Pos | Ekbis | Pasific Pos.com

| 20 July, 2019 |

JAYAPURA,- Pemerintah Provinsi Papua menilai pemerintah kabupaten mempunyai komitmen terhadap pemberantasan korupsi sesuai rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi.
Hal ini diukapkapkan Sekda Papya Hery Dosinaen,S.IP.M.KP dalam arahannya pada pembahasan draf rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi 20 kabupaten di Papua di Sasana Karya kantor Gubernur, Rabu (12/7) kemarin.
Dijelaskannya, beberapa waktu lalu Pemprov Papua telah melaunching sistem online perencanaan dan penganggaran, perijinan dan pendapatan daerah atau yang dikenal dengan e-government sebagai bagian dari Rencana Aksi program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Papua.
“Kami sudah melaunching sistem perencanaan dan penganggaran on-line seperti e-Musrenbang, e-Planning dan e-Budgeting,” ungkapnya.
Menurutnya, penanganan korupsi di Papua sudah dilaksanakan di kabupaten dan kota. Walaupun ada beberapa kabupaten yang mempunyai kondisi geografis yang sulit, namun kabupaten tersebut mempunyai kebijakan dalam penanganan korupsi.
“Saya yakin kabupaten yang sulit mempunyai komitmen dalam aspek pemerintahan terutama dalam penanganan korupsi bisa berjalan dengan baik,” terangnya.
Walaupun mempunyai tantangan yang sangat luar biasa, baik itu kondisi masyarakat tingkat dependensinya terhadap para pemimpin formal maupun non formal yang sangat tinggi. Namun kabupaten dan kota di Papua mempunyai kebijakan terhadap penanganan korupsi.
“Ini yang sangat luar biasa, disamping kearifan lokal dan sosial budaya masyarakat tentunya berbeda dengan kondisi objektif yang ada di daerah lain,” katanya lagi.
Hal ini merupakan tantangan pemerintahan walaupun secara silogisme politik tidak bisa diterima tetapi inilah yang hal-hal yang menjadi tantangan dan realita yang dihadapi di Papua khususnya daerah pedalaman.
“Penyusunan rencana aksi tersebut merupakan respons positif Pemprov Papua terhadap program pencegahan tindak pidana korupsi,” tambahnya. (Bams)

Published in Info Papua

Dua Kota di Papua Alami Inflasi

Selasa, 04 Juli 2017 23:46

JAYAPURA,- Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pada bulan Juni 2017 kedua kota IHK di Provinsi Papua tercatat mengalami perubahan angka indeks yang
sama. Dimana Kota Jayapura inflasi sebesar 1,02 persen dan Merauke mengalami inflasi sebesar 0,12 persen dengan Indeks Harga Konsumen ( IHK) masing-masing sebesar 131,07 dan sebesar 135,57.
Kepala BPS Papua Simon Sampary secara rinci menjelaskan, Dari 82 kota IHK tercatat 79 kota mengalami inflasi dan 3 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Tual sebesar 4,48 persen dan inflasi terendah terjadi di Merauke sebesar 0,12 persen.
Deflasi tertinggi terjadi di Singaraja sebesar -0,64 persen dan deflasi terendah di Denpasar sebesar -0,01 persen.
“Kota Jayapura menempati urutan ke-25 di tingkat nasional dan urutan ke-14 di tingkat Sulampua (Sulawesi, Maluku dan Papua). Sedangkan Merauke menempati urutan ke-79 di tingkat nasional dan urutan ke-18 di tingkat Sulampua,”terangnya.
Lanjutnya lagi Inflasi di Kota Jayapura pada April 2017 terjadi karena adanya kenaikan harga barang dan jasa yang ditunjukkan oleh kenaikan angka indeks pada kelompok pengeluaran kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,24 persen dan kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 5,66 persen.
Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan harga barang dan jasa yaitu kelompok bahan
makanan sebesar -0,82 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar -0,04
persen; kelompok kesehatan -0,08 persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar -0,18
sedangkan kelompok sandang tidak mengalami perubahan angka indeks,.
Sementara itu untuk Inflasi di Merauke pada Junil 2017 terjadi karena adanya kenaikan harga barang dan jasa yang ditunjukkan oleh kenaikan angka indeks pada kelompok pengeluaran: kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,14; kelompok perumahan, listrik, air dan bahan bakar sebesar 0,08 persen; kelompok sandang sebesar 0,21 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,05 persen dan kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 7,39 persen.
Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan harga barang dan jasa adalah kelompok bahan makanan sebesar -2,39 persen dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar -0,10 persen. (Bams)

Published in Ekonomi & Bisnis