Pasific Pos | Sospol | Pasific Pos.com

| 21 May, 2019 |

 

Jayapura : Komnas HAM perwakilan Papua menyebut, saat ini ada dua tantangan terbesar komisioner KPU Papua yang harus diselesaikan. Yakni menyelesaikan masalah DPT dan sistem noken yang dianggap masih amburadul, terutama di wilayah pegunungan Papua.

Published in Sosial & Politik

 

Jayapura,- Komnas HAM perwakilan Papua memprediksi beberapa daerah di Papua dianggap berpotensi bakal terjadi konflik atau gesekan di masyarakat saat pelaksanaan pilkada (pilgub), Rabu 27 Juni 2018.

Published in Sosial & Politik

 

Jayapura, - Menjelang harri H pelaksanaan Pilkada, Komnas HAM perwakilan Papua mengingatkan agar pasangan calon (paslon) gubernur-wakil gubernur dan bupati-wakil bupati tujuh kabupaten tidak menjadi bagian dari konflik atau pemicu konflik di masyarakat saat pelaksanaan pilkada (pilgub), 27 Juni 2018.

Published in Sosial & Politik

Jayapura,- Dalam rangka memperingatan hari Hak Asasi Manusi (HAM) ke-69 tahun yang jatuh pada tanggal 10 Desember 2017, Komnas HAM Papua kembali refleksi terhadap Pemilukada 2016 dan 2017 sebagai seruan HAM bagi masyarakat Papua bagi para calon, tapi juga stakeholder demi mewujudkan Pemilukada 2018 yang bermartabat.

Published in Sosial & Politik

Manokwari, TP – Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) memberikan sinyal positif penanganan penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) Wasior Berdarah sejak 2003 hingga 2016.

Published in Papua Barat

JAYAPURA,- Peristiwa yang terjadi di areal PT Freeport, Tembagapura, kabupaten Mimika, akhir-akhir ini cukup menyita perhatian. Tak terkecuali Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) perwakilan Papua, yang juga ikut prihatin dan menanggapi peristiwa tersebut.

Published in Sosial & Politik

JAYAPURA,- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua menggelar pelatihan mediasi dan negosiasi sebagai pola pendekatan baru bagi anggota polisi dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Published in Kota Jayapura

Pelanggaran HAM Di Papua

Jumat, 20 Oktober 2017 07:34

Kuantitas Kasus Sipil Dan Politik Menurun


MERAUKE,ARAFURA,- Plt Kepala Perwakilan Komnas HAM RI Papua, Frits B Ramadey,S.Sos,MH mengatakan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua lebih banyak terkait dengan kasus sipil dan politik. Kendati demikian, secara kuantitas mengalami penurunan, namun secara kualitas kasus itu dinilai masih sama.

Published in Papua Selatan

Komnas HAM Papua Susun Rencana Strategis

Jumat, 20 Oktober 2017 07:33

MERAUKE,ARAFURA,- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Perwakilan Papua menggelar pertemuan terkait dengan penyusunan rencana strategis Komnas HAM RI Perwakilan Papua 2018-2022. Kegiatan dilaksanakan selama dua hari, Kamis (19/10/17) dan Jumat (20/10) di Hotel Itece Merauke.

Published in Papua Selatan

Jayapura-, Pertemuan antara Lukas Enembe dan Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia tanggal 4 September 2017 dengan menghadirkan Paulus Waterpauw cukup mengagetkan kita semua. Kenapa Kepala BIN hadirkan Kapolda Sumatera Utara, kenapa bukan Kapolri di Mabes Polri kalau hanya soal kasus yang dihadapi oleh Pak Lukas Enembe? Demikian pertanyaan yang dilontarkan oleh Komnas HAM melalui rilis yang diterima redaksi Jumat (15/9/17).

Published in Headline

Halaman 1 dari 2