Pasific Pos | Info Papua | Pasific Pos.com

| 21 May, 2019 |

JAYAPURA,- Badan dan Dinas Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Komisi Informasi dan Informatika 20 kabupaten/kota di Papua mengikuti pelatihan di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Selasa (03/10/17).

Published in Kota Jayapura

JAYAPURA, - Wali Kota Jayapura mengigatkan kepada instansi khususnya pengguna anggaran agar selalu melakukan koordinasi agar laporan keuangan dan fisik berjalan dengan baik.

"Jangan mencari-cari kebenaran. Tapi kebersamaan itu penting. Kalau masih ada waktu terima setiap laporan yang masuk," kata Benhur di Kantor Wali Kota Jayapura, Kota Jayapura, Papua, Rabu (12/7).

Terkait itu, pria yang akrab di sapa BTM, meminta kepada kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jayapura agar jangan mencari-cari kebenaran terkait input data.

Menurut Benhur, setiap instansi di lingkungan Pemkot semua sama. Tidak ada yang lebih hebat karena kebersamaan itu penting.

"Bappeda agar ikuti perkembangan setiap saat. Setiap laporan yang masuk harus dibeda-bedakan setiap kali di masukkam atau di masukka," kata Benhur.

Pria asli Port Numbay (Kota Jayapura), juga mengigatkan kepada Bappeda agar jangan menjiplak data karena setiap data yang sudah dimaksukkan oleh setiap instansi itu penting.

"Harus baik untuk menyusun program lima tahun ke depan sehingga tidak melenceng dari program yang sudah di rencanakan," kata Benhur. (Ramah)

Published in Kota Jayapura

JAYAPURA, - Setelah menggelar Monitoring Meja Triwulan II Tahun Anggaran 2017, Wali Kota Jayapura Benhur Tomi Mano mengigatkan kepada seluruh pengguna anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura agar segera melaporkan realisasi fisik dan keuangannya.

"Saya minta dinas yang belum melaporkan, saya kasih waktu sampai 14 Juli kalau boleh sudah masuk ke LPSE," kata Benhur di Kantor Wali Kota Jayapura, Rabu (12/7).

Menurut BTM, dari 565 kegiatan dan 171 program, baru 34 paket pengadaan di masing-masing instansi Pemkot Jayapura yang sudah ada di Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE).

"Kalau boleh November sudah tuntas semua. Realisasi fisik dan keuangan Pemerintah Kota Jayapura sudah di atas 50 persen. Yang masih dibawah 50 pesern segera di percepat. Yang sudah di atas 50 persen agar di pertahankan hingga mencapai 100 persen," kata Benhur.

Pasalnya, lanjut Benhur, baru Rp95 miliar daya serap yang sudah teralisasi dari total anggaran belanja langsung Pemkot Jayapura sebesar Rp461 miliar lebih.

"Serius dalam bekerja dalam sisa lima bulan ke depan. Belanja langsung dari total APBD baru mencapai 46,30 persen untuk daya serap dari total APBD," kata Benhur.

"Tinggal lima bulan berjalan kita harus tuntaskan, dan juga kepada OPD yang belum di tuntaskan harus segera di selesaikan. OPD yang menggunakan dana DAK jangan sampai hangus karena sudah di programkan," Benhur menambahkan.

Menurut Benhur, di masing-masing OPD di masih di temukan perencanaan dan konsultan pengawasan masih satu. Seharunya, setiap instansi harus memiliki masing-masing perencanaan dan konsultan pengawasan.

Pada kesempatan ini, BTM mengingatkan kepada instansi terkait agar segera menuntaskan pembangunan terminal Entrop karena terminal tipe A ini sudah terbengkalai selama lima tahun, dan rumah layak huni bagi masyarakat, air bersih, listrik serta program lainnya harus dipercepat.

"Jangan kita hanya bisa bicara soal komunikasi dan kordinasi tapi kita tidak aplikasikan," kata Benhur. (Ramah)

Published in Kota Jayapura

JAYAPURA, - Pemerintah Kota Jayapura malakukan monitoring meja pada program dan kegiatan pembangunan triwulan II Tahun Anggaran 2017 di Aula Sian Soor Kantor Wali Kota Jayapura, Selasa (11/7).

"Bersyukur kita sudah capai di atas 50 persen realisasi fisik dan keuangan kita. Yang masih di bawah 60 persen segera di percepat. Yang sudah di atas 50 persen agar di pertahankan hingga mencapai 100 persen," kata Wali Kota Jayapura Benhur Tomi Mano saat mmeberikan sambutannya.

Total anggaran belanja langsung kegiatan Pemkot Jayapura sebesar Rp461 miliar lebih, dengan jumlah program sebanyak 171, dan jumlah kegiatan 565.

Dari jumlah tersebut, realisasi fisik sebesar 42,78 persen, dan realisasi keuangan 20,73 persen dengan anggaran Rp95 miliar lebih.

"Ikuti aturan kerja bukan maunya Anda. Lebih cepat lebih bagus. Kita bukan mengejar hasil fisik dan keuangan saja tapi kualitas mutu yang utama. Monitoring meja untuk mengecek sedalam-dalamnya anggaran," kata Benhur.

Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru, mengatakan pengguna anggaran tidak boleh main-main karena merupakan program BTM-HaRUS.

"Jangan buat program dan kegiatan yang tidak jelas. Fokus itu bukan maunya OPD, tapi maunya bapak Wali Kota harus bisa diterjemahkan. Kita harus fokus program lima tahun ke depan," kata Rustan.

Rustan mengatakan pekerjaan fisik sudah ada di lampiran tapi fakta belum ada yang kerja di lapangan.

"Dari 171 kegiatan, masih ada 10 OPD belum masukkan laporan. Kalau di undang untuk rapat harus datang. Ke depan harus diefaluasi, karena ada beberapa OPD yang tujuanyya tidak sejalan dengan bapak Wali Kota Jayapura," kata Rustan.

"Pertemuan hari ini (kemarin-red) saya minta PPTK, agar rincian di sampaikan secara detail, nilai DPA, kontak pihak ketiga, seluruh anggaran, nama perusahaan, alamat, telepon, direktur termaksud semua yang kerja. Saya mau tau itu," Rustan menambahkan. (Ramah)

Published in Kota Jayapura

JAYAPURA,- Sistem pengelolaan keuangan daerah  yang baik  diperlukan  dalam rangka mengelola dana APBD  secara  transparan, ekonomis, efisien, efektif  dan  akuntabel.
Demikian   disampaikan Gubernur Papua  Lukas Enembe, SIP, MH dalam sambutannya   yang  dibacakan  Staf Ahli  Gubernur Bidang  Pemerintahan, Politik dan Hukum Simeon Itlai  didampingi  Kepala Subdit Keuangan dan Otda  Badan Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia (BPSDM)   Kemendagri Ir. Admiral  dan Kepala  BPSDM Papua Zacharias Giay, ketika  membuka  Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah di  Lingkungan Provinsi Papua tanggal 10-14 Juli 2017 di Aula  Badan Pengembangan SDM  Papua,  Cigombong,  Kota Jayapura, Senin (10/7).
Gubernur mengatakan,  Otonomi Daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam  pengambilan keputusan daerah  secara lebih leluasa dan bertanggungjawab  untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan  kepentingan, prioritas,  dan  potensi  daerah.
“Penerapan Otonomi seutuhnya  membawa  konsekuensi logis berupa  pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan  dan pembangunan daerah berdasarkan manajemen keuangan yang sehat,” ujarnya.
Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah mencakup  keseluruhan kegiatan  yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Penatausahaan keuangan daerah  sebagai bagian dari  pengelolaan keuangan daerah  memegang  peranan penting  dalam proses keuangan daerah secara keseluruhan.
“Keuangan daerah merupakan semua hak dan  kewajiban daerah  dalam rangka penyelenggaraan  pemerintahan daerah  yang dapat dinilai dengan uang termasuk  didalamnya  segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan   kewajiban daerah,” lanjutnya.
Dengan demikian, terangnya,  dalam konteks pemerintahan  daerah  dan sejalan dengan Otonomi Daerah, maka  Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, dan mewakili pemerintah daerah mengharapakan agar  penatausahaan  keuangan  daerah dapat dilakukan secara  transparan, ekonomis, efisien, efektif  dan  akuntabel.
Untuk  itu, ungkapnya,  dibutuhkan Sumber Daya   Aparatur  yang  profesional,   berkualitas, kompeten dan memiliki integritas tinggi dalam melaksanakan tugas dan  fungsinya.
“Saya berharap  melalui Diklat ini, penatausahaan keuangan daerah yang  profesional  dapat terlaksana dan mendukung  terwujudnya birokrasi  pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari KKN,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Subdit Keuangan dan Otda   BPSDM   Kemendagri Ir. Admiral menjelaskan, Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah merupakan suatu peningkatan kompetensi bagi aparat daerah di bidang keuangan  sesuai dengan amanat  UU  ASN No. 5   Tahun 2014  bahwa kompetensi    yang dilaksanakan oleh ASN terdiri dari 3 kompetensi, antara lain, kompetensi managerial (Diklat PIN), kompensi  teknis (Diklat Keuangan) baik akrual maupun yang dilakukan  lembaga lainnya,    kompetensi sosial  dan  kompetensi keuangan daerah.
Ketua Panitia  Penyelenggara Ni Made Karmiasih, SE, MM mengatakan,  Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah di  Lingkungan Provinsi Papua  ini  digelar  tanggal 10-14 Juli 2017 di Aula Diklat BPSDM Papua.  
Dikatakannya, dasar penyelenggaraan  Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah di  Lingkungan Provinsi Papua  tahun 2017 ini antara lain, Peraturan  Mendagri  Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan  Mendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah.
Ia  mengutarakan, tujuan  penyelenggaraan Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah di  Lingkungan Provinsi Papua  tahun 2017 adalah dalam rangka  meningkatkan kompetensi  pesrta dalam bidang Penatausahaan Keuangan Daerah. Sedangkan Sasaran Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah adalah Bendahara Pengeluaran/Staf Pembantu yang bertugas  di bidang pengelolaan keuangan daerah masing-masing SKPD di lingkungan Pemprov Papua. Peserta berjumlah 40 orang berasal dari  utusan masing-masing  SKPD di lingkungan Pemprov Papua. (Bams)

Published in Info Papua