Pasific Pos | Lintas Daerah | Pasific Pos.com

| 24 August, 2019 |

JAYAPURA,- Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah kota dan kabupaten di Papua untuk menggenjot pembuatan akte kelahiran.

Published in Info Papua

JAYAPURA,- Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Politik dan Kesatuan Bangsa, Simeon Itlay mengintruksikan kepada Instansi kependudukan agar meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.

Published in Info Papua

JAYAPURA, - Pemerintah Kota Jayapura optimis melakukan pengawasan terhadap data kependudukan atau KTP untuk mencegah warga yang tidak bertanggungjawab.
Wali Kota Jayapura Benhur Tomi Mano, pada Selasa (4/7) di Kota Jayapura, mengatakan, setiap warga wajib memiliki KTP agar bisa dimudahkan dalam pelayanan.
"Orangnya masih di luar Papua tapi KTPnya sudah jadi di Kota Jayapura. Ini yang mau saya tertibkan untuk mencegah hal-hal yang tidak diingkan," kata Benhur.
Selain itu, lanjut Benhur, penertiban KTP untuk mencegah penumpukan masyarakat di Kota Jayapura yang tidak memiliki data kependudukan, yang dikhawatirkan bisa membuat kekacauan.
Hal ini seiring dengan perkembangan dinamika penduduk di Kota Jayapura. Kota Jayapura saat ini menjadi kota yang heterogen sebab banyak suku bangsa, agama.
"Jumlah penduduk saat ini ada 940 ribu jiwa, luas wilayah 240 hektar kilometer persegi, 25 kelurahan, 14 kampung, dan 123 RT/RW," kata Benhur.
Sebagai bentuk penertiban data kependudukan ini, Pemerintah Kota Jayapura gencar melakukan razia KTP di pelabuhan Jayapura, dan yang tidak memiliki KTP diberikan sanksi berupa denda bahkan ada juga yang dipulangkan. (Ramah)

Published in Kota Jayapura