Pasific Pos | Headline | Pasific Pos.com

| 21 August, 2019 |

Jayapura, Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadiv Pas) Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) Papua  Sri Yuwono menjadi inspektur upacara peringatan ke-55 Hari Bakti Pemasyarakatan, Sabtu (28/4).

Published in Kota Jayapura

Jayapura, Dalam Rangka mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua melaksanakan Rapat Kerja Capaian Kinerja Aksi Hak Asasi Manusia (HAM) di aula Kantor Wilayah Hukum dan HAM Papua, Selasa (9/4).

Published in Kota Jayapura

Guna Memperkuat Sinergitas Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah



SENTANI - Untuk memperkuat sinergitas dalam pembentukan produk hukum daerah, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Papua adakan Rapat Koordinasi (Rakor) Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah (Perda), serta dirangkai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura dengan Kanwil Kemenkumham Provinsi Papua.

Published in Kabupaten Jayapura

Kemenkumham Dorong Pemda Peduli HAM

Senin, 26 Februari 2018 15:25

JAYAPURA,- Kementerian Hukum dan HAM RI setiap tahun selalu memberikan penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM, untuk membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan tanggungjawabnya dalam pemajuan dan pemenuhan HAM. Pasalnya, melalui pemberian penghargaan ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten/Kota akan lebih termotivasi untuk melaksanakan tanggungjawabnya di dalam pemajuan dan pemenuhan HAM di wilayahnya masing-masing.

Published in Info Papua

NABIRE - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua berkerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Nabire melaksanakan kegiatan Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual bagi masyarakat dan para pelaku usaha di bidang kekayaan intelektual, Kamis (22/2), bertempat di aula DPU Jalan Merdeka Nabire. Kegiatan ini secara resmi dibuka Wakil Bupati Kabupaten Nabire Amirullah Hasyim, S.IP.,MM, ditandai dengan pemukulan tifa.

Published in Papua Tengah

NABIRE - Dalam rangka mensosialisasikan peraturan perundang-undangan tentang kekayaan intelektual, khususnya Hak Cipta ataupun penyebaran informasi hukum salah satu tugas dan fungsi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Papua yang diselenggarakan kegiatan sosialisasi Kekayaan Intelektual bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Nabire, Kamis (22/2), bertempat di aula DPU Jalan Merdeka Nabire, pukul 09.45 WIT.

Published in Papua Tengah

JAYAPURA,- Seorang warga bernama Lauria Mambraku terpaksa melaporkan salah satu oknum Pegawai Kementrian Hukum dan Ham Provinsi Papua berinisial SS atas dugaan kasus pungutan liar (Pungli) pada penerimaan Calon Pegawai Negri Sipil (CPNS).

Published in Kriminal

Jayapura,- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia mengadakan sosialisasi kewarganegaraan bagi instansi dan lembaga terkait di wilayah provinsi Papua.

Dalam sambutannya, Abner Banosro SH.MH selaku kepala Kanwil Menkumham Papua mengatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak kepada negara dan negaranya berhak kepada warganya.

"Bangsa lain bisa mempunyai kewarganegaraan tetapi harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku no 12 Tahun 2006,' ujar Abner.

Dijelaskannya, dengan adanya sosialisasi ini agar warga negara paham tentang aturan hukum menjadi suatu warga negara.

Sementara itu, Marthen Ferry Kareth SH. M.Mum dalam meteri yang dibawakannya mengatakan, Undang-undang no 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia dikatakan bahwa, Warga Negara adalah suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan, Kewarganegaraan adalah segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara. Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia.

Lanjutnya, menurut Konvensi Montevideo tahun 1993 tentang hak-hak dan kewajiban negara dikatakan bahwa sayarat-sayarat adanya suatu negara antara lain, penduduk tetap. wilayah tertentu, pemerintah merupakan syarat utama dan pengakuan Internasional  merupakan syarat tambahan. Negara harus mampu memberikan layanan terhadap kewarganegaraanya di semua bidang pelayanan publik.

" Melalui layanan negara mampu memberikan pemahaman dan kesadaran kepada warga negara bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya selaku ciptaan Tuhan yang maha kuasa," ujar Kareth.

Lebih lanjut dijelaskannya, pasal 26 ayat (1) mengatur bahwa yang menjadi warga negara adalah orang orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain bertempat tinggal di Indonesia, mangakui Indonesia sebagai tanah airnya bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warga negara.

Hal ihwa yang dimaksud disini berkaitan dengan hak-hak warga negara yang merupakan HAM antara lain Hak atas kesamaan kedudukan dalam Hukum dan Pemerintah, Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, Hak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul, Hak atas Pendidikan dan pengajaran, Hak atas pelayanan kesehatan, Hak atas perekonomian, Hak atas kesejahteraan, Hak atas status kewarganegara, Hak atas kebebasan, Hak atas rasa aman atau bebas dari rasa takut, Hak atas bebas dari perlakuan diskriminasi.

Pemateri kedua,  Dwi Agus Prasatyo selaku PLH Kasubid Pelayanan Ahu dan KI menerangkan bahwa, peraturan pemerintah nomor 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan dan memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia. Peraturan Pemerintah no 45 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan hak asasi manusia.

Published in Info Papua

JAYAPURA,- Putra-putri Papua akan merebut 165 Kuota Afirmasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI 2017.
‘Untuk Provinsi Papua kita mendapat kuota afirmasi sebanyak 165 orang dan non Papua 40 orang pada formasi CPNS tahun 2017,” ungkap Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Papua, Abner Banosro kepada wartawan di kantor Gubernur, Senin (11/9).

Published in Info Papua

JAYAPURA,- Kantor Wilayah (Kanwil ) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua menagih janji satu unit mobil ambulance yang dijanjikan oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe saat penyerahan remisi di Lapas Abepura pada 2014 silam.

Published in Headline

Halaman 1 dari 2