Pasific Pos | Sospol | Pasific Pos.com

| 20 May, 2019 |

Jayapura, Undang undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua yang diundangkan secara resmi dalam lembaran negara Republik Indonesia tahun 2001 nomor 135 dan berlaku sejak tanggal 21 November 2001 bakal berusia 16 tahun dan hingga saat ini belum dilakukan langkah evaluasi dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah di tanah Papua sebagai pihak yang paling berkepentingan.
Demikian dikatakan  direktur eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manowkari, Christian Yan Wainarussy dalam keterangan pers yang dikirim kemarin.
"Saya mendesak dilakukannya evaluasi tersebut berdasarkan amanat pasal 78 undang undang nomor 21 tahun 2001 tersebut," ujar Yan Wainarussy.
Lanjutnya, selama ini rakyat Papua dan juga Papua Barat berdasarkan amanat Undang Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang Undang.
Rakyat Papua yang mayoritas adalah Orang Asli Papua (OAP) yang menjadi tujuan utama dan pertama dari lahirnya kebijakan nasional tentang Otonomi Khusus (Otsus) tersebut di Papua dan Papua Barat belum pernah dilibatkan dalam pelaksanaan evaluasi yang holistik dan integral oleh pemerintah daerah setempat.
"Menurut pandangan saya sebagai salah satu Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua bahwa sebenarnya pemerintah daerah di Provinsi Papua dibawah kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe dan Gubernur Papua Barat, Drs.Dominggus Mandacan dapat segera bertemu dan menentukan sikap bersama untuk melakukan evaluasi total bersama rakyatnya mengenai pemberlakukan kebijakan otsus tersebut dan memberikan tawaran "baru" kepada Pemerintah pusat mengenai masa depan Tanah Papua dan Orang Asli Papua (OAP) sebagai rakyat Indonesia," ujar Wainarussy.
Lebih lanjut dikatakannya, evaluasi tersebut dapat dimulai dengan mengkaji segenap hal mengenai ide dasar dan atau mandat dari setiap pokok perintah yang terkandung di dalam undang undang nomor 21 tahun 2001 tersebut ketika pertama kali dibahas hingga disahkan menjadi undang undang pada 16 tahun lampau.
Kemudian diteruskan dengan melakukan evaluasi dan penilaian kritis atas amanat dan atau mandata dan pesan utama tersebut setelah 16 tahun otsus berjalan, apakah bisa menjawab tujuannya ataukah tidak ?
Selanjutnya dapat dirumuskan bersama kira-kira jika amanat dan pesan atau mandat tersebut akan dilaksanakan dan atau diwujudkan pada masa mendatang, maka corak, rupa dan bentuknya akan seperti apa?  
Dengan begitu akan dapat diketahui bahwa apakah salah satu indikator keberhasilan otsus adalah berubahnya permukaan bumi kota-kota di Papua dari tanah-tanah adat kosong menjadi ruko-ruko dan perkantoran mewah bisa disematkan pada hipotesa telah majunya perekonomian rakyat Papua, khususnya OAP ?
"Apakah dengan terisinya sejumlah jabatan pucuk pimpinan pemerintah daerah (Bupati, Walikota dan Gubernur) OAP dan jabatan sekda hingga kepala biro, kepala bidang dan kepala SKPD mayoritas "amber" atau orang non asli Papua sudah merupakan indikator keberhasilan dalam konteks pembangunan sumberd aya manusia dan kemajuan politik OAP?" Ujarnya penuh tanya.
Lalu bagaimana dengan potret di pasar-pasar kota Manokwari, Biak, Jayapura, Sorong, Nabire dan lainnya dimana mama-mama Papua masih berjualan beralaskan verlak atau karpet ? Apakah ini sebuah keberhasilan? ataukah keboborokan otsus ?
LP3BH Manokwari sangat mendesak agar Gubernur Papua dan Papua Barat dapat segera melakukan langkah-langkah penting bagi dilaksanakannya evaluasi total bersama rakyat terhadap kebijakan otsus tersebut dalam tahun 2016 ini.
Ini penting dan mendesak, karena diperkirakan dalam tahun 2021 mendatang, kucuran dana otsus Papua yang kini mencapai jumlah trilyunan rupiah setara 2 persen Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional tersebut akan berakhir.
Sehingga evaluasi tersebut sejak sekarang penting dilaksanakan guna memberi bobot dan usulan yang akomodatif bagi kepentingan peerlindungan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP) sebagai tujuan utama dari diberlakukannya kebijakan otsus tersebut diatas Tanah Papua ke depan. (Fani)

Published in Sosial & Politik