Pasific Pos | Info Papua | Pasific Pos.com

| 17 September, 2019 |

 

BIAK, - Wakil Ketua Komisi DPR Papua, Tan Wie Long melakukan konsultasi publik sejumlah raperdasi/raperdasus di wilayah adat Saireri, Kabupaten Biak Numfor, Rabu (7/8/19).

Published in Sosial & Politik

NABIRE - Anggota DPRP Papua menilai kasus penembakan yang terjadi di Waghete merupakan kasus pelanggaran hak hidup, lantaran gara-gara Rp10.000 dan pecahkan kaca mobil rakyat Deiyai tertembak peluru dengan alat negara.

Published in Papua Tengah

Manokwari, TP - Pernyataan calon Presiden (Capres) dan calon Wakil (Cawapres) Presiden Republik Indonesia, nomor urut 1, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) dan K. H. Ma'aruf Amin, dalam debat perdana mengenai topik Hak Asasi Manusia (HAM) lagi-lagi masih sebatas komitmen lama yang tak jelas pelaksanaannya.

Published in Papua Barat

John Gobai: 2019 DPRP dan Komnas HAM Akan Mendorong Penyelesaian Kasus-Kasus HAM



Jayapura, - Di penghujung akhir tahun,  Anggota DPR Papua, John NR Gobai menggelar hearing publik dengan thema "Mau Diapakan Kasus-Kasus Pelanggaran HAM di Papua" yang dihadiri Komnas HAM Perwakilan Papua, sejumlah mahasiswa dan para aktivis dengan membahas berbagai masalah pelanggaran HAM di Papua dan penyelesaiannya.

Published in Sosial & Politik

Jayapura,- Anggota DPR Papua  dari wilayah adat Meepago, John NR Gobai meminta kepada Panglima TNI agar mengijinkan anak buahnya untuk diperiksa atau dimintai keterangan oleh Tim Ad Hoc Komnas HAM RI dalam pengungkapan kasus dugaan pelanggaran HAM di Paniai tahun 2014 lalu.

Published in Headline

DPR Papua Dorong Penyelesaian Masalah HAM

Rabu, 21 November 2018 21:19

Jayapura, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) mendorong penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai salah satu semangat dalam memperingati Hari Otonomi Khusus (Otsus) ke-17 tahun 2018.

Published in Sosial & Politik

Jayapura, - Kepala kantor Komnas HAM perwakilan Papua, Frits Ramandey mengatakan, salah satu kendala yang dialami pihaknya dalam mengusut kasus penembakan di Paniai adalah izin dari Panglima TNI untuk memeriksa beberapa anggotanya terkait kasus itu.

Published in Headline

JAYAPURA,- Pemerintah Provinsi Papua menolak undangan rapat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasai Manusia (Kemenkum HAM)untuk pembahasan penanganan dugaan pelanggaran HAM.

Published in Headline

John Willi : Sebaiknya Gunakan Pendekatan Komunikatif dan Persuasif



Jayapura, - Anggota Komisi I DPR Papua, bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM, John Willi menuding tindakan aparat kepolisian yang masuk ke asrama mahasiswa Papua di Makassar, merupakan pelanggaran.

Published in Headline

Jayapura, Kodam XVII/Cenderawasih melalui kepala penerangan kodam (Kapendam) menilai pernyataan Dr. Neles Tebay yang menyatakan   bahwa untuk menghentikan konflik (red. Konflik vertikal) di Papua maka diperlukan gencatan senjata antara TNI/Polri dengan TPN atau Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB). Neles Tebay minta agar TNI/Polri dan KKSB sama-sama meletakkan senjata agar bisa berdamai dan saling berangkulan.

Published in Sosial & Politik

Halaman 1 dari 4