Pasific Pos | Papua Barat | Pasific Pos.com

| 21 July, 2019 |

JAYAPURA,– Pada semester I dari bulan januari hingga bulan juni 2017, Polda Papua beserta jajarannya, berhasil  Mengungkap 96 kasus narkotika dengan mengamankan sebanyak 125 pelaku.

Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol  A.M.Kamal saat ditemui di Mapolda Papua, Kamis (13/7) sore.

Kata Kamal dari 125 tersangka yang ditangkap dalam kasus peredaran narkotika, setidaknya ada 10 orang warga Papua New Guinea (PNG) yang diamankan saat memasok narkotika jenis ganja dari daerahnya.

"Penanganan narkotika mengalami kenaikan dari tahun 2016 semester I, dimana pihaknya berhasil mengungkap 91 kasus dan mengamankan 112 tersangka," jelasnya.

Mantan Kapolres Halmahera selatan Maluku Utara ini menuturkan para pengedar narkotika yang ditangkap rata-rata berusia produktif, diantaranya berusia 25-40 tahun.

"Peredaran narkotika di Papua saat ini bukan saja jenis ganja yang berasal dari PNG, tetapi narkotika jenis sabu yang berasal dari Makassar Sulawesi Selatan," pungkasnya.

Kamal menegaskan dari jumlah 96 kasus yang terungkap, tentunya menjadi bekal bagi kepolisian untuk terus menghentikan peredaran narkotika ke seluruh daerah di Papua.

"Pengawasan mulai dari laut, darat dan pintu masuk melalui jalur udara kami perketat. Bahkan pintu masuk dari jalan tikus di wilayah perbatasan PNG khususnya di wilayah Keerom dan Kota Jayapura, menjadi perhatian anggota dilapangan," ujarnya.

Kamal menambahkan agar pihak Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan di dunia Pendidikan, untuk terus melakukan sosialisasi bahaya dalam penggunaan narkotika, sehingga generasi massa depan bangsa ini bisa terselamatkan dari bahaya obat-obat terlarang.

Published in Kriminal

Manokwari, – Tim Suanggi Polres Manokwari berhasil membekuk AS yang diduga otak kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor), di Manggoapi, Manokwari, Senin (10/7).
Kapolres Manokwari, AKBP Christian Roni Putra melalui Paur HUmas, Aiptu Daslani mengungkapkan, penangkapan AS dilakukan berdasarkan pengembangan penyelidikan terhadap pelaku A dan E anggota TNI-AD yang diserahkan ke Polres Manokwari.
“Dari keterangan kedua tersangka ini, Tim Suanggi melakukan penangkapan terhadap AS, karena diketahui AS adalah otak dari kegiatan curanmor,” terang Paur Humas dalam releasenya, Selasa (11/7).
Kronologis penangkapan AS, jelas Daslani, setelah mendapatkan lokasi tempat tinggal AS, Tim Suanggi menuju ke lokasi. Tiba di lokasi, Tim Suanggi sempat bernegosiasi dengan orang tua AS sekitar 2 jam lamanya.
Akhirnya, pihak keluarga mau menyerahkan AS. Setelah diminta untuk menunjukkan barang bukti, AS menunjukkan barang bukti 1 sepeda motor Yamaha RX King, 1 sepeda motor Yamaha Mio, dan 1 sepeda motor Honda yang digunakan pelaku untuk beraksi.
Berdasarkan pengembangan informasi dari AS, Tim Suanggi berhasil mengamankan 2 unit sepeda motor di Bremi, Pantura, Distrik Manokwari Utara, Manokwari.
Untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, Paur Humas menjelaskan, kini pelaku dan barang bukti sudah diamankan ke Polres Manokwari. [BOM-R1]

Published in Papua Barat

Diare Di Kimaam Telah Teratasi

Kamis, 13 Juli 2017 03:21

MERAUKE,- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke, dr. Adolf Janu Bolang mengatakan terkait dengan penyakit diare yang menyerang  ratusan Balita di Distrik Kimaam sudah teratasi dan keadaan di Kimaam sudah mulai stabil.
Selain itu, tim medis yang dikirim ke Distrik Kimaam dari Dinas kesehatan maupun Puskesmas yang berada di daerah tersebut juga selalu siap menangani pasien yang terserang diare.  
Dikatakan, sudah tidak ada masyarakat Kimaam yang terkena diare. Namun, masih ada beberapa yang belum pulih sehingga masih tetap di rawat. Diakuinya, beberapa waktu lalu di Kampung Teri masih cukup tinggi pasien yang terkena diare. Tetapi sampai saat ini sudah stabil dan sudah tidak ada lagi yang terserang diare.
“Sementara masih ada beberapa pasien yang belum pulih dan masih di rawat oleh tim medis,” tuturnya ketika di konfirmasi melalui telepon seluler, Rabu (12/10).
Ia mengingatkan masyarakat agar selalu menjaga kebersihan lingkungan,  menjaga kebersihan tangan ketika mengkomsumsi makanan dan minum air yang sudah dimasak. Kemudian, membuang air besar di Jaban. “Kedepan, kami akan lebih sering mensosialisasikan terkait bagaimana menjaga kebersihan dan minum air yang sudah dimasak. (Melani Razak)

Published in Papua Selatan

Kasus Lukas Enembe Sudah Kadaluarsa

Kamis, 13 Juli 2017 02:57

JAYAPURA,- Kasus dugaan pelanggaran Pilkada yang dialamatkan kepada Lukas Enembe sudah daluarsa atau lewat dari batas waktu yang ditentukan Undang – Undang.
Bahkan pihak kejaksaan mengaku sampai hari ini berkas penyidikan tidak ada di  meja tim penyidik kejaksaan.
Penegasan itu disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Fachrudin  Siregar kepada pers, Rabu (12/7) kemarin.
“Yang jelas sampai hari ini dan kemarin itu sudah daluarsa. Berkas nggak ada di kita. Sudah  daluarsa itu saja,”tegasnya.
Fachrudin menegaskan untuk kasus ini dirinya meminta semua pihak untuk jangan mencari – cari hal dengan alasan kepentingan hukum. “Jangan melaksanakan hukum itu dengan menghukum. Tapi lihat dengan kepentingan yang lebih besar itu saja,”tukasnya.
Dirinya kembali menegaskan lagi kasus pelanggaran Pilkada ini sudah tidak bisa dilanjutkan. “Dengan teori sudah nggak bisa lagi. Ini tidak bisa dilanjutkan dalam aturan Ini sudah daluarsa,”tegasnya lagi.
Dirinya juga meminta untuk tidak memaksakan sesuatu yang tidak tepat. “Secara formil dia sudah tidak bisa. Karena ada batas waktu. Kalaupun diajukan kita yang salah,”selanya.
Menjawab pertanyaan wartawan soal batas waktunya berapa hari untuk penyelesaiannya. Dijelaskannya lagi dalam UU No. 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, menjelaskan ada batas waktu penyidikannya. Yaitu bisa tiga hari. Kemudian ada juga  batas penuntutan dan ada batas sidang. “Sidangnya saja dibatasi kalau tidak salah 11 atau 14 hari saja. jadi ini dibatasi benar,”terangnya lagi.  
Diketahui Kasus dugaan pelanggaran Pilkada di Kabupaten Tolikara tahun 2017 yang menimpa Ketua DPD Partai Demokrat Papua ini berawal saat sang pelapor yang juga Calon Bupati Tolikara 2017 – 2022 Amos Jikwa melaporkan ke Bawaslu dan Mapolda Papua, karena Amos menganggap yang bersangkutan (Lukas Enembe-red) telah menyalahi kewenangannya sebagai Gubernur Papua dengan melakukan kampanye hitam meminta masyarakat di Distrik Kanggime untuk memilih kandidat nomor urut 1, Usman Wanimbo ( Calon Bupati Petahana) - Dinius Wanimbo.
Namun menurut Lukas pelaporan ini telah dicabut oleh Amos sendiri.
Bahkan Lukas Enembe mengaku yang bersangkutan sendiri telah bertemu dengannya untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan. "Dia (Amos-red) adalah keluarga saya, jadi saya sebelumnya sempat bertanya ke dia tentang persoalan ini. Lalu kami bertemu kemarin, dan masalah ini sudah kita selesaikan secara kekeluargaan," ucap Lukas.
Dalam klarifikasinya itu, Lukas Enembe mengiyakan kalau dirinya memang melakukan kampanye untuk mendukung pasangan nomor urut 1, Usman Wanimbo - Dinus Wanimbo dikampungnya di Distrik Kanggime, Kabupaten Tolikara, seminggu sebelum pencoblosan. Distrik ini menjadi salah satu  dari 18 Distrik yang menggelar  Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada setempat, 17 Mei 2017 lalu.
Namun ditegaskan lagi dalam kampanye tersebut dirinya tidak berkampanye sebagai seorang Gubernur atau Pemerintah. Melainkan sebagai pimpinan partai politik (Ketua DPD Demokrat Papua-red) yang mendukung pasangan calon tersebut.
"Sebagai pimpinan partai pengusung, ya wajarlah saya datang ke kampung saya, dimana ada keluarga saya disana dan meminta mereka mendukung pasangan Usman - Dinus . Sebab kalau mereka dukung saya, maka harus dukung Usman juga, karena kita berada dalam satu partai," ungkapnya.
Lukas juga membantah, ini bagian dari kampanye hitam yang dituduhkan kepadanya. "Tidak ada kampanye hitam. Wajar saya meminta masyarakat di kampung saya untuk mendukung Usman, karena kami satu partai, dan saya pimpinan partai,"bantahnya.
Pasangan Amos Jikwa - Rebecca Enembe juga telah melaporkan hasil PSU Tolikara yang dinilai cacat hukum ke Komisi II DPR RI dan Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (29/5). (Bams)

Published in Headline

SENTANI - Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si, menuturkan soal SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan) terkait dengan tindak pidana pembakaran rumah di Kampung Yokiwa yang kembali diangkat ke permukaan oleh Perhimpunan Advokasi Kebijakan dan Hak Asasi Manusia (PAK-HAM) Papua untuk dihentikan.
Menurut Bupati Mathius kasus tersebut sudah terjadi sejak dua tahun lalu (2015), sehingga Ia meminta upaya dari gerakan-gerakan itu di Kabupaten Jayapura dihentikan.
Dikatakan Bupati, Polres Jayapura harus konsisten dan melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah secara baik agar supaya kasus tersebut tidak berdampak pada kemanan dan kenyamanan masyarakat Kabupaten Jayapura.
" Saya minta aparat Kepolisian harus konsisten untuk menjaga upaya yang pernah kita lakukan secara bersama-sama. Karena keputusan ini merupakan saran dari pihak Kepolisian terkait masalah itu yang harus diselesaikan secara damai atau kekeluargaan. Apalagi konsepnya disiapkan juga oleh pihak Kepolisian, maka itu pihak kepolisian harus konsisten," kata Bupati Mathius, Rabu (12/7) kemarin siang, menanggapi pemberitaan yang diterbitkan salah satu media Lokal Papua Post, pada Senin (10/7) lalu.
Mathius menilai, persoalan tersebut sebenarnya sudah disetujui masyarakat dengan menandatangani perjanjian perdamaian. Namun dari sekian banyak yanh setuju untuk berdamai, ada satu-dua orang yang tidak setuju.
"Padahal, Pemerintah sudah siap untuk membangun perumahan yang terbakar. Tapi, karena proses ini tidak jalan, sehingga proses ini juga berlarut-larut. Bagaimana rumah ini mau dibangun kalau semua ini tidak didamaikan, katanya.
Mathius pun meminta kepada PAK-HAM Papua untuk tidak memaksakan kehendaknya dan juga untuk menghentikan gerakan-gerakan yang akan dilakukan di Kabupaten Jayapura.
Saya minta kepada PAK-HAM Papua dibawah pimpinan pak Mathius Murib, agar hentikan gerakan-gerakan itu di Kabupaten Jayapura. Jangan dibawa ke ranah politik lagi, karena Pilkada belum selesai, apalagi mereka (PAK-HAM) melakukan gerekan ini melibatkan Polres Jayapura, itu yang tidak boleh. Karena proses hukum ini sudah selesai, juga sudah sampai di pengadilan. Nah, kenapa sekarang ini mengungkit kembali lagi, katanya.
Atas kejadian tersebut, Mathius pun menginginkan pihak media massa untuk tidak asal memuat berita yang menyudutkan seseorang namun tidak melakukan konfirmasi balik kepada pihak yang disudutkan dalam memuat suatu berita.
Saya minta media jangan asal memuat. Selain itu juga, saya ingatkan media jangan memprovokasi keadaan untuk menjelang PSU, itu tidak boleh. Kepada pihak Kepolisian diminta untuk kerjasama dengan pihak pemerintah daerah. Apa yang sudah kita komunikasikan, ya harus dibangun komunikasi. Jangan buat stagmen-stagmen yang memperkeruh suasana menjelang PSU, pinta Mathius.
Untuk diketahui di dalam pemberitaan salah satu media, Satuan Reskrim Polres Jayapura masih menunggu untuk menghadirkan Bupati Jayapura atas penangguhan penahanan 7 orang tersangka terhadap laporan tindak pidana pembakaran rumah sebagaiman dalam surat perintah No: Sp. Sidik/241/XI/2015 Reskrim, tanggal 2 November 2015 dan LP No : LP/199/XI/2015?Res Jayapura/Sek Sentani Timur, tanggal 2 November 2015.
Dalam menghadirkan Bupati Jayapura, Penyidik Reskrim Polres Jayapura telah berkoordinasi dengan Kesbangpol Jayapura terkait hal ini, dan soal ini tinggal menunggu koordinasi Kesbangpol kepada Bupati Jayapura untuk hadir di Polres Jayapura, kata Kasat Reskim Polres Jayapura, Iptu Jerry Koagouw, SH, MH, belum lama ini.
Sementara itu ditempat terpisah, Asisten Direktur PAK-HAM Papua, Decy Violent menyampaikan bahwa telah melakukan mediasi diantara kedua belah pihak atas kasus pembakaran rumah tersebut. Namun itu tidak direalisasi. Sebab, mereka minta harus menghadirkan Bupati Jayapura.
Mereka minta agar Bupati Jayapura hadir. Sebab, bila Bupati sudah ditempat maka kita semua bisa damai. Mereka tunggu Bupati, sebab kedatangannya bisa mendamaikan, imbuhnya.

Published in Sosial & Politik

JAYAPURA,- Terkait kasus pelanggaran pemilihan umum yang melibatkan Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe yang juga sebagai kader dan Ketua DPD Partai Demokrat Papua, pengurus partai demokrat provinsi papua akan membetuk tim guna mencari fakta pendukung sebagai bahan pembelaan hukum kepada Lukas Enembe.

 Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua Carolus Boli saat di hubungi melalui telepon seluler, selasa (11/7) sore.

Dirinya menuturkan pembentukan tim ini akan berkolaborasi antara DPD Partai Demokrat provinsi Papua dengan DPP Pusat guna mencari fakta yang akan mendukung  dalam rangka pembelaan hukum kepada Lukas Enembe.

“Inikan kasus dimana beliau di gugat secara hukum dalam kedudukan atau kapasitas sebagai gubernur. kalau dia digugat sebagai gubernur maka rananyakan pemerintahan dan itu akan menjadi pekerjaan biro hukum , kita pada perinsipnya di partai demokrat itu hanya sebagai pihak yang siap memback up dimana karena beliau sebagai kader  partai demokrat apa lagi belau juga sebagai ketua DPD Partai Demokrat Provinsi papua. Jadi tugas kita mencari fakta yang mendukung dan kemudian kami memback up dari luar untuk mendukung proses tersebut,” pungkasnya.

Namun saat di singgung terkait dengan sebelumnya kasus ini sudah di cabut oleh pelapor dan kini kasus ini masih berjalan dan apakan ada nuansa politik, dirinya menanggapi bahwa pihaknya akan terus mengawal dan menghormati proses hukum yang berjalan.

“kita tidak  mau terlalu cepat menjastifikasi apa lagi membawa kasus ini dalam rana politik, kita harus jeli menanggapi situasi ini sebagai satu proses hukum yang kita junjung tinggi dan kita berharap kasus ini tidak ada kaitan-kaitannya dengan politik, artinya ini proses hukum yang berjalan jangan kita campur baurkan dengan politik. Dengan demikian  demokrat mengedepankan dan menghormati proses hukum yang berlaku.,” harapanya.

 Sementara itu ditanya terkait dengan respon Gubernur Provisni Papua Lukas Enembe tentang kasus ini dirinya belum mengkonfirmasi ataupun di hubungi langsung oleh Gubernur lantaran beliau masih berada di Luar Papua.

 “Kami belum mengontak beliau ataupun sebaliknya, tapi ada saatnya beliau akan bicara,” jelasnya.

Dirinyapun menambahkan terkait dengan statement salah satu kader fraksi yang berada di DPR papua yang akan menurunkan massa apabila lukas enembe ditetapkan sebagai tersangka dirinya belum mengetahui hal tersebut.

 “Saya belum tahu, mungkin itu hanya omongan oknum tertentu dan belum ada kader yang berbicara kepada saya, saya juga masih diluar daerah, dan nanti kita akan ada rapat frasi dan nanti fraksi yang putuskan seperti apa. Yang pasti statement itu merupakan putusan perorang,” paparnya.

Untuk kausa hukum sendiri kata Carolus, "inikan rananya Biro Hukum Setda Provinsi Papua dikarenakan beliau kapasitas sebagai gubernur jadi pihaknya tidak bisa mengambil langkah guna membentuk tim penasehat hukum kecuali ditunjuk langsung". Ungkapnya. (Ridwan)

Published in Headline

Jayapura, Penyelesaian masalah pelanggaran hak asasi manusia yang diduga keras melibatkan negara melalui aparat keamanan dari TNI dan Polri sepanjang lebih dari 50 tahun ini segera didorong untuk diselesaikan melalui mekanisme hukum internasional dibawah pengawasan Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (United Nations General Assembly) yang berkedudukan di New York-Amerika Serikat.
Demikian dikatakan  Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Christian Yan Wainarussy dalam keterangan persnya yang diterima redaksi semalam.
Lanjutnya, posisi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dengan kewenangannya yang amat sangat terbatas di dalam Undang Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia maupun Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.
Kewenangan Komnas HAM di dalam undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM dalam konteks penyelesaian pelanggaran HAM hanya sebagai penyelidik semata.
Oleh sebab itu, Komnas HAM tidak memiliki legitimasi hukum yang cukup kuat untuk mendesak dan memastikan bahwa sebuah peristiwa pelanggaran HAM yang berat dapat dibawa dan diadili di pengadilan HAM yang adil dan bebas serta imparsial.
"Ini disebabkan karena segenap hasil penyelidikan Komnas HAM masih akan diperiksa dan disidik ulang oleh lembaga lain semacam kejaksaan agung yang memiliki kewenangan "super" yaitu sebagai penyidik dan sekaligus sebagai penuntut umum dalam konteks penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat secara hukum," ujarnya.
Dengan demikian maka harapan bagi rakyat Papua, khususnya Orang Asli papua (OAP) sebagai warga negara untuk memperoleh keadilan dalam konteks penyelesaian pelanggaran HAM di bawah yuridiksi negara Indonesia sangat sulit dan akan tidak mungkin dicapai hingga jangka waktu lebih dari 10 tahun ke depan.
Oleh sebab itu berdasarkan kondisi keterbatasan kewenangan pada Komnas HAM dan tidak adanya komitmen politik yang jelas dari Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dewasa ini.
Dengan demikian maka salah satu jalan yang dapat ditempuh oleh rakyat Papua adalah membawa persoalan pelanggaran HAM yang sudah berlangsung lebih dari 50 tahun di tanah Papua dan senantiasa membawa korban jiwa dan harta benda para rakyat Papua ke jalur internasional dibawah pengawasan majelis umum PBB.
LP3BH Manokwari menghimbau segenap komponen masyarakat sipil di Tanah Papua, termasuk lembaga keagamaan (gereja) dan organisasi masyarakat sipil (LSM) serta mahasiswa dan pemuda bahkan kelompok resisten untuk bersama mendorong langkah penyelesaian masalah pelanggaran HAM di Tanah Papua melalui mekanisme hukum internasional sebagaimana diatur dalam Statuta Roma Pasal 6 dan Pasal 7.

Published in Papua Barat