Pasific Pos | Headline | Pasific Pos.com

| 23 July, 2019 |

Terkait Mogok Kerja Buruh dan PHK Sepihak Oleh PT Freeport

 

BERAWAL dari berlarut-larutnya perundingan dan negosiasi perpanjangan kontrak karya dan investasi Freeport McMoran dengan Pemerintah Indonesia, telah membawa dampak pada situasi ketidakpastian kelanjutan bisnis PT. Freeport Indonesia termasuk nasib para pekerja. Menghadapi tekanan Pemerintah Indonesia yang hanya memberikan izin ekport per enam bulan, dengan alasan efisiensi, Freeport lalu mengancam akan melakukan PHK besar-besaran terhadap karyawannya. Padahal secara teknis belum ada pembuktian terkait kondisi keuangan sesungguhnya yang bisa menjustifikasi bahwa PTFI mengalami kerugian dan perlu melakukan kebijakan efisiensi.

Published in Headline

JAYAPURA,- Permasalahan ribuan pekerja PT Freeport Indonesia yang di putus kontrak masih terus menuntut keadilan.

Published in Headline

Jayapura, - Puluhan mantan karyawan PT Freeport Indonesia yang menamakan diri Moker (Mantan Kerja) mendesak DPR Papua untuk membentuk Pantia Khusus (Pansus) dalam upaya memperjuangkan nasib mereka yang sudah di PHK secara sepihak oleh PT Freeport Indonesia. Bahkan mantan karyawan yang sudah di PHK sebanyak 8300 orang ini akan terus menuntut keadilan.

Published in Headline

JAYAPURA,- Executive Vice President (VP) Human Resources PT Freeport Indonesia (PTFI), Achmad Didi Ardianto menyatakan PT Freeport Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk memblokir rekening milik karyawan yang melakukan mogok kerja.

Published in Headline

 

Timika, - Dinas ketenagakerjaan (Disnaker) dinilai lemah dalam menerapkan aturan ketenagakerjaan sesuai undang-undang (UU) nomor 13 tahun 2003. Demikian dikatakan, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) SP-KEP Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Mimika, Aser Gobai.

Published in Lintas Daerah

Legislator Minta Freeport Tanggung Jawab

Senin, 21 Agustus 2017 23:19

Jayapura,- Anggota Komisi I DPR Papua, Wilhelmus Pigai menyesalkan tindakan represif aparat keamanan saat membubarkan paksa aksi ribuan karyawan korban PHK di jalan tambang, Mile Point 28, Timika, akhir pekan kemarin.
Legislator asal Mimika ini mengatakan, tindakan refresif aparat keamanan tidak seharusnya dikedepankan dalam menghadapi ribuan massa, apalagi mereka adalah korban PHK sepihak oleh manajemen PT Freeport Indonesia dan perusahaan kontraktornya.

Published in Headline