Pasific Pos | Lintas Daerah | Pasific Pos.com

| 27 May, 2019 |

SENTANI- Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si, meminta setiap pengelolaan kayu di Kabupaten Jayapura harus ada izin dari masyarakat adat. Pasalnya, pemerintah telah memberikan ruang kepada masyarakat adat untuk bangkit membangun dirinya sendiri.
Untuk program pengelolaan kayu di daerah ini tentu saja harus seizin dengan masyarakat adat, pinta Bupati Mathius kepada wartawan usai melakukan rapat atau pertemuan dengan pihak Perusda Baniyau, perwakilan Investor, sejumlah OPD di lingkup Pemkab Jayapura dan Sembilan Dewan Adat Suku (DAS) terkait rencana investor yang ingin membuka perusahaan pengelolaah kayu, di Grand Allison Hotel, Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, Rabu (12/7) pekan lalu.
Karena masyarakat adat sudah bangkit, maka hak ulayat mereka itu bisa dikelola oleh masyarakat adat itu sendiri bekerjasama dengan para investor, sambungnya.
Bupati Mathius menuturkan, bahwa para investor ini bisa membantu teknologi pengelolaan dan hanya mengambil namun untuk kerjasama pengelolaan atau perusahaan oleh masyarakat adat.
Dengan demikian, kita berharap adanya transfer teknologi dari pihak investor ke masyarakat adat. Kemudian untuk pengelolaan lebih lanjut kepada pihak masyarakat adat, harap Mathius sembari menambahkan bahwa pihaknya juga membahas mengenai pembangunan jalur kereta api yang rencananya akan dibangun dari Kota Jayapura ke Kabupaten Jayapura.

Published in Lintas Daerah