Pasific Pos | Info Papua | Pasific Pos.com

| 17 August, 2019 |

SENTANI - Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Papua Bangkit, Ir. Hengky Jokhu mengatakan Pembangunan infrastruktur akan selalu menjadi perhatian publik, karena dengan dibangunnya infrastruktur dapat menghubungkan daerah satu ke daerah lain sehingga terbentuklah satu kekuatan yang utuh dalam membangkitkan nadi perekonomian hingga ke pelosok kampung.

Published in Kabupaten Jayapura

BMD : Perencanaan Pembangunanya Kurang Maksimal

 


Jayapura, - Anggota Komisi IV DPR Papua, Boy Markus Dawir yang membidangi Infrastruktur, jalan dan jembatan meminta, pemerintah provinsi harus lebih teliti dalam membangun jalan raya.

Published in Lintas Daerah

Jayapura, - Komisi IV DPR Papua yang membidangi Infrastruktur tampaknya tidak mempermasalahkan adanya penundaan. 25 paket pekerjaan infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Papua.

Published in Kota Jayapura

Jayapura,- Gubernur Papua, Lukas Enembe mengatakan, pembangunan infrastruktur tentunya harus memikirkan dampak kepada warga masyarakat.

Published in Info Papua

 

JAYAPURA,- Memasuki triwulan ketiga di tahun 2018, tapi sebagian besar lelang proyek yang dilaksanakan Biro Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) belum juga dilaksanakan.

Published in Info Papua

 

JAYAPURA - Badan Penggulangan Benca Daerah (BPBD) Kota Jayapura menyiapkan Rp miliar untuk perbaikan sejumlah infrastruktur.

Published in Kota Jayapura

 

Jayapura, - Ketua Komisi IV DPR Papua bidang Infrastruktur, Yarius Balingga meminta kepada instansi yang menangani pekerjaan infrastruktur agar tidak ada lagi proyek infrastruktur yang gagal lelang seperti tahun 2017 lalu.

Published in Info Papua

Decky :Kami Harap Tidak Ada Lagi Anggaran Ganda Dalam Satu Proyek

 

Jayapura, - Anggota Komisi IV DPR Papua bidang infrastruktur, Decky Nawipa menduga ada permainan atau ketidakberesan dalam pengerjaan proyek infrastruktur di daerah.

Published in Headline

JAYAPURA,- Mengatasi tantangan pembangunan di provinsi Papua, diperlukan usaha menciptakan pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan melalui sinergi kebijakan pada semua sektor.

Published in Info Papua

JAYAPURA,- Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Mendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan APBD 2018, dengan demikan, Gubernur Papua Lukas Enembe berpesan agar dalam penyusunan APBD, lebih memprioritaskan anggaran untuk belanja pelayanan publik.
Hal demikian disampaikan Gubernur Lukas Enembe dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekertaris Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Indro Baskoro, pada pembukaan sosialisasi Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan APBD 2018, di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Kamis (13/7) di Jayapura.
Lukas juga meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk memperhatikan jadwal maupun tahapan proses penyusunan, pembahasan dan penetapan ABPD 2018. “Tetapi disatu sisi juga memastikan agar penganggaran itu, dapat benar-benar didedikasikan untuk rakyat. Kemudian harus berjalan dengan efisien dan penuh integritas,” terang dia.
Menurut dia, kinerja birokrasi saat ini mendaat sorotan tajam karena struktur yang gemuk, kurang responsif dan biaya tinggi. Belum lagi keluhan terhadap birokrasi, terkait biaya yang ditanggung oleh daerah dibandingkan dengan manfaat yang dihasilkan.
Disamping itu, terjadi inefisiensi dan ketidakekonomisan yang dilakukan aparatur birokrasi dalam mengelola keuangan. Sehingga dala membiayai satu kegiatan terjadi kelebiha kebutuhan dan batas kewajaran yang tentunya menambah beban APBD.
“Birokrasi yang gemuk ini menyebabkan  membengkaknya belanja untuk birokrasi. Maka kalau hal ini tidak dikelola dengan baik maka dikuatirkan porsi belanja APBD untuk aparatur melebihi belanja publik. Dampaknya, kinerja pelayanan pemerintah daerah tidak berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.
“Sehingga pada kesempatan ini juga saya berharap alokasi APBD dalam pemberian dana hibah dan bantuan sosial supaya mulai dibatasi serta dilakukan secara selektif dengan kriteria yang jelas sebagaimana peraturan perundang-undangan”.
“Termasuk melakukan pemantauan pada penyerapan anggaran sehingga langkah-langkah perbaikan dapat diakukan lebih awal,” ujarnya.
Ia menambahkan, jumlah pendapatan dan belanja APBD, menunjukan besarnya dana yang dikelola oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Sehingga membutuhkan sistem pengendalian internal yang memadai dan handal.
Kendati begitu, sistem pengendalian internal ini harus diterapkan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran sampai tahap pelaksanaan maupun pertanggungjawaban. “Maka itu, disinilah peran Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah sangat berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah,” pungkasnya. (Bams)

Published in Info Papua